Tag: Muhammad Rifai Darus

INTEGRASI PEMUDA, KONGRES KNPI DAN KEHADIRAN JURU DAMAI

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus (Foto Suluttoday.com)

KEMAJUAN merupakan diksi yang selalu kita temui, ia semacam destinasi bagi kita dan korelatif dalam tiap kali kita bicara perjuangan pemuda. Ungkapan kemajuan merupakan kata merdu, tapi perubahanlah penggeraknya dan perubahan memiliki banyak musuh. Dari semangat ini pemuda harus kokoh menegaskan keberadaannya, memperkuat identitasnya, dinamis, punya spirit perjuangan yang bergelora.

Di tahun 2016 tema Sumpah Pemuda ‘Pemuda Indonesia Menatap Dunia’, memberi gambaran bahwa pemuda di Negara ini harus menyiapkan dirinya, tidak menjadi pengikut. Kemudian tema ‘Pemuda Berani Bersatu’ merupakan tema Sumpah Pemuda di tahun 2017 yang lebih memfokuskan pada soliditas internal pemuda, membangun semangat persatuan. Setelahnya kini di tahun 2018 tema Sumpah Pemuda ke-90 mengangkat tentang ‘Bangun Pemuda Satukan Indonesia’.

Sebetulnya tema-tema universal yang dipilih pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla tidak hadir sendiri.  Namun melalui diskusi, refleksi dan aksi nyata dari pikiran-pikiran cemerlang jajarannya, terutama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Tepatnya di Aceh, tanggal 6 – 9 Desember 2018 KONGRES Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan dilaksanakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI dibawah kepemimpinan Muhammad Rifai Darus, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Sirajuddin Abdul Wahab.

Narasi besar KNPI tentang saatnya Pemuda Bekerja hingga Pemuda Indonesia Bersatu menghiasi dinding Sekretariat KNPI, sudut Kota sampai ke pelosok Desa, di depan Sekretariat juga kita temui tulisan-tulisan bernas tersebut. Spiritnya bukan sekedar pemuda pamer atau sedang dagangan ide progresif, obral harapan, lalu gagal dalam manifestasinya, tapi bagaimana kita menggantung gagasan besar itu dan membumikannya. Dilain sisi, bukan pemuda namanya kalau tak memiliki mimpi (harapan), rendah mental perjuangan, takut mengekspresikan pandangannya.

Seluruh tagline bukan untuk diperdebatkan, bukan pula festival ide tersebut akhir menjadi problem dan melahirkan resistensi, ayo kita periksa. Tugas kita mengkonstruksi ulang komitmen pemuda yang mulai tercerai-beraikan, agar menjadi nafas perjuangan kita, selaras dalam harmoni pembangunan. Pemuda memerlukan keseimbangan antara visi atau diskursus dengan alam nyata, cukuplah kita memetik pengalaman pahit tentang kapitalisasi janji-janji manis, barter kata-kata yang sering kali dipertontonkan politisi, yang akhirnya cacat (prematur) dan tidak utuh dalam wujudnya. Jangan pula mengecilkan KNPI dengan melakukan setting sektoral, menjadikan KNPI berada dibawah taktis kendali partai politik tertentu. KNPI harus benar-benar berperan sebagai rumah besar pemuda yang produktif.

Kongres KNPI di Aceh seharusnya menjadikan persatuan sebagai desakan utama pemuda, integrasi wajib dilahirkan. Menjadi betul-betul pengikat simpul pemuda, ya persatuan itu simbolnya kita pemuda, sebagaimana tema Sumpah Pemuda kali ini. Bukan sekedar orasi-orasi politik diatas podium, lantas sesudahnya tidak ada tindaklanjut. Kongres harus mereduksi adanya polarisasi pemuda, praktek politik transaksional di saat hajatan Kongres kita harapkan tidak ada lagi. Kongres tidak sekedar menjadi vocal poin, tapi menjadi titik balik (the turning poin) untuk mengintegrasikan pemuda, lalu kita bergerak secara kolektif.

