Tag: maxi malonda

Soal APBD-P, LAKRI Minta DPRD Manado Stop Mencari Alasan

Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Makin alot pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bukan mengalir di internal DPRD Kota Manado, seperti biasanya. Malah kali ini, pembahasan terkait APBD-P 2020 malah terpantau sunyi. Pasalnya, beberapa pembahasan APBD-P 2020 sebagian Anggota DPRD Manado, terlebih Banggar tidakĀ  berada di ruangan.

Ramai dan dinamika terkait esensi anggaran, kronologi molornya pembahasan, sampai prosedur pembahasan APBD-P Tahun 2020 terjadi di luar gedung DPRD Manado. Dimana tokoh masyarakat, aktivis LSM dan pemerhati sosial mulai mempertanyakan dedikasi, serta keberpihakan para wakil rakyat Manado kepada warganya. Menanggapi pernyataan pimpinan DPRD Manado yang terkesan menyalahkan keterlambatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat, SH.,MH.

Dewan Pembina Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Maxi Malonda, Sabtu (17/10/2020) kepada Suluttoday.com menyampaikan bahwa kebutuhan dan poin desakan masyarakat ialah bagaimana APBD-P 2020 itu dibahas. Jangan ada semacam drama, seperti yang terpantau publik. Menurut Maxi saling lempar argumen dan mencari-cari alasan dari pimpinan DPRD Manado hanya menambah polemik, mestinya pembahasan, pengesahan APBD-P 2020 segera dilakukan.

”Stop mencari alasan. Kurang elok rasanya kita mencari-cari cela. Ayo lahirkan solusi. Pimpinan DPRD Manado harus bijak menyikapi dinamika, dan desakan masyarakat agar APBD-P 2020 segera dibahas. Disahkan segera, hal itu ditandai dengan keaktifan para wakil rakyat dalam pembahasan APBD-P. Seperti yang kemarin, hanya Partai NasDem dan Golkar yang hadir dalam pembahasan. Partai lainnya mana?, kan cukup terang-benderang kerancuan yang disajikan. Harusnya hadir, berikan koreksi dan pertimbangan, perbaiki, berdialog, bukan tidak hadir,” ujar Malonda.

Para wakil rakyat yang mulia, lanjut Malonda menyebutkan di tahun politik harus lebih berfikir kepentingan rakyat. Jangan terjebak dengan kepentingan Pilwako Manado yang kemudian mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan bagian dari instruksi Presiden Jokowi, lalu proses pencairannya sesuai mekanisme. Hal itu perlu didalami wakil rakyat, bukan membabi-buka melakukan penolakan.

”Kalau wakil rakyat pro pada kepentingan masyarakat, ayo ditunjukkan Anggota DPRD Manado. Seolah-olah wakil rakyat kita di DPRD Manado terbawa skema untuk menghambat, menunda agar PEN tidak dicairkan. Toh yang dilakukan pemerintah Kota Manado juga transparan, kemudian untuk masyarakat. Menyangkut pencairan anggaran pun disesuaikan dengan item kegiatan atau program yang diajukan. Lantas, kenapa mau ditolak?,” kata Malonda.

Seperti diketahui, sebelumnya Sekertaris Daerah Kota Manado menyampaikan kalau ada beberapa faktor yang mengakibatkan molornya pembahasan APBD-P 2020 bukan kesalahan yang harus dilimpahkan ke pemerintah Kota Manado. Micler mengajak DPRD Manado untuk mengerti prosedur secara baik, sehingga tidak mencari kambing hitam.

”Kan begini ya, semua Kabupaten/Kota di Sulut baru menerima dokumen daerahnya diatas tanggal 5 september, setelah asistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Bapeda Provinsi. Manado sendiri baru menerimanya pada tanggal 18 September. Kemudian sekitar tanggal 21 kita langsung masukkan draft tersebut ke DPRD untuk pembentukan Bamus dan dijadwalkan pembahasannya,” ucap Micler Selasa (13/10/2020) belum lama ini.

