Tag: Mabes Polri

Ketum AMTI Desak Kapolda Sulut Pecat Oknum Perwira Pelaku Asusila

Tommya Turangan dan Irjen. Pol Royke Lumowa (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) digegerkan dengan beredarnya foto asusila yang disinyalir melibatkan salah satu Perwira dijajaran Polda Sulut. Oknum yang diduga sebagai pelaku asusila lantas melahirkan sejumlah protes para pemerhati, tokoh masyarakat dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Diantaranya, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH angkat bicara.

Menurut Tommy yang juga jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado institusi Kepolisian harus menjadi contoh penegakan moral bagi publik. Atas dugaan ketelibatan oknum Perwira Polda Sulut tersebut, bagi Tommy adalah preseden buruk bagi lembaga ini jika tidak segera ditindaklanjuti Kepala Polisian Daerah Sulut.

”Institusi Kepolisian itu cerminan keteladanan. Jangan dibiarkan kalau ada oknum yang merusak citra institusi yang sangat dihormati masyarakat ini. Kami mendapati informasi, juga beberapa bukti dugaan kasus asusila yang melibatkan oknum Perwira dijajaran Polda Sulut, ini adalah hal yang sangat memalukan. Preseden buruk bagi lembaga, segera diusut tuntas. Kalau tidak reputasi lembaga ini menjadi jatuh dan gagal menjadi teladan bagi masyarakat,” kata Tommy, Sabtu (9/5/2020).

Tidak hanya itu, Tommy meminta Kapolda Sulut, Irjen Pol Drs Royke Lumowa MM agar memberikan sanksi pemecatan terhadap oknum tersebut. Tommy juga menyebutkan bila Kapolda lamban dalam merespon persoalan ini, maka pihaknya akan menindaklanjutinya ke Mabes Polri untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi, kasus ini diduga kuat melibatkan sesama anggota Polri.

”Kami mendapati informasi bahwa ada perselingkuhan sesama anggota Polri. AMTI mengutuk kejadian dugaan perselingkuhan tersebut. Kepala Kapolda Sulut kami minta segera dipecat oknum Perwira tersebut. Bila tidak maka mohon maaf kami akan membawa kasus ini ke Mabes Polri, jangan main-main dengan perbuatan asusila. Tidak ada kompromi bagi mereka para pengayom masyarakat lalu berbuat sesuatu yang sangat mempermalukan. Kalau hal ini dilakukan masyarakat kecil, pasti sudah ditindak. Yang namanya praktek amoral, harus segera ditindak tegas,” tutur Tommy tegas.

Untuk diketahui, bahwa Polwan yang diselingkuhi tersebut memiliki suami yang juga anggota Polri. Hal itu jika tidak disikapi serius, tambah Tommy, maka tidak menutup kemungkinan suami khilaf dan bisa menembak kepala komandanya yang selingkuhi istrinya. Apalagi suaminya melihat bukti foto-foto mesum oknum komandanya dengan istri sahnya tersebut.

(*/Bung Amas)

 

Kasus Belum Tuntas, Ini Perkembangan Terbaru Novel Baswedan

Novel Baswedan sebelum mengalami penyiraman (Foto Ist)

JAKARTA – Terkait insiden yang dialami Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan masih menjalani perawatan di Singapura. Novel pun merayakan Idul Fitri bersama keluarga di sana.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan ada alternatif operasi besar untuk mengobati mata kiri Novel. Dalam pemeriksaan pada Rabu (28/6/2017), diketahui jaringan putih di mata kiri Novel sudah tidak dapat tumbuh kembali.

“Terdapat alternatif dilakukan operasi besar untuk menggantikan jaringan di bagian putih mata yang telah mati di mata kiri tersebut,” ujar Febri kepada wartawan, Kamis (29/6).

Namun upaya operasi mata kiri Novel rencananya akan dilakukan setelah dokter menuntaskan tindakan pada mata kanan. Saat ini mata kanan Novel menunjukkan perbaikan walaupun masih ada lapisan kornea yang rusak.

Febri mengatakan dokter memiliki opsi, antara lain memakaikan hard lens atau memicingkan sebagian kecil mata Novel. Keputusan akan diambil dalam satu hingga dua minggu ke depan.

“Pemicingan mata akan dilakukan jika dalam 1-2 minggu ke depan perbaikan skin kornea stuck atau tidak ada perkembangan lagi,” tuturnya.

Febri menyampaikan Novel juga menitipkan ucapan selamat Idul Fitri. Novel, kata Febri, berjanji akan teguh menjadi bagian dari pemberantasan korupsi.

“Setelah mengalami seluruh perawatan hingga melewati Ramadan dan dapat menjalankan Idul Fitri bersama istri dan anak di Singapura pada beberapa hari lalu, saat ini Novel mengatakan tetap teguh hati menjadi bagian dari kerja pemberantasan korupsi,” kata Febri.

Febri mengatakan Novel juga menyampaikan permintaan maaf dalam momen fitri ini. Setelah melalui cobaan, Novel berharap semangat melawan korupsi menjadi lebih baik.

“Dalam momentum Idul Fitri ini, Novel dan keluarga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga segala niat baik, semangat, dan ikhtiar kita melawan korupsi menjadi lebih baik setelah tempaan panjang ini,” ucap Febri, mengutip Novel.

Seperti diketahui, Novel diserang setelah menunaikan salat subuh di masjid di dekat rumahnya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Pusat, pada 11 April 2017. Penyerangan itu diduga berkaitan dengan pekerjaan Novel selaku penyidik di KPK.

