Tag: mahkamah konstitusi

DEMOKRASI DAN KETELADANAN

Jusuf Sunya (FOTO Suluttoday.com)

Oleh Jusuf Sunya
Alumni PPRA LV Lemhannas RI & Pegiat Fordista Malut

Untuk kesekian kalinya, ontologi demokrasi Maluku Utara telah bergerak, sejak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menetapkan hasil perolehan suara. Kalaupun ada perdebatan tentunya sebagai riak-riak demokrasi – sebuah dinamika dalam mencari pemimpin Maluku Utara. Tentunya kita patut mengucapkan selamat kepada pemimpin baru Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, karena mereka telah menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan, dan itu sudah tertulis di “Lauhul Mahfudz”. Setiap catatan kejadian dan skenario dari permulaaan zaman sampai akhir sudah tertulis disana.

Entry point ini sebagai rekonstruksi, agar kita jernih melihat masa depan Maluku Utara dalam melangkah. Terpilihnya pemimpin baru tentu melalui sebuah prosesi politik yang banyak menghabiskan energi, baik biaya, tenaga dan pikiran. Belajar dari para bijak, sebagaimana Sophocles menyatakan, lebih baik kalah terhormat dari pada menang dengan kecurangan; atau mengutip Abraham Lincoln, sukses itu berjalan dari satu kegagalan, kegagalan lain tanpa kita kehilangan semangat; atau kata William Saroyn, orang baik menjadi lebih bijaksana setelah belajar dari kegagalan. Inilah motivasi yang perlu menjadi spirit baru membangun Maluku Utara ke depan agar lebih bermartabat.

Atas Nama Demokrasi

Ditengah eufhoria piala dunia 2018, tuntas sudah kontentasi pemilihan gubernur. Kontestasi dengan hiruk pikuk dukung mendukung, terlihat di media sosial dengan beragam sarkasme atau buly-membuly. Itulah dinamika demokrasi, kini telah usai. Saatnya kita bersama kembali bersatu padu membangun negeri ini. Tentunya ada rasa puas dan tidak. Tapi kontestasi ini bukan sekedar menang atau kalah. Keduanya sama-sama terhormat jika yang kalah mengakui dan memberi support kepada yang menang, sebagaimana kesepakatan siap menang dan siap kalah.

Dan Allah SWT sebagai penentu takdir sudah menetapkan itu, dalam Q.S. Ali Imran : 26 yang ditafsirkan secara tegas, bahwa Allah sebagai pemilik kerajaan langit dan di bumi akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya dan akan mencabut dari siapapun yang dikehendaki-Nya pula. Allah juga akan memuliakan dan menghinakan siapapun yang dikehendaki-Nya. Karena Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Disinilah awal pemahaman kita sebagai orang yang berakal.

Bila demokrasi kita dikatakan demokrasi angka-angka atau demokrasi statistik, tidaklah salah. Unggul dengan suara terbanyak adalah pemenangnya. Dengan cara apapun berdemokrasi, selama diakui, maka tiada jalan lain untuk menerima, karena akan bersimplifikasi dalam kehidupan kita selama 5 (lima) tahun kedepan. Begitulah kata para cerdik pandai, demokrasi bukan lagi sekedar artifisial dan kultural – tetapi sudah menjadi cara pikir kita untuk memilih pemimpin. Masalahnya apakah demokrasi itu substantif seperti asal muasalnya, tentunya akan melahirkan banyak perdebatan. Makanya setelah prosesi selesai, pasti ada riak, upaya dan juga penolakan terhadap hasil demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Menurut David Held (2006), demokrasi sendiri sungguh membingungkan, karena semua orang mengaku sebagai demokrat sejati. Mereka mengklaim penganut demokrasi, tetapi tidak mau menerima kekalahan. Disisi kerapuhan demokrasi. Demokrasi yang dibangun melalui perlawanan sosial, justru sering dikorbankan atas nama demokrasi. Karenanya demokrasi tidaklah ideal, karena rakyat diperani hanya sebatas keikutsertaan dalam pilkada setelah itu dilupakan. Menimbang hasil dan juga rasa, tentunya kita mesti legawa. Atas nama demokrasi kita tidak punya pilihan menolak hasil, karena sebagai pemegang mandat dan kuasa memilih. Tentunya dengan segala kelebihan dan keterbatasan pemimpin sudah menjadi sunnatullah walaupun ada luka yang tersayat karena ketidaksiapan kita menerima cacat pemimpin yang ada. Bila ada cacat dan kekurangan pemimpin, sebagai rakyat tentunya mengawal sehingga luka-luka cepat dipulihkan. Walapun pemimpin yang bermasalah, tidak lantas menjadi akhir dari semuanya.

