Tag: minut

Dapat Nomor 3 Kiss Jo Juga Minta Didoakan Masyarakat Minahasa Utara

Kiss Jo, Nomor Urut 3 (Foto Suluttoday.com)

MINUT, Suluttoday.com – Setelah di tetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sompie Singal berpasangan dengan Ir. Jopie Lengkong Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara (Minut), Calon Bupati Sompie Singal dan Wakil Bupati Ir. Joppie Lengkong mendapatkan Nomor urut 3 dalam pencabutan nomor urut yang di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara di halaman kantor KPU pada Kamis, 24 September 2020.

Calon Bupati Sompie Singal di dampingi calon Wakil Bupati Ir. Joppie Lengkong mengatakan, angka nomor tiga adalah keberuntungan dan angka berkat bagi masyarakat Minut.

“Untuk itu, meminta dukungan doa kepada seluruh masyarakat untuk kemenangan Kiss-Jo, untuk mengembalikan kejayaan Minahasa Utara,” kata Sompie Singal.

Lanjutnya mengatakan kepada seluruh simpatisan Kiss-Jo untuk memperhatikan dan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona demi menjadikan Pemilu yang aman dan damai dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, tambah Sompie.

(*/Am)

Sah, Paslon Kiss Jo Resmi Ikut Pilkada Minut 2020

Paslon JOS (Foto Istimewa)

MINUT, Suluttoday.com – Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pilbup Minahasa Utara (Minut) tahun 2020 seperti dituangkan dalam Berita Acara tentang hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pilbup Minut tahun 2020 yang ditandatangani para Komisioner KPU Minut.

Ketua Stella Runtu, Anggota Darul Halim, Anggota Hendra Lumanauw, Anggota Dikson Lahope, Anggota Robby Manoppo dan disaksikan oleh komisioner Bawaslu Minut, KPU Kabupaten Minahasa Utara menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Drs. Sompie Simon France Singal dan Ir. Joppi Lengkong MSi, atau Kiss-Jo, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Minut 2020.

Drs. Sompie Simon France Singal, calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Minut yang sudah bekerja secara profesional.

“Kami Kiss-Jo siap mengikuti Pilkada Minut 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, mewujudkan Pilkada yang tertib, aman dan damai, bersama mengembalikan kejayaan Minahasa Utara,” ujar Drs. Sompie tegas.

(*/Am)

Di Kantor NasDem Sulut dan Kejati, Aliansi Rakyat Gelar Demo Pemecah Ombak

Pendemo membentangkan spanduk dan poster di depan Kantor NasDem Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Lahirnya sosok pemimpin yang anti korupsi adalah idaman setiap masyarakat. Termasuk warga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Jumat (28/8/2020), sejumlah masyarakat yang berhimpun dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi menggelar demonstrasi di Sekretariat (Kantor) Partai NasDem Sulut dan juga Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Kedatangan massa aksi yang membawa spanduk, karton (poster) bertuliskan tolak pemimpin korup dan kerinduan agar Partai NasDem tidak mencalonkan politisi yang terduga korupsi juga ramai mendapat dukungan publik.

Menurut Ifan sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), bahwa masyarakat menghendaki kepemimpinan yang ideal dapat terlahir melalui mekanisme demokrasi di Pilkada, Rabu 9 Desember 2020. Itu sebabnya, mereka mengajukan sejumlah aspiras, memberi kritik konstruktif kepada partai NasDem, sekaligus mendatani Kejati Sulut untuk memberi dukungan atas penuntasan penanganan kasus korupsi di Sulut agar diselesaikan secara tuntas.

”Mohon maaf warga Kota Manado yang melintasi jalan seputaran Mapanget, arah Bitung Minut dan pusat Kota Manado bila kedatangan kami sedikit mengganggu. Siang ini kami menyampaikan kerinduan masyarakat Sulawesi Utara tentang kehadiran pemimpin yang anti korupsi. Sebab, praktek korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam situasi Pilkada Serentak 2020, kami juga mengingatkan dan mengajak partai NasDem untuk tidak mencalonkan kandidat Kepala Daerah yang terindikasi dan memiliki dugaan kuat dalam praktek korupsi, merugikan negara. Kami mendatangi Kejati Sulut untuk menyelesaikan dugaan kasus korupsi pemecah ombak yang diduga melibatkan VAP,” ujar Ifan saat berorasi.

Massa aksi saat melakukan orasi di depan Kantor NasDem Sulut (Foto Suluttoday.com)

Tak hanya itu, Djafar Lihawa salah satu massa aksi mengatakan penegasan dari demo yang dilaksanakan di dua titik tersebut yakni untuk mempertanyakan proses hukum yang ditangani Kejati Sulut. Lihawa secara tegas menyebutkan termasuk kasus pemecah ombak di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Sulut agar kemudian dituntaskan. Jangan sampai para bandit dan koruptor diberi ruang dalam memimpin daerah ini, tambah Lihawa.

Para pendemo saat berorasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut (Foto Suluttoday.com)

”Kami hadir untuk memberi dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam menuntaskan semua kasus yang ditangani. Termasuk kasus pemecah ombak di Minut, jangan sampai kasus ini menjadi terkatung-katung pengungkapan siapa aktor intelektualnya. Mereka para penerima uang korupsi layaknya ditangkap. Aliansi rakyat anti korupsi Sulut juga dalam kesempatan ini mendesak penegak hukum mempercepat kasus pemecah ombak. Tentu ini harapan semua masyarakat agar oknum korup tidak menjadi pemimpin di daerah ini. Jangan sampai ada pemimpin rakus di Sulut,” kata Lihawa, Jumat (28/8/2020).