Tak ada lagi dualisme KNPI, apalagi lebih dari itu. Kongres pemuda harusnya menjadi penyatuan (unification), disinilah dibutuhkan para pemuda yang bijak dan saling legowo, futuristik, tahu menempatkan kepentingan personal dengan kepentingan publik. Bila kita ragu atau curiga pada kualitas dan kapasitas pemuda di KNPI rasanya tidak tepat, tidak realistis, karena banyak aktivis KNPI mempunyai kemampuan intelektual diatas rata-rata. Mereka para senior-senior hebat, yang dari ucapan dan perilakuknya kita belajar dari sana. Setidaknya, kerisauan pemuda tentang makin merosotnya persatuan pemuda dapat terjawab dalam Kongres di Aceh dengan hadirnya seluruh pemuda, kita terintegrasi.

Selain itu, yang dibutuhkan Negara ialah pemuda yang jujur, iklas, punya moralitas, mau bekerja dan saling menghargai pluralitas. Kita sebetulnya tidak membutuhkan retorika yang berlebihan untuk membangunan pemuda, cukup dengan kejujuran dan niat membangun wadah KNPI tanpa embel-embel kepentingan terselubung, itu saja kebutuhan kita sesungguhnya. Kongres di Aceh menjadi jembatan penghubung silaturahmi akbar pemuda, bukan saling unjuk gengsi dan wibawa, lalu terjebak pada adu kepentingan parsial. Kongres selain diwarnai dialektika intelek, kita juga harus sukses melahirkan pemimpin yang punya grand narasi dan grand strategi demi memajukan KNPI serta bangsa Indonesia kedepannya.

Rekonsiliasi Pemuda, Sebuah Agenda Mendesak

Presiden Jokowi tidak boleh sama sekali berdiam diri, menutup mata atau berpura-pura tuli atas pecahnya organisasi kepemudaan KNPI. Akan menjadi catatan tambahan bagi pemerintahan hari ini, bila Kongres di Aceh mengabaikan kebersamaan semua pemuda tanpa sekat diskriminasi. Tak ada lagi distingsi pemuda, sebab pemuda tak ada yang istimewa entitasnya, merasa seuperior dan menjadikan yang lainnya inferior.

Jangan lagi mencoreng mulianya jabatan pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, mereka begitu dielu-elukan pemuda. Menjadi idola semua komponen rakyat Indonesia, sehingga momentum Kongres ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan hari ini. Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla harus hadir membuka hajatan akbar pemuda di Aceh, jangan bersembunyi dan berdiam diri ditengah konflik pemuda yang kian menyeruak, mengeras dan melahirkan makin banyak faksi. Patut dicatat, pemuda adalah miniatur Negara, bila pemudanya terbelah, maka terbelah pula Negara.

Tema pemuda bersatu memerlukan tafsiran konkrit berupa role model guna memberi teladan sikap, ai akan menjadi preseden buruk jikalau Jokowi – Jusuf Kalla memilih tidak hadir pada Kongres pemuda di Serambi Mekkah ini. Ingat, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, apalagi Kongres KNPI ini menghadirkan seluruh perwakilan pemuda seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. ‘KNPI yang terbelah’ sampai-sampai Sekretariat DPP KNPI tak ada fungsinya perlu dikembalikan peran itu, langkah kecilnya Kongres patut melahirkan juru damai yang diterima semua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

Pemerintah tidak boleh melewatkan kesempatan emas tanggal 6 – 9 Desember 2018 ini, harus berhasil mengakomodasi kepentingan pemuda. Di serambi Mekkah (Aceh) pemuda Indonesia harus disatukan, caranya tak lain yakni pemuda dari berbagai daerah di Indonesia ini berkomitmen dan berdiri tegak diatas kepentingan pemuda. Tidak etis jadinya bila saya berlebihan memberikan ‘ceramah’ yang akhirnya akan ditafsir mendikte kebijakan pemerintah. Jangan beri kelonggaran atas munculnya heterogenitas organisasi yang bernama KNPI, cukup satu KNPI saja.

