Tag: mahkama agung

Warga Pulau Bangka, Ammalta, ICW dan YSNM Desak PT MMP Segera Ditutup

Pertemuan antara warga Pulau Bangka, Ammalta, ICW, YSNM bersama wartawan

Pertemuan antara warga Pulau Bangka, Ammalta, ICW, YSNM bersama wartawan

MANADO – Menegaskan sikap terus mengawal kasus lahan warga Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terus ditunjukkan Ammalta danYayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM), hal itu seperti disampaikan Revaldy Koleangan Ketua Ammalta Sulut dalam Konfrensi Pers, Minggu (23/11/2014) siang tadi.

Dalam ulasan rilis yang mengusung tema besar Stop Pelanggaran Hukum di Pulau Bangka, Operasi MMP Harus Ditutup dijelaskan bahwa sebagaimana diketahui, Mahkama Agung (MA) tekah menjatuhkan putusan Nomor: 291 K/TUN/2013 tanggal 24 september 2013 yang menyatakan batal atau tidak sah Izin Usaha Pembangunan (IUP) Eksplorasi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) yang diterbitkan Bupati Minahasa Utara (Minut) Sompie Singal.

Persoalnya, Bupati Minut tidak mengubris putusan Mahkama Agung (MA) tersebut, dan perusahaan pemegang IUP eksplorasi biji besi malah meningkatkan intensitas penambangan di Pulau Bangka, justru setelah terunnya putusan Mahkama Agung tersebut, lebih aneh lagi, pada tanggal 15 Juli 2014, Mentri ESDM (Jero Wacik) meningkatkan IUP Eksplorasi yang sudah di nyatakan batal atau tidak sah, menjadi IUP Operasi Produksi (OP). Kareana itu, warga Pulau Bangka telah menggugat Mentri ESDM di Jakarta terkait IUP OP PT MMP yaitu perkara Nomor: 211/G/2014/PTUN.Jkt, dan saat ini disidangkan di PTUN Jakarta.

Peta wilayah Ijin Usaha Pertambangan di Pulau Bangka

Peta wilayah Izin Usaha Pertambangan di Pulau Bangka

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, maka dari itu kami menuntut:

  1. PT Mikgro Metal Perdana (MMP) segera tutup dan segerah menghentikan aktivitas pertambangan di Pulau Bangka.
  2. Mentri ESDM segera mencut Keputusan Mentri ESDM Nomor: 3109/K/MEM/2014tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT Mikgro Metal Perdana (MMP).
  3. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara harus membela dan memproteksi hak Rakyat, jangan menjadi centeng yang membela kepentingan Pengusaha (MMP) yang sudah jelas-jelas melanggar hukum.
  4. Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan Bupati Minahasa Utara (Minut) berhenti mendukung dan membela kepentingan pengusaha (MMP), jika di teruskan segala bentuk dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi kerugian Negara dalam bentuk sumber daya alam akan segera kita laporkan ke Kabareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggas atas nama Warga Pulau Bangka, Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM), Ammalta, dan Indonesia Corrption Watch (ICW). (M. Isnain Umasangaji/Am)

iklan1