Tag: max bawotong

Setelah Paal Dua, Garuda One GSVL Lantik Pengurus di Bumi Beringin

Proses berlangsungnya pelantikan Garuda One GSVL, Bumi Beringin (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday,com – Tinggal 12 hari lagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan. Hajatan demokrasi yang dijadwalkan, Rabu 9 Desember 2020 itu bakal berlangsung dengan penuh kompetisi. Mengejar target menang, Garuda One GSVL Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sebagai mesin organisasi relawan untuk pemenangan Paula Harley Manado (PAHAM) makin intens bergerak.

Jumat (27/11/2020) tadi malam menggelar pelantikan pengurus Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Manado. Pengurus resmi dilantik Sekretaris Umum Garuda One GSVL, Kefas Sanger. Melalui sambutan, Wakil Ketua Umum Garuda One GSVL, Romel Najoan mengajak pengurus Garuda One di level Kelurahan harus aktif dan kompak. Menurutnya Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwne (JPAR) dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan (HABM) menawarkan program pro rakyat, bukan sebatas janji dan politik uang yang dianalkan.

”Banyak selamat untuk rekan-rekan pengurus Garuda One GSVL Kelurahan Bumi Beringin. Di pundak kalian amanah diberikan, mari kita sama-sama berjuang memenangkan PAHAM. Figur yang kita dorong untuk menjadi Wali Kota Manado dan Wakil Wali Kota Manado, yakni Bunda Julyeta Paulina Amelia Runtuwene bersama Bang Harley Alfredo Benfica Mangindaan merupakan pemimpin paripurna. Mereka menawarkan program kerakyatan. Bukan janji palsu, bukan memberi uang atau berbagi beras. Selain itu, kepedulian dan komitmen menjadikan Manado aman rukun telah dibuktikan mereka berdua. Mari kita bersatu, berjuang dan rebut kemenangan,” ujar Romel yang juga Wakil Ketua DPD KNPI Manado ini.

Theo Pontoh memberikan edukasi politik (Foto Suluttoday.com)

Tidak hanya itu, Romel meminta agar edukasi politik yang dilakukan Garuda One GSVL selama ini untuk terus dimantapkan. Baginya kecerdasan politik masyarakat menjadi kunci utama dalam proses seleksi kepemimpinan di Pilwako Manado. Ketika masyarakat salah memilih pemimpinnya, maka Manado dalam 3 sampai 5 tahun yang akan datang tidak mengalami kemajuan.

Pelantikan Garuda One GSVL Kelurahan Bumi Beringin (Foto Suluttoday.com)

”Silahkan lakukan pendidikan politik. Kita cerdaskan dan cerahkan masyarakat dengan politik gagasan, politik program, bukan pragmatisme politik. Agar tidak muncul penyesalan kedepan, maka Garuda One GSVL harus tampil di depan menjadi pelopor dalam melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Itu dimaksudkan, untuk menyelamatkan masyarakat dari kehancuran karena salah memilih pemimpin. Jangan masyarakat dibiarkan memilih pemimpin karena tawaran materi sesaat. Sudah pasti itu merusak masa depan Kota Manado,” ujar Romel menutup.

Suasana berlangsungnya pelantikan Garuda One Kombos Barat (Foto Suluttoday.com)

Sekedar diketahui, sebelum melantik pengurus Garuda One GSVL Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Jumat (27/11/2020). Kamis (26/11/2020), Garuda One GSVL melantik pengurus tingkat Kelurahan Paal Dua dan Kelurahan Ranomuut, Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Kemudian, Rabu (25/11/2020) Garuda One GSVL Sulut juga melantik pengurus Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil.

Ikut hadir dalam pelantikan kali ini diantaranya, Penasehat Garuda One GSVL, Stenly Suwuh, SE, Max Bawotong, SH, Ketua Penggalangan Massa Garuda One GSVL Sulut, Fernando Salu, dan Theo Pontoh, S.Sos

(*/Amas)

Waujudkan GCG, STENLY SUWUH Intens Tingkatkan Sumber Daya PD Pasar Manado

Berlangsungnya Rakornas (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tiap kepemimpinan memang mempunya fokus dan perhatian yang paling tidak ada perbedannya. Hal itu juga mendasari sosok Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Pasar (PD) Pasar Manado, Stenly Suwuh, SH untuk terus membenahi perusahaan yang berada dibawah naungan pemerintah daerah Kota Manado ini.