Namun, hingga memasuki hari ke-79, polisi belum bisa mengungkap pelaku teror tersebut.

Jenderal Putut Eko Bayuseno: Stop Kampanye Berbau SARA Bagi Kandidat

Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno (Foto Suluttoday.com)

Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri melakukan Kunjungan di Bitung, Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno. Meminta seluruh kandidat yang akan bertarung dalam pilkada menghentikan kampanye yang berbau isu sukuisme, agama dan ras atau SARA. Isu tersebut.

Hal ini akan memicu konflik horisontal serta mengganggu stabilitas keamanan, disampaikan Jenderal bintang tiga tersebut saat meninjau persiapan pengamanan Pilkada di Polres Bitung, Rabu, (25/11/2015).

“Baharkam Mabes Polri telah menginventarisir sejumlah potensi konflik dalam tahapan-tahapan pilkada, sebagai langkah antisipasi dalam pengamanan pilkada. Salah satu potensi konflik yang harus diantisipasi yakni isu SARA,” kata Bayuseno.

Kabaharkam Mabes Polri, Irjen Putut Eko Bayuseno mengingatkan seluruh anggota Polri harus saling bersinergi untuk meminimalisir potensi konflik. Sinergitas seluruh satuan diperlukan karena kesuksesan pengamanan pilkada serentak sangat bergantung pada kinerja polri.

“Jangan ada yang merasa salah satu satuan lebih hebat dari yang lainnya, karena kerja pengamanan pilkada merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjaga dengan baik demi kesuksesan pilkada,” tambahnya.

Kabaharkam Irjen Putut Eko Bayuseno menyatakan kesiapan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak, seluruh Indonesia Mabes polri menyiapkan 255.362 personil dalam pengamanan Pilkada. (Robby).

Soal Tambang Ilegal, Tindi Lapor Kapolda Sulut ke Mabes Polri

Laporan GERAK Sulut yang dikirimkan ke Mabes Polri (Foto Suluttoday.com)

Laporan GERAK Sulut yang dikirimkan ke Mabes Polri (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Beroperasinya perusahaan pertambangan yang diduga ilegal dan beroperasi di Hutan Lindung di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat sorotan tegas aktivis LSM. Menurut Jim Robert Tindi, Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulut, PT Sanmas Mitra Abadi yang terlibat sebagai kotraktor pertambangan ‘ilegal’ tak perlu dilindungi Polda Sulut.

”Yang namanya pertambangan dilahan Hutan Lindung itu tidak boleh ditolerir, namun sayangnya kok Kapolda Sulawesi Utara mengeluarkan surat perintah untuk pengamanan daerah tersebut. Ada apa ini? Harusnya sebagai lembaga negara, pihak kepolisian bertindak menindak yang salah, atas hal inilah GERAK Sulut melayangkan laporan ke Mabes Polri terhadap Kapolda Sulut,” ujar Tindi tegas.

Tindi yang dikenal sebagai aktivis yang gemar melakukan unjukrasa itu meminta dengan tegas agar Kapolri memberikan perhatian serius terhadap kasus pertambangan yang terjadi di Sulawesi Utara. Masih dibebaskannya para investor yang ‘menabrak’ undang-undang menurut Tindi merupakan citra buruk terhadap hukum di Republik Indonesia ini.

”Investor yang membuat resah warga, menguras kekayaan alam tidak harus dilindungi. Mereka inilah yang harus diberikan peringatan keras, jangan ada lembaga atau pertambangan liar yang membegal undang-undang, jika ini terjadi seperti di Boltim berarti citra hukum kita begitu lemah penegakannya. Pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri wajib bertindak cepat,” tukas Tindi menutup. (Amas Mahmud)

Mabes Polri Seriusi Laporan Kasus Dermaga di Marore

LAKI saat memasukkan laporan (Foto Ist)

MJKS dan LAKI saat memasukkan laporan (Foto Ist)

JAKARTA – Respon cepat dilakukanMarkas Besar (Mabes) Polri dalan menindaklanjuti laporan dugaan kasus korupsi di Sulut. Laporan yang dilakukan Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS) dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Pejuang Sulut, yang terhimpun dalam Forum Bersama Masyarakat Anti Korupsi (FBMAK) Sulut itu, kini sudah masuk ke Bagian Tindak Pindana Korupsi Mabes Polri. Hal ini disampaikan saat dilakukan pengecekan laporan di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Selasa (26/5/2015).

”Laporan yang Anda masukkan sudah kami serahkan ke Tipikor,” tutur Anto, staf penerimaan laporan di Bareskrim, seperti yang ditirukan Stenly Towoliu dan Tommy Sumelung yang melakukan pengecekan, kemarin.

Menurut keduanya, pembangunan Dermaga Marore berbandrol Rp22 milyar itu diduga sarat korupsi, karena terkesan asal jadi. ”Selain itu, lokasi pembangunan itu dinilai tidak layak, karena merupakan daerah terbuka dan merupakan wilayah yang hantaman ombaknya besar. Tapi, proyek itu dipaksakan sehingga dari awal sudah rusak terkena hantaman ombak,” ujar Sumelung.

Ada juga paket pembangunan jalan yang kemudian tidak diselesaikan. ”Harusnya bukitnya di-cutting, tapi pada kenyataannya itu tidak dilaksanakan sehingga membuat jalannya tidak selesai,” pungkas Towoliu. (Amas Mahmud)

iklan1