Minimnya Keteladanan

Sebagaimana viral media sosial, dari forum rekapitulasi KPU, para elit dalam berdebat dengan cara dan karakternya. Gaduhnya perbedaan pandang kemudian diikuti dengan adanya perilaku kekerasan dalam forum, tentunya memberikan kesimpulan bahwa penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur pasti menyisahkan sengketa. Sebagai warga negara yang taat, tentu kita marfhum sebagai konsekuensi dari proses demokrasi. Tetapi yang memiriskan kita adalah budaya kekerasan yang tidak pernah hilang. Transformasi politik, tetapi tidak diikuti dengan transformasi sikap dan perilaku. Rebutan kuasa masih jauh dari nilai-nilai edukasi dan keteladanan, mereka gagal melakukan pencerdasan dan cenderung mempertontonkan cara yang tidak baik dan jauh pendidikan politik yang bermartabat. Fenomena mencerminkan rendahnya keteladanan, yang seharusnya diperlihatkan ke publik. Artinya bahwa pendidikan karakter yang selama ini diajarkan kepada setiap anggota partai politik yang diikuti penguatan jiwa kepemimpinan Pancasilais, ternyata hanya sebuah pepesan kosong. Kegagalan dalam menerapan nilai-nilai keteladanan tidak tercapai. Inilah barangkali spirit revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi menjadi tak bermakna, karena karakter elit tidak mencerminkan nilai-nilai keteladan.

Mencermati UU Partai Politik, yang menyebutkan fungsi, peran dan tanggungjwab partai adalah melakukan pendidikan politik kepada rakyat dengan bersumber pada Pancasila. Karena itu pendidikan politik kepada rakyat haruslah mampu mendorong nilai-nilai keteladanan, bukan malah mendorong kekerasan politik yang menjerumuskan rakyat. Hambatan terbesar dalam mendorong demokrasi yang sehat adalah perilaku elit parpol yang tidak bermartabat. Bukan rahasia lagi, bahwa elit partai dalam menjalankan roda partai lebih cenderunng memposisikan diri sebagai debt collector. Perilaku politik transaksional sehingga memberi implikasi dan image negatif.

Sebenarnya banyak kritik, terkait perilaku elit parpol tidak mencerminkan keteladanan dan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena demokrasi tidak berjalan substansial, seperti membangun masyarakat bangsa yang sejahtera, tetapi cenderung pada demokrasi transaksional, sehingga masyarakatpun menjadi pragmatis pada setiap momentum politik. Karena pangung elit lebih mengedepan saling sikut. Demokrasi seharusnya memberi nilai positif terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, demokrasi harus diletakkan pada kerangka mencari pemimpin yang bisa menumbuh-kembangkan pembangunan, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, yang mampu mendorong investasi. Karena substansi demokrasi adalah kekuasaan yang mengabdi untuk kepentingan rakyat.

