Tag: micler lakat

Soal APBD-P, LAKRI Minta DPRD Manado Stop Mencari Alasan

Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Makin alot pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bukan mengalir di internal DPRD Kota Manado, seperti biasanya. Malah kali ini, pembahasan terkait APBD-P 2020 malah terpantau sunyi. Pasalnya, beberapa pembahasan APBD-P 2020 sebagian Anggota DPRD Manado, terlebih Banggar tidak  berada di ruangan.

Ramai dan dinamika terkait esensi anggaran, kronologi molornya pembahasan, sampai prosedur pembahasan APBD-P Tahun 2020 terjadi di luar gedung DPRD Manado. Dimana tokoh masyarakat, aktivis LSM dan pemerhati sosial mulai mempertanyakan dedikasi, serta keberpihakan para wakil rakyat Manado kepada warganya. Menanggapi pernyataan pimpinan DPRD Manado yang terkesan menyalahkan keterlambatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat, SH.,MH.

Dewan Pembina Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Maxi Malonda, Sabtu (17/10/2020) kepada Suluttoday.com menyampaikan bahwa kebutuhan dan poin desakan masyarakat ialah bagaimana APBD-P 2020 itu dibahas. Jangan ada semacam drama, seperti yang terpantau publik. Menurut Maxi saling lempar argumen dan mencari-cari alasan dari pimpinan DPRD Manado hanya menambah polemik, mestinya pembahasan, pengesahan APBD-P 2020 segera dilakukan.

”Stop mencari alasan. Kurang elok rasanya kita mencari-cari cela. Ayo lahirkan solusi. Pimpinan DPRD Manado harus bijak menyikapi dinamika, dan desakan masyarakat agar APBD-P 2020 segera dibahas. Disahkan segera, hal itu ditandai dengan keaktifan para wakil rakyat dalam pembahasan APBD-P. Seperti yang kemarin, hanya Partai NasDem dan Golkar yang hadir dalam pembahasan. Partai lainnya mana?, kan cukup terang-benderang kerancuan yang disajikan. Harusnya hadir, berikan koreksi dan pertimbangan, perbaiki, berdialog, bukan tidak hadir,” ujar Malonda.

Para wakil rakyat yang mulia, lanjut Malonda menyebutkan di tahun politik harus lebih berfikir kepentingan rakyat. Jangan terjebak dengan kepentingan Pilwako Manado yang kemudian mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan bagian dari instruksi Presiden Jokowi, lalu proses pencairannya sesuai mekanisme. Hal itu perlu didalami wakil rakyat, bukan membabi-buka melakukan penolakan.

”Kalau wakil rakyat pro pada kepentingan masyarakat, ayo ditunjukkan Anggota DPRD Manado. Seolah-olah wakil rakyat kita di DPRD Manado terbawa skema untuk menghambat, menunda agar PEN tidak dicairkan. Toh yang dilakukan pemerintah Kota Manado juga transparan, kemudian untuk masyarakat. Menyangkut pencairan anggaran pun disesuaikan dengan item kegiatan atau program yang diajukan. Lantas, kenapa mau ditolak?,” kata Malonda.

Seperti diketahui, sebelumnya Sekertaris Daerah Kota Manado menyampaikan kalau ada beberapa faktor yang mengakibatkan molornya pembahasan APBD-P 2020 bukan kesalahan yang harus dilimpahkan ke pemerintah Kota Manado. Micler mengajak DPRD Manado untuk mengerti prosedur secara baik, sehingga tidak mencari kambing hitam.

”Kan begini ya, semua Kabupaten/Kota di Sulut baru menerima dokumen daerahnya diatas tanggal 5 september, setelah asistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Bapeda Provinsi. Manado sendiri baru menerimanya pada tanggal 18 September. Kemudian sekitar tanggal 21 kita langsung masukkan draft tersebut ke DPRD untuk pembentukan Bamus dan dijadwalkan pembahasannya,” ucap Micler Selasa (13/10/2020) belum lama ini.

(*/Amas)

Molornya Pembahasan APBD-P, Legislator Manado Ajak Masyarakat Demo

Arthur Rahasia saat diwawancarai wartawan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Publik terus melakukan pressure terhadap wakilnya di DPRD Kota Manado agar produktif, bekerja untuk masyarakat. Terutama disaat molornya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun anggaran 2020, hal itu ternyata membuat kekompakan Anggota DPRD Kota Manado terbelah.

Ada yang pro dan kontra terkait dipercepatnya pembahasan APBD-P serta sebagian yang terkesan mengulur waktu. Terbukti, ketika angenda pembahasan APBD-P 2020 di DPRD Manado, Kamis (15/10/2020) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terpantau, hanya 2 (Dua) Fraksi yakni Fraksi NasDem dan Fraksi Golkar yang hadir dalam pembahasan yang juga dihadiri Tim Anggaran Pemkot Manado dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Manado.

