Tag: mahkamah konstitusi

Kuasa Hukum PAHAM Sebut KJ Penyampaian Termohon di Sidang MK

Firman Mustika dan Glendy Lumingkewas saat sidang di MK (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sidang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/2/2021) masih menyisahkan kekaburan. Melalui sidang kedua yang dipimpin Hakim Konstitusi, Arief Hidayat atas gugatan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, Paula Runtuwene-Harley Mangindaan (PAHAM), menyelipkan tanda tanya.

Saat diwawancarai, Sabtu (13/2/2021), Kuasa Hukum PAHAM, Firman Mustika, SH.,MH mengatakan bantahan dari kuasa hukum Termohon dalam hal ini KPU, Bawaslu dan pihak Terkait Andrei Andouw-Richard Sualang (AARS) menggunakan cara post factum.

“Hal ini berbeda dengan kami selaku pemohon yang dari awal tetap pada cara Ante Factum dengan melampirkan dan menghadirkan berbagai bukti maupun saksi,” ujar Ai Firman, sapaan akrab Mustika.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menambahkan pada sidang tangggal 17 Febebruari 2021 mendatang.  MK akan membacakan perkara mana saja yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya, memeriksa saksi, dan ahli. Ai Firman tegas menuturkan akan siap menghadirkan saksi dalam sidang berikutnya.

‘’Kami tim kuasa hukum Pemohon akan menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan secara sah dan meyakinkan terkait beberapa temuan yang disampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi, yaitu berkesinambungan dengan dalil yang kami cantumkan dalam proses sebelum, saat dan sesudah Pemilihan Wali Kota Kota Manado,” tutur Ai Firman, jebolan Fakultas Hukum Unsrat ini tegas.

Ai Firman menambahkan bahwa berdasarkan  data sementata, bahwa Kuasa Hukum PAHAM menemukan ada 50 TPS yang C1 hasil tidak ditanda tangani oleh saksi-saksi dari setiap pasangan calon karena terjadi pelanggaran prosedur pada saat pungut hitung dilakukan tanggal 9 Desember 2020.

”Dan data tersebut akan bertambah dan pasti akan kami ajukan sebagai bukti dalam persidangan pada waktu MK melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara,” ujar Ai Firman, sembari menyebutkan bahwa penyampaian Termohon Kurang Jelas (KJ) di Sidang MK, Selasa (9/2/2021) tersebut.

Menariknya, seperti ada kejanggalan pada Sidang, Selasa (9/2/2021), Termohon dalam persidangan menyampaikan kepada Hakim Konstitusi bahwa semua saksi menandatangani C1 hasil pada saat pungut hitung di TPS tanggal 9 Desember 2020. Terkesan KPU ingin menutupi pelanggaran prosedur yang dilakukan penyelenggara Pilkada di Kota Manado.

(*/Amas)

Gugatan PAHAM Tembus di MK, AARS Terancam Diskualifikasi

Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bergulirnya gugatan perkara untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado tahun 2020 yang diajukan paslon Julyeta Paula Amelia Runtuwene (JPAR) dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan (HABM) mengalami progres. Pasalnya, gugatan PAHAM begitu Paula Harley akrab disapa, telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI).

Seperti tercatat dalam website resmi MK, Senin (18/1/2021) dimana perkara Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Kota Manado teregistrasi di buku register untuk perkara 114/PHP.KOT-XIX/2021. Resmi gugatan PAHAM masuk dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Dilansir dari situs resmi MK, perkara yang tercatat dalam e-BRPK selanjutnya akan melalui proses pemberitahuan sidang pertama dan disampaikan pada 18-20 Januari 2021.

Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar selama empat hari kerja sejak 26 Januari 2021. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, dan pengucapan ketetapan sebagai pihak terkait.

Selanjutnya adalah penyampaian jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait, serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, dalam pemeriksaan persidangan yang dijadwalkan berlangsung 1 sampai 9 Februari 2021.

Selain itu, akan dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang akan membahas perkara dan pengambilan putusan ketetapan. Agenda ini akan dilaksanakan pada 1 hingga 11 Februari 2021. Adapun Sidang Pleno Pengucapan Putusan akan dilaksanakan pada 15-16 Februari 2021.

