Tag: MUI

Kolaborasi MUI-POLRI Gelar Dialog Nasional Tokoh Lintas Agama di Sulut

Para narasumber saat menyampaikan materi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Memastikan agar demokrasi tetap jalan pada koridor, lahirnya ketertiban dan terus terjaga kerukunan ditengah masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama Mabes Polisi Republik Indonesia melaksanakan Dialog Nasional di Kota Manado Sulut, Sabtu (15/12/2018). Kegiatan ini dihadiri ratusan pimpinan Ormas Kegamanaan dan tokoh agama se-Sulut bertempat di Hotel Aryaduta Manado.

Menurut Dr dr Taufiq Pasiak selaku panitia lokal saat menyampaikan laporannya menyampaikan pentingnya pelaksanaan dialog tersebut. Pasiak yang juga akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menuturkan apa yang dilakukan panitia guna tersebarnya nilai-nilai dan target dialog yang dilaksanakan tersebut dengan strategi komunikasi, pendekatan serta cara mengumpulkan para tokoh.

Peserta Dialog Nasional (FOTO Suluttoday.com)

”Dialog Nasional ini bertujuan untuk melahirkan suasana yang kondusif jelang Pemilu 2019, sampai pada momentum setelahnya. Panitia kali ini mengundang ratusan pimpinan Ormas Keagamaan, tokoh agama, pers dan orang-orang yang secara umum menjadi panutan di komunitas (organisas) mereka masing-masing. Kita memerlukan kualitas dari dialog ini. Setelah dialog, kiranya pengetahuan dan nilai-nilai positif yang didapat ini disampaikan ke halayak umum, guma kita menjaga ketertiban bersama, kerukunan, dan kebersamaan,” ujar Pasiak.

Untuk diketahui, kegiatan Dialog Nasional yang dirangkaikan dengan Deklarasi Pemilu Damai ini mengangkat tema: ”Peran Tokoh Lintas Agama di Tahun Politik”. Pembukaan diawali dengan doa yang dibawakan Usram Manto, S.Ag Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Sulut, kemudian deklarasi dibacakan Hery Anwar, S.IP, Sekretaris Jenderal LPK Khairah Ummah.

Dr dr Taufiq Pasiak (FOTO Suluttoday.com)

Selaku pemateri kunci Irjen. Pol. Drs Gatot Eddy Pramono, Asrena Kapolri yang juga Kepala Satgas Nusantara mengingatkan agar masyarakat terus menjaga soliditas tidak terprovokasi ditengah politik yang mulai meningkat tensinya secara Nasional.

”Demokrasi idealnya diterapkan dalam masyarakat yang telah memiliki kesadaran tinggi, diantaranya ialah kesadaran kelas menengah (middle class). Menyongsong Pemilu 2019 memang berbagai isu dihembuskan, terutama bila kita mengikuti perkembangan media sosial, itu sebabnya masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax. Polri mengajak kita terus meningkatkan edukasi dan praktek literasi sehingga tidak mudah tercerabut dari nilai-nilai kearifan lokal serta tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Gatot.

Berlangsungnya deklarasi Pemilu Damai (FOTO Suluttoday.com)

Bertindak sebagai moderator yakni Dr Muksin Pasambuna, hadir pula Wakapolda Sulut, dan yang menjadi narasumber dialog Ketua MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur, pengurus Sinode GMIM, PGI, MATAKIN Sulut, KWI dan KPU Sulut Salman Sailani selaku Komisioner. (*/Redaksi)

Untuk Kemanusiaan Persaudaraan, MUI Sulut Gelar Diskusi dan Musikalisasi Puisi

Ketua MUI Sulut saat sambutan dan membuka acara diskusi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kepedulian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terhadap kerukunan, merawat kebersamaan ditengah masyarakat terus ditunjukkan. Selasa (11/9/2018), MUI Sulut melaksanakan kegiatan Diskusi dan Musikalisasi Puisi, yang mengambil tema: ‘Sastra Suluk untuk Kemanusiaan dan Persaudaraan’.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Ketua Umum MUI Sulut, KH Abdul Wahab Abdul Gafur dan bertempat di Wale Kaleosan jalan Camar Atas Malendeng Kota Manado. Gafur berpesan bahwa jelang Pemilu 2019 memang masyarakat perlu diakrabkan dengan kegiatan-kegiatan konstruktif yang erat kaitannya dengan pemahaman agama dan tidak terus-menerus bicara soal politik.

”Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita merawat pikiran-pikiran yang membangun, positif untuk keutuhan bangsa dan negara. MUI Sulawesi Utara sebagai bagian dari motor penggerak perubahan di daerah itu akan aktif mengambil bagian, menjaga kerukunan, kebersamaan demi keutuhan Indonesia tercinta. Kita juga berharap masyarakat tidak ‘berbenturan’ dengan isu-isu politik yang berdampak membuat retak solidaritas sosial kita,” ujar Gafur dalam sambutannya.

