Tag: mpr

Kunker Wakil Ketua MPR RI, Serap Aspirasi Masyarakat Minsel

E.E Mangindaan (Foto Suluttoday.com)

AMURANG, Suluttoday.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Letjen TNI (PURN) E.E Mangindaan, S.IP mengadakan kunjungan kerja anggota DPR RI Di Daerah pemilihan Sulawesi Utara, Selasa (25/07/17). Pelaksanaan Kunjungan kerja (Kunker) itu sendiri di laksanakan soreh tadi di Hello kafe 88 Kelurahan Pondang kecamatan Amurang Timur kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), yang juga merupakan kampung halaman dari Wakil Ketua MPR RI, E.E Mangindaan.

“Ini dalam rangka kunjungan kerja ke daerah – daerah pemilihan di Sulawesi Utara, guna mencari serta menampung aspirasi masyarakat Sulut untuk kemudian dibahas di MPR – RI,” ujar Mangindaan.

Ketika dimintai tanggapan oleh media ini mengenai Pemkab Minsel, dikatakan Mangindaan. Yang saya lihat sudah cukup banyak kemajuan di Kabupaten Minsel,tapi ada sesuatu yang saya lihat harus di pacu lagi jangan sampai ketinggalan dengan daerah lain.

”Perlu ada perbandingan dengan daerah lain sebanyak mungkin, biar kita membangun tepat tidak asal bangun. Banyak contoh – contoh pembangunan di daerah lain untuk menjadi acuan dan bisa di kembangkan di Minsel,” terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, keluarga besar Mangindaan serta para karabat dan lapisan warga masyarakat kelurahan Pondang Amurang.(Friska,)

Ryza Ferdiansya: Pancasila Ideologi Pemersatu

Berlangsungnya diskusi HI (Foto Suluttoday.com)

Berlangsungnya diskusi HI (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Kontradiksi 4 Pilar kebangsaan dengan alinea ke-4 UUD 1945 merupakan kerugian kontitusi, hal tersebut mencuat dalam Dialog Kepemudaan Human Illumination (HI) dan Lex Episteme dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1949. Ryza Ferdiansya, selaku narasumber menjelaskan terkait keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang pembatalan Frasa 4 Pilar berbangsa dan bernegara yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU No 2 Tahun 2011 merupakan reposisi terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan juga sebagai Falsafah bangsa Indonesia.

”Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang paling resmi di dunia ini dan tidak ada satupun Negara di dunia ini yang berani mendeklarasikan ideologinya sperti Negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi pemersatu seharusnya bukan hanya Indonesia yang bersatu dengan Pancasila namun seharusnya Negara dan bangsa di dunia ini bersatu dengan nama ideologi Pancasila,” ujar Ryza Ryza, Senin (1/6/2015).

Tambahnya lagi menjeskan bahwa MPR juga harus memperhatikan putusan MK terkait pembatalan Frasa 4 pilar ini. Pancasila bukan pilar kebangsaan namun Pancasila merupakan Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Faruk Umasangaji)

Peneliti LIPI Sebut Janji Nawacita Jokowi Tidak Dijalankan

Ikrar Nusa Bakti (Foto Ist)

Ikrar Nusa Bakti (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Peneliti politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menegaskan jika dalam perkembangan akhir-akhir dirinya kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Namun, janji-janji Jokowi ketika Pilpres itu hanya menjadi janji dan tidak terbukti, tidak berjalan sampai saat ini termasuk Trisakti dan Nawacita. Rancanagan Pembangunan Jangka Menangah dan Panjangnya (RPJM-P) pun ternyata tidak sesuai dengan janjinya.

“Padahal janji-janji Jokowi selama Pilpres itu seharusnya menjadi perjuangan bersama pemerintahan ini. Tapi, kalau terbukti tidak mampu membentengi KPK sekarang ini, maka kepercayaan rakyat kepada Jokowi akan terus tergerus. Ternyata kini ketika berkuasa kepentingan elit itu berbeda dengan kepentingan rakyat, karena kepentingan elit itu lebih dekat dengan kekuasaan dan jauh dari rakyat,” kata Ikrar Nusa Bakti dalam dialog empat pilar MPR RI ‘Budaya Politik Kebangsaan dan Pengaruhnya Di Masyarakat’ bersama Ketua Badan Sosialiasi Empat Pilar MPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (23/3). Ikrar Nusabakti sejak Pilpres merupakan pendukung Jokowi.
Karena itu Ikrar meminta kita tidak menjadi pendukung mati seorang tokoh atau parpol dan lain-lain. Menyadari ketika tokoh dan parpol itu tidak penuhi janji-janjinya saat Pilpres, maka kita akan kecewa. “Komisaris beberapa BUMN saja yang kata Jokowi sudah diuji oleh BUMN, tapi tidak demikian oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Lalu, revolusi mental macam apa yang akan diperjuangkan oleh Jokowi, kalau yang menjadi komisaris BUMN saja dari tim sukses Pilpresnya berarti kan masih transaksional?” jelas Ikrar.
Kekecewaan Ikrar tersebut diakui bukan karena dirinya tidak mendapatkan jabatan dari Jokowi, melainkan Jokowi sudah mulai mengingkari janji-janji ketika kampanye Pilpres. “Saya justru akan menolak kalau ditawari komisaris apapun karena saya tidak mempunyai kapasitas untuk itu,” tambahnya.
Sama halnya dengan terpecah-belahnya Golkar dan PPP. Padahal, ARB dan Djan Faridz lebih mayoritas, lebih legitimate, dan sesuai dengan AD/ART partai. “Hanya saja problemnya Parpol di Indonesia itu boleh hidup kalau dapat pengesahan dari yang berkuasa, yaitu Menkumham Yasonna Laoly,” pungkasnya. (SOROTnews.com/Amas)