Kemudian, bila perkara PAHAM pada RPH diputuskan diterima, MK akan menggelar Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan, pada 19 Februari hingga 5 Maret 2021. Dalam sidang kali ini, akan didengar keterangan saksi maupun saksi ahli, serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti tambahan.

Lalu berikutnya yakni agenda Rapat Permusyawaratan Hakim untuk membahas perkara dan pengambilan putusan. RPH ini akan dilaksanakan pada 8-18 Maret 2021. Dan pada akhirnya akan dilaksanakan sidang pleno pembacaan putusan atau ketetapan, pada 19-24 Maret 2021.

 

Firman Mustika, SH.,MH (Foto Istimewa)

Andrei Angouw dan Richard Sualang (AARS), paslon Wali Kota Manado yang telah ditetapkan KPU Manado sebagai pemenang Pilwako Manado terancam kemenangannya dianulir. Hal itu sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum PAHAM, Firman Mustika, SH.,MH. Menurut Ai Mustika, begitu Firman akrab disapa tuntutan PAHAM salah satunya yakni diskualifikasi paslon AARS.

”Ada dugaan kecurangan yang memenuhi syarat TSM. Itu sebabnya kami mengajukan permohonan ke MK agar keputusan KPU Manado memenangkan pasangan calon di Pilwako Manado untuk didiskualifikasi,” kata Ai Mustika, jebolan HMI Cabang Manado ini.

Selain itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menyampaikan optimismenya terhadap permohonan yang diajukan tim Kuasa Hukum PAHAM akan diterima MK. Fakta atau bukti-bukti juga telah disiapkan sangat lengkap oleh PAHAM sehingga pihaknya meyakini tuntutan yang disampaikan ke MK akan dikabulkan Majelis Hakim.

”Tim kuasa hukum telah mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran dan kecurangan sistematis dalam Pilwako Manado. Seharusnya Pilkada atau Pilwako merupakan proses penyaluran keinginan dari pilihan masyarakat agar yang terpilih adalah pimpinan yang amanah, berintegritas dan memiliki komitmen melayani dan tidak korupsi saat menjabat nantinya. Kami yakin jika Majelis Hakim nanti melihat kebenaran materiil, maka kemudian permohonan kami akan diterima seluruhnya,” ujar Ai Mustika pada Suluttoday.com, Rabu (20/1/2021).

(*/Amas)

DEMOKRASI DAN KETELADANAN

Jusuf Sunya (FOTO Suluttoday.com)

Oleh Jusuf Sunya
Alumni PPRA LV Lemhannas RI & Pegiat Fordista Malut

Untuk kesekian kalinya, ontologi demokrasi Maluku Utara telah bergerak, sejak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menetapkan hasil perolehan suara. Kalaupun ada perdebatan tentunya sebagai riak-riak demokrasi – sebuah dinamika dalam mencari pemimpin Maluku Utara. Tentunya kita patut mengucapkan selamat kepada pemimpin baru Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, karena mereka telah menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan, dan itu sudah tertulis di “Lauhul Mahfudz”. Setiap catatan kejadian dan skenario dari permulaaan zaman sampai akhir sudah tertulis disana.

Entry point ini sebagai rekonstruksi, agar kita jernih melihat masa depan Maluku Utara dalam melangkah. Terpilihnya pemimpin baru tentu melalui sebuah prosesi politik yang banyak menghabiskan energi, baik biaya, tenaga dan pikiran. Belajar dari para bijak, sebagaimana Sophocles menyatakan, lebih baik kalah terhormat dari pada menang dengan kecurangan; atau mengutip Abraham Lincoln, sukses itu berjalan dari satu kegagalan, kegagalan lain tanpa kita kehilangan semangat; atau kata William Saroyn, orang baik menjadi lebih bijaksana setelah belajar dari kegagalan. Inilah motivasi yang perlu menjadi spirit baru membangun Maluku Utara ke depan agar lebih bermartabat.

