Tag: LSM

Proyek Konstruksi Jalan Tanah Esang-Rainis Tidak Becus Dikerjakan, LSM Desak Diusut

LPI-Tipikor Sulut Siap Usut

Jalan yang dikerjakan, diduga membuahkan masalah (Foto Istimewa)

TALAUD, Suluttoday.com – Paket proyek rekonstruksi jalan tanah Esang-Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dikerjakan PT. Dian Mosesa Perkasa dengan nilai kontrak Rp 42.030.666.000,- menuai sorotan masyarakat.

Pasalnya, paket proyek milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (XV) Manado tersebut, ditengarai menyalahi aturan dan kental indikasi korupsi.

Seperti diutarakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI-TIPIKOR) Sulawesi Utara, Jean Montolalu. Menurutnya, proses pelaksanaan paket proyek di Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut, banyak menyimpang dari ketentuan.

Suasana jalan yang diduga menyimpang pengerjaannya (Foto Istimewa)

“Kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat secara kasat mata. Seperti contoh untuk ketebalan timbunan dari sumber galian untuk persiapan badan jalan hanya 15 sampai 20 senti meter saja. Selain itu, untuk ketebalan pondasi semen tanah juga kurang dari 10 senti meter,” kata Montolalu membeberkan, Rabu (9/12/20).

Dirinya menilai, kejanggalan dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan di Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut, juga diakibatkan faktor kejar tayang dalam realisasi fisik progres di lapangan, sehingga kwalitas/mutu pekerjaan tidak terjamin.

Alat berat yang diturunkan, tapi kerja tidak maksimal (Foto Istimewa)

“Akibat mengejar target realisasi, pekerjaan terkesan asal jadi. Tenaga kerja juga didatangkan dari luar daerah dan jumlahnya terlalu sedikit. Selain itu, dana yang sudah dicairkan tidak sesuai dengan volume di lapangan. Info terkini yang saya terima dari lokasi pekerjaan, pelaksanaan lapis soil semen tidak menggunakan alat fulvi mixer karena alat dalam keadaan rusak. Semen hanya di hampar dgn menggunakan grader,” terangnya, seraya menegaskan pihaknya akan segera melaporkan dugaan tipikor ini ke aparat penegak hukum.

(*/Amas)

Fahri Hamzah: KPK Kembalilah Ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Fahri Hamzah (FOTO Ist)

SELAMAT Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, Supervisi dan Monitoring. Sukses! Saya usulkan pimpinan KPK yang sekarang segera demisioner.

Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yang mau kembali LSM silahkan mengundurkan diri hari ini juga. Sebagai lembaga independen, KPK harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai “negara hukum yang demokratis”. Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi. Negara harus kembali normal, UU darurat tidak boleh diberi ruang kembali.

Suasana perang hentikan! Ini masa bersatu, konsolidasikan kekuatan untuk membangun negara yang damai dan tenang. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga selesaikan dengan Kordinasi bukan demonstrasi. Semua Kedaruratan yang dibuat sepihak oleh negara biasanya bikin ribut sendiri. Sebab ada aliran uang untuk bikin keributan. Sudahlah, negara harus terkonsolidasi. Hormati kerja masing-masing jangan menebar perasaan tidak tenang sehingga negara lamban dan tidak berani ambil keputusan.

Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, KPK dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring. Jangan percaya bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu! Negara kita negara yang didirikan oleh orang-orang hebat, para pejuang, ulama dan cendikiawan kelas dunia. Lebih jauh, negara ini warisan yang tiada tara, Karunia Allah yang maha kuasa. Jangan rendah diri dan jangan terus merasa kalah. Lawan segala perasan tidak mampu.

Komisioner KPK itu adalah “wakil presiden ke-2”. Ini kesimpulan saya. Kuat sekali mereka. Aksesnya ke semua lembaga. Maka, duduklah bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, judikatif. Bikinlah Sistem Integritas Nasional yang kuat. Semua orang ingin jadi orang baik. Bergaullah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang-mentang bisa nyadap dan mengetahui dosa-dosa tersembunyi.

Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar. Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. (yang bersifat) Iblis sedikit, (yang bersifat) malaikat sedikit. Manusia yang banyak. Inilah pesanku kepada pimpinan KPK yang baru dan kepada pegawai KPK. Pegawai KPK berbanggalah kalian bekerja di tenpat itu. Selamat bekerja KPK, semoga Allah melindungi kalian dan semoga Allah menjayakan bangsa INDONESIA. Mari maju ke depan. Hadapi tantangan zaman.

