Tag: malonda

Ketua Bawaslu Sulut Minta Pemerintah Lakukan Rapid Test

Herwyn Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Devisi Pendidikan, DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH, terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbagai pihak mulai ragu bahwa tahapan pengawasan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 secara komprehensif berjalan maksimal.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Herwyn Malonda, Senin (8/6/2020) memohon doa semua pihak agar pimpinan Bawaslu RI yang psotif dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) itu segera sembuh. Malonda mengatakan Covid-19 tidak memandang status sosial sehingga menjadi penting menjaga hidup sehat.

‘’Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Ibu Dewi sehingga dapat melaksanakan tugas seperti sedia kala. Covid-19 tidak memandang status sosial, pekerjaan, usia, jenis kelamin. Covid-19 bisa juga kena ke penyelenggara pemilu yang sementara mempersiapkan dan akan melaksanakan Pilkada,’’ kata Herwin pada Suluttoday.com.

Ketua Bawaslu Sulut yang juga jebolan aktivis mahasiswa dari Kelompok Cipayung itu mendesak pemerintah Sulawesi Utara agar melakukan rapid test kepada seluruh penyelenggara Pemilu. Tambah Malonda, memastikan rasa aman dan terhindar dari ancaman penularan Covid-19 menjadi sangat perlu dilakukan.

‘’Bawaslu Sulut mendesak Pemerintah (Pemerintah Daerah) untuk melakukan pemeriksaan Rapid Test. Hal ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang mengutamakan keselamatan penyelenggara pemilu, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertugas, serta dalam upaya mendeteksi dan menanggulangi penyebaran Covid-19,’’ ujar Malonda tegas.

Malonda pun tak lupa menegaskan soal tugas kewenangan dan fungsi yang akan dilakukan. Birokrat muda santun dan dikenal kaya akan pengalaman dalam dunia Kepemiluan itu memastikan jajarannya akan patuh menjalankan segala prosedur kesehatan sebagaimana dianjurkan Gugus Tugas Covid-19.

‘’Bawaslu Sulut dan jajarannya dalam melaksanakan amanah untuk mengawasi Pilkada 2020 akan senantiasa berupaya menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 secara ketat dan disiplin tinggi serta memetakan potensi kerawanan dan menerapkan strategi pengawasan yang inovatif, mengoptimalkan pengawasan berbasis Desa Kelurahan, dan memanfaatkan teknologi informasi,’’ tutur Malonda.

(*/Bung Amas)

Siap Bergerak, Bawaslu Sulut Siap Lakukan Hal Ini

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Posisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selalu siap sedia dalam melaksanakan ajang Pilkada Serentak yang sesuai Perppu 2 Nomor 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Bawaslu Sulut, Drs. Herwyn Malonda, M.Si, Rabu (6/5/2020).

Herwyn menuturkan pihaknya sedang menunggu dan menyiapkan personil Badan Adhoc untuk diaktifkan kembali. Bahkan yang belum dilantik di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Sulut akan segera dilakukan proses pelantikan. Langkah tersebut, tambah Marwyn bergantung pada gerak KPU Sulut. Jebolan aktivis GMNI itu menilai Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu akan bergerak cepat bila KPU telah memulai bertugas.

‘’Kita akan aktifkan personil di Badan Adhoc, kalau hitungannya sampai di tiap Desa berarti jumlahnya dikisaran 1.507 (seribu lima ratusan tujuh) Desa/Kelurahan. Walau begitu, prinsipnya Bawaslu itu mengawasi kerja KPU. Jika KPU Sulut memulai dengan agenda atau tahapan, maka kami wajib bergerak cepat menyesuaikan semua agenda-agenda tersebut,’’ ujar Malonda.

Selanjutnya, Herwyn mengaku secara normatif pengaktifan kembali Badan Adhoc juga akan memperhatikan aspek ferivikasi kembali. Bagaimana pun, lanjutnya, tak boleh disangkal kalau kemudian akan perubahan personil di internal Badan Adhoc terjadi. Hal itu dikatakannya sesuai pengalaman sebelumnya. Herwyn menanti keputusan lanjutan akan disesuaikannya dengan arahan dan petunjuk Bawaslu Republik Indonesia (RI).

