Tag: LIPI

Jelang Kongres PAN, Hatta Atau Hasan? Ini Pendapat Siti Zuhro

Silaturahim dan Dialog DPW PAN Di Surabaya (Foto Ist)

Silaturahim dan Dialog DPW PAN Di Surabaya (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) akan berlangsung akhir pekan ini di Bali. Sejauh ini ada dua kandidat yang bakal maju sebagai pemimpin partai yang didirikan oleh Amien Rais itu yakni calon petahana Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.

Pengamat LIPI Siti Zuhro menilai kedua calon ketua umum tersebut masing-masing memiliki sisi positif. Dia menilai sosok Zukifli Hasan sebagai tokoh politik yang humble, terbuka dan fleksibel. Sementara, Hatta Rajasa dinilainya harus bisa membuktikan terlebih dahulu apakah PAN menjadi bayang-bayang Demokrat atau tidak.

“Kedua sosok ini cukup baik tapi yang dibutuhkan PAN adalah yang bisa mengakomodir kepentingan rakyat bukan kepentingan pihak lain atau partai lain,” katanya kepada wartawan, Kamis (26/2/2015).

Dia mengingatkan agar para pemilik suara dalam kongres PAN mengedepankan kepentingan masyarakat dalam memilih ketua umum yang baru. Jangan sampai ketua umum PAN mendatang tidak bisa mengembalikan semangat reformasi seperti mendukung upaya penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Dia menilai PAN saat ini telah kehilangan jati diri sebagai partai yang mempunyai cita-cita mewujudkan agenda Reformasi. Dia juga menilai PAN sebagai partai reformis tidak cukup kokoh untuk melakukan perubahan terutama mengenai pemberantasan KKN.

Karenanya, Kongres PAN kali ini, katanya, harus bisa menjadi momentum bagi partai untuk bisa kembali mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan elite politik.

“Selama ini PAN sepertinya keluar dari jalur Reformasi sebagai icon awal mereka,” katanya.

LIPI Nilai Pemilu Serentak Paling Ideal

Simulasi Pilkada ilustrasi (Foto Ist)

Simulasi Pilkada ilustrasi (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO РLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaluiElectoral Research Institute (ERI) atau Institut Riset Kepemiluan, merekomendasikan agar Pemilu Serentak 2019 didesain serentak antara nasional dan provinsi.

Gagasan itu dilontarkan karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu Serentak 2019 dinilai belum memberikan format atau desain yang jelas.

Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, model Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti oleh Pemilu lokal serentak pada tingkatan provinsi dinilai dapat menjadi model yang paling ideal dan paling mungkin dilaksanakan di Indonesia.

“Yang dimaksud Pemilu serentak nasional dan provinsi itu, pada tingkatan nasional, presiden, DPR, dan DPD dipilih secara serentak. Kemudian dilanjutkan dengan Pemilu serentak regional dan lokal pada tingkatan provinsi untuk memilih kepala dan wakil kepada daerah, dan anggota DPRD,” katanya di Kampus UMY, Yogyakarta, Senin, 23 Februari 2015.

Ikrar memaparkan, penyatuan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemilihan kepala daerah akan mendorong partai politik untuk bersungguh-sungguh melakukan kerja sama dalam memenangkan Pemilu. Sebab, kader-kader parpol yang menjadi calon anggota DPRD harus melakukan kampanye secara bersama-sama melalui parpolnya.

“Situasi seperti ini tentunya akan memaksa parpol tidak hanya harus solid bekerja pada saat Pemilu, melainkan juga setelah Pemilu. Hal ini dikarenakan, jika parpol atau kepala daerah perfomance-nya buruk, akan dihukum pemilih dalam Pemilu nasional,” ujarnya memaparkan.

Sementara, jika waktu penyelenggaraan pemilihan presiden dibarengkan dengan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, maka akan mempengaruhi pilihan anggota legislatif. Artinya, kemenangan presiden terpilih akan diikuti oleh kemenangan koalisi parpol yang mencalonkannya.

“Dengan demikian, pemerintahan yang terbentuk akan lebih efektif dalam bekerja. Karena ia mendapat dukungan penuh dari legislatif, sehingga fenomena negara terbelah dapat dikurangi,” katanya.

Selain itu, koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon presiden terpilih akan cenderung mempertahankan koalisinya untuk berlaga dalam Pemilu daerah.

“Akibatnya, jika kinerja pemerintahan nasional bagus, maka pemerintahan daerah akan dipimpin oleh pasangan calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang menguasai pemerintahan nasional. Dengan begitu, kebijakan pemerintah nasional bisa berjalan di tingkat daerah. Garis hirarki dan koordinasi pemerintahan juga akan berjalan mulus,” tukasnya. (Viva.co.id/Amas)

Satu-satunya dari Timur Dr Ferry Liando Tembus ERC

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Dr Ferry Daud Liando (Foto Ist)

MANADO – Sosok akademisi asal Sulawesi Utara, yang satu ini kiprahnya menarik untuk di ikuti. Pasalnya, akademisi yang bernama lengkap Dr Ferry Daud Liando ini selain dosen juga aktif menjadi narasumber dalam tiap seminar dan dialog publik, baik lokal maupun Nasional. Tak hanya itu, Liando juga mendapatkan kepercayaan menjadi salah satu peneliti di Electoral Research Institute (ERC) atau yang dikelan dengan Institut Riset Kepemiluan.

