Tag: menolak reklamasi

Aktivis LMND Desak Rencana Reklamasi Manado Utara Dibatalkan

Bung Mesak, Gubernur Olly dan Bung Jim Tindi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gelombang protes atas rencana dilakukannya reklamasi di wilayah Manado Utara terus berdatangan. Setelah Walhi Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah tokoh masyarakat menolak, kali ini aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulut angkat bicara. Menurut Mesak Habari, aktivis LMND Sulut reklamasi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

”Coba dilakukan studi komparasi secara komprehensif terkait reklamasi, sebetulnya tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat akhirnya dijadikan bagian yang dikomersilkan, segala urusan masyarakat terkait akses pantai akhirnya tidak bebas, tidak alamiah lagi dan tentu berbayar. Padahal mereka yang sebelumnya masuk keluar area pantai dengan kendaraan tidak dipungut biaya. Itu sebabnya, saya menilai bila baru sebatas rencana reklamasi pantai di Manado Utara sebaiknya dibatalkan saja,” ujar Mesak tegas.

Jebolan Fakultas Hukum Unsrat itu mendesak Gubernur Sulut Olly Dondokambey agar mengutamakan kebutuhan masyarakat pesisir. Solusi untuk masyarakat ialah pemberdayaan bagi warga sekitar pantai, bukan reklamasi. Aktivis yang dikenal keras dalam orasi-orasinya saat berdemonstrasi itu mengkritik kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat.

”Sebetulnya Pak Gubernur Sulut ini punya niat baik memberdayakan masyarakat pesisir, itu juga kami support. Tapi, solusinya bukan memberikan kesempatan kepada pengembang untuk mereklamasi pantai, ini tidak tepat. Masyarakat nelayan itu butuh fasilitas dan sarana untuk pengembangan usaha atau profesi mereka. Kalau diberikan pemberdayaan, maka ekonomi masyarakat lebih meningkat pesat. Kami juga akan turun berkomunikasi dengan masyarakat guna melakukan advokasi soal rencana reklamasi pantai ini,” tutur Mesak, Selasa (10/9/2019).

Hal senada juga ditanggapi PRD Sulut, Jim R Tindi menilai pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah itu tidak hanya terfokus pada reklamasi. Pemerintah daerah disampaikannya juga punya sasaran pembangunan yang harus direlasikan dengan kebutuhan masyarakat, jangan ada kesan represif.

”Prinsipnya kami juga mendorong pembangunan, tidak anti terhadap pembangunan. Asalkan catatannya jangan mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terutama hak hidup masyarakat jangan diganggu, membangun daerah itu bukan hanya dengan melakukan reklamasi, saya mengajak pemerintah berfikir jauh kedepan. Jangan sampai efek reklamasi ini menyusahkan anak cucu kita kedepannya. Selain itu, kebijakan pemerintah harus dihitung matang dan diminimalisir konsekuensi negatifnya, agar tidak berdampak merepresif masyarakat kecil,” ucap Tindi tegas. (*/Redaksi)

iklan1