Atas Nama Demokrasi

Ditengah eufhoria piala dunia 2018, tuntas sudah kontentasi pemilihan gubernur. Kontestasi dengan hiruk pikuk dukung mendukung, terlihat di media sosial dengan beragam sarkasme atau buly-membuly. Itulah dinamika demokrasi, kini telah usai. Saatnya kita bersama kembali bersatu padu membangun negeri ini. Tentunya ada rasa puas dan tidak. Tapi kontestasi ini bukan sekedar menang atau kalah. Keduanya sama-sama terhormat jika yang kalah mengakui dan memberi support kepada yang menang, sebagaimana kesepakatan siap menang dan siap kalah.

Dan Allah SWT sebagai penentu takdir sudah menetapkan itu, dalam Q.S. Ali Imran : 26 yang ditafsirkan secara tegas, bahwa Allah sebagai pemilik kerajaan langit dan di bumi akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya dan akan mencabut dari siapapun yang dikehendaki-Nya pula. Allah juga akan memuliakan dan menghinakan siapapun yang dikehendaki-Nya. Karena Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Disinilah awal pemahaman kita sebagai orang yang berakal.

Bila demokrasi kita dikatakan demokrasi angka-angka atau demokrasi statistik, tidaklah salah. Unggul dengan suara terbanyak adalah pemenangnya. Dengan cara apapun berdemokrasi, selama diakui, maka tiada jalan lain untuk menerima, karena akan bersimplifikasi dalam kehidupan kita selama 5 (lima) tahun kedepan. Begitulah kata para cerdik pandai, demokrasi bukan lagi sekedar artifisial dan kultural – tetapi sudah menjadi cara pikir kita untuk memilih pemimpin. Masalahnya apakah demokrasi itu substantif seperti asal muasalnya, tentunya akan melahirkan banyak perdebatan. Makanya setelah prosesi selesai, pasti ada riak, upaya dan juga penolakan terhadap hasil demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Menurut David Held (2006), demokrasi sendiri sungguh membingungkan, karena semua orang mengaku sebagai demokrat sejati. Mereka mengklaim penganut demokrasi, tetapi tidak mau menerima kekalahan. Disisi kerapuhan demokrasi. Demokrasi yang dibangun melalui perlawanan sosial, justru sering dikorbankan atas nama demokrasi. Karenanya demokrasi tidaklah ideal, karena rakyat diperani hanya sebatas keikutsertaan dalam pilkada setelah itu dilupakan. Menimbang hasil dan juga rasa, tentunya kita mesti legawa. Atas nama demokrasi kita tidak punya pilihan menolak hasil, karena sebagai pemegang mandat dan kuasa memilih. Tentunya dengan segala kelebihan dan keterbatasan pemimpin sudah menjadi sunnatullah walaupun ada luka yang tersayat karena ketidaksiapan kita menerima cacat pemimpin yang ada. Bila ada cacat dan kekurangan pemimpin, sebagai rakyat tentunya mengawal sehingga luka-luka cepat dipulihkan. Walapun pemimpin yang bermasalah, tidak lantas menjadi akhir dari semuanya.

Minimnya Keteladanan

Sebagaimana viral media sosial, dari forum rekapitulasi KPU, para elit dalam berdebat dengan cara dan karakternya. Gaduhnya perbedaan pandang kemudian diikuti dengan adanya perilaku kekerasan dalam forum, tentunya memberikan kesimpulan bahwa penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur pasti menyisahkan sengketa. Sebagai warga negara yang taat, tentu kita marfhum sebagai konsekuensi dari proses demokrasi. Tetapi yang memiriskan kita adalah budaya kekerasan yang tidak pernah hilang. Transformasi politik, tetapi tidak diikuti dengan transformasi sikap dan perilaku. Rebutan kuasa masih jauh dari nilai-nilai edukasi dan keteladanan, mereka gagal melakukan pencerdasan dan cenderung mempertontonkan cara yang tidak baik dan jauh pendidikan politik yang bermartabat. Fenomena mencerminkan rendahnya keteladanan, yang seharusnya diperlihatkan ke publik. Artinya bahwa pendidikan karakter yang selama ini diajarkan kepada setiap anggota partai politik yang diikuti penguatan jiwa kepemimpinan Pancasilais, ternyata hanya sebuah pepesan kosong. Kegagalan dalam menerapan nilai-nilai keteladanan tidak tercapai. Inilah barangkali spirit revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi menjadi tak bermakna, karena karakter elit tidak mencerminkan nilai-nilai keteladan.

