Tag: lmnd

Sukses Gelar Konferwil, LMND Sulut Bahas Situasi Ekonomi Politik

Jimmy R. Tindi saat menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) sukses menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-VI, Kamis (12/3/2020). Konferwil LMND Sulut kali ini dilaksanakan di Hotel Grand Puri Kota Manado, dan acara pembukaan dihadiri pemerintah Provinsi Sulut, Steven Liow bersama Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulut, Jimmy R. Tindi.

Kegiatan ini direncanakan sampai tanggal 14 Maret 2019, karena akan berlangsung pembahasan Pleno dan program kerja. Kemudian akan dilangsungkan dengan pemilihan Ketua LMND Eksekutif Wilayah Sulut. Menurut Ketua panitia pelaksana, Alvian Tempongbuka pihaknya akan mengikuti segala tahapan Konferwil sebagaimana skedul yang ada.

”Puji Tuhan pelaksanaan pembukaan Konferwil LMND Sulawesi Utara berjalan lancar. Kita sudah mulai masuk pada tahapan pembahasan. Tentu sejumlah program penting dan strategis akan kita bahas, kan LMND merupakan organisasi Nasional jadi garis perjuangannya harus selaras dari pusat sampai ke daerah. Usulan dan rekomendasi juga akan kita lahirkan disini,” ujar Alvian.

Berlangsungnya pembukaan Konferwil LMND Sulut (Foto Suluttoday.com)

Para undangan yang hadir, diantaranya dari organisasi Cipayung plus se-Sulawesi Utara, serta Panguyuban-panguyuban yang ada. Seperti dijadwalkan, Konferwil akan membahas hal strategis, dalam konferensi LMND wilayah Sulut juga akan mengulas dan melahirkan rekomendasi terkait situasi Ekonomi Politik Nasional, serta situasi Ekonomi Politik Daerah. Dalam konferensi ini sekaligus mengganti Struktur kepengurusan LMND Eksekutif wilayah Sulut.(*/Adm)

Stafsus Gubernur DKI Jakarta Bersama LMND, Satu Visi Bangun Pendidikan

M Chozin saat memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

JAKARTA, Suluttoday.com – Melakukan gerakan kolaborasi yang apik dalam wilayah pendidikan. Kali ini Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) sepakat memperjuangkan pendidikan yang berkualitas. Dalam evaluasi bersama melalui dialog publik, disepakati Indonesia mengalami progres signifikan pasca keluarnya Undang-Undang (UU) Pendidikan No. 20/2003.

Dimana UU ini mewajibkan alokasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan. Artinya ada kehendak dan kemauan politik yang besar dari Negara untuk pengembangan kemajuan pendidikan. Namun itu saja tidak cukup, perlu melibatkan semua kalangan. Baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat dalam pendidikan. Seperti yang disampaikan Stafsus Gubernur DKI Jakarta, M Chozin Amirullah.

”Kolaborasi di bidang pendidikan mutlak diperlukan untuk memajukan Indonesia. Kita punya strategi pelibatan menyeluruh dalam pendidikan. Dan pertama kali dilakukan adalah dengan mengubah paradigma menjadi gerakan bayar balik,” kata Chozin, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini selaku narasumber, Minggu (24/11/2019) dalam acara dialog publik.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Jeoang 45 Jakarta Minggu (24/11/2019) itu dihadiri para kader LMND, bersama aktivis mahasiswa dan tokoh masyarakat. Lanjut Chozin memaparkan bahwa orang-orang yang selama ini telah mendapatkan alokasi anggaran negara lebih untuk pendidikannya. Sejak mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, mereka mendapatkan alokasi lebih dibanding dengan saudara sebangsanya yang belum terdidik.

”Disisi lain, anggaran pendidikan tersebut diambil dari seluruh rakyat Indonesia melalu mekanisme pajak dan ekstraksi sumber daya alam. Sehingga perlu kita dorong agar penggunaannya tepat sasaran. Tidak disalahkelola,” ucap Chozin.