 

Merdeka! Twitter @Fahrihamzah 13/9/2019

(Wakil Ketua DPR RI)

Kebal Hukum, Bupati Minut Disebut Lebih Tinggi dari Tuhan

Ketika masyarakat melakukan demo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bersama LSM masyarakat Minahasa Utara Senin (08/10/2018) menduduki Kantor Kejaksaan Tinggi untuk menuntut kejelasan kasus korupsi sebesar Rp 8.3 M yang dilakukan oleh Vonny Anneke Panambunan atau VAP yang adalah Bupati Minut ini.

Dalam demo sekitar 100 orang ini sempat menunjukkan sebuah karang bunga yang bertuliskan ‘Diduga Bupati VAP lebih tinggi dari Tuhan’ karena dinilai tak pernah mempan dengan hukum yang berlaku. Koordinator lapangan LSM Minut Connection Noldy Awuy, mengatakan bahwa hasil putusan persidangan telah menyatakan aliran dana pemecah ombak masuk kantong VAP, tapi hingga saat ini belum ditetapkan maupun ditahan sebagai tersangka.

Lebih lanjut Awuy mengatakan VAP jangan berlindung di balik partai politik yang baru dimasukinya demi memulihkan kasus.(Cat)

BPJN XV Sulut-Gorontalo Disorot, Kali Ini Soal Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Miangas

Kantor BPJN Wilayah Sulut Gorontalo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pengerjaan proyek yang dilaksanakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), BPJN XV Wilayah Sulut-Gorontalo, khususnya di area Sulawesi Utara memang tidak seluruhnya berjalan lancar. Masih ada saja keluhan dan protes yang dilayangkan masyarakat akibat lemahnya pengawasan atau pengerjaan proyek yang sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satunya sebagaimana disorot, diduga karena lemahnya kerja BPJN XV PPK 16 PJN Wilayah 3 Kabupaten Talaud yang tidak lain ialah Dantje Tulalo ST. MT menuai kecaman keras dari para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kali ini dari Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempindo) yang mengancam akan mempolisikan Dantje ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dantje Tulalo, ST.,MT (FOTO Ist)

”Kami akan melaporkan Pak Dantje Tulalo ke KPK atas dugaan korupsi yang kami temui dalam pengerjaan proyek Pelebaran jalan Esang Rainis dan proyek pekerjaan rekonstruksi jalan lingkar Miangas tahun 2017 dengan anggaran 92 Milyar rupiah. Kami mendapati ada indikasi kerugian negara hampir capai 24 Milyar rupiah karena diduga pekerjaan dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik oleh PT. Mawatindo road construction dan PT. Mandiri Bhakti Majene,” ujar Sekretaris Jenderal Sekjend DPP Gempindo Windra H Walanda. (*/Redaksi)

Darwis MORIDU: Pemerintah Boalemo Siap Dikritik

Berlangsungnya kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Kepala kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo, menggagas diskusi dan buka puasa yang moderatornya Ramsi Bokings bersama lintas lembaga kemasyarakatan dengan tema Peran dan tanggung jawab lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemuda dalam membangun daerah tegas kepala Kesbangpolinmas Ruslin Limalo, Senin (04/06/2018).

Lanjut Limalo, diharapkan dalam diskusi ini dapat melahirkan gagasan untuk dapat menyatuhkan seluruh organisasi dan LSM, entah itu konsersium atau pun menggunakan nama lainnya yang terpenting bagaimana kita bisa menyatuh dulu demi membangun boalemo dimasa yang akan datang.

Sementara itu Bupati Boalemo Darwis Moridu sangat berharap walau pun kita berbeda warna atau keyakinan namun tetap menyatuh untuk membangun boalemo, pemerintah tidak anti kritikan karena kritikan tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemerintah. Memang menjalankan pemerintahan yang baru genap satu tahun ini tak begitu mudah dan banyak tantangan yang harus dilewati, tentunya itu semua tak lepas dari dukungan seluruh organisasi yang ada di boalemo dan mari kita bangun boalemo ini lebih baik lagi dari sekarang.

Walaupun banyak masukan yang disampaikan oleh lembaga masyarakat namun itu semua kembali pada keinginan bersama dalam mengatasi segala masalah di boalemo, sehingga perlu adanya forum untuk bisa menyatuhkan seluruh organisasi yang ada dan disitulah segala persoalan boalemo harus dirumuskan dan diselesaikan bersama. (Robby).

iklan1