Biar saja kemajemukan (heterogenitas) itu menjadi sunnatullah bagi manusia secara universal, dan melekat pada konteks sosiologis. Jangan lagi batin pemuda dan kenyamanannya diusik dengan ketidaktegasan pemerintah, karena kami pemuda yakin betul pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla punya kelamin memimpin. Punya gen kepemimpinan, itu artinya sikap inkonsisten, apatis dan ambigu bukanlah tipikal kepemimpinan hari ini.

Marwah pemuda memang sedang surut, harus digapai lagi. Itu sebabnya, pemerintah harus ikut menetralkan, merekonstruksi, merangkul, hadir untuk memberi islah, bukan memukul. Fase ini menjadi begitu strategisnya, kita pun sudah punya bekal pengetahuan sebenarnya walau seadanya, dimana banyak potret gerakan pemuda telah kita baca, dan semua menjadi pengalaman bagi pemuda agar lebih terbangun pikirannya. Mampu melakukan penjernihan pandangan atas adanya infiltrasi pikiran-pikiran sesat tipu muslihat pada pemuda sehingga maunya terpecah-belah yang telah terkontaminasi dengan politik pragtis.

Akhir kata, harus ada sosok juru damai di Kongres KNPI. Seyogyanya dia merupakan figur yang diterima semua pihak, track recordnya jelas, berintegritas, futuristik, inklusif, karena KNPI bukanlah wadah atau perkumpulan pemuda khusus para agamawan, bukan pula organisasi kerajaan yang meletakkan kedudukan kekuasaan berdasarkan warisan turun-temurun. Sehingga menjadi etis dan lumrah jika rotasi kepemimpinan di KNPI tidak sekedar dirancang secara inklusif, tapi diaktualisasikan melalui semangat yang dinamis.

Pemuda membutuhkan pemimpin yang tuntas wawasan kebangsaannya, punya jiwa rekonsiliatif, toleran, menghargai perbedaan pikiran, pemimpin yang plural dan diterima semua pihak. Bukan sekedar pemimpin yang tampil dengan fanatisme buta, bermental koruptif, senang berjanji tapi tidak menepatinya, menyasar jabatan lalu memperkaya diri di KNPI. Perlu diingat kekuasaan di KNPI jangan dirampok untuk kepentingan selicik itu, KNPI tidak mewadahi generasi muda yang berjiwa destruktif. Ia pemimpin yang fleksibel tapi memiliki prinsip, pintar beradaptasi, berfikir global, tidak alergi dengan kritik, akomodatif, menumbuhkan semangat kritik-otokritik dan tidak anti-pati terhadap satu kelompok organisasi atau agama tertentu.

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus saat sambutan (Foto Suluttoday.com)

Kiranya juga dengan agenda Silaturahmi Nasional Komite Pemuda Indonesia (SILATNAS KNPI) Kabupaten/Kota se-Indonesia yang akan dilaksanakan di Gumati The Real Resort & Hotel, Sentul Bogor Jawa Barat yang dijadwalkan tanggal 2 sampai 4 Desember 2018 ini melaharikan konsensus bersama bagi pemuda untuk mengkonsolidasi diri jelang Kongres di Aceh. Dengan ‘gerak awal’ seperti itulah soliditas gerakan pemuda akan punya ukuran kualitas yang mumpuni. Kongres KNPI di Aceh tidak sekedar sukses pelaksanaannya tapi bagaimana mengorbitkan pemimpin yang dapat menyatukan pemuda sekaligus menjadi juru damai bagi pemuda Indonesia.

SILATNAS hendaknya menjadi media dan penghubung atas keberlangsungan ide. Dimana SILATNAS ini berperan sebagai titik temu, jembatan pengubung bukang jebakan atas grand besar pembangunan peradaban KNPI, bukan pula SILATNAS Bogor menjadi ‘pintu masuk’ mewujudkan konspirasi ditengah para pemuda atau pengkondisian. Satu lagi ikhtiar kita adalah usaha keras pemuda melepas diri dari jebakan intervensi pemerintah, biarkan saja posisi KNPI sebagai wadah kontrol kebijakan pemerintah yang partisipatif dan kritis, jangan dibungkam nalar sehatnya KNPI. KNPI jangan diseret atau terseret pada kepentingan Paslon Presiden tertentu yang membuat embrio perpecahan KNPI terus tumbuh.