(*/Amas)

DPN LAKRI Serukan Lawan Koruptor, LAKRI Manado Bersiap Gelar Kampanye

Ketum DPN LAKRI, Steven Sammy Lahengko dan Anggota Dewan Penasehat, Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam rangka memperingati peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia 9 Desember, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) konsisten mewujudkan visinya memberantas praktek korupsi. Melalui semangat tersebut, LAKRI DKI Jakarta akan menggelar kampanye sekaligus deklarasi pemuda, pelajar dan mahasiswa antikorupsi di kawasan CFD Bunderan HI, Jakarta Pusat, Minggu (24/12/2017).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ical Syamsudin, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) LAKRI DKI Jakarta melalui pers rilis yang disampaikan ke redaksi radarindonesianews.com, Jumat (8/12/2017).

Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengkampanyekan budaya antikorupsi sekaligus mengedukasi pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk memerangi perilaku korup mulai dari lingkungan rumah, sekolah dan kampus. Ical menambahkan, dalam acara tersebut direncanakan hadir ribuan peserta. Dalam giat tersebut akan diberikan buku informasi, kalender, pin, kaos dan stiker imbauan untuk menghindari perilaku korupsi.

“Bahaya korupsi harus dingatkan sejak dini. Selain narkoba, korupsi juga dapat merusak sendi-sendi bangsa. Perilaku korupsi harus dihindari,” kata Ical.

Disampaikannya lagi, bahwa selain sebagai pengawal program pemerintah melalui TP4D, kegiatan kampanye ini lanjut Ical, merupakan salah satu program preventif dari perilaku korupsi. Kampanye antikorupsi yang akan digelar di arena CFD ini akan dilakukan pemasangan stiker antikorupsi di perempatan Jl.Muhammad Husni Thamrin, Bunderan HI dan silang Monas.

Sementara itu ditempat terpisah, Jumat (8/12/2017), merespon kegiatan DPN, Maxi Malonda yang merupakan Anggota Dewan Penasehat LAKRI bersama Ketua DPP LAKRI Sulut, Moning Mamengko saat ditemui, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya berencana melaksanakan kegiatan serupa yakni sosialisasi dan deklarasi pelajar/pemuda anti korupsi di Kota Manado guna mendidik sejak dini generasi muda untuk menghindari praktek korupsi.

”Secara nasional LAKRI menyelanggarakan kampanye serentak sekaligus deklarasi pemuda, pelajar dan mahasiswa anti korupsi guna memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2017. Untuk momentum tersebut, DPK LAKRI Kota Manado juga berencana melaksanakan sosialisasi (kampanye) anti korupsi di Sekolah-Sekolah tujuannya adalah melahirkan generasi yang berintegritas, jauh dari kontaminasi praktek korupsi. Upaya ini sebagai warning bagi para Koruptor, maka kami pun dihimbau kepada segenap masyarakat untuk melawan koruptor, sebagai wujud perlawanan tak kenal henti terhadap para Koruptor. Bersama kita bisa, Say No To Corruption,” tutur Malonda yang didampingi Ketua DPK LAKRI Manado, Rahman dan Sekrteris Amas Mahmud, saat ditemui disalah satu rumah kopi di Manado. (*/Rahmat)

LAK LMI, LAKRI dan LBH LMI Sepakat Mengawal Kasus Pemecah Ombak di Minut

Pdt Hanny Pantouw, STh bersama rekan-rekan aktivis usai melakukan pertemuan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kepedulian dan perhatian pada penegakan hukum di daerah Sulawesi Utara (Sulut) juga tak luput dari perhatian aktivis Lembaha Swadaya Masyarakat (LSM), diantaranya seperti yang dilakukan Lembaga Anti Korupsi Laskar Manguni Indonesia (LAK LMI), Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Sulut, dan Lembaga Bantuan Hukum Laskar Manguni Indonesia (LBH LMI). Hal itu disampaikan pada, Sabtu (11/11/2017) disaat rapat bersama LAKRI dan LAK LMI Sulut.