Ditengah budaya oligarki politik, rakyat diajarkan menjadi pragmatis. Perlu ada upaya sistematis untuk merubah pola pikir dan pola sikap melalui pendidikan politik yang berkarakter, cerdas dan santun. Elit parpol seperti mengalami kemalasan dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai keteladan justru hilang dengan jargon-jargon kebohongan dan manipulatif. Mereka berdebat tentang demokrasi tetapi justru menghancurkan tatanan demokrasi. Mereka menjual kecap tentang demokrasi, tetapi menghilangkan nilai-nilai keteladanan. [***]

Bersama Menteri Tjahjo dan Wiranto, Gubernur OLLY Terima Arahan

Gubernur Olly akrab bersama para jurnalis di Jakarta (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Rabu (7/2/2018), Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam sambutannya mengatakan telah mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokasi. Pencabutan permendagri tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk memutus rantai birokrasi yang cukup panjang, baik itu di pemerintahan, kepegawaian, bidang penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi.

”Sebagaimana arahan Pak Presiden, bahwa kepada seluruh gubernur dan ketua DPRD se-Indonesia, hari ini saya mengumumkan mencabut 51 permendagri,” kata Tjahjo.

Tjahjo pun berencana mencabut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) desa. Hal ini agar kepala desa lebih fokus terhadap program bantuan desanya dan melakukan tugas-tugas yang menjadi program bupati dan Gubernur.

Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi kewenangan Kemendagri untuk membatalkan perda, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah.

”Kami menyerahkan sepenuhnya kepada para gubernur dan para bupati/walikota, kemungkinan masih ada perda-perda yang menghambat investasi, perizinan dan lainnya, bagaimana cara memotong alur birokrasi ini akan bisa berjalan dengan baik,” papar Tjahjo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, ada sejumlah ancaman yang harus diantisipasi oleh para kepala daerah, khususnya para gubernur. Salah satunya yakni ancaman terorisme dan kelompok radikal. Wiranto mengatakan, terorisme merupakan ancaman global yang tak mengenal batas negara mana pun.

“Peran serta pemda harus terlibat di dalamnya. Harus ikut serta, kita menanggulangi total,” ujar Wiranto.

Tindakan yang bisa dilakukan mulai dari pemulihan pelaku teroris, penangnan korban terorisme, dan pendeteksian sel terorisme di wilayah masing-masing.

Wiranto mengatakan, tidak mungkin penanganan ancaman tersebut hanya diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Polri semata.

“Jadi Mendagri mengumpulkan Gubernur untuk kita semua memahami betul ancaman di negeri ini,” kata Wiranto.

Ancaman berikutnya yang patut diantisipasi yakni kerawanan jelang pilkada. Situasi diperkirakan akan memanas karena konflik antar-pendukung pasangan calon.

Wiranto mengatakan, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang rawan saat pemilu.

“Oleh karena itu, daerah yamg indeks kerawanan masih tinggi, kita mohon para pejabat derah memahaminya bersama kepolisian, TNI dan Kemendagri untuk menurunkan indeks itu,” ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan, ada pula ancaman tak terduga yang kemungkinan dihadapi di semua wilayah, yakni bencana alam. Pemerintah daerah sudah mengantisipasi sebisa mungkin daerahnya tidak banjir, namun masih saja terjadi.

Ini termasuk daerah yang banyak hutan, rawan longsor dan kebakaran. Tugas kepala daerah, kata Wiranto, adalah mengeliminasi ancaman tersebut agar tidak terjadi.

“Kalau terjadi segera cepat tanggap untuk membantu korban. Itu sesuatu yang harus kita lakukan,” kata Wiranto. (*/TimST)

Soal Sengketa Pilkada Calon Tunggal, Peneliti KoDe Beri Solusi

Ilustrasi prosedur Pilkada (Foto Ist)

Ilustrasi prosedur Pilkada (Foto Ist)

JAKARTA – Misalnya jika banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara masif oleh calon tunggal. Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Ari M Haikal menyebut bahwa warga yang menemukan kecurangan bisa mengajukan gugataan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

“Siapa yang berwenang mengajukan sengketa politik? Dalam hal ini apabila terjadi kecurangan dalam hukum dalam pandangan kami ada beberapa prosedur yang bisa dipakai yakni yang pertama adalah prosedur hak gugat warga negara atau Citizen Law Suit,” ujar Ari M haikal, Peneliti koDe (Konstitusi dan Demokrasi (koDe) Inisiatif di Kedai Kopi Delli, Jakarta Pusat pada Minggu (11/10/2015).