Sesi tanya jawab dari dialog publik (FOTO Suluttoday.com)

Aktivis muda yang energik dan dikenal tawadhu itu menyebutkan, orang-orang terdidik selama ini beruntung mendapatkan alokasi terlebih dahuli sehingga mentas. Karena itu mereka punya kewajiban moral untuk membayar ”hutang” kolektif.

”Dengan terjun langsung mencerdaskan saudara-saudara sebangsanya yang belum terdidik, maka sama artinya mereka yang telah disekolahkan dengan uang rakyat membalas budi. Kembali mengabdi untuk rakyat,” kata mantan staf khusus Mendikbud di era Menteri Anies Baswedan ini.

Hal itu juga diamini oleh pembicara lainnya, Rosepta Abimanyu. Menurutnya, dunia industri juga perlu diajak untuk berkontribusi langsung di bidang pendidikan.

”Bukan sekedar lewat csr yang sifatnya caritatif saja, tetapi include dalam sistem corporatenya,” ujar Rosepta yang juga mantan anggota Kantor Staf Presiden Jokowi (KSP) era pertama itu.

Berlangsungnya dialog publik (FOTO Suluttoday.com)

Ditambahkannya lagi bahwa kontrobusi corporate melaui CSR bagus, tetapi corporate juga harus mendidikan karyawannya serta menciptakan sistem internal yang kondusif untuk pendidikan. Hadir sebagai pembicara lainnya adalah pengurus KPP PRD Rudi Hartono dan Ketua Umum LMND Muhammad Asrul.

Sekedar diketahui, acara dialog tersebut dalam rangka Launching Pengurus LMND yang baru saja terpilih dalam Kongres ke-8 LMND di Jakarta, 25-27 Oktober 2019 lalu. Pada periode kepengurusan kali ini, Ketua Umum terpilih Muhammad Asrul bersama jajarannya akan fokus pada isu pendidikan.

”Secara konsisten kami awalnya akan mengusung roadmap pendidikan nasional. Tetapi karena Pemerintah sudah punya roadmap-nya, maka kami akan fokus pada mengkritisi dan advokasi di bidang pendidikan,” tutur Asrul tegas. (*/Redaksi)

POSKO Menangkan Pancasila di Gorontalo Usung ‘2019 Ganti Haluan Ekonomi’

Rapat internal Posko Menangkan Pancasila (FOTO Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Refleksi hari lahirnya pancasila 1 Juni 1945 tahun 2018, posko menangkan pancasila provinsi Gorontalo menyeruhkan 2019; Ganti Haluan Ekonomi, agar perahu ekonomi bisa berlabuh di masyarakat adil dan makmur, para pendiri bangsa telah menitipkan peta jalan haluan ekonomi kita: pasal 33 UUD 1945, ujar ketua wilayah Partai Rakyat Demokratik provinsi Gorontalo Robyantoro H. Hulopi pada jumat (01/06/2018).

Lanjut Hulopi, selama setengah abad lebih 32 tahun Orde Baru ditambah 20 tahun pasca reformasi ekonomi Indonesia justru mengambil haluan lain: haluan ekonomi liberal. Akibatnya, bukanya berlayar menuju masyarakat adil dan makmur, perahu ekonomi kita justru oleng dan nyaris karam.

Ditambahkan juga oleh narasumber dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Fadli Penyebabnya, struktur ekonomi kita sangat rapuh, sehingga gampang dihempas oleh faktor eksternal maupun internal. Seperti yang terjadi hari-hari terakhir ini rupiah dihempas oleh Dollar AS, mungkin ada rongrongan eksternal, tetapi persoalan terbesarnya di internal, yaitu fundamental ekonomi Indonesia yang sangat rapuh untuk itu sudah saatnya menangkan pancasila dan 2019; Ganti Haluan Ekonomi. (Redaksi).