”Kemarin janjian akan dibahas hari ini, tapi pemimpin rapat dan anggota banggar lainnya tidak hadir. Yang hadir dan siap membahas hanya Fraksi Nasdem dan Golkar,” kata Arthur Rahasia yang juga Anggota Banggar yang mengaku kecewa dengan rekan-rekannya sesama wakil rakyat.

Tambah politisi vokal dari Partai NasDem ini mengatakan bahwa ketidakhadiran Anggota Banggar lainnya memberi kesan kurang baik. Dimana kepentingan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembahasan di Banggar tidak mendapatkan perhatian serius. Bahkan, Arthur mengaku sikap inkonsisten itu sebagai cermin dari tidak pekanya Anggota DPRD Manado terhadap kepentingan masyarakat.

”Ini sangat menyedihkan. Kalau seperti ini, jangan ada lagi yang bicara atas kepentingan rakyat. Buktinya hari ini, mau bahas nasib rakyat tapi tidak hadir dengan sengaja, padahal sudah janjian. Kalau begini, ayo warga lebih baik demo di kantor DPRD,” ucap Arthur.

Selain itu, seperti diketahui dalam ruangan paripurna DPRD Manado, terlihat hadir sejumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Manado dibawah pimpinan Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat. Saat ditanya, Micler menyampaikan pihaknya telah bersiap untuk pembahasan sejak pagi hari, namun hingga pukul 17.00 Wita rapat belum juga dilanjutkan.

”Kami sudah stand by hari ini dari jam 8 pagi selalu datang cek situasi disini. Tapi sampai saat ini hingga jam 5 sore, pemimpin rapat tidak hadir bersama anggota lainnya,” tutur Sekot Micler.

(*/Redaksi)

Pemkot Manado Sediakan Dapur Umum untuk Warganya

Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat turun memantau kesediaan Dapur Umum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pencegahan Corona Virus (Covid-19) intens dilakukan pemerintah Kota Manado. Selain menyediakan fasilitas cuci tangan, membagikan Alat Pelindung Diri (APD) pada masyarakat, mendistribusikan paket Bansos, kini Pemkot Manado membuka Dapur Umum. Menurut Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat, SH.,MH, pihaknya selalu memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Pemkot Manado sekarang telah membuka Dapur Umum untuk melayani masyarakat. Tadi siang saya memantau langsung kesiapan Dapur Umum Dinsos Pemkot Manado, yang berlokasi di samping kantor Dispar,” ujar Micler, pada wartawan.

Selain itu, Sekda Kota Manado mengatakan bahwa dalam rangka membantu pencegahan penanganan Covid-19 di Kota Manado pemerintah terus bergerak memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Terutama pelayanan Dapur Umum diprioritaskan kepada masyarakat yang paling terdampak Covid-19.

“Untuk Dapur Umum disiapkan makanan siap saji, setiap hari 100 bungkus untuk tiap Kecamatan. Nah, ini akan diberikan kepada tukang-tukang Ojek dan sopir-sopir yang butuh makan siang. Begitu juga kepada masyarakat kurang mampu yang perlu dibantu ditiap-tiap Kelurahan, yang butuh makanan melapor ke Lurah dan Camat setempat,” kata Micler.

Untuk diketahui, yang dilakukan Pemkot Manado ini tidak lain adalah upaya memback-up Sembako yang sedang dibagikan. Dimana sedang dilaksanakan bergilir tiap hari dari satu Kecamatan ke Kecamatan berikutnya. (*/Bung Amas)

Siap Salurkan Bansos Tunai untuk Warga Manado, Pemkot Mantapkan Koordinasi

Suasana rapat, Wawali Mor, Ketua DPRD Manado dan Sekretaris Daerah Kota Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Tak pernah berhenti bekerja untuk masyarakat Kota Manado. Kamis (16/4/2020), pemerintah Kota Manado intensif mencegah dan melakukan penanganan Virus Corona (Covid-19). termasuk juga dalam penanganan dampak ekonomi bagi seluruh warga kota Manado. Ditengan pandemi Covid-19, pemerintah Kota Manado melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dalam Penanganan Covid-19, bersama Kementerian Sosial RI, Mor Dominus Bastiaan, Wakil Wali Kota (Wawali) Manado.

Rakor ini dipimpin langsung Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara, membahas tentang Bantuan Sosial Tunai bagi rakyat Indonesia yang terdampak Covid-19 selama 3 bulan berjalan yaitu, April sampai dengan Juni 2020.

