Tag: mahyudin damis

Akademisi Unsrat Anjurkan Cakada Manado Perhatikan Visi Misi

Drs Mahyudin Damis M.Hum (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pergeseran pemikiran di tingkatan pemilih, utamanya kalangan akar rumput tentang politik begitu kental. Sehingga memberi ruang yang cukup istimewa terhadap praktik pragmatisme politik. Hal ideal soal perjuangan politik kerakyatan, seolah pudar tidak diminta masyarakat. Menanggapi hal itu, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, pengamat politik dan pemerintahan menyampaikan edukasi politik.

“Saatnya visi misi lebih realistis secara logika disampaikan politisi. Para politisi yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentu ketika hendak menyusun visi dan misi sesungguhnya mereka sudah memahami dan tamat dengan persoalan serta tantangan birokrasi yang sedang dihadapi oleh warga suatu daerah, misalnya Kota Manado,” ujar Damis, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Unsrat Manado ini, Kamis (2/7/2020).

Selain itu di level daerah umumnya, tambah Damis calon Kepala Daerah (Cakada) perlu jeli membaca kecenderungan kebutuhan masyarakat secara dominan. Situasi sosial itu menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk diuraikan melalui gagasan besar dari kandidat Kepala Daerah. Mulai apatisnya masyarakat melirik visi misi calon menurutnya juga dikarenakan ada calon Kepala Daerah yang merancang visi misi terlalu ‘melangit’ tinggih sehingga tak mampu di bumikan saat memimpin.

“Kabupaten/Kota lainnya dan bakan Provinsi Sulawesi Utara. Mereka sudah paham betul ‘isi perutnya’ daerah yang bakal mereka pimpin. Sehingga mudah merealisasikan janji-janji politiknya. Jika mereka belum paham betul, maka dapat dipastikan bahwa visi misi yang dikampanyekan nanti hanyalah sebagai sebuah instrumen pencitraan diri untuk meraih simpati rakyat,.dengan begitu, mereka membuat janji-janji politik yang sangat realistis, berdasarkan kebutuhan rakyat di lapangan. Ini bagian penting dan strategis secara politik,” tutur Damis.

Tidak hanya itu, Damis menyentil bahwa soal kejujuran menyederhanakan realitas sosial dalam visi misi juga penting diperhatikan secara serius. Tak kalah penting ialah format visi misi mesti dibuat berdasarkan kemampuan untuk dapat direalisasikan selama saat periode. Konteks Pilkada yang rentan kecurangan sekaligus kurun waktu yang tidak lama juga menjadi catatan para kandidat Kepala Daerah dalam menyusun visi misinya.

“Apalagi Pilkada kali ini bisa jadi hanya menjabat selama 3 tahun, karena pilkada serentak se-Indonesia yang akan datang. Oleh karena fungsi-fungsi partai politik selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya menurut teori politik, maka sebaiknya publik mendorong para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado memformulasikan janji-janji politiknya sesuai permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi wakil-wakil rakyat yang ada dalam Komisi 1, 2, 3 dan 4 yang kini masih menggantung. Artinya sisi koneksitas dan kerja sama sinergis diperlukan,” kata Damis yang juga pengajar Mata Kuliah Antropologi Politik ini.

Tambahnya lagi, kompetitor Pilkada harus tau apa kepentingan-kepentingan masyarakat yang masih belum terealisasikan pada masin-masing komisi di DPRD itu. Setelah tau apa masalahnya, kemudian mereka harus memberitahukan pula bagaimana cara mengeksekusinya. Itu lebih masuk akal ketimbang sekedar jual kecap manis nomor 1.

(*/Bung Amas)

Mahyudin Damis: Minimal 3 Paslon Akan Bertarung di Pilwako Manado

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sejumlah analisa dan survey mulai menyajikan kesimpulan sementara terkait peta koalisi dan konstalasi politik di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado, Rabu (9/12). Menurut pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Drs. Mahyudid Damis, ,M.Hum Pilwako Manado di musim pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akan diramaikan dengan tampilnya sejumlah politisi yang memiliki popularitas tinggi di Pilwako Manado.

