Tag: LSM

Fahri Hamzah: KPK Kembalilah Ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Fahri Hamzah (FOTO Ist)

SELAMAT Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, Supervisi dan Monitoring. Sukses! Saya usulkan pimpinan KPK yang sekarang segera demisioner.

Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yang mau kembali LSM silahkan mengundurkan diri hari ini juga. Sebagai lembaga independen, KPK harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai “negara hukum yang demokratis”. Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi. Negara harus kembali normal, UU darurat tidak boleh diberi ruang kembali.

Suasana perang hentikan! Ini masa bersatu, konsolidasikan kekuatan untuk membangun negara yang damai dan tenang. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga selesaikan dengan Kordinasi bukan demonstrasi. Semua Kedaruratan yang dibuat sepihak oleh negara biasanya bikin ribut sendiri. Sebab ada aliran uang untuk bikin keributan. Sudahlah, negara harus terkonsolidasi. Hormati kerja masing-masing jangan menebar perasaan tidak tenang sehingga negara lamban dan tidak berani ambil keputusan.

Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, KPK dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring. Jangan percaya bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu! Negara kita negara yang didirikan oleh orang-orang hebat, para pejuang, ulama dan cendikiawan kelas dunia. Lebih jauh, negara ini warisan yang tiada tara, Karunia Allah yang maha kuasa. Jangan rendah diri dan jangan terus merasa kalah. Lawan segala perasan tidak mampu.

Komisioner KPK itu adalah “wakil presiden ke-2”. Ini kesimpulan saya. Kuat sekali mereka. Aksesnya ke semua lembaga. Maka, duduklah bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, judikatif. Bikinlah Sistem Integritas Nasional yang kuat. Semua orang ingin jadi orang baik. Bergaullah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang-mentang bisa nyadap dan mengetahui dosa-dosa tersembunyi.

Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar. Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. (yang bersifat) Iblis sedikit, (yang bersifat) malaikat sedikit. Manusia yang banyak. Inilah pesanku kepada pimpinan KPK yang baru dan kepada pegawai KPK. Pegawai KPK berbanggalah kalian bekerja di tenpat itu. Selamat bekerja KPK, semoga Allah melindungi kalian dan semoga Allah menjayakan bangsa INDONESIA. Mari maju ke depan. Hadapi tantangan zaman.

 

Merdeka! Twitter @Fahrihamzah 13/9/2019

(Wakil Ketua DPR RI)

Kebal Hukum, Bupati Minut Disebut Lebih Tinggi dari Tuhan

Ketika masyarakat melakukan demo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bersama LSM masyarakat Minahasa Utara Senin (08/10/2018) menduduki Kantor Kejaksaan Tinggi untuk menuntut kejelasan kasus korupsi sebesar Rp 8.3 M yang dilakukan oleh Vonny Anneke Panambunan atau VAP yang adalah Bupati Minut ini.

Dalam demo sekitar 100 orang ini sempat menunjukkan sebuah karang bunga yang bertuliskan ‘Diduga Bupati VAP lebih tinggi dari Tuhan’ karena dinilai tak pernah mempan dengan hukum yang berlaku. Koordinator lapangan LSM Minut Connection Noldy Awuy, mengatakan bahwa hasil putusan persidangan telah menyatakan aliran dana pemecah ombak masuk kantong VAP, tapi hingga saat ini belum ditetapkan maupun ditahan sebagai tersangka.

Lebih lanjut Awuy mengatakan VAP jangan berlindung di balik partai politik yang baru dimasukinya demi memulihkan kasus.(Cat)

BPJN XV Sulut-Gorontalo Disorot, Kali Ini Soal Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Miangas

Kantor BPJN Wilayah Sulut Gorontalo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pengerjaan proyek yang dilaksanakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), BPJN XV Wilayah Sulut-Gorontalo, khususnya di area Sulawesi Utara memang tidak seluruhnya berjalan lancar. Masih ada saja keluhan dan protes yang dilayangkan masyarakat akibat lemahnya pengawasan atau pengerjaan proyek yang sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satunya sebagaimana disorot, diduga karena lemahnya kerja BPJN XV PPK 16 PJN Wilayah 3 Kabupaten Talaud yang tidak lain ialah Dantje Tulalo ST. MT menuai kecaman keras dari para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kali ini dari Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempindo) yang mengancam akan mempolisikan Dantje ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dantje Tulalo, ST.,MT (FOTO Ist)