Saat diwawancarai, Tonaas Wangko Pdt Hanny Pantouw, STh yang didampingi sejumlah aktivis seperti Moning Mamengko, S.IP, Maxi Malonda, Michael ‘Patz’ Lantu, Wens Alexander, Arthur Mumu, serta sejumlah aktivis lainnya, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal kasus hukum di Sulut, terutama dugaan kasus proyek Pemecah Ombak di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

”Kami sudah sepakat akan mendorong semua kasus yang merugikan uang negara, dalam kaitan ini LAK LMI, LAKRI, dan LBH LMI menyikapi Proyek Pemecah Ombak di Minahasa Utara berbandrol sekitar 15 Miliar yang diduga kuat belum terungkap tuntas dan saat ini sedang ditangani Kejati Sulut saat ini,” ujar Pantouw.

Disampaikannya lagi, pelaksanaan proyek yang terindikasi menyalahi prosedur yang semestinya dilaksanakan. Bahkan, berdasarkan hasil investigas LAK LMI, LAKRI dan LBH LMI pihaknya mendukung untuk kasus ini terus dituntaskan pihak penegak hukum. Pihaknya medesak agar aktor intelektual dibalik adanya kerugian negara diungkap secara terang-benderang.

”Diduga pelaksanaan proyek ini tidak melalui Tender dan diduga merugikan keuangan Negara sekitar 8,8 M. Hasil pertemuan siang ini, LAK LMI dan LAKRI beserta LBH LMI mendesak dan mendukung Kajati Sulut untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi ini. Kami berkomitmen untuk mengawal secara penuh sampai kasus ini agar tuntas, serta mengungkap siapa aktor intelektual dibalik kasus ini,‘ ujar Pantouw. (*/Amas)

Sukses Gelar Dialog Publik, FPN Sulut Ajak Warga Menangkal Ormas Radikal

Maxi Malonda saat memaparkan materi (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Dengan menghadirkan, DR Max Rembang (akademisi), Masri Ikoni (Ketua GPII Sulut) dan Maxi Malonda (Sekretaris LMI Manado), masing-masing selaku pembicara dalam dialog publik, pengurus Forum Peduli Nusantara kali ini mengangkat tema: ”Peran Masyarakat Dalam Mencegah Munculnya Ormas Radikal yang Dapat Memicu Konflik Sosial di Sulut”.

Menurut Max Rembang, akar konflik terlahir atas beberapa sebab, sehingga demikian pemerintah perlu memberi perhatian dan fokus pada pencegahan konflik seperti munculnya Ormas Radikal. Lanjut Rembang yang merupakan dosen FISPOL Unsrat Manado ini juga meminta masyarakat terlibat dalam penanganan masalah yang berpotensi merusak kerukunan di daerah Sulawesi Utara tercinta.

”Sumber konflik adalah dari adanya kesenjangan, konflik sosial juga terjadi dimana saja dan pada budaya apa saja. Nah, kemiskinan adalah sumber konflik, salah satunya, baik berupa ketidakadilan sosial yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan (kenegaraan). Ini sebabnya kita perlu melakukan gerakan bersama, rakyat atau masyarakat harus solid dan membantu pemerintah untuk mencegah adanya Ormas Radikal di Sulut,” ujar Rembang.

Diingatkannya pula bahwa revolusi terlahir dari kesenjangan dan ketidakadilan, adanya kelas. Selain itu, dengan idenya yang dimunculkan dari Karl Marx, konflik terlahir disebabkan atas aksesibilitas (akses), ada masyarakat yang merasa dimarginalkan. Begitu juga dengan maraknya radikalisme yang menurutnya terlahir karena ketidakadilan, ketimpangan.

Berlangsungnya dialog publik di Hotel Aston Manado (Foto Suluttoday.com)

Masri Ikoni, selaku pembicara kedua menyentil soal asal-usul gerakan radikal yang perlu dilakukan pemetaan, sehingga kemudian tidak melahirkan kambing hitam atau stigma buruk menyalahkan kelompok agama tertentu. Bahkan, Masri menyebutkan gerakan radikal itu tak ada masalahnya, yang perlu dikoreksi adalah penyimpangan nilai-nilai keagamaan.