Damis memprediksi tak akan lebih dari 5 pasangan Calon (Paslon) Pilwako Manado yang bertarung nantinya. Sudah terhitung paslon independen (non-partai politik), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang memiliki suara penuh di DPRD Manado, layak mencalonkan kandidat Wali Kota Manado sekaligus dengan Wakil Wali Kota, tanpa perlu berkoalisi memiliki kekuatan yang jelas saat ini.

‘’Soal beberapa pasangan calon saya prediksi minimal ada 3 pasangan calon sudah termasuk jalur perseorangan. Pasangan yang sdh pasti atas dasar kenderaan politik ada 2 pasangan, yaitu PDIP dan Jalur perseorangan. Pasangan dari PDIP masih kabur, belum tau siapa kader PDIP yang akan diusung dan wakilnya juga belum tau persis. Apalagi ada beberapa tokoh Muslim yang diundang mendaftar di PDIP, kecuali pasangan perseorangan yang sudah pasti,’’ ujar Damis, dosen FISIP Unsrat Manado itu.

Selain itu, posisi partai politik lainnya pun memiliki kans menang yang sama dalam kontestasi Pilwako Manado. Berkaitan dengan peluang menang, kata Damis hal itu menjadi relatif. Bagi Damis peta politik memang begitu dinamis, dapat berupa kapan dan dimana saja ruang serta waktunya. Itu sebabnya, dalam matematika politik selalu sukar disimpulkan sejak awal. Karena dalam kasusnya sering terjadi berbeda antara analisis awal dengan hasil akhirnya.

‘’Begitu pula halnya dengan partai Demokrat, Nasdem, dan Golkar hingga saat ini masih kabur siapa tokoh yang akan diusung. Oleh karena masih terjadi dinamika politik yang begitu kuat baik pada partai-partai politik yang bakal jadi pengusung maupun partai-partai pendukung, maka dengan sendirinya masih sulit melihat pasangan siapa yang lebih berpeluang,’’ tutur Damis.

Secara tegas menuturkan sekitar 3 paslong yang akan bertarung di Pilwalo Manado. Damis menyentil juga tentang pergerakan dan kecenderungan koalisi partai politilk, perhatian dan godaan partai secara psikologi politik lebih besar pada konteks peluang menangnya, yang menjadi magnet bagi partai politik kecil untuk mengkonsolidasi dirinya untuk bergabung dalam alur skema koalisi tersebut.

‘’Saya melihat minimal 3 pasangan karena partai-partai politik yang kursinya relatif kecil justru mereka cenderung untuk bergabung atau berkoalisi dengan parpol atau pargab (partai gabungan) yang mengusung tokoh-tokoh dengan pasangan yang mereka prediksi berpeluang lebih besar menang dalam Pilkada ini,’’ kata Damis.

(*/Bung Amas)

Akademisi dan Legislator Sepakat Perlunya Rumah Singgah di Manado

Mahyudin Damis dan Jurani Rurubua (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado yang kian meningkat, diperlukan penanganan serius. Hal itu disampaikan berbagai pihak, termasuk akademisi dan legislator Manado. Menurut Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, dosen FISIP Unsrat Manado perlunya Pemkot Manado menyediakan rumah singgah sebagai sarana menangani pasien terdeteksi atau mengidap gejala Covid-19.

“Rumah Singgah tentu amat sangat diperlukan. Sebab, Kota Manado adalah daerah yg paling besar jumlah warganya yang terpapar Covid-19. Jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya di Sulut. Ini perlu penanganan ekstra,” ujar Damis, Jumat (12/6/2020).

Lanjut ditambahkannya bahwa Pemkot Manado jangan melihat karena Pemprov Sulut merealisasikan Rumah Singgah dalam wilayah Kota Manado, kemudian berfikir tak perlu lagi mengadakannya, tambah Damis. Yang diadakan pemprov Sulut itu peruntukannya bukan hanya untuk warga Kota Manado melainkan belasan pemda Kabupaten/Kota lain di Sulut.