KNPI Rumah Besar Pemuda

Layaknya rumah KNPI harus dibangun diatas fondasi yang kuat, posisi berdirinya tidak boleh diatas tanah yang miring, apalagi diatas gunung atau tebing. Itu sebabnya reposisi KNPI perlu menjadi perhatian kita semua, Kongres di Aceh harus menjadi momentum kita bersama dalam mengalokasikan gagasan, menghibahkan pikiran untuk pembangunan pemuda secara berkelanjutan. KNPI perlu dengan serius dijadikan sebagai rumah bersama pemuda, sehingganya kondisi internal yang kondusif perlu diwujudkan.

Jangan dulu berharap lebih, atau terlampau memasang target tinggi atas sebuah transformasi KNPI bila kita mengabaikan situasi internal KNPI. Perubahan itu harus diawali dari rekonsiliasi internal, setelahnya semua urusan-urusan besar dan strategis di Negara ini akan lebih enteng dicarikan solusinya oleh KNPI. Tarung kepentingan (conflict of interest) antara sesama pengurus, sesama pemuda kini perlu dikanalisasi, tidak relevan lagi pemuda dibenturkan antara sesamanya, kita punya agenda mendesak untuk perubahan Indonesia lebih maju, beradab dan berdaulat kedepan.

Kongres KNPI di Aceh wajib melahirkan rekomendasi untuk kemajuan pemuda dan kemajuan Indonesia. Bukan menarik mundur posisi pemuda yang dikenal moralis, menjadi sekedar pragmatis oportunis, kita tidak selesai pada barter kepentingan sesaat, melainkan mampu menelorkan visi besar Indonesia berkemajuann. Bukan hanya menargetkan atau menyasar siapa yang menjadi pengganti Bang Rifai Darus, tapi bagaimana melanjutkan ide atau program besar perubahan pemuda itu maksudnya Kongres ini dilaksanakan. Akhir kata, keselarasan dan kesinambungan figur yang dipercayakan memimpin KNPI kedepannya dan sejumlah rekayasa ketokohan yang kita lakukan layaknya sejalan dengan konsep yang dibawanya.

Itu semua harus harmoni dan sesuai yang dikehendaki atau yang dibutuhkan pemuda. Tidak boleh bertolak belakang dengan visi melanjutkan dan mengoptimalkan perjuangan pemuda yang telah direpresentasikan KNPI, seleksi kepemimpinan di KNPI kedepannya patut melihat figur yang tepat untuk diberi amanah besar. Kongres bukan forum adu mujur, apalagi forum ‘judi’ sehingga para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai Ketua Umum untuk mengadu nasib, yang peling pentingnya adalah niat dan kesungguhan membangun KNPI dengan visi-misi yang jelas. [***]

 

 

______________________________________

Catatan Amas Mahmud S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

Memaknai Hari Pahlawan di Abad Milenial

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Muhammad Rifai Darus (Ketua Umum DPP KNPI)

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai momentum hari pahlawan saat ini seharusnya dapat menguatkan identitas kebangsaan. Berkaca pada semangat kepahlawanan 72 tahun silam, semangat kepahlawanan begitu membara dan menjadi perekat persatuan melawan kolonialisme Jepang, Belanda sampai Inggris atau tentara sekutu. Hanya dengan kekuatan tekad, dan bermodal semangat baja, pasukan sekutu mengakui kewalahan menghadapi kekuatan rakyat Indonesia yang saat itu tidak didukung oleh persenjataan mutakhir.

Para pejuang, pahlawan, pendiri negara ini telah lama menyadari dan bersepaham bersama kemerdekaan yang diperjuangkan tidak sekedar mendirikan negara, berdaulat atau mempertahankannya. Lebih jauh lagi, kesepahaman dan kesadaran kesejarahan cukup lama, tertanam dalam relung kebatinan untuk membentuk sebuah bangsa.