‘’Nah untuk mengaktifkan kembali Badan Adhoc, kita butuh waktu untuk verifikasi lagi. Jangan sampai ada personil kita disaat masa non-aktif, mereka terlibat hal-hal yang melanggar etika sebagai penyelenggara Pemilu, atau ada yang bisa saja tidak bersedia lagi melanjutkan tugasnya. Saya berharap, semua ketentuan kita jalankan, lalu mereka Badan Adhoc ini, masih tetap mau bekerja jangan ada yang mundur. Kemudian, kami akan menunggu putusan akhirnya dari Bawaslu RI, kapan waktunya Badan Adhoc diaktifkan kembali,’’ kata Malonda

(*/Bung Amas)

Soal Pilkada 9 Desember 2020, Ketua Bawaslu Sulut Ajak Masyarakat Menunggu

Herwyn Malonda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kesepakatan Komisi II DPR RI, bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Selasa (14/4/2020), untuk menyetujui pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan, 9 Desember 2020 menuai pro kontrak di tengah masyarakat. Pasalnya, pandemi Virus Corona (Covid-19) masih menjadi kendala serius.

Hal itu ternyata kurang menjadi perhatian dan pertimbangan penyelenggara Pemilu. Argumentasi itu tergambar dari keputusan penetapan usulan Jadwal Pilkada Desember 2020. Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herwyn Malonda, pihaknya berposisi menunggu keputusan final.

“Mari kita tunggu regulasi yang merubah pelaksanaan Hari H Pungut Hitung,” kata Malonda saat diwawancarai media ini.

Tambah Malonda lagi bahwa kondisi saat ini belum bersifat paten. Dimana rapat lintas instansi yang berkompeten untuk urusan Pilkada baru sebatas menyepakati waktu dengan catatan akan dilanjutkan rapat berikutnya. Malonda menilai pihaknya akan menghormati kepastian hukum.

“Kita tunggu kepastian hukumnya,” tutur Malonda, Rabu (15/4/2020).

Sedangkan terkait anggaran Pilkada Serentak, apakah Bawaslu Sulut masih punya stok anggaran yang cukup untuk pembiayaan seluruh tahapan Pilkada bila dilaksanakan 9 Desember 2020. Malonda menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulut, Olly Dondomkabey, SE.

“Nanti dikoordinasikan lagi dengan Pemprov,” tutur Malonda menutup.

(*/Bung Amas)

Bawaslu Umumkan Nama Anggota Panwas se-Sulut

Herwyn Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Relatif lama pengumuman hasil tes seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya Selasa (22/8/2017) ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seperti diketahui saat ini tengah diseleksi ‘kocok ulang’ menyampaikan pengumuman hasil untuk Panwas Kabupaten/Kota.

Berikut nama-nama anggota Panwas yang berhasil dirangkum Suluttoday.com.

Hasil pengumuman Bawaslu Sulut (Foto Ist)

Nama-nama yang lolos (Foto Ist)

Penguman resmi yang ditandatangani Ketua Bawaslu Sulut dan Kepala Sekretariat (Foto Ist)

LMI Manado Siap Turunkan Personil Amankan Sidang di PTUN Manado

Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Ikut menjaga stabilitas di Kota Manado, pengurus Laskar Manguni Indonesia (LMI) Kota Manado bersepakat melakukan pengamanan terhadap sidang gugatan hasil Pilkada Serentak di Manado 2016 yang rencananya akan dilaksanakan Selasa (23/8/2016) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Manado, hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris LMI Manado, Tonaas Maxi Malonda.

”Kami sudah berkoordinasi untuk mewujudkan keamanan di sidang PTUN Manado, Selasa minggu depan, maka LMI Manado akan menurunkan massa untuk mengawal sidang tersebut,” ujar Moning pada Suluttoday.com, Jumat (19/8/2016).

Lanjut disampaikan Tonaas Maxi bahwa hal itu disampaikannya berdasarkan pengamatan dan pantauanya pada beberapa kali sidang gugatan hasil Pilkada yang dilayangkan Syarif Darea ini di kantor PTUN Manado.

”Ini dilakukan demi kepentingan semua pihak, bukan untuk kepentingan tertentu atau mau mengamankan siapa. Kemudian, kami turun dengan personil di PTUN Manado juga didasarkan atas pengamatan kami bahwa potensi munculnya konflik mulai terlihat, karena boleh saja sesama pendukung yang pro maupun yang kontra dengan gugatan ini saling memanas-manasi dan ini kemudian menjadi pemicu. Kami hadir untuk mengantisipasi benih-benih konflik tersebut berubah menjadi konflik nyata,” tutur Malonda.

Tidak hanya itu, Maxi pun menekankan agar Hakim bersikap tegas dan secara objektif memutuskan hasil sidang karena hal itu menjadi pemicu utama lahirnya konflik horizontal bila Hakim lemah dalam penambilan sikap. Kemudian, Maxi juga menyampaikan manakala konflik terjadi Hakim wajib bertanggungjawab. (Amas)

iklan1