“Oleh karenanya diperlukan sinergitas antara Pemko Manado dan Pemprov Sulut dalam menangani pandemi yang sedang menimpa daerah kita ini. Tentu tak hanya terkait soal adanya Rumah Singgah. Kurangnya sinergitas antara Pemkot Manado dan Pemprov Sulut bisa jadi memberi andil melonjaknya jumlah warga kota Mdo yang terpapar Covid-19,” ujar Damis menutup.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Manado, Jurani Rurubua saat diminta berkomentar mengaku Rumah Singgah sebagai salah satu sarana penting dalam upaya mencegah penularan Covid-19 dan juga memudahkan pemerintah dalam penanganan. Rani menyampaikan Pemkot Manado harus menyediakan Rumah Singgah bila serius melawan Covid-19.

“Sangat penting Rumah Singgah direalisasikan pemerintah Kota Manado. Jangan diabaikan hal ini. Rumah Singgah sebagai sarana pemerintah dalam mengontrol dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kota Manado. Saya mengusulkan agar pemerintah Kota Manado menyediakan Rumah Singgah, ini sebagai penanda bahwa pemerintah Kota Manado serius menangani Covid-19,” tutur legislator dari PSI Manado ini, Minggu (14/6/2020).

(*/Bung Amas)

Mahyudin Damis: Sulut Tak Perlu Terapkan PSBB

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bergulirnya usulan untuk ditetapkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuai dinamika yang alot. Ada yang pro, ada pula yang kontra agar PSSB tidak diterapkan. Menurut akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, dari posisi geografis Sulut tidak perlu lagi memberlakukan PSBB.

‘’Menurut saya Sulut menerapkan PSBB, tidak penting. Contohnya Gorontalo sudah melakukan itu, berarti dari Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, dan masuk melalui Gorontalo yang sudah memotong posisi Sulut dalam hal menerapkan PSBB. Artinya, dari aspek geografis tidak penting Sulut menerapkan PSBB ini,’’ ujar Damis.

Damis mengatakan pemerintah daerah Sulawesi Utara tentu juga punya kalkukasi yang logis. Akademisi yang dikenal intens berdiskusi dengan aktivis dan kalangan pers itu menilai masyarakat akan menamui problem baru, jika kemudian PSBB diterapkan. Pengajar di Jurusan Antropologi itu secara tegas mengungkapkan penolakannya terhadap pemberlakukan PSBB di Sulut nantinya.

‘’Tidak perlu Sulut menerapkan PSBB, karena dari sisi angka statistik jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di Sulut adalah 45 orang ini tidak berbanding dengan jumlah penduduk kita di Sulut yang banyak. Selain itu, aspek ekonomi juga akan menuai permasalahan nantinya jika PSBB diberlakukan. Kita harus meperhitungkan situasi itu. Saya secara pribadi menolak PSBB diberlakukan di Sulut dengan alasan yang rasional. Saya khawatir, kalau PSBB diberlakukan, maka ekonomi kita akan lumpuh,’’ tutur Damis, Kamis (30/4/2020).

Moda transportasi laut, darat dan udara, tambahnya lagi, sudah di setop beroperasi di Sulut. Ini bertanda pencegahan anti penyebaran Covid-19 telah serius dilakukan Pemprov Sulut. Selain itu, akademisi Unsrat ini segaca tegas menolak pemberlakukan PSBB. Masyarakat menurutnya harus terus diajak untuk menerapkan protokol Covid-19 secara baik dan disiplin. Protokol penanganan Covid-19 harus kita laksanakan sebagimana mestinya, lanjut Damis.

Selain itu, Damis menuturkan, mestinya masyarakat Sulut berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah meminta PSBB terlebih dahulu dan akhirnya disetujui pemerintah Pusat. Pada konteks tersebut Damis melihat posisi Sulut seolah-olah dilindungi Gorontalo.

(*/Bung Amas)

Akademisi Ingatkan Pemerintah Daerah Hindari Politisasi Bansos

Mahyudin Damis (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Marak terjadinya politisasi bantuan dari pemerintah di berbagai daerah juga menjadi tanda awas bagi warga Sulawesi Utara (Sulut). Bagaimanapun bantuan pemerintah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah dana yang diambil dari kantong-kantong masyarakat. Artinya, anggaran dari masyarakat kemudian bermutasi lagi ke masyarakat. Sehingga diharamkan bagi siapapun yang memanfaat itu untuk kepentingan politiknya.