Menariknya, sebelum masuk pada sesi dialog penyelenggara kegiatan yang dipromotori DR Taufiq Pasiak yang juga pengurus MUI Sulut menampilkan para seniman bertalenta, mereka adalah Taufik Bilfaqih, Jamal Rahman, duta Baca Sulut Fadila Bachmid. Sedangkan yang ditampilkan sebagai narasumber Reiner Omyet Ointoe, Kamajaya Alkatuuk, dan Valentino Lumowa.

Para peserta diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Masing-masing pembicara menyoal seputar pentingnya memahami mistik, sejarahnya, keunggulan sesi, sastra, efek ‘rajam’ atas liar atau tak terkendalinya sastrawan membaca puisi, serta ‘sisi lain’ dari puisi yang selalu kekal. Sebagai budayawan senior Reiner menyebutkan bahwa kritik sastra juga diperlukan dalam memelihara seni dan pengetahuan sastrawi. Bahkan, dalam konteks kekinian menurut Reiner spirit puisi setidaknya dapat ‘melembutkan’ ketegangan publik akibat hiruk-pikuk politik praktis.

”Begitu universalnya sastra, budaya dan seni yang telah kita jejaki. Sisi-sisi kemanusiaan yang kita angkat dari kajian sastra atau seni membuat kehidupan sosial masyarakat yang ‘ngotot-ngototan’ menjadi enjoy, penuh kekeluargaan, kelembutan dan intelektualitas. Itu sebabnya, puisi begitu diperlukan, masih banyak dalil lainnya yang menjadi basis argumen kita untuk memelihara puisi,” kata Reiner.

Diakhir diskusi, sebagai tuan rumah DR Taufiq Pasiak menyampaikan kalau Padepokan yang dikelolanya itu akan melakukan diskusi dan pengembangan-pengembangan pengetahuan secara berkala. Dirancang untuk menjadi semacam central serta kebangkitan ilmu pengetahuan dari Sulut.

Pementasan puisi (FOTO Suluttoday.com)

”Terima kasih atas atensi berbagai pihak, para tokoh yang hadir dalam kegiatan ini. Tentunya, saya perlu menitipkan terutama kepada adik-adik mahasiswa dan aktivis pemuda agar tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Artinya, masih banyak kesempatan untuk belajar, karena jangan sampai suatu saat kalian menyesal karena tidak mau belajar. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan diskusi di Padepokan ini secara berkala, kiranya para senior-senior yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan, ini juga cara kita membina generasi yang berperadaban,” tutur Pasiak yang juga dosen Unsrat Manado ini.

Untuk diketahui, yang hadir pada kegiatan ini diantaranya Keua Umum MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur, Rektor IAIN Manado, Sekretaris Umum NU Sulut, Wakil Ketua MUI Sulut H. Ulyas Taha, Ketua Aisiyah Sulut, Ketua BHBI Sulut, Hi Syahrul Poli, FORHATI, KOHATI, Komsioner KPU Sulut Lanny Ointoe, Sekretaris Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulut.

Hadir pula Ketua KPU Boltim Jamal Rahman, pimpinan Bawaslu Manado Taufik Bilfaqih, Ketua AMSI Sulut, Danwil Brigade Masjid BKPRMI Sulut, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulut bersama Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Sulut, Sekretaris DPD KNPI Manado, Ketua Umum HMI Cabang Manado dan sejumlah aktivis muda lainnya. Selain itu, diskusi ini dipandu Syafril Parasana sebagai moderator. (*/Redaksi)

Hentikan Politik “Diksi” dan Politik Simbolik

Muhammad Rifai Darus (Foto Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyarankan agar elit politik menyudahi politik diksi dan simbolik yang mengancam keutuhan keberagaman dan persatuan di Indonesia. Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus atau akrab disapa MRD memberi contoh ketika Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta memutuskan menutup usaha bisnis Alexis yang kemudian mengundang kontroversi. Menurut MRD, sangat tidak tepat bila pimpinan Pemda DKI Jakarta menggunakan istilah “kami ingin uang (pajak) halal, kalau nggak halal nggak berkah.”

Dari aspek teologi Islam memang tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Tetapi apakah agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia hanya Islam saja? Bila pernyataan itu dicermati lebih lanjut, bagaimana kita bisa memaknai, memahami atau menempatkan pernyataan itu, dalam aspek legal atau sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia? Apakah ada hukum positif di Indonesia yang menggunakan istilah halal, atau berkah, utamanya dalam konteks bisnis yang berimplikasi pada pajak yang disetorkan ke negara.

Kalaupun ada label yang diberikan dari MUI kepada produk atau kegiatan bisnis tertentu, apakah akan mengurangi kewajiban entitas bisnis itu untuk membayar pajaknya kepada negara? Dan apakah umat agama yang lain merasa terancam atau terganggu dengan kehadiran label halal dari MUI? Kan tidak demikian? Mereka menyadari dan menghargai keberadaan umat muslim di Indonesia. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena sikap dan toleransi umat muslim terhadap umat beragama lain di Indonesia serta kesadaran kesejarahan yang sama.

