Tag: Montolalu

Proyek Konstruksi Jalan Tanah Esang-Rainis Tidak Becus Dikerjakan, LSM Desak Diusut

LPI-Tipikor Sulut Siap Usut

Jalan yang dikerjakan, diduga membuahkan masalah (Foto Istimewa)

TALAUD, Suluttoday.com – Paket proyek rekonstruksi jalan tanah Esang-Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dikerjakan PT. Dian Mosesa Perkasa dengan nilai kontrak Rp 42.030.666.000,- menuai sorotan masyarakat.

Pasalnya, paket proyek milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (XV) Manado tersebut, ditengarai menyalahi aturan dan kental indikasi korupsi.

Seperti diutarakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI-TIPIKOR) Sulawesi Utara, Jean Montolalu. Menurutnya, proses pelaksanaan paket proyek di Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut, banyak menyimpang dari ketentuan.

Suasana jalan yang diduga menyimpang pengerjaannya (Foto Istimewa)

“Kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat secara kasat mata. Seperti contoh untuk ketebalan timbunan dari sumber galian untuk persiapan badan jalan hanya 15 sampai 20 senti meter saja. Selain itu, untuk ketebalan pondasi semen tanah juga kurang dari 10 senti meter,” kata Montolalu membeberkan, Rabu (9/12/20).

Dirinya menilai, kejanggalan dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan di Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut, juga diakibatkan faktor kejar tayang dalam realisasi fisik progres di lapangan, sehingga kwalitas/mutu pekerjaan tidak terjamin.

Alat berat yang diturunkan, tapi kerja tidak maksimal (Foto Istimewa)

“Akibat mengejar target realisasi, pekerjaan terkesan asal jadi. Tenaga kerja juga didatangkan dari luar daerah dan jumlahnya terlalu sedikit. Selain itu, dana yang sudah dicairkan tidak sesuai dengan volume di lapangan. Info terkini yang saya terima dari lokasi pekerjaan, pelaksanaan lapis soil semen tidak menggunakan alat fulvi mixer karena alat dalam keadaan rusak. Semen hanya di hampar dgn menggunakan grader,” terangnya, seraya menegaskan pihaknya akan segera melaporkan dugaan tipikor ini ke aparat penegak hukum.

(*/Amas)

Tensi ‘Rebutan Kursi’ Rektor Unsrat Meningkat, LPI TIPIKOR Angkat Bicara

Kantor Rektorat Unsrat (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Momentum pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado di tahun 2018 ini makin alot saja dinamikanya. Berhembus informasi, upaya saling menjatuhkan dan kampanye hitam mulai dilakukan oknum tertentu.

Menanggapi hal itu, Ketua DPW LPI-TIPIKOR Sulawesi Utara (Sulut), Albert HJ Montolalu, S.Th mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam suksesi Rektor menjadi kondusifitas dan memberi contoh yang baik dalam praktek demokrasi .

“Kami mengingatkan, mengajak dan mengecam pihak yang membuat ganggu proses demokrasi di kampus Unsrat. Mari kita wujudkan kompetisi secara sehat, jangan dengan cara-cara kotor. Biarkan proses ini berjalan sebagaimana mestinya,” kata Montolalu, Kamis (1/3/2018).

Lanjut disampaikannya pula bahwa semua calon yang merupakan para cendikiawan menunjukkan kedewasaannya dalam berdemokrasi. Proses Pilres harus didasarkan atas nilai-nilai moral dan universal yang tidak mengabaikan aspek hukum maupun kemanusiaan.

“Harus dihindari praktek culas, karena bila nilai-nilai moral dan etika diabaikan, maka akan terjadi perusakan citra Unsrat. Ingat, orang Sulut tidak memiliki budaya baku cungkel, sehingga demkian ayo bersama-sama menjujung tinggi filosofi Dr. Sam Ratulangi yakni hidup untuk saling menghidupkan orang lain,” tutur Montolalu tegas.

Albert pun menambahkan berkeyakinan kalau Menristekdikti akan mengkaji, mengevalusasi dan memberikan dukungan kepada calon yang dianggap layak menahkodai Unsrat periode 2018-2022.