(*/Bung Amas)

Hukum Tua Desa Watutumou 3 Dinilai Asal Tuding, Ini Cerita Sebenarnya

Richard Sanggor (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai menyampaikan pernyataan sepihak dan tidak akurat yang disampaikan Hukum Tua Desa Watutumou 3 Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat bantahan. Pasal, Richard Sanggor warga yg berdomisili di Desa Watutumou 3 yang nama terkait dalam berita sebelumnya merasa informasi tersebut tendenius dan cenderung tidak tuntas disampaikan ke media massa.

“Berikut hak jawab saya Saya membantah bila yang bersangkutan, dalam hal ini Hukum Tua Desa Watutumou 3 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara mengatakan ada tanda terima. Hal mengenai tidak akan dikeluarkan kwitansi sudah disampaikan yang bersangkutan waktu ketemu di kantor Desa pada tanggal 2 juni 2020, ini patut diklarifikasi,” ujar Sanggor, Rabu (10/6/2020).

Tidak hanya itu, Sanggor merinci kejadian yang sebenarnya terjadi saat itu. Menurutnya, Sekretaris Desa setempat juga mengetahui, terlibat dan menyaksikan kejadian waktu itu. Sekdes menyebut kalau selama ini pemerintah Desa tak pernah mengeluarkan tanda terima seperti itu.

“Selanjutnya hal yang sama diperkuat lagi oleh saudara Bobby P sebagai Sekretaris Desa, beliau menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah Pemdes mengeluarkan tanda terima pembayaran. Bukti lain juga saat hari Senin tanggal 8 Juni 2020 kami datang di kantor Desa, disitu kami diinformasikan oleh staf pemerintah Desa dan beberapa Pala termasuk Pala kami di Jaga 5 Joni Matiho yang ada waktu. Dikatakan bahwa Pemdes selama ini tidak pernah mengeluarkan kwitansi karena sudah kebiasaan,” tutur Sanggor memberikan ulasan kejadian sebenarnya.

Dia mempertanyakan kalimat tendenisus yang keluar dari mulut Hukum Tua sebagai mana dilansir media massa belum lama ini. Disampaikannya pula bahwa ia sampai saat ini merasa tidak pernah bermasalah dengan pemerintah Desa, terlebih Hukum Tua.

“Dan apa maksud statemen yang bersangkutan mengenai masalah subjektif. Karena perlu diketahui bahwa saya tidak pernah bermasalah dengan Pemdes sebelumnya. Awal pertama kami masuk ke perumahan itu sudah melapor ke pemerintah desa waktu itu,” ujar Sanggor tegas.

Ditambahkannya lagi, kalau dirinya selalu kooperatif salama ini. Kewajiban membayar PBB tahunan dan retribusi bulanan yang berlaku di Desa selau secara disiplin diikutinya, tanpa melakukan pelanggaran.

(*/Bung Amas)

Tak Terima Gaji 4 Bulan, Guru THL Minut Mengadu ke DPRD

Anggota Komisi D DPRD Minut saat hearing (FOTO Ist)

MINUT, Suluttoday.com – Memang sangat menyedihkan Oemar Bakri tenaga pendidik khususnya yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang ada di Minahasa Utara (Minut) terabaikan.

Meski kabarnya telah tertata dalam APBD 2018 terkait tunjangan bulanan, namun hingga kini hak mereka memasuki triwulan kedua tak kunjung tiba di rekening mereka. Kepada wartawan, sejumlah guru THL mengeluh. Beban biaya hidup pun jadi persoalan. Pemerintah lewat Dinas Pendidikan dinilai kerap mengabaikan kepentingan mereka.

“Torang so kesulitan. Biaya ekonomi tinggi tali torang pe hak belum torang terima sampe sekarang so empat bulan (Januari, Februari, Maret, April red) memasuki lima bulan,” keluh sejumlah guru THL Minut yang enggan namanya ditulis.

Para guru THL berharap Pemkab Minut merespon dan meminta DPRD merespon keluhan mereka karena wakil rakyat menjadi tempat para guru honor ini bermohon diperjuangkan kepentingan mereka itu. Akan hal ini, Ketua Komisi I DPRD Minut Stendy S Rondonuwu SE meminta Pemkab Minut segeranya mencairkan hak guru THL.

“Hak guru jangan ditahan. Ini soal kehidupan mereka. Kami meminta Pemkab lewat Dinas terkait menjelaskan persoalan tertahannya realisasi honor THL,” ujar Rondonuwu.

Salah satu THL saat menyampaikan keluhannya (FOTO Ist)

Terkait ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Minut Alpret Pusungulaa yang dimintai konfirmasinya mengatakan masih akan mengecek soal anggaran honor THL mengingat dirinya yang masih baru menjabat sebagai Plt Kepala Dinas.

“Saya akan cek dulu. Saya masih baru. Pasti itu berproses,” jawabnya singkat belum lama ini.

Diketahui, pada penganggaran APBD-Perubahan 2017, ada sekitar 600-an guru THL yang dibiayai Pemkab per bulannya dan diharapkan bersabar.(Eman)

iklan1