Tag: LPSE

Rahmat Lahatie: Awal Maret PU Akan Lelang Pekerjaan 2018 Lewat Online

Kadis PU Kabupaten Gorontalo saat diwawancarai di ruang kerjanya (FOTO Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Mempercepat pembangunan daerah harus menjadi fokus, sehingga ditahun 2018 ini PU mendapatkan anggaran sebesar Rp.130 miliar dan ini akan tersebar diseluruh kecamatan. Karena tahapan perencanaan sudah selesai.

Sehingga awal maret ini lelang pekerjaan akan ditayangkan secara online lewat LPSE, jadi sekarang ini PU tak lagi bersentuhan langsung dengan kontraktor nanti setelah lelang baru pekerjaan tersebut akan dikontrakan oleh PU, ujar Kadis Pekerjaan Umum Rahmat Dony Lahatie, SE. MH ketika ditemui diruang kerjanya pada Selasa (27/02/2018).

Lahatie menambahkan, silahkan nanti kontraktor melakukan pengecekan diinternet pekerjaan di PU pada awal maret, dan kontraktor mana saja yang dapat pekerjaan itu artinya telah memenuhi persyaratan administrasi. Saat ini PU masih tetap merampungkan seluruh kesiapannya untuk proses lelang, sehingga awal Maret sudah di tenderkan lewat online. (Rh).

Gerson Shami Sampaikan Pembangunan Boalemo 2018 Mencapai Rp 100 Miliar

Gerson Shamin (FOTO Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Gerson Shamin ketika diwawancarai menegaskan, PU sudah melakukan koordinasi dengan kementerian pekerjaan umum pusat dan sudah melengkapi persyaratan seperti surat keputusan dari pemerintah daerah sudah dipenuhi karena akan dibawah kekementerian keuangan, Selasa (20/2/2018).

Lanjut Shamin, sedangkan pembangunan di tahun 2018, PU Boalemo memiliki anggaran Rp. 100 miliar dan akan tersebar di tujuh kecamatan se-kabupaten Boalemo. Saat ini 6 paket sudah tayang di LPSE sedangkan lainnya sementara dalam perencanaan, dari anggaran yang ada sudah harus kontrak bulan Mei 2018 dan sekaligus pekerjaannya.

Diharapkan setiap kontraktor yang telah memenangkan tender harus bekerja sesuai bestek dan selesai sesuai kontrak, jika ada masalah dilapangan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar secepatnya mendapat solusi dan tak menimbulkan masalah dikemudian hari. (Robby).

Hasil Kerja Cerdas dari LPSE, Pemkot Manado Terima Penghargaan

Wali Kota Manado saat menerima penghargaan (Foto Ist)

Wali Kota Manado saat menerima penghargaan (Foto Ist)

MANADO – Spirit pemberantasan Pungutan Liar (Pungli), dan percepatan layanan barang dan jasa seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dibawah kepemimpinan Wali Kota Manado Dr GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Dominus Bastiaan SE.

Dampak kerja keras Pemkot Manado melalui LPSE guna penghematan tersebut, berpengaruh secara nasional. Dan ini terbukti, dari sekian kabupaten/kota di daerah Nyiur Melambai Sulut. LPSE Kota Manado dinilai sebagai salah satu kota yang berhasil memberantas Pungli, lewat aksi LPSE secara Nasional dari 33 paket senilai Rp52.500.000.000.

Pada tahun 2008, meningkat menjadi 685.599 paket senilai Rp1.428.214.34d.000.000 tahun 2016. Olehnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPSE di Balai Kartini, Kartika Expo, Jakarta Kamis (3/11/2016). Wali Kota GSVL sapaan akrab Lumentut menerima penghargaan berupa National Procurement Award 2016, untuk kategori Komitmen 100% e-Procurement yang diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Penilaian tersebut berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi e-procurement yang dilakukan Pemkot Manado.
“Terima kasih atas dukungan masyarakat Kota Manado dalam pengadaan barang dan jasa melalui LPSE,” tukas Walikota GSVL.

Menurutnya, dengan adanya program LPSE tujuannya untuk memberantas Pungli karena sistem lelang yang terbuka dilakukan secara online. Dimana, semua pekerjaan diatas Rp200 juta harus melalui proses lelang.

“Ini merupakan bentuk penghematan yang dituangkan dalam LPSE, dan dilakukan untuk memberantas pungli yang saat ini gencar dilakukan semua pihak,” papar GSVL.

Meski demikian, diakui Wali Kota GSVL, lelang dengan sistem online bukan berarti tidak ada kendala. Namun, sampai saat ini kendala tersebut bisa diatasi.