”Kami akan melaporkan Pak Dantje Tulalo ke KPK atas dugaan korupsi yang kami temui dalam pengerjaan proyek Pelebaran jalan Esang Rainis dan proyek pekerjaan rekonstruksi jalan lingkar Miangas tahun 2017 dengan anggaran 92 Milyar rupiah. Kami mendapati ada indikasi kerugian negara hampir capai 24 Milyar rupiah karena diduga pekerjaan dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik oleh PT. Mawatindo road construction dan PT. Mandiri Bhakti Majene,” ujar Sekretaris Jenderal Sekjend DPP Gempindo Windra H Walanda. (*/Redaksi)

Darwis MORIDU: Pemerintah Boalemo Siap Dikritik

Berlangsungnya kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Kepala kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo, menggagas diskusi dan buka puasa yang moderatornya Ramsi Bokings bersama lintas lembaga kemasyarakatan dengan tema Peran dan tanggung jawab lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemuda dalam membangun daerah tegas kepala Kesbangpolinmas Ruslin Limalo, Senin (04/06/2018).

Lanjut Limalo, diharapkan dalam diskusi ini dapat melahirkan gagasan untuk dapat menyatuhkan seluruh organisasi dan LSM, entah itu konsersium atau pun menggunakan nama lainnya yang terpenting bagaimana kita bisa menyatuh dulu demi membangun boalemo dimasa yang akan datang.

Sementara itu Bupati Boalemo Darwis Moridu sangat berharap walau pun kita berbeda warna atau keyakinan namun tetap menyatuh untuk membangun boalemo, pemerintah tidak anti kritikan karena kritikan tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemerintah. Memang menjalankan pemerintahan yang baru genap satu tahun ini tak begitu mudah dan banyak tantangan yang harus dilewati, tentunya itu semua tak lepas dari dukungan seluruh organisasi yang ada di boalemo dan mari kita bangun boalemo ini lebih baik lagi dari sekarang.

Walaupun banyak masukan yang disampaikan oleh lembaga masyarakat namun itu semua kembali pada keinginan bersama dalam mengatasi segala masalah di boalemo, sehingga perlu adanya forum untuk bisa menyatuhkan seluruh organisasi yang ada dan disitulah segala persoalan boalemo harus dirumuskan dan diselesaikan bersama. (Robby).

Poros Koalisi, Polarisasi Politik dan Keistimewaan Demokrasi

Pentingnya politik (FOTO Ist)

BERAGAM perilaku aneh terlihat diruang politik memang, apalagi tensi politik jelang Pemilu 2019 yang relatif panas. Dalam konteks politik Nasional poros politik dan petanya mulai terlihat, meski buram serta masih sulit untuk dijadikan rujukan tetap. Sebab alur politik itu dinamis.

Itu sebabnya praktek politik punya power yang mumpuni, lihat saja penegakan hukum nyaris disandra dan bahkan mampu didikte elit politik. Prodak hukum dirumuskan dan didesain para politisi di parlemen. Begitu superiornya politik, padahal hukum itu panglima. Namun, prakteknya berbeda, hukum sebatas menjadi subordinat dari politik karena dikendalikan kekuasaan dan para politisi.

Bisa kita bedah dari kasus-kasus yang mendera para politisi, masyarakat kecil, aktivis pro demokrasi, aktivis lingkungan yang jauh dari akses kekuasaan. Penerapan hukum juga masih banyak yang menyisahkan masalah, tambal sulam dan tebang pilih masih saja kita temukan. Para koruptor dan masyarakat awam berbeda pemberlakuannya dimata hukum, itulah Indonesia.

