Tag: Moen Djenaan

Bersama Stakeholder, Swapar Sulut Gelar Rakor

Suasana Rakor (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Yayasan Swara Parangpuan Sulut terus berupaya secara pro aktif membangun sinergitas bersama sejumlah stakeholder dalam penanganan serta pendampingan kasus korban kekerasan pada perempuan maupun anak terutama dengan shelter pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Sulut.

Bertempat di Western The Lagoon Hotel Manado, Kamis 12/12/2019 Swapar melaksanakan rapat koordinasi (rakor) terkait Memorandum Of Understanding (MoU) penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan antara Swapar dan shelter P2TP2A Sulut.

Moen Djenaan saat memaparkan materi rakor (Foto Suluttoday.com)

“Review Mou ini merupakan kesepakatan yang sudah di buat dan ditandatangani pihak Swapar dan shelter P2TP2A Sulut untuk kerjasama dalam penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan,” ujar Moen Djenaan

Rakor yang juga di hadiri sejumlah lembaga terkait diantaranya
Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas kesehatan Provinsi, Dinas Catatan Sipil Provinsi, Kejaksaan Tinggi, UPPA Polda, RS Bhayangkara, Psikolog serta media juga turut serta dalam pembahasan mekanisme penanganan kasus secara kelembagaan.

Foto bersama usai Rakor (Foto Suluttoday.com)

Secara bergantian rakor yang dipandu oleh Vivie George dan Moen Djenaan tersebut membahas tantangan dan hambatan dalam melakukan pendampingan serta penanganan kasus bersama sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi perbaikan output dari lembaga mitra. (*/Redaksi)

Labirin Kekerasan terhadap Perempuan dalam CATAHU Swapar

Berlangsungnya sesi diskusi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komitmen dan terus konsistennya LSM Swara parangpuan (Swapar) dalam penanganan dan pendampingan korban kasus kekerasan pada perempuan tertuang dalam launching Catatan Tahunan (CATAHU) 10 Desember 2019.

Moen Djenaan mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir Swapar melakukan advokasi ke 15 Kabupaten /Kota sehingga memudahkan masyarakat mendapat akses layanan serta pendampingan. Meski kasus-kasus semacam kekerasan perempuan ragam penyebabnya, namun jumlahnya mulai menurun.

”’Walau pun tidak bisa dipungkiri, angka kekerasan perempuan trennya juga turun menjadi 52 kasus dibanding tahun 2017 ada 72 kasus dan 2018 ada 55 kasus, namun Swapar terus mendorong lembaga-lembaga atau komunitas untuk menginisiasi, salah satu contohnya daerah kabupaten Minahasa Selatan yang sudah ada Layanan, jadi masyarakat tidak perlu datang Jauh-jauh le Manado, disamping terus mencari wilayah advokasi lainnya yang belum terjangkau,” ujar Djenaan, Senin (10/12/2019).

Dalam ulasannya, Djenaan memaparkan sebaran kasus tertinggi masih Kota Manado sebanyak 33%, disusul Minahasa Selatan 29%, Minahasa Utara sebanyak 13%, Minahasa 9%, Bolaang Mongondow Timur 7%, Bitung 5%, Tomohon dan Bolaang Mongondow masing-masing 2%, Minahasa Tenggara dan Sangihe masing- masing 1%.

”Manado menjadi tinggi sebarannya karena merupakan konsentrasi publik, perekonomian, pusat kota, keterbukaan informasi menjadikan masyarakat mudah mengakses layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, Swapar, serta beberapa lembaga – lembaga layanan lainnya, dan semakin mudah untuk melapor jika menemukan kasus kekerasan tentunya, ” pungkasnya.

Swapar sendiri mendampingi kasus kekerasan seksual berjumlah 69 atau 40%, Kekerasan psikologis 48 kasus atau 28%, Kekerasan fisik 36 kasus atau 21%, Penelantaran 25 kasus atau 14%. Ranah kekerasan tertinggi ada di domestic sebesar 57%, ranah public 43%. Dalam rentang usia korban tertinggi 13-18 tahun sebanyak 48 orang atau 29%, rentang usia 25-40 tahun sebanyak 46 orang atau 28%, rentang usia 6-12 tahun sebanyak 25 orang atau 15%, lebih dari 40 tahun sebanyak 20 orang atau 12%, rentang usia 19-24 tahun sebanyak 16 orang atau 10% dan kurang dari 6 tahun sebanyak 11 orang atau 7%.

Menurut Moen, sejumlah korban kasus yang didampingi Swapar juga mengalami kesulitan dalam pelayanan akses hukum pengaduan, layanan rehabilitasi, kesehatan serta layanan reintegrasi sosial, serta tak jarang harus mengeluarkan uang pribadi dalam mengakses sejumlah layanan tersebut. Tantangan lainnya ditambahkan Moen, yang ditemui bahwa fakta kekerasan terhadap perempuan baik secara kualitas dan kuantitas berkembang sangat cepat.

Peserta diskusi saat memberikan tanggapan (Foto Suluttoday.com)

Sementara sistem pencegahan dan penanganan berkembang lamban. Isu perempuan masih dilihat sebagai isu sektoral dan juga parsial dalam penegakan hukum dan perencanaan pembangunan. Regulasi atau kebijakan terkait masih minim implementasi, pemerintah harus menjadikan isu perempuan dan anak program prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Sehingga adanya jaminan anggaran untuk memberikan perlindungan kepada korban kalau perlu segera membuat kebijakan daerah.

Kegiatan yang dilakukan di Western The Lagoon Hotel Manado tersebut juga menghadirkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Sulut yang di wakil oleh kepala bidang perlindungan hak perempuan Everdien Kalesaran, serta Polda Sulut yaitu Panit 1 UPPA ibu IPDA Feriantina, serta sejumlah wartawan media cetak dan media elektronik. (*/Redaksi)

iklan1