Kini, disaat abad milenial tantangannya telah bergeser. Tantangan kaum muda abad milenial, begitu pelik, kompleks dan tidak mudah. Tantangan eksternal meliputi kebebasan dan keterbukaan lalu lintas barang, modal, informasi, hingga budaya dari satu negara ke negara lain. Fenomena globalisasi itulah yang menciptakan iklim kebebasan, persaingan begitu kompetitif, ketat dan tajam. Mengingat, tidak semua ekses globalisasi itu berdampak positif dan selaras dengan kebudayaan dan tradisi yang telah mengakar kuat di Indonesia.

Arus informasi yang sejalan dengan revolusi industri telekomunikasi dan interkoneksi, dapat dengan mudah menggeser pemahaman dan kesadaran kesejarahan kaum muda. Melalui smartphone, kita bisa mendapatkan, memproduksi atau menyebarkan informasi. Tidak jarang, media sosial menjadi medium penyebaran informasi, konten hoax atau yang sarat dengan ujaran kebencian (hate speech). Informasi yang menyebar begitu deras dan cepat, tanpa filter dan verifikasi lebih lanjut, berujung pada retaknya persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa. Meski telah terbit UU ITE dan SE Kapolri tentang ujaran kebencian, tetapi upaya komprehensif berikut tata aturan hukum penindakannya harus diatur lebih khusus.

Berikutnya, tantangan internal kita adalah tersebar di level makro dan mikro. Pada level makro meliputi krisis ketauladanan dan rapuhnya mentalitas kebangsaan. Indikasinya, kita begitu mudah menciptakan kegaduhan di level elit akibat pernyataan-pernyataan politik yang memperkeruh iklim persatuan. Tak kalah penting adalah ketimpangan, ancaman (potensi) daya beli masyarakat, pengangguran serta ketahanan fiskal kita untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus penopang pembangunan.

Pada aspek mikro, kita melihat begitu mudahnya antar kelompok masyarakat tergiring oleh isu atau informasi yang menyesatkan serta menjadi korban dari komoditas politik kelompok elit. Pada level tertentu, bila hal itu bertalian dengan demokrasi elektoral, kita menyaksikan betapa mudahnya masyarakat terpecah untuk membela atau menyalahkan kubu tertentu. Ke depan perlu diatur lebih lanjut dan tegas untuk tidak menggunakan kampanye hitam (black campaign) dalam setiap hajat politik elektoral.

Apa yang telah diperjuangkan para pahlawan, merupakan warisan tak ternilai dan begitu berharga untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. Bila kesadaran kesejarahan itu tidak kita internalisasi sebagai nilai, sikap hidup, laku dan tindakan, maka cepat atau lambat, negeri ini akan menuju perpecahan. Warisan berharga berikutnya, betapapun perbedaan diantara kelompok pejuang atau pendiri bangsa berlangsung sengit, mereka bisa bersatu padu meletakan fondasi bernegara dan berbangsa.

Tugas kita saat ini bagaimana merumuskan narasi kebangsaan di tengah perubahan tantangan dan pergeseran tatanan dunia. Yang berangkat dari kesadaran bersama, bahwa apa yang kita lakukan saat ini, baik-buruknya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. [***]

Hentikan Politik “Diksi” dan Politik Simbolik

Muhammad Rifai Darus (Foto Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyarankan agar elit politik menyudahi politik diksi dan simbolik yang mengancam keutuhan keberagaman dan persatuan di Indonesia. Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus atau akrab disapa MRD memberi contoh ketika Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta memutuskan menutup usaha bisnis Alexis yang kemudian mengundang kontroversi. Menurut MRD, sangat tidak tepat bila pimpinan Pemda DKI Jakarta menggunakan istilah “kami ingin uang (pajak) halal, kalau nggak halal nggak berkah.”

Dari aspek teologi Islam memang tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Tetapi apakah agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia hanya Islam saja? Bila pernyataan itu dicermati lebih lanjut, bagaimana kita bisa memaknai, memahami atau menempatkan pernyataan itu, dalam aspek legal atau sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia? Apakah ada hukum positif di Indonesia yang menggunakan istilah halal, atau berkah, utamanya dalam konteks bisnis yang berimplikasi pada pajak yang disetorkan ke negara.