Rakernas LPSE tahun 2016 dilaksanakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia dengan mengangkat tema penguatan peran serta LPSE dalam pembangunan Nasional yang berkualitas.
Rakernas tersebut diikuti lebih dari 1400 peserta terdiri dari kepala daerah, LPSE se-Indonesia, praktisi, pihak pemerhati barang dan jasa pemerintah seperti World Bank, Asian Development Bank, Indonesia Coruption Watch, Indonesia Procurement Watch, serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.

“Untuk meningatkan kinerja, LKPP melaksanakan Rakernas LPSE yang saat ini didukung oleh 641 LPSE,” jelas Kepala LKPP Dr Agus Prabowo. Dikatakan,pada perkembangannya, LPSE melakukan fungsi pengadaan barang dan jasa elektronik, fungsi Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dan fungsi layanan publik secara elektronik (e-Goverment) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan Nasional.

Yang hadir dalam Rakernas tersebut, Menteri Pekerjaan Umum/Pemukiman Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.(*/Rahmat)

Wali Kota Manado Terima Penghargaan National Procurement Award 2016

Wali Kota Vicky Lumentut menerima penghargaan (Foto Ist)

Wali Kota Vicky Lumentut menerima penghargaan (Foto Ist)

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dibawah kepemimpinan Wali Kota Dr. G.S Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor D Bastian SE, dalam menerapkan sistem lelang terbuka secara profesional, dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mendapat apresiasi dari Pemerintah pusat.

Terbukti dengan diberikannya penghargaan National Procurement Award 2016, untuk kategori Komitmen 100% e-Procurement, yang diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro kepada Wali Kota GS Vicky Lumentut.

Dr GS Vicky Lumentut (Foto Ist)

Dr GS Vicky Lumentut (Foto Ist)

Penghargaan tersebut diserahkan, disela acara  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPSE di Balai Kartini, Kartika Expo, Jakarta Kamis (3/11/2016) pagi tadi. Diketahui penghargaan tersebut diberikan, berdasarkan penilaian tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi e-procurement yang dilakukan Pemkot Manado.

”Terima kasih atas dukungan masyarakat Kota Manado dalam pengadaan barang dan jasa melalui LPSE,” kata Wali Kota GSVL.

Wali Kota GSVL ketika memegang sertifikat penghargaan (Foto Ist)

Wali Kota GSVL ketika memegang sertifikat penghargaan (Foto Ist)

Menurutnya, dengan adanya program LPSE tujuannya untuk memberantas Pungli karena sistem lelang yang terbuka dilakukan secara online. Dimana, semua pekerjaan diatas Rp200 juta harus melalui proses lelang.

OD SK dan GSVL saat dilantik (Foto Ist)

OD SK dan GSVL saat dilantik (Foto Ist)

”Ini merupakan bentuk penghematan yang dituangkan dalam LPSE, dan dilakukan untuk memberantas pungli yang saat ini gencar dilakukan semua pihak,” ucap Wali Kota Manado dua periode ini.

Meski demikian, diakui Wali Kota GSVL, lelang dengan sistem online bukan berarti tidak ada kendala. Namun, sampai saat ini kendala tersebut bisa diatasi. (*/Lipsus

Wagub Sulut Instruksikan Pengelola LPSE Harus Berbenah

Wagub Steven Kandouw saat membuka kegiatan LPSE (Foto Ist)

Wagub Steven Kandouw saat membuka kegiatan LPSE (Foto Ist)

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sepertinya tak main-main dalam hal peningkatan pelayanan birokrasi, hal itu terlihat dari sikap tegas Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Drs. Steven Kandouw yang mengingatkan para stakeholder dijajaran pemerintahan Provinsi Sulut untuk menjadi profesional dalam pengelolaan dan pengoperasian LPSE.

Wagub menuturkan hal ini saat membuka Rapat kerja nasional  LPSE provinsi Grup keamanan informasi yang diselenggarakan Selasa (23/8/20161) bertempat di hotel Arya Duta Manado.

”Perkembangan LPSE harus lebih komprehensif. Pemangku kepentingan di pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara harus kredibel mengelola LPSE Agar memberikan kepercayaan yang baik,” ujar Steven.

Tidak hanya itu, Wagub Steven berharap dengan adanya pertemuan ini bisa menghasilkan keputusan strategis demi percepatan pembangunan di daerah.

”Saya berharap profesionalisme itu didorong secara baik dan intensif. Krebilitas penyelenggara sistem kerja elektronik harus di pertahankan guna memberikan kepercayaan pada masyarakat alan kinerja pemerintah,” tukas Steven. (*/Rahmat)

iklan1