Tag: MA

Terkait Putusan MA, Boby Daud Mengaku Belum Menerima Putusan

Boby Daud, anggota DPRD Manado (Foto Ist)

Boby Daud, anggota DPRD Manado (Foto Ist)

MANADO – Beredarnya pemberitaan di media massa menyangkut putusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado atas Jimmy Rimba Rogi-Boby Daud, mendapat tanggapan Boby Daud selaku calon Wakil Wali Kota Manado. Kamis (14/1/2016), Boby saat diwawancarai mengatakan kalau pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut.

”Sampai saat ini saya belum menerima laporan, dari Imba-Boby kami secara tertulis kami belum menerima putusan dari MA tersebut,” ujar Boby Daud yang juga Ketua DPD PAN Kota Manado.

Sekedar diketahui, pemberitaan media massa yang bersumber dari jpnn.com, Rabu (13/1/2016) memberikan judul ‘Sah! Pencoretan Jimmy-Bobby Berkekuatan Hukum Tetap’, menuai tanggapan beragam. Pasalnya, dalam berita tersebut, jurus bicara MA, Suhadi menyebutkan untuk kasus Pilkada Manado sudah diputus, isinya kabul kasasi total gugatan dari KPU Manado. (Amas)

Sukses Laksanakan Dialog Kebangsaan, Arther Wuwung dapat Apresiasi

Pengurus DPD KNPI Kota Tomohon saat foto bersama Maya Rumantir (Foto Suluttoday.com)

Pengurus DPD KNPI Kota Tomohon saat foto bersama Maya Rumantir (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Suksesnya pelaksanaan Dialog Wawasan Berbangsa dan Bernegara yang dilaksanakan Kamis (19/2/2015) kemarin oleh KNPI Kota Tomohon bersama Senator DR. Maya Rumantir, MA, Ph.D menjadi tolak ukur Eksistensi Pemuda dibawa Kepemimpinan Pdt. Arther Wuwung, S.Th.

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan Pemuda se-Kota Tomohon, Tokoh Masyarakat dan Pelaku Sejarah Pejuang Permesta. Ketika diwawancarai Suluttoday.com, Arther menyampaikan apresiasi kepada kaum muda Kota Tomohon yang begitu bersemangat mengikuti kegiatan Dialog tersebut.

”Antusiasme peserta yang hadir menandakan bahwa Pemuda dan Masyarakat Kota Tomohon peduli dan sangat ingin berpatisipasi untuk Kemajuan Bangsa dan Negara,‚ÄĚ jelas Pdt. Arther Wuwung, S.Th Ketua DPD KNPI Tomohon ini.

Peserta Dialog saat mengikuti pemaparan materi dari Narasumber (Foto Suluttoday.com)

Peserta Dialog saat mengikuti pemaparan materi dari Narasumber (Foto Suluttoday.com)

Dialog ini sendiri merupakan jawaban Generasi Muda Kota Tomohon atas berbagai permasalahan Bangsa dan Negara, hal senada di tegaskan Sekretaris DPD KNPI Kota Tomohon Bung Tonie Pandeirot. Bersamaan dengan pelaksanaan Dialog Kebangsaan ini Ketua KNPI Kecamatan Tomohon Barat Rojer R. Datu, S.Sos yang di dampingi Sekretaris Reymond Mogi, Mengapresiasi Kepemimpinan Pdt. Arther Wuwung, S.Th.

“Wuwung adalah sosok pemimpin Mudah yang memiliki Kepedulian terhadap Kemajuan Organisasi Kepemudaan di Kota Tomohon, dibawah Kepemimpinannya Pemuda/KNPI Kota Tomohon telah banyak memberikan Kontribusi untuk Masyarakat Kota Tomohon,” jelas Datu ketika ditemui Suluttoday.com, Minggu (22/2/2015). (Amas Mahmud)

Warga Desak Bupati Minut Cabut SK IUP MMP

Maria Taramen ketika menggelar demo beberapa waktu lalu (Foto Ist)

Maria Taramen ketika menggelar demo beberapa waktu lalu (Foto Ist)