Ditempat terpisah, Jubir Unsrat, Hesky Kolibu ketika diwawancarai mengatakan terkait proses penjaringan Calon Rektor Unsrat sudah berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Puji Tuhan prosesnya berjalan lancar, 7 Calon Rektor yang terjaring ini murni hasil keputusan rapat senat. Nama-nama calon sudah kami kirim ke pusat untuk diproses ke tahapan penyaringan. Nantinya akan tersisa 3 calon yang akan berkompetisi,” ujar Kolibu. (*/Redaksi)

Montolalu: Bupati pangkas Pejabat Tak Mau Tinggal di Mitra

Bupati James Sumendap, SH saat memberi sambutan (Foto Suluttoday.com)

Bupati James Sumendap, SH saat memberi sambutan (Foto Suluttoday.com)

MITRA, Suluttoday.com – Dalam setiap bertatap muka dengan masyarakat minahasa tenggara (mitra),Bupati James Sumendap,SH tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk terus tumbuh kembangkan perekonomian, baik ekonomi mikro maupun perekonomian mikro yang pada dasarnya bersumber dari partisipasi masyarakat untuk meningkatkan daya beli sebagai satu tolok ukur meningkatnya perekonomian suatu daerah.

Semuel Montolalu, tokoh masyarakat yang sangat peduli dengan masalah peningkatan perekonomian masyarakat mitra, dengan lantang mengingatkan Bupati James Sumendap untuk memangkas para pejabat mitra dari eselon II, III dan IV yang masih tinggal di luar wilayah Minahasa Tenggara.

Pasalnya menurut Montolalu, jika pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang tak mau tinggal dikabupaten mitra selain melanggar pakta integritas atau perjanjian kerja, mereka juga yang hanya datang mengambil uang dimitra dan belanjakan diluar daerah yang dengan sendirinya dari segi ekonomi uang mereka tidak berputar dipasar mitra. Hal ini tentunya akan membuat perekonomian mitra akan terus turun dan lesuh tegas Montololalu, yang biasa disapa “Selalu”.

Selain itu, tamba sekretaris DPC PDIP mitra ini,mereka (ASN dan pejabat mitra) yang telah melanggar pakta integritas yang sala satunya wajib tinggal dimitra,hingga kini meski tidak tinggal di Minahasa Tengga belum satupun yang dikenakan sanksi berupa diganti dari jabatannyan, oleh  karena itu menurut Montolalu, sanksi harus diberlakukan bagi para pejabat yang tidak tinggal di daerah ini sehingga memberikan efek jerah tidak hanya kepada para pejabat termasuk bagi jajaran ASN yang bertugas di Minahasa Tenggara.

Para pejabat yang saat ini memegang jabatan semua telah menandatangani pakta integritaa atau perjanjian kerja, artinya
menjadi kewajiban mereka untuk tinggal di Minahasa Tenggara, jika tidak maka sanksi pemberhentian dari jabatan harus dilakukan Bupati James Sumendap,” tegas Montolalu.

Dirinya berharap, Bupati konsisten dengan perjanjian kerja yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pejabat, sehingga mitra lebih baik kedepannya.

Disisi lain Montolalu berharap, pejabat yang kumabal alias tidak tinggal di Minahasa Tenggara agar dipertimbangkan jabatannya dalam pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru yang akan mulai efektir per 1 Januari 2017.(Jemmy k)

Sambut Paskah, Warga Sesaki Pasar Beriman

Jeffrie S Montolalu (Foto Ist)

Jeffrie S Montolalu (Foto Ist)

TOMOHON РAkibat dari rasa syukur atas kemenangan Isa Almasih melalui perayaan Paskah, warga sesaki kawasan Pasar Beriman Tomohon untuk melakukan proses belanja bahan makanan. Dari pengamatan Suluttoday.com, ribuan warga dari Tomohon dan sekitarnya melakukan transaksi di pasar tradisional tersebut.

Kondisi seperti ini turut diakui pihak pengelola PD Pasar Tomohon melalui Direktur Operasional Jeffrie S Montolalu SE. Dikatakannya, pihak pengelola telah mengantisipasi membludaknya pengunjung pasar. “Untuk itu, demi kenyamanan dan keamanan, kami telah berkoordinasi drngan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Tomohon dan Kepolisian Resor Tomohon,” ujar Montolalu.

Diakuinya, prediksi bakal membludaknya pengunjung pasar ternyata terbukti, terlebih dengan kawasan pasar tersebut dipenuhi juga dengan ratusan kendaraan bermotor yang berakibat terciptanga kemacetan kawasan menuju pasar sepanjang hingga 1 kilometer. (Davidt/Amas)

iklan1