Pilwako GORONTALO, LMND: Jangan Mudah Termakan Janji Manis Politisi

Baliho tiga pasang calon Wali Kota Gorontalo (FOTO Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Menentukan masa depan kota gorontalo adalah rakyatnya sendiri, kini pemilihan umum kepala daerah didepan mata dan hanya ditentukan dibilik suara hanya sekejab. Janji pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai diucapkan disetiap kesempatan, ada manis, setengah manis dan pahit.

”Jangan mudah ditelan tetapi dianalisa agar bisa melahirkan pilihan politik yang berkualitas,” ujar ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Gorontalo Sastro Datuela pada selasa (03/04/2018).

Dan sekarang ada tiga paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota masing-masing; Adnan Dambea dan Hardi Saleh Hemeto, yang diusung Partai HANURA, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PAN, Marten Taha-Ryan Kono diusung oleh Partai Golkar, PBB, Partai Perindo, Partai Demokrat, partai Berkarya, Rum Pagau-Rusliyanto Monoarfa diusung oleh PDI-Perjuangan dan PPP.

Jangan mudah terilusi dengan janji-janji palsu karena kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat, masa depan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri dan ingat kepentingan rakyat adalah mengembalikan, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Saatnya rakyat menentukan masa depannya sendiri, tentukan hak politik pada calon yang dianggap tepat jika tidak bangun persatuan nasional menuju masyarakat adil dan makmur. (RH).

LMND Sulut Gelar Demo di Kampus UNIMA

Orasi yang dilakukan di kampus UNIMA (FOTO Suluttoday.com)

TONDANO, Suluttoday.com – Selasa (20/3/2018) tepatnya pukul 11:30 WIB, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar aksi demonstrasi guna mengaspirasikan tentang melonjaknya harga kebutuhan pokok serta menurunnya harga kopra khusunya di Sulawesi Utara.

Unjuk rasa dilakukan di Gerbang masuk kampus Universitas Negeri Manado (Unima) samping Fakultas Ilmu Keolahragaan menjadi titik aksi pemuda-pemudi seraya melontarkan beberapa tuntutan sembari membagikan selebaran-selebaran.

Menurut LMND, saat ini petani kelapa sedang mengeluhkan penderitaan yang tengah dirasakan saat ini.di tengah terpaan harga kebutuhan pokok yang tinggi, Kopra yang menjadi sumber pendapatan petani kelapa, justru mengalami penurunan harga.

”Posisi yang dilematis bagi petani sangatlah menyengsarakan dan membuat petani semakin susah: menjual kopra tetapi harganya murah, bila tidak menjual kopranya maka tidak mendapat penghasilan. Sunggu sebuah ironi yang terjadi, dimana Kopra menjadi kebanggaan ekspor Sulawesi Utara, sementara kesejahteraan petani kopra diambang kemiskinan,” ungkap David Sumampouw, Humas aksi sekaligus ketua departemen pengembangan organisasi EK LMND Sulut.

Lanjutnya, bahwa Perusahaan dan terutama pemerintah tidak mampu melindungi petani kopra dari ancaman pasar dunia yang menyengsarakan. Sementara UUD 1945 khususnya Pasal 33, mengatur bahwa Bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikelolah oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Para massa aksi membentangkan spanduk dan berorasi di seputaran kampus (FOTO Suluttoday.com)

Kegiatan perekonomian Bangsa sedang tidak dalam jalur falsafah negara, yaitu Pancasila dan amanah UUD 1945. Posisi perusahaan tidak boleh lebih besar atau sama dengan Negara. Negara dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

”Oleh karenanya, kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menuntut, Naikkan Harga Kopra untuk Kesejahteraan Petani,Turunkan Harga Kebutuhan Pokok,Menangkan Pancasila, dengan melaksanakan system perekonomian berdasarkan Pasal 33 UUD 1945,” tutur Maisel Banari, Ketua departemen pengembangan organisasi EK LMND Minahasa sekaligus koordinasi aksi tersebut. (*/Nath).

iklan1