Tag: LKPD

LKPD Boltim Adalah Tercepat Tepat Waktu

Bupati Boltim, Sehan Landjar, SH (Foto: Ist)

BOLTIM, Suluttoday.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016, akhirnya selesai. Ini menunjukan Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dalam pelaporan anggaran.

Bupati Sehan Landjar mengungkapkan, LKPD Boltim sudah dilaporkan Pemkab Boltim kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulut pada pekan lalu.

“Sudah diterima oleh BPK. Tapi akan diacarakan pada Senin (3/4) hari ini.”  Ujarnya.

Landjar menambahkan, memberikan apresiasi kepada Sekretaris Kabupaten Muhamad Assagaf, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Oscar Manoppo yang sudah bekerja keras dalam menyusun dan menyelesaikan LKPD 2016.

“Berdasarkan amanat undang-undang 23 tentang Pemda Permendagri, bupati menyampaikan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.” Ungkap Landjar.

Landjar pun menambahkan, dirinya berharap prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah tiga tahun diraih, mampu dipertahankan untuk LKPD 2016.

“Kita harapkan masih mendapatkan WTP sama tiga tahun sebelumnya, tapi semua itu kita serahkan pada BPK RI Sulut sebagai auditor.” Ungkapnya.

Sementara itu, diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah Oscar Manoppo, menyelesaikan LKPD bukan hal yang mudah. Dirinya mengaku, tim BKD harus bekerja keras lebih dari dua minggu agar LKPD selesai dengan tepat waktu.

“Ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk melaporkan penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2016, dengan batas waktu tiga bulan usai tahun anggaran selesai. Jadi bulan Maret, sudah harus selesai, makanya tim dipacu.” Ujarnya.

Dirinya menambahkan, usai dilakuan pengecekan kembali dan uji analitik berdasarkan rumus yang diserahkan BPK, LKPD yang sudah selesai diserahkan kepada bupati, dan selanjutnya diserahkan pada BPK.

Selanjutnya, nantinya BPK akan melaksanakan evaluasi terhadap LKPD tersebut yang berpengaruh dalam penentuan opini terhadap laporan keuangan Boltim tahun 2016.

:Kita berusaha agar tidak ada kekurangan atau temuan lagi, agar opini WTP yang sudah mampu diraih selama ini dapat dipertahankan.” Jelasnya. (Rahman).

Pertahankan Opini WTP, Sekda Liwe: Setiap Pejabat Perangkat Daerah Harus kooperatif

Wakil Bupati mitra Ronal Kandoli didampingi Sekda Mitra menerima LKPD 2016 dikantor BPK Sulut (Foto Ist)

MITRA, Suluttoday.com – Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara Ir Farry Liwe, MSc menengaskan kepada seluruh perangkat daerah agar lebih siap menghadapi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Semua perangkat daerah agar lebih siap dalam pemeriksaan dari BPK. Jangan ada yang jadi penghalang untuk Minahasa Tenggara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tegas sekda saat mendapampingi Wakil Bupati Ronald Kandoli saat penyerahan LKPD ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Senin (3/4/2017).

Dia menuturkan, semua kepala perangkat daerah wajib mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam pemeriksaan tersebut.

“Termasuk mengawal para bawahannya, baik itu sekretaris, bendahara, dan pejabat penatausahaan keuangan yang ada di masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.

Selain itu menurut sekda , dia akan mengawasi langsung proses pemeriksaan tersebut dengan terus berkoordinasi dengan para auditor dari BPK.

“Saya perlu ingatkan juga bagi para pejabat perangkat daerah, proses pemeriksaan ini akan dipantau langsung oleh bupati dan wakil bupati,” katanya.

Sekda men ambahkan, akan ada sanksi yang akan diberikan kepada para pejabat jika dalam pemeriksaan keuangan tersebut tidak kooperatif. “Saya ingatkan juga bagi para pejabat, melihat pengalaman pada saat pemeriksaan pendahuluan ada beberapa pejabat yang tidak kooperatif dan dikenakan sanksi. Makanya pada pemeriksaan ini juga bagi para pejabat yang tak kooperatif akan diberikan sanksi,” katanya.

Lebih lanjut kata Farry tim pemeriksa dari BPK akan memulai pemeriksaan di Minahasa Tenggara pada tanggal 5 April, mendatang.(jemmy k)

Mantapkan Administrasi Keuangan Daerah, Bupati James Sumendap Hadiri Workshop LKPD

Bupati Sumendap saat mengikuti Workshop (Foto Suluttoday.com)

MITRA, Suluttoday.com. Guna terus memantapkan siatim admi nm administrasi keuangan pemkab mitra, Bupati Minahasa Tenggara James Sumenda, SH menghadiri WorkShop Laporan Keuangan Pemerinrah Daerah (LKPD) yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Hotel Clarion, Rabu (29/3/2017).

Menurut Kabag Humas Franky Wowor bahwa acara LKPD yang digelar oleh BPK juga dihadiri oleh perwakilan Kemendagri RI, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Anggota III BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi, Gubernur Sulsel, serta kepala daerah se-Indonesia Timur.

Ditambahkan Wowor, inti dari kegiatan untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar lebih baik,transparan dan akuntabel. Bupati mengikuti kegiatan tersebut merupakan bukti nyata keseriusan dalam pengelolaan keuangan terlebih mempertahankan opini WTP, tegas Wowor. (Jemmy k)

Sarundajang Masih Hebat, 2014 Pemprov Sulut Peroleh WTP

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang

MANADO – Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sulwesi Utara (Sulut), atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut TA 2014, mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara BPK-RI Sjafrudin Mosii SE MM, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sulut, Jumat (5/6/2015) siang tadi.