Dari nama-nama besar peneliti dan pakar seperti Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, Prof. Dr. Ramlan Subakti, Prof. Dr. Saldi Isra, Dra Endang Sulastri, M.Si, Sri Nuryanti, Sri Yanuari, Dr. Nico Harjanto. Terdapat nama Dr. Ferry Liando sapaan akrab Liando, yang dari keseluruhan nama-nama tersebut, Liando termasuk satu-satunya akademisi dari Indonesia Timur yang masuk di dalam ERC tersebut.

Untuk diketahui, ERI adalah lembaga riset kepemiluan yang bersifat independen, nonpartisan dan inklusif. Lembaga ini berbentuk konsorsium yang terdiri dari penyelenggara pemilu, akademisi, dan NGO kepemiluan serta perwkilan masyarakat yang yang peduli terhadap kepemiluan. ERI dirancang untuk mendukung KPU dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya.
ERI (Foto Ist)

ERI (Foto Ist)

Sementara itu, seperti yang diketahui, Dr. Ferry Daud Liando juga merupakan seorang pakar dalam bidang kebijakan publik. Ia mengajar di Universitas Sam Ratulangi, Manado. Gelar doktor diperolehnya dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Ferry aktif dalam sejumlah riset politik dan kepemiluan. Ayah dari tiga orang anak ini duduk dalam kepengurusan pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (3/2/2015), Liando terkait keterlibatan beliau dalam lembaga riset tersebut menyampaikan terima kasih atas dukungan media massa. ”Karya orang daerah ternyata mulai dihargai. Terima kasih bagi media yang sudah ikut mempublikasikan ide politik saya sehingga bisa diakses pusat dalam hal ini LIPI dan yang masyarakat umumnya,” ujar Liando. (Amas Mahmud)

Sekda Manado: Perang Sudah Tidak Lagi Dilakukan Secara Fisik

Sekda Kota Manado saat memberikan tanggapan (Foto Ist)

Sekda Kota Manado saat memberikan tanggapan (Foto Ist)

MANADO – Sekretaris Daerah Kota Manado Ir MHF Sendoh menhadairi Diseminasi Kemenpolhukam Tentang Politik Dan Keamanan, kegiatan yang bertujuan guna memaksimalkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pembentukan komunitas ASEAN 2015, maka Kementerian koordinator politik hukum dan hak asasi manusia (Kemenpolhukam) RI, Selasa (25/11/2014).

Kegiatan tersebut digelar di Hotel Sintesa Peninsula Manado itu diikuti oleh stakeholder terkait, antara lain TNI, Polisi, Pejabat di lingkup Pemprov dan Pemkab/Pemko, akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum, dengan menghadirkan pembicara dari Kemenpolhukam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Unsrat. Diseminasi tersebut, dibuka oleh Gubernur, DR S H Sarundajang, yang diwakili Asisten Tiga Setda Provinsi, C H Talumepa, yang pada kesempatan itu ikut membacakan sambutan tertulis Gubernur.

Pada sambutannya Gubernur menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Kemenkopolhukan menjadikan Sulut sebagai tempat deseminasi. Senada dengan itu dalam sambutan pembukaannya A. Agus Sriyono Deputi II Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam dalam sambutannya mengatakan Kegiatan yang lebih fokus, terarah, terpadu dan berkelanjutan mengenai komunitas ASEAN sangat disarankan terlebih mengingat besarnya peluang, tantangan dan ancaman yang perlu diantisipasi setahun sebelum komunitas terbentuk pada akhir 2015.

Dalam kegiatan ini juga diisi dengan seminar dan diskusi serta Paparan mengenai komunitas ASEAN pada pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya disampaikan secara komprehensif dengan fokus pada kerja sama keamanan termasuk ancaman dan tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional.Masalah perbatasan dengan negara tetangga yang penuh dinamika termasuk besarnya tantangan kejahatan transnasional dan pengelolaan perbatasan dalam kerangka komunitas ASEAN mengemuka dalam diskusi interaktif.

Sekda Manado, MHF Sendoh terlihat memberikan pendapatnya menyangkut tantangan bagi pemuda dalam menghadapi Perang Proxy, berbagai latar belakang dan kepentingan menjadi alasan bagi sejumlah negara untuk berperang. ”Dengan adanya perkembangan teknologi, karakteristik perang mengalami pergeseran. Perang tidak lagi banyak dilakukan secara fisik. Salah satu bentuk perang yang sedang dan masih akan terus berlangsung adalah perang proxy,” ujar Sekda.

Seperti yang diketahui Perang proxy adalah perang yang terjadi antara dua pihak tanpa berhadapan secara langsung, melainkan memanfaatkan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh. Kawan dan lawan dalam perang proxy sulit dikenali karena dikendalikan oleh actor non state. Pertanyaan menarik dari Sekda langsung dijawab oleh Dupito D Simamora Asdep 2/II Kerma ASEAN yang mengatakan bahwa agar pemuda turut berperan dengan cara menjadi ahli dalam bidang masing-masing. Selain itu, pemuda juga dapat melakukan gerakan aktif dalam berbagai kegiatan yang positif. Narasumber dalam kegiatan ini juga diisi oleh Dubes Ngurah Swajaya (Mantan Dubes Indonesia Untuk ASEAN),Dr.Tri Nuke Pudjiastuti, Peneliti Senior LIPI. (**/Faruk Umasangaji)

iklan1