Menanggapi berbagai pertanyaan, dan juga bentuk antisipasi di Sulut, baik ditingkat pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, pengamat sosial saat diwawancarai, Sabtu (25/4/2020) mengingatkan agar pemerintah dalam konteks penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) tidak melakukan politisasi. Menurutnya masyarakat layak mendapatkan apa yang menjadi haknya, tak perlu diselundupkan embel-embel kepentingan politik.

”Kalau terjadi Bansos dipolitisasi, atau disalurkan parpol tertentu, tentu tindakan tersebut sangat tidak etis dan bahkan bisa jadi kontra produktif bagi mereka sendiri. Sebab, di Sulut ini secara umum penyaluran Bansosnya agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa Timur. Di sana terlihat justru perangkat Desa/Kelurahan dan organisasi keagamaan yang mengantarkan bantuan tersebut ke rumah-rumah warga,” kata Damis yang juga Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.

Damis menilai praktek politik terselubung dalam tiap kali penyaluran Bansos dari pemerintah harus dihentikan. Sehingga mata rantai intervensi dialihkan menjadi sebuah hubungan postifi antara pemerintah dan masyarakat. Bila pemerintah mau tegak lurus bekerja dan mengabdi bagi masyarakatnya, maka tidak perlu melakukan tindakan yang dilebih-kurangkan.

”Boleh juga itu dingingatkan kepada seluruh Kepala Daerah se-Sulut, agar jangan sampai terjadi politisasi Bansos seperti di daerah-daerah lain. Jika Pemda ingin produktif secara politik maka seyogyanya dibuka akses seluas-luasnya ke publik bahwa sebetulnya berapa Milyar sih dana Bansos dan penggunaannya secara rinci ke masyarakat. Kemudian dengan jumlah tersebut berapa banyak pula warga yang akan menerima, dan dimana saja mereka yang menerima tersebut,” ujar Damis, tegas.

Tambahnya lagi, warga Sulut sendiri sangat paham bahwa dana tersebut bersumber dari APBD dan APBN. Bukan berasal dari orang perorang atau kelompok. Artinya, hanya dengan cara transparansi dan akuntabilitas masing-masing Pemda, kemudian bergerak secara cepat dan tepat sasaran.

”Dengan demikian, cukup dengan sebatas amanah saja sudah sangat bagus. Toh jika ada yang coba-coba mengatasnamakan partai, pengurus dan atau Kepala Daerah atas Bansos tersebut, maka itu justru kontraproduktif bagi mereka,” tutur Damis.

Untuk diketahui, Bansos untuk masyarakat terdampak Virus Corona (Covid-19) di Sulawesi Utara sedang disalurkan dari tiap Kabupaten/Kota maupu Provinsi. Meski begitu, di tingkat masyarakat akar rumput belum semuanya tercover dalam penyaluran bantuan tersebut. Hasilya, pro kontra soal penerima bantuan pun mengemuka di masyarakat, apalagi di Media Sosial akhir-akhir ini.

Tak lupa, akademisi vokal ini mengingatkan tim penyalur bantuan agar selektif dalam melakukan pendataan dan pembagian. Masyarakat yang benar-benar terdampak dan membutuhkan yang perlu didahulukan, jauhkan praktek kolusi dan pemberian bantuan karena faktor relasi atau koneksi. Melainkan adil, dan menggunakan skala prioritas yang proporsional sesuai aturan main.

”Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerima bantuan nanti adalah benar-benar masyarakat terdampak Covid-19. Mereka yang layak dibantu. Harus selektif dalam pendataan dan penyalurannya, jangan sampai ada ASN, TNI, Polri juga disisip dan mendapatkan Bansos tersebut,” kata Damis yang selalu menjadi narasumber di sejumlah Televisi lokal di Sulut dan tampil sebagai pembicara dalam Dialog Publik maupun Seminar ini.

(*/Bung Amas)

iklan1