Tepatnya di rupat paripurna DPRD Provinsi Sulut. Mosii mengatakan, BPK-RI Perwakilan Sulut telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014 sejak 6 April sampai dengan 25 Mei 2015.

”Pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 2,23 triliun dari anggaran sebesar Rp. 2,38 triliun; total aset sebesar Rp 4,50 triliun kewajiban sebesar Rp 142,71 milyar dan akuitas sebesar Rp 4,36 triliun,” ucap Mosii.

Mosii menyebutkan, hasil pemeriksaan BPK secara keseluruhan mengungkapkan sebanyak 31 temuan, yakni sebanyak 12 temuan merupakan kelemahan dalam desain dan penerapan system pengendalian intern, dan sebanyak 19 temuan terkait dengan kepatuhan per-undang-undangan.

Ia juga menyebutkan, dalam laporan BPK No. 14.A/LHP/XIX.MND/07/2014 tanggal 23 juli 2014, BPK menyatakan, Opini WDP atas neraca Pemerintah Provinsi Sulut per 31 Desember 2013. Namun pada Tahun 2014. Pemprov Sulut telah melakukan perbaikan atas masalah-masalah yang terjadi di TA 2013 lalu. Hasil pemeriksaan tersebut diatas memberikan dasar yang memadai bagi BPK untuk menyatakan pendapat atau opini.

Dasar pertimbangan kami dalam menetapkan opini dalam LHP atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014 yang telah kami serahkan antara lain adalah opini dan tingkat planning materiality atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014, serta berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi atas pengendalian intern pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan per-undang-undangan. Oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014, tandas Mosii.

Gubernur mengatakan, predikat opini WTP yang diraih oleh Pemprov Sulut di TA 2014, telah menjadi tekad, komitmen dan konsistensi dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik sesuai undang-undang yang berlaku. Sarundajang menyampaikan terima kasih kepada pihak BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemprov sulut TA 2014.

”Kita bersyukur mempu melaksanakan tugas dengan baik, Kita mendapatkan kembali sesuatu yang hilang di tahun 2014 lalu, tidak mudah mempertahankan keberhasilan, mencapainya lebih mudah, semua harus belajar dari pengalaman agar kelalaian tidak terjadi lagi,” ujar Sarundajang.

Kedepan dirinya mengingatkan agar jajaran Pemprov Sulut meningkatkan kinerja, karena penilaian dari BPK akan lebih ketat.
Pejabat pengelola keuangan di tiap SKPD harus meningkatkan kompetensi, pengawasan internal harus diperkuat, Pemprov Sulut tetap akan membangun koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait dalam pemberantasan korupsi.

Turut hadir Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Unsur Forkopimda Sulut, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Kepala perwakilan BPK Sulut Andy kangkung Lologau, serta pejabat teras lingkup Pemprov. (Faruk Umasangaji)

BPK RI: Piutang Tidak Direalisasikan Pasti Ada Korupsi

BPK RI (Foto Ist)

BPK RI (Foto Ist)

MANADO -Sosialisasi implementasi akuntansi berbasis akrual dan implikasnya terhadap opini laporan keuangan pemerinttah daerah tahun anggaran 2015 digelar BPK RI Senin kemarin di graha gubernuran. Prof Eddy Mulyadi Soepardi Anggota III BPK RI menjelaskan, dampak penerapan basis akrual dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pememerintah Daerah (LKPD) bukan pilihan namun

pengakuan munculnya hak dan kewajiban. “Bukan berdasarkn arus kas semata. Karena penyajiaan laporan keuangan basis akrual pada 2016 akan menilai melalui proses audit seberapa baik implementasi yang diatur PP 71 2010. Tapi penyajian laporan keuangan paling lambat 2015 nanti,” ungkap Soepardi.

Kepatuhan terhadap UU banyak catatan dan efektifitas masih belum di inklut akan berpengaruh pada pada opini WTP karena bisa turun terhadap LKPD. Hal tersebut diakui Soepardi, pengakuan dan penyajian pos pos laporan keuangaan ini tergantung import kepala daerah.

“Jika pihak Polda dan Kejaksaan mencium ada piutang dan tidak direalisasikan itu sudah ada niat jahatnya. Pasti ada korupsinya. Saran saya harus dilakukan secara stimultan dari awal 2015. Termasuk beban persediaan piutang dan penghapusan. Tapi harus tetapkan kebijakan LKPD secara aktual,’’ tukas Soepardi.

Pemilihan kebijakan akuntasi yang akan diterapkan itu menjadi pedoman dan legitimit dengan perda,  juga kalau tidak bisa dibantu harus secara terang sampaikan tidak bisa,” tegasnya.

Sementara itu, Wawali Manado Dr Harley Mangindaan yang ikut dalam sosialsasi pun menyatakan, apa yang disampaikan dalam sosialisasi BPK RI sangat bermanfaat dalam kepatuhan pengelolaan keuangan dan aset negara.

“Akan tetapi pelaksanaan laporan keuangan serta pengelolaan aset hingga pada penyelesaian piutang harus dihadapi dengan penuh kesungguhan dan keseriusan dari semua lintas SKPD Pemkot Manado. Ikuti saja aturan yang sudah diatur serta bekerja tulus dan sungguh sungguh pasti apa yang dicita citakan terkait dengan opini yang baik dari para auditor bisa tercapai.” kunci Wawali, Selasa (9/12/2014). (Amas Mahmud)

iklan1