Belum lagi kelompok penekan seperti LSM atau Ormas yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Tentu mereka menjadi spesial, bagi kelompok masyarakat yang doyan mengkritik pemerintah pasti dianggap oposan dan anti pemerintah, dianggap lawan politik, sehingga mudah diberi label buruk.

Sepeti ICW yang begitu hebat sebelumnya, kini rupanya menjadi jinak. Bisa dilihat, saat Nazarudin berkicau di KPK soal dugaan keterlibatan Fahri Hamzah di kasus e-KTP, ICW begitu beringas menghantam Fahri.

Berbeda dengan itu, ICW malah menjadi impoten ketika merespon pengakuan Setnov yang menyebut keterlibatan Puan Maharani dipusaran kasus e-KTP. ICW bungkam dan terkesan inkonsisten dalam pemberantasan korupsi.

Begitukah Indonesia di era Jokowi?. Hanya rakyat yang dapat merasakan kondisi bangsa saat ini, baik dari aspek ekonomi, stabilitas keamanan, kebebasan beragama, dan seterusnya. Rakyat yang notabenenya sebagai ‘penerima’ kebijakan pemerintah tentu merasakan langsung efek dari kebijakan pemerintah saat ini.

Rakyat yang merupakan pelaksana aturan (yudikatif) terlibat langsung dalam urusan kepentingan publik. Dari konstruksi sosial yang ada, para politisi harus bergerak cepat menyebar, berbaur bersama rakyat. Bukan malah sibuk dengan poros koalisi jelang Pemilu 2019. Karena untuk menggapai harapan publik, para politisi layaknya menjadi pelayan rakyat.

Kini poros koalisi mulai melahirkan bermacam-macam isu. Irisan politik pun tak dapat dibendung, baik partai politik yang baru muncul maupun yang telah lama mengikuti kontestasi Pemilu, tidak mau kehilangan momentum. Lantas, apa yang telah mereka perbuat untuk rakyat?.

Disaat rakyat menghendaki harga BBM diturunkan atau subsidi BBM tetap diberikan, saat Sembako melambung tinggi, harga daging mahal, siapa yang membela rakyat?. Tapi, giliran Pemilu semua mengklaim paling berhak bicara atas nama rakyat. Para politisi memang tak perlu diajarkan soal cara melakukan pembenaran atas sikapnya, mereka lebih lihai.

Dilain pihak, kini ramai juga hastag dan komentar-komentar di Medsos tentang GANTI PRESIDEN 2019, iya makin menarik demokrasi kita. Meski begitu, rakyatlah penentu dan pemilik otoritas dalam urusan memilih pemimpin di Indonesia.

Silahkan berkoalisi, mencari sekutu politik, dan posisikan kepentingan rakyat diatas segalanya. Berhetilah berkoalisi dengan para ‘drakula’ kelompok pengusaha asing yang berkompromi untuk menguasai aset di Indonesia. Berkoalisilah dengan rakyat, tunjukkan keberanian bahwa kedepan pemimpin Indonesia itu mau menolak takluk kepada investor asing yang berdampak membelakangi kepentingan rakyat.

Poros koalisi dalam politik adalah bagian dari sikap berbeda partai politik dalam kontestasi politik. Dalam perspektif demokrasi memang diperlukan poros atau blok politik dengan tren bahasa populer dikenal dengan koalisi atau oposisi.

Dilain pihak, poros koalisi merupakan keistimewaan demokrasi. Lahirnya blok politik diperlukan demi adanya kekuatan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Namun, yang perlu dikoreksi ialah cara-cara politik yang diskriminatif dan kotor yang merugikan tatanan kepentingan masyarakat.

Idealnya bukan poros koalisi bukanlah larangan dalam berdemokrasi, bukan pula jalan menuju polarisasi politik. Melainkan bagian dari keistimewaan demokrasi, itu sebabnya postur poros demokrasi harus benar-benar berpihak dan memabawa komitmen untuk membela kepentingan rakyat, tidak pada segelintir orang. Kini, fakta yang ada poros koalisi lebih bertendensi pada kepentingan mengutamakan kelompok tertentu serta mencederai kepentingan publik.[***]

 

 

Redaksi Suluttoday.com

iklan1