Salah satu fokus Stenly ialah mewujudkan Good Corporate Governance (GCG). Dimana GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Semangat itu terbukti, pada Rabu (28/8/2019) Stenly bersama Ketua Badan Pengawas (Banwas) PD Pasar Manado, Max Bawotong SH mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah.

Menurut Stenly bahwa kegiatan tersebut begitu bermanfaat bagi kemajuan PD Pasar Manado. Terutama dalam memberikan pelayanan publik sesuai tata kelola perusahan yang baik, kemudian pengaturan atau pengelolaan keuangan yang profesional.

”Tentu kegiatan ini sangat bermanfaat demi kemajuan PD pasar Manado kedepan. Bagaimana pun itu perkembangan Kota Manado menuju ke arah yang lebih maju terus dilakukan, begitu pula dengan perkembangan pasar tradisional di Manado. Guna menuju Good Corporate Governance, kita harus menyiapkan sumber daya yang mumpuni,” kata Stenly tegas.

Untuk diketahui melalui kegiatan yang diselenggarakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ini Stenly mengaku mendapatkan berbagai pengetahuan tambahan. Kegiatan yang bertempat di Hotel Grand Paragon Jakarta ini juga turut dihadiri Kepala Bagian Umum PD Pasar Manado, Brilliant Charles.

Dirut dan Kabanwas PD Pasar Manado saat mengikuti Rakornas (FOTO Ist)

Selain itu, kegiatan ini mengambil tema: ‘Penguatan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai tata kelola yang baik’, bertujuan mewujudkan pemantapan komitmen, tertib dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi mendukung sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah, dengan kebijakan pemerintah pusat.

Para pejabat daerah, Direksi dan Badan Pengawas BUMD se-Indonesia pun ikut dalam kegiatan ini. Tidak hanya itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menggungkapkan, tujuan digelarnya rakornas tersebut untuk meningkatkan pengelolaan BUMD dan membicarakan terkait masalah hingga solusinya. Sementara Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo berharap, melalui kegiatan tersebut dapat menciptakan langkah-langkah kedepan untuk memajukan BUMD.

Selanjutnya, penataan BUMD perlu dilakukan agar dapat menjadi sumber aset pendapatan daerah. Salah satunya kata Hadi, terkait sistem perekrutan sumber daya manusia (SDM) yang harus berdasar atas kompetensi.

“Tinggalkan pola lama, lakukan perekrutan SDM berdasar atas kompetensi. Lakukan secara profesional dan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip good governance,” tutur Hadi.(*/Redaksi)

DPRD Manado Diminta Tidak Terapkan Standar Ganda Awasi SKPD

Kantor DPRD Manado (Foto Ist)

Kantor DPRD Manado (Foto Ist)

MANADO – Pernyataan keras disampaikan Max Bawotong, SH saat menanggapi adanya dugaan praktek pressure yang diduga dilakukan oknum legisltaor yang hanya bertujuan menakut-nakuti pimpinan SKPD dengan tujuan mencari keuntungan. Senin (15/8/2016) Bawotong yang juga dikenal sebagai Sekretaris LSM Laskar Anti Korupsi Perjuangan (LAKI Perjuangan) itu meminta DPRD Manado bersikap profesional.

”Mulai beredar informasi bahwa jelang pembahasan APBD perubahan ini ada oknum anggota DPRD Manado yang diduga mulai menekan pimpinan SKPD, bukan dengan maksud perbaikan kinerja. Namun, lebih pada target menakut-nakut lalu kemudian meminta proyek. Memalukan bila informasi ini benar-benar terjadi, citra lembaga Dewan mau ditaruh dimana kalau seperti itu,” ujar Bawotong.

Tidak hanya itu, aktivis muda yang juga praktisi hukum itu menantang pimpinan SKPD agar membeberkan oknum anggota DPRD yang sering menerapkan praktek standar ganda tersebut. Bawotong malah mendukung anggota DPRD yang keras memberikan kritik dan mengawasi SKPD demi perbaikan kinerja pelayanan pada masyarakat.