Keadaan seperti di atas sering dilakukan warga Amerika dan Inggris memakai hak gugat warga negara. Oleh karena itu, ini adalah bentuk rekomendasi dari KoDe apabila ada warga yang keberatan dengan hasil calon tunggal.

“Doktrin citizen law suit lah yang akan memberikan legal standing kepada pemilih ketika menggugat kolom setuju (pasangan tinggal yang terpilih dalam Pilkada dan yang menggugat ialah warga yang tidak setuju karena ada kecurangan masif),” imbuh Ari yang akrab disapa Haikal.

Selain citizen law suit ada satu lagi yang menjadi salah satu rekomendasi KoDe, yaitu class action atau hak gugat peradilan kelompok. Kedua hal tersebut ialah mekanisme prosedural ketika warga ingin mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada.

“Tentu ini perlu penyesuaian, ini biasa dipraktekan dalam ranah peradilan umum perlu penyelesaian melalui sengketa perselisihan hasil pemilu ini pemilih sebagai subject dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena selama ini mereka sifatnya cair maka akan diberikan waktu karena di dalam pedoman pengajuan hanya diberi waktu 3 hari setelah penetapan hasil Pilkada,” imbuh Haikal.

Dengan demikian, KoDe mendorong Mahkamah Konstitusi membuat legal standing yang tegas agar para pemilih bisa melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh calon tunggal.

“Jadi perlu ada legal standing agar para warga atau pemilih yang memang hendak melaporkan tindak kecurangan Pilkada bisa mendapatkan akses. Saat ini MK belum mengakomodir hal tersebut, meski sudah mengesahkan pilkada calon tunggal, tapi mekanisme hukumnya juga harus jelas,” ujar Veri Junaidi, Ketua KoDe di tempat yang sama.

Menurut Veri apabila MK terlebih dulu bergerak dengan membuat legal standing, hal tersebut bisa menjadi alat pengawalan Pilkada yang adil dan jujur. Walaupun sebenarnya mekanisme tersebut tertuang pada UU atau peraturan yang dibuat oleh KPU selaku penyelenggara.

Pasalnya, tiga kabupaten yakni Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur) dan Timur Tengah Utara (Nusa Tengara Timur) terpaksa menggelar pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasang calon. Pilkada dengan calon tunggal memunculkan satu pertanyaan, yakni pihak yang berwenang mengajukan gugatan jika terjadi sengketa.(Detik.com/Faruk)

Tolak Privatisasi PLN ke Swasta Asing, Ini Sikap Serikat Pekerja

Serikat Pekerja PLN (Foto Its)

Serikat Pekerja PLN (Foto Its)

JAKARTA – Serikat Pekerja (SP) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menolak privatisasi PLN kepada swasta dan asing.  Mereka menilai akses listrik merupakan salah satu yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 untuk dikuasai dan dikelola oleh negara.

Ketua Pembina SP PLN, Ahmad Daryoko, mengatakan, jika PT PLN dijual kepada pihak swasta, tarif listrik negara akan meningkat hingga 4 kali lipat dari tarif listrik saat ini. Padahal, menurut UUD 1945, penguasaan listrik termasuk harga harus dikelola hanya oleh negara, dalam hal ini PLN.

“Manusia itu membutuhkan air, ladang, dan api. Itu harganya diharamkan dan tidak boleh dilepas ke komersial. Artinya, ini negara hadir untuk menciptakan komoditas yang murah dan dapat mensejahterakan rakyatnya,” kata Ahmad Daryoko di Kantor Pusat PT PLN, Senin (18/05).

