Tag: Mikhail Bakhtin

Memotret Pilkada Serentak, Ikhtiar Melawan Skandal Politik

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat. Namun, yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. –Joseph Schumpeter

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015, menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meletakkan posisi dasar berdemokrasi dalam bingkai penghematan anggaran dan pengintegrasian kerja-kerja penyelenggara pemilihan umum (Pemilu). Selain sebagai langkah awal, Pilkada serentak juga menjadi hal baru dalam sejarah berdemokrasi di Indonesia, sehingga menjadi penting capaian yang hendak dituju harus terealisasi. Pilkada serentak diakui, bukan menjadi ajang unjuk kekuatan rezim Jokowi-JK dalam membuat terobosan dan irisan sejarah baru di Republik ini, namun lebih dari itu sebagai upaya mengurangi terjadinya konflik Pilkada dan ketidakteraturan demokrasi.

Bersamaan dengan kesempatan Pilkada serentak, penyelenggara Pemilu diberikan ruang sekaligus tantangan berharga, bagaimana mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang tertib, aman, transparan, jauh dari praktek rekayasa hasil Pemilu, terhindar dari intimidasi structural terhadap penyelenggara Pemilu. Espektasi publik terhapa terlahirnya pemimpin berkualitas, loyal pada amanah rakyat dan bekerja memajukan pembangunan dalam Pilkada serentak ini tentu menjadi perhatian tersendiri, untuk dilakukan penguatan kerja penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Mengamati perkembangan politik lokal di Sulawesi Utara (Sulut), setelah dianulirnya pasangan calon Elly Lasut dan David Bobihoe oleh KPU Sulut dengan alasan Elly berstatus bebas bersyarat, menuai banyak tanya, dan bahkan sindiran penyelenggara Pemilu tingkat Provinsi Sulut dinilai seolah-oleh telah menjalankan pesanan politik dari kelompok tertentu. Begitupun di Kota Manado, dimana Jimmy Rimba Rogi (Imba)-Boby Daud, yang diloloskan KPU Manado, lalu kemudian dianulir kembali berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulut, dan terakhir tiba-tiba ada desakan ribuan massa pendukung Imba-Boby, pasangan calon Wali Kota Manado Nomor Urut 2 ini diloloskan kembali. Bertepatan dengan Pilkada serentak, peristiwa politik semacam ini pertama kali terjadi di Sulut.

Menghentak, perubahan keputusan yang terkesan dadakan dan kontradiktif antara sesame penyelenggara Pemilu di Sulut, hingga kemudian terjadinya penon-aktifan sementara waktu Panwaslu Manado dari Bawaslu Sulut. Rentetan insiden demokrasi ini, tentu menjadi catatan sejarah yang ikut menghiasi cerita-cerita tentang bagaimana mentalitas rakyat kita dan penyelenggara Pemilu dalam berdemokrasi. Benarkah ini merupakan patahan sejarah di Sulut yang menandakan kecerobohan ataukah kelalayan kita bersama dalam mengawasi proses demokrasi di daerah ini, pelajaran berharga ini memberikan istrasi pada kita semua agar menyiapkan jalan damai terhadap berjalannya demokrasi tanpa disandera itu lebih penting dari sekedar hawa nafsu politik semata yang mengorbankan kepentingan publik.

Catatan singkat ini sekiranya memberikan penegasan pada kerja-kerja professional dari lembaga penyelenggara Pemilu, untuk dapat membenah diri, konsisten, independen dan tidak mudah goyah dengan tekanan politik. Terlalau naïf, jika KPU Manado hanya beralasan karena tekanan massa Imba-Boby saat melakukan demonstrasi di kantor KPU Manado sehingga mereka dengan terpaksa menandatangani berita acara meloloskan kembali Imba-Boby, yang kemudian berujung pada tugas KPU Manado akan ditake over KPU Provinsi. Sebagai masayarakat awam, kita berharap tidak ada lagi intrik politik (persekongkolan) dan sandiwara dibalik diloloskannya kembali Imba-Boby, agar salah satu lembaga merasa ‘’terbebaskan’’ dari masalah yang lebih besar. Imba-Boby diloloskan, itu menjadi impian warga Manado dan tidak perlu lagi dianulir kembali. Mari hindari skandal politik, politik balas dendam dan bebaskan masyarakat dari intervensi penguasa.

Kiranya keputusan yang dilakukan KPU Manado benar-benar atas telaah hukum, bukan juga sekedar upaya ‘’cuci tangan’’, meski sikap KPU Sulut untuk melimbahkan kasus ini ke KPU Pusat terkesan tendensius. Ingatlah ungkapan Mikhail Bakhtin, bahwa sejarah adalah sejenis drama di mana setiap babak diikuti oleh paduan suara ketawa. Tapi ingatlah wahai penguasa, bila mau mencerdaskan rakyat dalam berpolitik beri teladan yang baik, jangan seperti yang disampaikan Ibn Khaldun, yakni masyarakat yang sekian lama mengalami penindasan dan kekerasan biasanya akan menjadi bangsa yang korup.

Catatan: Amas Mahmud, Redpel Suluttoday.com

iklan1