”Kami menantang pimpinan SKPD agar mengumumkan ke publik, bila ada oknum anggota DPRD Manado yang mengkritik tapi dibalik kritiknya dia meminta sesuatu berupa proyek atau apapun. Supaya juga, posisi SKPD tidak direndahkan dan kemudian dijadikan sapi perah, masyarakat pasti percaya anggota DPRD yang konsisten membela kepentingannya, bukan mengkritik dan meminta imbalan, malu kalau anggota Dewan kita disebut tukang nyambi proyek. Atau jangan karena like and dislike dengan pimpinan SKPD tertentu lantas pengawasannya jadi tidak profesional dan objektif,” tutur Max menutup. (*/Ikhy)

Surat KASN Kuatkan Penggugat, Laporan Terhadap Pejabat Wali Kota Manado Berproses

Ilustrasi, sidang di PTUN Manado (Foto Ist)

Ilustrasi, sidang di PTUN Manado (Foto Ist)

MANADO – Terkait gugatan terhadap Pejabat Wali Kota Manado dalam hal rolling jabatan yang dilakukan Ir Royke O Roring belum lama ini di pemerintahan Kota Manado, hingga Selasa (7/6/2016), telah memasuki tahapan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ceckly J. Kereh, SH selaku Humas PTUN Manado saat ditemui diruang kerjanya.

Menurut Ceckly yang juga hakim PTUN itu posisi gugatan tersebut memiliki dua dampak setelah dikeluarkannya rekomendasi Komisi ASN yang menyangkut dengan pembatalan rolling jabatan yang kemudian telah ditindaklanjuti Wali Kota Manado, Dr GS Vicky Lumentut, Senin (6/6/2016) kemarin.

”Tahapan gugatan terhadap Pejabat Wali Kota Manado masih sementara berjalan, kini masuk pada tahap pemeriksaan persiapan. Kalau benar sudah ada rekomendasi KASN, berarti pilihannya dua, diantaranya yang pertama penggugat bisa saja menarik tuntutan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan karena apa yang menjadi materi tuntutan telah dikembalikan atau terlah direalisasikan KASN. Kemudian, yang kedua, bisa juga dilanjutkan semua tergantung penggugat, kami akan menjalankan aturan main,” ujar Ceckly.

Ditempat terpisah, Max Bawotong, SH kuasa hukum penggugat menyampaika bahwa pihaknya akan terus mendorong agar proses pembacaan keputusan dilakukan PTUN. Karena baginya, langkah hukum yang diambul tersebut harus terus dilanjutkan agar ada proses pembelajaran bagi birokrat senior lainnya saat menjadi Pejabat Wali Kota.

”Pasti akan akan terus mendorong proses ini, kalau pihak yang tergugat tidak kooperatif terserah itu urusan tergugat. Kami makin dikuatkan dengan hasil rekomendasi atau surat KASN, saya berhadap prosesnya lebih cepat agar ada efek jerah dan pembelajaran bagi para birokrat senior di daerah ini, sehingga kemudian saat menjadi Pejabat Wali Kota atau Pejabat Bupati tidak semena-mena menabrak aturan,” ucap Max saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (7/6/2016). (Amas)

Masyarakat Jaring Koruptor Sulut Resmi Laporkan Roy Roring

Max Bawotong (Foto Ist)

Max Bawotong (Foto Ist)

MANADO – Rolling yang dilakukan Ir Roy O Roring semasa menjadi Pejabat Wali Kota Manado dinilai tidak memiliki dasar hukum, hal itu melahirkan polemik sehingga berujung pada laporan yang telah dilayangkan Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS). Seperti yang disampaikan Max Bawotong, SH, selaku Sekretaris MJKS, Selasa (24/5/2016) pihaknya telah menggugat Roring.

Saat ditemui Max menyampaikan hasil laporan yang dilayangkan MJKS ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Max menyebutkan bahwa rolling yang dilakukan Roy Roring perlu dipertanyakan apa dasar hukumnya. Dirinya menilai Roring ‘lecehkan’ Mendagri, bahkan mendahului surat Mendagri terkait rolling pejabat diabaikan Roring.

”Beliau Pak Roy Roring saat itu berkapasitas sebagai Pejabat Wali Kota Manado, tapi dalam melakukan beberapa kali rolling kami nilai tidak berkekuatan hukum. Artinya, dalam kajian yang kami lakukan setelah membaca surat dari Menteri Dalam Negeri tentang larangan bagi Pejabat Wali Kota melakukan rolling, serta balasan surat yang pernah dikirim Roring saat itu, sebelum surat Mendagri tiba di Manado, rolling pejabat sudah dilakukan. Aturannya, pemerintah Kota Manado saat itu harus menunggu payung hukum atau petunjuk dari Mendagri. Dan ini cacat hukum, maka dengan itu kami telah resmi melaporkan Pak Roy Roring di PTUN dengan perkara Nomor 47 tertanggal 24 mei 2016,” ujar Max tegas. (Amas)

iklan1