“Hari ini kami mendengarkan arahan dari pak Menteri Sosial, tentang pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai untuk seluruh warga. Anggaran bantuan ini diberikan oleh Pemerintah pusat untuk ikut membantu Pemerintah Kota Manado serta daerah-daerah lainnya. Harapannya agar semua keluarga yang memenuhi syarat, bisa segera mendapatkan bantuan penunjang kehidupan.” jelas Wakil Wali Kota.

“Pemerintah Kota Manado sendiri sudah memiliki anggaran yang disiapkan tapi tentu saja dengan adanya dukungan Pemerintah Pusat akan membuat kita makin optimal mendukung semua warga yang terdampak langsung secara ekonomi akibat pandemi Covid-19,” tambah Bastiaan lebih jelas. Ketika ditanya tentang penyalurannya,

“Tunggu saja karena saat ini pemerintah sedang menyusun mekanisme yang tepat agar semua bisa terlayani dan tidak ada kendala apalagi masalah. Jangan lupa tetap ikuti arahan pemerintah agar terhindar dari Covid-19,” ujar Mor.

Wawali Mor bersama Ketua DPRD Kota Manado dalam Rakor (Foto Istimewa)

Sambil terus berkoordinasi sebelum meninggalkan Kantor Walikota. Acara Rapat Koordinasi yang berlangsung sejak pukul 14.00 tersebut secara khusus diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo beserta semua Kabupaten/Kota yang ada di kedua provinsi tersebut.

Sekedar diketahui, yang mendampingi Wawali Mor pada acara Video Confrence ini adalah Ketua DPRD Kota Manado, Aaltje Dondokambey, Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler C. S. Lakat, Asisten Satu Pemkot Manado, Heri Saptono, Kadis Sosial, Sammy Kaawoan, serta Kasat Pol PP, Yohanis B. Waworuntu.

(*/Amas)

Wali Kota MANADO Lantik Rotinsulu dan Erwin Kontu Cs

Wali Kota GS Vicky Lumentut saat melantik para pimpinan SKPD (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Bertempat di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Rabu (12/12/2018), Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut secara langsung melantik enam pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menjadi defenitif.

”Jadilah pemimpin yang tidak hanya mampu menyalahkan, tetapi menjadi pemimpin yang Cerdas dan paripurna yang mampu memimpin, membimbing dan mengayomi bawahannya,” kata GSVL sapaan akrab Lumentut.

Ditambahkan Wali Kota Manado dua periode ini, yang namanya pemimpin harus mampu membangun Team Work sebagai bagian yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah pekerjaan.

”Hal ini sangat penting karena keberhasilan kinerja ditentukan oleh Team Work, kerjasama dan sama-sama bekerja. Bangun sinergitas dan komunikasi yang baik agar tujuan perangkat daerah dapat direalisasikan secara optimal,” tutur GSVL.

Terkait pemberhentian dan pengangkatan pejabat dilingkup Pemkot Manado, Wali Kota dua periode tersebut mengatakan sangat penting. Sehingga, kedepan masih ada lagi pejabat Pemkot Manado yang diberhentikan maupun dilantik.

”Pelantikan seperti ini masih akan kami lakukan, karena ada yang sudah memasuki masa pensiun tetapi juga ada yang butuh penyegaran untuk mengoptimalkan kinerja aparatur Pemkot Manado,” ujar GSVL.

Dirinya yakin keenam pejabat yang didefinitifkan tersebut memiliki pengalaman kerja dan sangat spesifik. Dimana, Pemkot membutuhkan perencanaan untuk mencapai visi Manado Kota Cerdas. Juga ada yang menjembatani antara eksekutif dan legislative serta mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo menyangkut perijinan.

”Ada Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus terus menerus dijelaskan secara cepat serta mengkomunikasikan dan memberi informasi kepada masyarakat secara transparan program-program dan keberhasilan yang diraih pemerintah. Ada pula terkait para pendidik kita serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Wali Kota Manado dua periode ini.

Foto bersama usai pelantikan (FOTO Ist)

Yang dilantik, Drs Daglan Walangitan MPd menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jimmy Rotinsulu SE MSi menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DR Deisy Lumowa MPd menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Erwin Kontu SH sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Linie Tambajong sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Steven Rende SH MH menjabat Sekretaris DPRD Kota Manado yang dilantik Wali Kota Manado.

Mendampingi Wali Kota diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Micler CS Lakat SH MH, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs Heri Saptono, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Corry Tendean SH serta beberapa pejabat Pemkot Manado.

Pelantikan keenam pejabat Eselon II yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) menjadi definitif tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Manado nomor 821.2/BKD/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan JPT Pratama di lingkungan Pemkot Manado. (*/Redaksi)

iklan1