Mencermati UU Partai Politik, yang menyebutkan fungsi, peran dan tanggungjwab partai adalah melakukan pendidikan politik kepada rakyat dengan bersumber pada Pancasila. Karena itu pendidikan politik kepada rakyat haruslah mampu mendorong nilai-nilai keteladanan, bukan malah mendorong kekerasan politik yang menjerumuskan rakyat. Hambatan terbesar dalam mendorong demokrasi yang sehat adalah perilaku elit parpol yang tidak bermartabat. Bukan rahasia lagi, bahwa elit partai dalam menjalankan roda partai lebih cenderunng memposisikan diri sebagai debt collector. Perilaku politik transaksional sehingga memberi implikasi dan image negatif.

Sebenarnya banyak kritik, terkait perilaku elit parpol tidak mencerminkan keteladanan dan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena demokrasi tidak berjalan substansial, seperti membangun masyarakat bangsa yang sejahtera, tetapi cenderung pada demokrasi transaksional, sehingga masyarakatpun menjadi pragmatis pada setiap momentum politik. Karena pangung elit lebih mengedepan saling sikut. Demokrasi seharusnya memberi nilai positif terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, demokrasi harus diletakkan pada kerangka mencari pemimpin yang bisa menumbuh-kembangkan pembangunan, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, yang mampu mendorong investasi. Karena substansi demokrasi adalah kekuasaan yang mengabdi untuk kepentingan rakyat.

Ditengah budaya oligarki politik, rakyat diajarkan menjadi pragmatis. Perlu ada upaya sistematis untuk merubah pola pikir dan pola sikap melalui pendidikan politik yang berkarakter, cerdas dan santun. Elit parpol seperti mengalami kemalasan dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai keteladan justru hilang dengan jargon-jargon kebohongan dan manipulatif. Mereka berdebat tentang demokrasi tetapi justru menghancurkan tatanan demokrasi. Mereka menjual kecap tentang demokrasi, tetapi menghilangkan nilai-nilai keteladanan. [***]

Bersama Menteri Tjahjo dan Wiranto, Gubernur OLLY Terima Arahan

Gubernur Olly akrab bersama para jurnalis di Jakarta (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Rabu (7/2/2018), Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam sambutannya mengatakan telah mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokasi. Pencabutan permendagri tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk memutus rantai birokrasi yang cukup panjang, baik itu di pemerintahan, kepegawaian, bidang penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi.

”Sebagaimana arahan Pak Presiden, bahwa kepada seluruh gubernur dan ketua DPRD se-Indonesia, hari ini saya mengumumkan mencabut 51 permendagri,” kata Tjahjo.

Tjahjo pun berencana mencabut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) desa. Hal ini agar kepala desa lebih fokus terhadap program bantuan desanya dan melakukan tugas-tugas yang menjadi program bupati dan Gubernur.

Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi kewenangan Kemendagri untuk membatalkan perda, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah.

”Kami menyerahkan sepenuhnya kepada para gubernur dan para bupati/walikota, kemungkinan masih ada perda-perda yang menghambat investasi, perizinan dan lainnya, bagaimana cara memotong alur birokrasi ini akan bisa berjalan dengan baik,” papar Tjahjo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, ada sejumlah ancaman yang harus diantisipasi oleh para kepala daerah, khususnya para gubernur. Salah satunya yakni ancaman terorisme dan kelompok radikal. Wiranto mengatakan, terorisme merupakan ancaman global yang tak mengenal batas negara mana pun.

“Peran serta pemda harus terlibat di dalamnya. Harus ikut serta, kita menanggulangi total,” ujar Wiranto.

Tindakan yang bisa dilakukan mulai dari pemulihan pelaku teroris, penangnan korban terorisme, dan pendeteksian sel terorisme di wilayah masing-masing.

Wiranto mengatakan, tidak mungkin penanganan ancaman tersebut hanya diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Polri semata.

“Jadi Mendagri mengumpulkan Gubernur untuk kita semua memahami betul ancaman di negeri ini,” kata Wiranto.

Ancaman berikutnya yang patut diantisipasi yakni kerawanan jelang pilkada. Situasi diperkirakan akan memanas karena konflik antar-pendukung pasangan calon.