Kalaupun ada label yang diberikan dari MUI kepada produk atau kegiatan bisnis tertentu, apakah akan mengurangi kewajiban entitas bisnis itu untuk membayar pajaknya kepada negara? Dan apakah umat agama yang lain merasa terancam atau terganggu dengan kehadiran label halal dari MUI? Kan tidak demikian? Mereka menyadari dan menghargai keberadaan umat muslim di Indonesia. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena sikap dan toleransi umat muslim terhadap umat beragama lain di Indonesia serta kesadaran kesejarahan yang sama.

Catatan berikutnya, sistem hukum Indonesia tidak menganut hukum Islam. Meski begitu, Islam di Indonesia ditempatkan sebagai “ruh” kebangsaan, penguat persaudaraan dan pembentuk persatuan sesama anak bangsa. Alangkah baiknya, bila menggunakan istilah “legal” atau “illegal”, “melanggar hukum” atau “patuh terhadap hukum”. Jadi, jangan mengecilkan atau mendistorsi istilah-istilah simbolik ke-Islaman atau keagamaan yang memberi kesan diametral semisal “halal” atau “haram”, “berkah” atau “tidak berkah”, “ini suci” atau “sana pendosa” dan seterusnya, dengan tidak melihat ekses, ruang maupun konteksnya.

Peran seluruh pihak sejatinya adalah bagaimana merawat kemajemukan ini sebagai asset tak ternilai dan perlu diperkuat. Bukan sebaliknya. Kita punya luka sejarah cukup panjang terhadap perjuangan keberagaman dan persatuan di Indonesia. Mulai dari represi orde baru, sampai meluapnya isu politik (simbol) SARA dalam politik elektoral di Pilgub Jakarta 2017 yang lalu.

Kita juga ketahui bersama, Indonesia ini negara besar, plural dan majemuk. Tidak ada negara serupa Indonesia, dengan beragam latar etnis, suku, agama, bahasa, budaya yang dapat hidup berdampingan dan terikat oleh semangat kebangsaan yang sama. Seyogjanya, kita semua bertanggung jawab terhadap keutuhan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia.

Sebagai penutup, DPP KNPI menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan dan menyudahi penggunaan politik simbolik (keagamaan) di ruang publik yang berpotensi mengancam keutuhan dan persatuan sesama anak bangsa. [***]

Ketum DPP KNPI Titipkan Pesan Moral untuk Pemuda Menangkal Gerakan Radikal

Sekretaris Jenderal, Ketum dan Bendum DPP KNPI (Foto Ist)

MANADO – Komitmen dan keseriusan pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam mengawal stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang tidak main-main. Hal itu, disampaikan langsung Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus ketika merespon soal insiden ledakan bom di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur yang meledak pada Rabu (24/5/2017) belum lama ini.

Darus yang adalah mantan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Papua ini meminta pemerintah harus bergerak cepat menangkal gerakan radikal sebelum skalanya meluas yang pada akhirnya akan mengancam keutuhan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia.

”DPP KNPI turut prihatin dengan insiden ledakan bom di Kampung Melayu. Kami juga mengapresiasi langkah kepolisian yang bergerak cepat turun ke lapangan. Tetapi pemerintah juga harus bergerak cepat, tepat dan terukur untuk menangkal gerakan radikalisme ini tidak meluas sehingga menebar teror, ketakutan apalagi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Bung MRD begitu Darus akrab disapa.

Bung MRD tak lupa mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi memproduksi istilah-istilah yang kontraproduktif terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia.”Alangkah baiknya pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan politiknya. Sebagai negara yang mayoritas muslim kita akan memasuki bulan Ramadhan, sudah saatnya untuk berpuasa menerbitkan pernyataan politik yang memperkeruh keadaan. Kami meminta pemerintah untuk fokus menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak hanya ceremonial saja, tetapi melalui gerakan nyata. Umat muslim di Indonesia harus menjadi penyejuk keadaan dan membantu pemerintah memelihara keberagaman dan kemajemukan di Indonesia” ujar Bung MRD kepada wartawan.

Lanjut aktivis yang membangun karir sejak menjadi aktivis mahasiswa ini menambahkan, seluruh pihak harus dapat menahan diri dan tidak memanasi keadaan.