Diduga Intervensi Konflik KPK Vs Polri, Joko Dapat Sorotan Hanura

Sarifudin Sudding (Foto Ist)

Sarifudin Sudding (Foto Ist)

JAKARTA – Politikus Hanura Syarifuddin Sudding berharap agar Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi soal penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Jokowi dinilai tak perlu intervensi, karena kisruh Polri dan KPK murni persoalan hukum.

“Presiden tidak boleh intervensi terhadap penegakan hukum. Tidak ada perlu yang menengahi, tidak perlu ada yang intervensi,” kata Sudding di Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Anggota Komisi III DPR ini meyakini, KPK dan Polri mampu menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa perlu ada campur tangan dari Presiden.

“Kita percaya kepada kepolisian, kepada KPK untuk selesaikan masalah mereka. Kita ikuti perkembangan karena ini persoalan hukum,” harapnya.

Ketua Fraksi Hanura MPR itu juga yakin, penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka, bukan sebuah bentuk sandera terhadap KPK yang telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

“Tidak ada saling sandera. Kedua-duanya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,” tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi sudah memberikan komentarnya soal kisruh KPK dan Polri. Jokowi hanya meminta agar Polri dan KPK menangani kasus hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya sampaikan kepada Ketua KPK, Wakapolri, sebagai kepala negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK, memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai Peraturan Undang-undang yang ada. Tadi saya meminta sebagai kepala negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi. (Merdeka.com/Amas)

Syarat Watimpres, JK: Dia Bukan Pengusaha dan yang Lain-Lain

Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI (Foto Ist)

Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI (Foto Ist)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hari ini, Senin (19/1/2015) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Mayoritas anggota wantimpres berasal dari kalangan partai politik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, anggota wantimpres yang dilantik Presiden Jokowi, sudah setuju untuk melepas jabatan apapun di partai, lantaran syarat menjadi anggota wantimpres adalah tidak memiliki jabatan apapun di partai, maupun di perusahaan.

“Syarat wantimpres itu, pertama dia bukan pimpinan partai, dia bukan pengusaha, dia bukan yang lain-lain. Tapi kalau pun katakanlah dia politisi dalam waktu 3 bulan dia harus keluar. Itu yang memenuhi syarat. Siapa yang aktif di partai? (Suharso Monoarfa) Ya, kan tidak lagi. Syaratnya harus keluar dalam waktu 3 bulan,” tutur JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).

Soal anggapan kebijakan Presiden Jokowi bagi-bagi kursi anggota Wantimpres, JK menegaskan, politisi tidak dilarang memegang jabatan tertentu. Menurut JK, justru politisi yang membangun Indonesia.

“Politisi kan bukan orang yang katakanlah haram. Politisi lah yang bangun bangsa ini. Yang menentukan arah bangsa inikan DPR/MPR semuanya politisi. Jadi politisi kan orang baek-baek. Kalau dilarang politisi aktif, siapa yang bangun bangsa ini? Seorang politisi karena itu dipilih oleh rakyat. Kita tidak bisa mengatakan politisi itu jelek,” tutur JK.

Berikut nama-nama anggota Wantimpres yang baru saja dilantik Presiden Jokowi:

1. Subagyo HS (Hanura)
2. Sidarto Danusubroto (PDIP)
3. Yusuf Kartanegara (PKPI)
4. Hasyim Muzadi (eks Ketum PBNU, penasihat Tim Transisi Jokowi)
5. Suharso Monoarfa (PPP)
6. Rusdi Kirana (PKB)
7. Jan Darmadi (Nasdem)
8. Malik Fajar (tokoh Muhammadiyah)
9. Sri Adiningsih (Profesor UGM). (Merdeka.com/Amas)

iklan1