Wiranto mengatakan, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang rawan saat pemilu.

“Oleh karena itu, daerah yamg indeks kerawanan masih tinggi, kita mohon para pejabat derah memahaminya bersama kepolisian, TNI dan Kemendagri untuk menurunkan indeks itu,” ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan, ada pula ancaman tak terduga yang kemungkinan dihadapi di semua wilayah, yakni bencana alam. Pemerintah daerah sudah mengantisipasi sebisa mungkin daerahnya tidak banjir, namun masih saja terjadi.

Ini termasuk daerah yang banyak hutan, rawan longsor dan kebakaran. Tugas kepala daerah, kata Wiranto, adalah mengeliminasi ancaman tersebut agar tidak terjadi.

“Kalau terjadi segera cepat tanggap untuk membantu korban. Itu sesuatu yang harus kita lakukan,” kata Wiranto. (*/TimST)

Soal Sengketa Pilkada Calon Tunggal, Peneliti KoDe Beri Solusi

Ilustrasi prosedur Pilkada (Foto Ist)

Ilustrasi prosedur Pilkada (Foto Ist)

JAKARTA – Misalnya jika banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara masif oleh calon tunggal. Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Ari M Haikal menyebut bahwa warga yang menemukan kecurangan bisa mengajukan gugataan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

“Siapa yang berwenang mengajukan sengketa politik? Dalam hal ini apabila terjadi kecurangan dalam hukum dalam pandangan kami ada beberapa prosedur yang bisa dipakai yakni yang pertama adalah prosedur hak gugat warga negara atau Citizen Law Suit,” ujar Ari M haikal, Peneliti koDe (Konstitusi dan Demokrasi (koDe) Inisiatif di Kedai Kopi Delli, Jakarta Pusat pada Minggu (11/10/2015).

Keadaan seperti di atas sering dilakukan warga Amerika dan Inggris memakai hak gugat warga negara. Oleh karena itu, ini adalah bentuk rekomendasi dari KoDe apabila ada warga yang keberatan dengan hasil calon tunggal.

“Doktrin citizen law suit lah yang akan memberikan legal standing kepada pemilih ketika menggugat kolom setuju (pasangan tinggal yang terpilih dalam Pilkada dan yang menggugat ialah warga yang tidak setuju karena ada kecurangan masif),” imbuh Ari yang akrab disapa Haikal.

Selain citizen law suit ada satu lagi yang menjadi salah satu rekomendasi KoDe, yaitu class action atau hak gugat peradilan kelompok. Kedua hal tersebut ialah mekanisme prosedural ketika warga ingin mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada.

“Tentu ini perlu penyesuaian, ini biasa dipraktekan dalam ranah peradilan umum perlu penyelesaian melalui sengketa perselisihan hasil pemilu ini pemilih sebagai subject dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena selama ini mereka sifatnya cair maka akan diberikan waktu karena di dalam pedoman pengajuan hanya diberi waktu 3 hari setelah penetapan hasil Pilkada,” imbuh Haikal.

Dengan demikian, KoDe mendorong Mahkamah Konstitusi membuat legal standing yang tegas agar para pemilih bisa melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh calon tunggal.

“Jadi perlu ada legal standing agar para warga atau pemilih yang memang hendak melaporkan tindak kecurangan Pilkada bisa mendapatkan akses. Saat ini MK belum mengakomodir hal tersebut, meski sudah mengesahkan pilkada calon tunggal, tapi mekanisme hukumnya juga harus jelas,” ujar Veri Junaidi, Ketua KoDe di tempat yang sama.

Menurut Veri apabila MK terlebih dulu bergerak dengan membuat legal standing, hal tersebut bisa menjadi alat pengawalan Pilkada yang adil dan jujur. Walaupun sebenarnya mekanisme tersebut tertuang pada UU atau peraturan yang dibuat oleh KPU selaku penyelenggara.

Pasalnya, tiga kabupaten yakni Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur) dan Timur Tengah Utara (Nusa Tengara Timur) terpaksa menggelar pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasang calon. Pilkada dengan calon tunggal memunculkan satu pertanyaan, yakni pihak yang berwenang mengajukan gugatan jika terjadi sengketa.(Detik.com/Faruk)

iklan1