Daryoko mengatakan, pada 1998, melalui kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh PLN waktu itu, membuat sektor listrik wilayah Jawa dan Bali, dijual kepada pihak swasta dan asing.  Hal ini membuat pembangkit listrik PLN yang ada di Suralaya, dengan kapasitas tenaga listrik hingga 4.000 Mega Watt (MW) dijual kepada pihak swasta.

“Itu yang dijual adalah pembangkit dan ritelnya senilai Rp40 triliun. Tak cuma itu, pembangkit listrik Muara Karang yang punya power plant hingga 750 MW itu dijual senilai Rp10 triliun. Ini bancakannya asing,” kata Daryoko.

Daryoko meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera melakukan judicial review kebijakan yang dikeluarkan oleh PLN agar negara bisa menghadirkan tarif listrik yang murah kepada masyarakat.

“Kami menyayangkan putusan itu, karena membuat standar ganda dengan alasan ketenagalistrikan bisa diatur pemerintah. Padahal, UU Nomor 20 yang dibatalkan MK, sebelumnya pemerintah yang mengatur, tetapi tetap saja melanggar dan menjual aset negara. Maka, itu kami minta MK segera judicial review kebijakan itu,” kata Daryoko. (PI/Faruk Umasangaji)

LIPI Nilai Pemilu Serentak Paling Ideal

Simulasi Pilkada ilustrasi (Foto Ist)

Simulasi Pilkada ilustrasi (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaluiElectoral Research Institute (ERI) atau Institut Riset Kepemiluan, merekomendasikan agar Pemilu Serentak 2019 didesain serentak antara nasional dan provinsi.

Gagasan itu dilontarkan karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu Serentak 2019 dinilai belum memberikan format atau desain yang jelas.

Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, model Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti oleh Pemilu lokal serentak pada tingkatan provinsi dinilai dapat menjadi model yang paling ideal dan paling mungkin dilaksanakan di Indonesia.

“Yang dimaksud Pemilu serentak nasional dan provinsi itu, pada tingkatan nasional, presiden, DPR, dan DPD dipilih secara serentak. Kemudian dilanjutkan dengan Pemilu serentak regional dan lokal pada tingkatan provinsi untuk memilih kepala dan wakil kepada daerah, dan anggota DPRD,” katanya di Kampus UMY, Yogyakarta, Senin, 23 Februari 2015.

Ikrar memaparkan, penyatuan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemilihan kepala daerah akan mendorong partai politik untuk bersungguh-sungguh melakukan kerja sama dalam memenangkan Pemilu. Sebab, kader-kader parpol yang menjadi calon anggota DPRD harus melakukan kampanye secara bersama-sama melalui parpolnya.

“Situasi seperti ini tentunya akan memaksa parpol tidak hanya harus solid bekerja pada saat Pemilu, melainkan juga setelah Pemilu. Hal ini dikarenakan, jika parpol atau kepala daerah perfomance-nya buruk, akan dihukum pemilih dalam Pemilu nasional,” ujarnya memaparkan.

Sementara, jika waktu penyelenggaraan pemilihan presiden dibarengkan dengan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, maka akan mempengaruhi pilihan anggota legislatif. Artinya, kemenangan presiden terpilih akan diikuti oleh kemenangan koalisi parpol yang mencalonkannya.

“Dengan demikian, pemerintahan yang terbentuk akan lebih efektif dalam bekerja. Karena ia mendapat dukungan penuh dari legislatif, sehingga fenomena negara terbelah dapat dikurangi,” katanya.

Selain itu, koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon presiden terpilih akan cenderung mempertahankan koalisinya untuk berlaga dalam Pemilu daerah.

“Akibatnya, jika kinerja pemerintahan nasional bagus, maka pemerintahan daerah akan dipimpin oleh pasangan calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang menguasai pemerintahan nasional. Dengan begitu, kebijakan pemerintah nasional bisa berjalan di tingkat daerah. Garis hirarki dan koordinasi pemerintahan juga akan berjalan mulus,” tukasnya. (Viva.co.id/Amas)

iklan1