”Kerukunan kita tengah terancam di tengah potensi penyebaran kebencian yang terlanjur meluas entah itu di sosial media atau di lapangan. Sebab itu, elit politik harus menahan diri dan mampu memberi contoh dan tauladan yang baik. Dan seluruh pihak harus bergerak bersama menjaga kerukunan,” tutur Bung MRD.

MRD melanjutkan, pemerintah harus memfasilitasi seluruh pihak untuk membuka dan memperluas ruang-ruang dialog.

”Pemicu kebencian itu banyak, sentimen agama hanya alat saja. Sebab itu, pemerintah harus pro aktif, peka dan responsif terhadap potensi kebencian yang bisa mengarah pada instabilitas politik dan kesatuan kita sebagai bangsa. Ruang-ruang dialog harus diperluas jangkauannya,” tukas MRD.

Bila pemerintah bergerak lamban, kaum muda dalam waktu dekat akan memfasilitasi ruang dialog. ”Dalam waktu dekat, DPP KNPI akan mengambil inisiatif mengagendakan dialog nasional dan di seluruh daerah guna memecah kebuntuan terhadap situasi dan kondisi kebangsaan kita saat ini,” tuturnya menutup. (*/Amas)

FOTO-FOTO Rakornas DPP KNPI, Bersama Wapres RI dan Menpora

Wapres Jusuf Kalla saat foto bersama peserta Rakornas di Hotel Peninsula Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP KNPI tahun 2017 yang diselenggarakan selama tanggal 23-25 April 2017 di Hotel Sintesa Peninsula Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berjalan sukses. Hajatan pemuda berskala nasional ini dihadiri Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla dan Menteri Pemuda & Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi.

Foto bersama Menpora dan peserta Rakornas DPP KNPI tahun 2017 (Foto Suluttoday.com)

Menurut Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus, kegiatan ini selain bertujuan konsolidasi diantaranya adalah mengukuhkan niat dan komitmen pemuda Indonesia dalam mengawal agenda pembangunan bangsa. Bung Rifai, begitu aktivis jebolan PMII ini menyampaikan bahwa pentingnya elemen pemuda melahirkan kesadaran kritis dan progresif dalam mengawal pembangunan.

Para Ketua-Ketua DPD KNPI Provinsi seluruh Indonesia saat rembuk bersama (Foto Suluttoday.com)

”KNPI telah berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah, melalui Rakornas DPP KNPI ini kita kukuhkan dan kuatkan komitmen bersama membangun Indonesia maju, mandiri secara ekonomi serta berdaya saing. Elemen pemuda begitu penting peranannya dalam membangun bangsa ini, sehingga demikian kesadaran kolektif itu penting dibangun, kita akan mewujudkan gerakan transformasi bersama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wapresi RI,” ujar Bung Rifai.

Ketum DPP KNPI, Ketua DPD KNPI Sulawesi Utara dan Ketum HIMPI (Foto Suluttoday.com)

Berikut kami tampilkan foto-foto yang dirangkum dari Rakornas DPP KNPI di Kota Manado. (*/Amas)

Pengurus organisasi Cipayung Plus foto bersama Menpora Imam Nahrawi (Foto Suluttoday.com)

Keakraban Menpora Imam Nahrawi dan Ketua DPD KNPI Sulut, Jackson Kumaat (Foto Suluttoday.com)

Wapres Jusuf Kalla ketika sambutan (Foto Suluttoday.com)

Ketum HIMPI saat memberi sambutan dihadapan Wapres JK (Foto Suluttoday.com)

Perbincangan serius antara Ketum DPP KNPI, Ketua DPD KNPI Sulut dan Ketum HIMPI (Foto Suluttoday.com)

Menpora saat memberikan minuman kepada Jackson Kumaat (Foto Suluttoday.com)

Berlangsungnya Rakornas DPP KNPI (Foto Suluttoday.com)

Ketum DPP KNPI, Sekretaris Jenderal, Korwil DPD KNPI Sulut, Ketua DPD KNPI Sulut, Waka 1 DPD KNPI Sulut dan Ketua-Ketua DPD Kabupaten/Kota se-Sulut (Foto Suluttoday.com)

iklan1