”Radikal itu tidak ada masalah, yang bermasalah itu adalah ketimpangan nilai keagamaan atau gerakan yang menyimpang. Menurut saya munculnya gerakan radikal karena adanya ketidakpuasan dari seseorang/satu kelompok tertentu terhadap kebijakan negara. Disinilah, eksistensi pemerintah hadir dalam mengambil bagian dan peduli terhadap Ormas untuk sama-sama mendorong terwujudnya stabilitas keamanan. Saya tidak sepakat dengan istilah gerakan radikal, karena yang lebih tepatnya disebut gerakan yang menyimpang,” terang Ikoni yang juga mantan Ketua PII Sulawesi Utara ini tegas.

Foto bersama peserta dan narasumber dialog publik (Foto Suluttoday.com)

Disisi lain, selaku aktivis organisasi adat, Maxi Malonda mengingatkan dan mengajak pemerintah untuk tidak memposisikan gerakan Ormas sebagai bagian dari gerakan yang dikotomis. Karena LMI Manado, kata Maxi akan memberikan kontribusi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI, Maxi secara tegas menolak adanya Ormas Radikal di daerah ini.

”Perlu kita melakukan antisipasi konflik di Sulawesi Utara, salah satunya dengan cara seluruh Ormas bersatu dan solid kita mendeteksi dini potensi gerakan Ormas yang bersifat radikal. Kita harus tau bahwa adat, budaya itu merupakan pemersatu kita, bukan bagian untuk melahirkan konflik sosial. Dengan tegas, LMI Manado berada didepan memerangi gerakan Ormas Radikal di daerah ini. Antisipasi konflik lainnya ialah Ormas kepemudaan dan masyarakat Sulut umumnya melahirkan kebersamaan, solidaritas, perdamaian, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, bagi kami yang mengganggu stabilitas sosial bukan hanya urusan aparat keamanan, tapi tanggungjawab kita semua,” tutur Maxi, Rabu (18/4/2017) di Hotel Aston Manado. (Ikhy)

LMI Manado Siap Turunkan Personil Amankan Sidang di PTUN Manado

Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Ikut menjaga stabilitas di Kota Manado, pengurus Laskar Manguni Indonesia (LMI) Kota Manado bersepakat melakukan pengamanan terhadap sidang gugatan hasil Pilkada Serentak di Manado 2016 yang rencananya akan dilaksanakan Selasa (23/8/2016) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Manado, hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris LMI Manado, Tonaas Maxi Malonda.

”Kami sudah berkoordinasi untuk mewujudkan keamanan di sidang PTUN Manado, Selasa minggu depan, maka LMI Manado akan menurunkan massa untuk mengawal sidang tersebut,” ujar Moning pada Suluttoday.com, Jumat (19/8/2016).

Lanjut disampaikan Tonaas Maxi bahwa hal itu disampaikannya berdasarkan pengamatan dan pantauanya pada beberapa kali sidang gugatan hasil Pilkada yang dilayangkan Syarif Darea ini di kantor PTUN Manado.

”Ini dilakukan demi kepentingan semua pihak, bukan untuk kepentingan tertentu atau mau mengamankan siapa. Kemudian, kami turun dengan personil di PTUN Manado juga didasarkan atas pengamatan kami bahwa potensi munculnya konflik mulai terlihat, karena boleh saja sesama pendukung yang pro maupun yang kontra dengan gugatan ini saling memanas-manasi dan ini kemudian menjadi pemicu. Kami hadir untuk mengantisipasi benih-benih konflik tersebut berubah menjadi konflik nyata,” tutur Malonda.

Tidak hanya itu, Maxi pun menekankan agar Hakim bersikap tegas dan secara objektif memutuskan hasil sidang karena hal itu menjadi pemicu utama lahirnya konflik horizontal bila Hakim lemah dalam penambilan sikap. Kemudian, Maxi juga menyampaikan manakala konflik terjadi Hakim wajib bertanggungjawab. (Amas)

iklan1