MINUT – Penolakan warga Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara terhadap beroperasinya perusahaan pertambangan PT. Mikro Metal Perdana (MMP), terus berlanjut. Jumat, (17/10/2014), Maria Taramen aktivis Tunas Hijau yang dikenal konsen pada isu-isu lingkungan secara tegas mendesak Bupati Minut, Sompie Singgal mencabut SK Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Bupati Minut harusnya mencabut SK IUP yang di berikan kepada PT. MMP karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) PT. MMP tidak layak dan tidak boleh ada di Pulau Bangka. – Maria Taramen, warga Minut dan aktivis lingkungan.

Ditambahkan aktivis perempuan yang dikenal memiliki nyali besar saat berhadapan dengan Kepolisian ketika demo itu menuturkan apa yang telah dilakukan PT. MMP dalam hal pembangunan fasilitas untuk beroperasinya tambang terus mendapat penolakan warga Minut.

”Secara kasat mata, kegiatan perusahaan di Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara, sudah di tahap pembangunan infrastruktur, seperti membangun rumah sementara buat warga yang akan di relokasi, pembuatan jetti/dermaga, pembagunan gudang-gedung bahan peledak. Padahal proses ini masih mendapat penolakan masyarakat,” ujar Maria.

Bahkan secara tegas, Taramen menyindiri Bupati Minut yang dinilainnya tidak pro rakyat. ”Bukannya mengusir PT. MMP yang ilegal itu dari Pulau Bangka, Buapati Minut yang di dukung penuh oleh Gubernur Sulut dan Kapolda Sulut,” tegas Maria pada Suluttoday.Com. (Amas Mahmud)

Turangan: Jokowi Bisa Dilantik di GBK, Tidak Harus di Gedung MPR

Joko Widodo dan Jusuf Kallah (Foto Ist)

Joko Widodo dan Jusuf Kallah (Foto Ist)

MANADO – Beredar rencana pelantikan Presiden RI terpilih di Gelora Bung Karno (GBK) mendapat sambuatan hangat. Muncul pro dan kontra saat rakyat Indonesia mendapatkan informasi ini, menurut Tommy Turangan SH, Ketua Umum Aliansi Maysrakat Transparansi (AMTI) apa yang direncanakan terkait pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kallah selaku Presiden serta Wakil Presiden terpilih untuk dilantik di GBK tidaklah menabrak aturan.

”Penjelasan UUD 1945 pasal 3 dan 9 tidak semerta-merta Presiden harus di lantik di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat. Aturan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ternyata tak bisa di artikan di Gedung MPR saja. Tempat pelantikan presiden ternyata tak harus di Gedung DPR/MPR, bisa juga dilaksanakan di tempat terbuka, seperti di Gelora Bung Karno (GBK),dan lain-lain tempat, malah bagus kalau di GBK supaya dihadiri rakyat Indonesia untuk menyaksikan,” kata Turangan pada Suluttoday.Com, Minggu (12/10/2014).

Turangan yang juga mantan aktivis 98 itu mengatakan Indonesia saat ini menganut sistem Presidensial. Ditambahkannya lagi, seorang presiden tak dilantik oleh lembaga manapun. Presiden hanya membaca sumpah jabatannya disaksikan oleh Mahkamah Agung (MA) dan pimpinan MPR.

”Pimpinan MPR-nya tak harus semua ikut hadir, sudah bisa dikatakan sah. Ketua boleh, Wakil Ketua juga boleh, dengan demikian Pelantikan Jokowi turut di rekomendasikan oleh Ribuan bahkan jutaan pendukungnya apalagi pelantikannya, bukan di Gedung MPR. Dan untuk teknis pelantikannya bisa di ambil saja satu pimpinan MPR, Misalnya satu Pimpinan Tersebut EE Mangindaan lalu disaksikan Mahkamah Agung, dan itu sudah sah. Apalagi Rakyat dilibatkan,” tegas Turangan yang juga warga asli Minahasa Selatan ini. (Amas Mahmud)

iklan1