Catatan berikutnya, sistem hukum Indonesia tidak menganut hukum Islam. Meski begitu, Islam di Indonesia ditempatkan sebagai “ruh” kebangsaan, penguat persaudaraan dan pembentuk persatuan sesama anak bangsa. Alangkah baiknya, bila menggunakan istilah “legal” atau “illegal”, “melanggar hukum” atau “patuh terhadap hukum”. Jadi, jangan mengecilkan atau mendistorsi istilah-istilah simbolik ke-Islaman atau keagamaan yang memberi kesan diametral semisal “halal” atau “haram”, “berkah” atau “tidak berkah”, “ini suci” atau “sana pendosa” dan seterusnya, dengan tidak melihat ekses, ruang maupun konteksnya.

Peran seluruh pihak sejatinya adalah bagaimana merawat kemajemukan ini sebagai asset tak ternilai dan perlu diperkuat. Bukan sebaliknya. Kita punya luka sejarah cukup panjang terhadap perjuangan keberagaman dan persatuan di Indonesia. Mulai dari represi orde baru, sampai meluapnya isu politik (simbol) SARA dalam politik elektoral di Pilgub Jakarta 2017 yang lalu.

Kita juga ketahui bersama, Indonesia ini negara besar, plural dan majemuk. Tidak ada negara serupa Indonesia, dengan beragam latar etnis, suku, agama, bahasa, budaya yang dapat hidup berdampingan dan terikat oleh semangat kebangsaan yang sama. Seyogjanya, kita semua bertanggung jawab terhadap keutuhan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia.

Sebagai penutup, DPP KNPI menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan dan menyudahi penggunaan politik simbolik (keagamaan) di ruang publik yang berpotensi mengancam keutuhan dan persatuan sesama anak bangsa. [***]

Ratusan Umat Muslim Hadiri Sholat Idul Adha di Polres Minsel

Kapolres Minsel saat penyerahan hewan qurban (Foto Suluttoday.com)

AMURANG, Suluttoday.com – Polres Minahasa Selatan (Minsel) menggelar Sholat Idul Adha, pagi tadi Jumat (1/9/17).Kegiatan Solat itu sendiri dilaksanakan di Lapangan Utama Mapolres Minahasa Selatan serta dihadiri oleh Kapolres Minsel AKBP Arya Perdana SH.,SIK.,MS.I dan ratusan umat muslim dari wilayah Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Amurang Raya, Kecamatan Tenga dan Kecamatan Sinonsayang.

Ibadah Sholat Berjamaah Idul Adha 1438 di Polres Minahasa Selatan diakhiri dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Polres Minahasa Selatan dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada sejumah masjid yang ada di wilayah Tatapaan, Tenga dan Sinonsayang.

”Semoga hewan kurban ini dapat membawa kebaikan bagi kaum dhuafa, ibu janda, anak yatim, serta umat keseluruhan dalam bingkai keimanan kepada Allah SWT, khususnya pada momen perayaan Idul Adha 1438 hijriah ini,’‘ ungkap Kapolres Minsel usai pemberian hewan kurban.

Berlangsungnya sholat Id di Minsel (Foto Suluttoday.com)

Sholat berjamaah dalam rangka hari raya Idul Adha 1438 hijriah ini juga dihadiri oleh pengurus MUI, Muhammadiyah, NU Minsel, serta pengurus organisasi Islam lainnya. Tampil selaku Khotib Ustad Idrus Sante, S.Ag, MM, dan Imam Najib Durand.(Friska)

Usulan Ketua MUI Tentang Rujuk Nasional Tidak Direspon Jokowi

KH Ma'ruf Amin (Foto Ist)

KH Ma’ruf Amin (Foto Ist)

JAKARTA – Keseriusan untuk menyatukan anak bangsa ditunjukkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin yang juga menilai bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami kesalahpahaman. Saling klaim bahwa lawan anti-Pancasila, anti-kebinekaan seperti kosa kata umum sehari-hari.

Ma’ruf mencontohkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang memicu kegaduhan itu. Jika tidak mendukung calon tertentu, ujar Ma’ruf, yang bersangkutan disebut anti-kebinekaan.

Lha memang tidak suka kok, bukan masalah anti-kebinekaan,” kata Ma’ruf saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Peduli Bangsa di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Pacet, Mojokerto, Sabtu, 21 Januari 2017.

Ma’ruf berujar, untuk meredam kesalahpahaman itu dan tidak makin melebar, dia pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo supaya digelar dialog nasional atau rujuk nasional. Namun Presiden menuturkan tidak ada yang berantem, sehingga tidak perlu dilakukan rujuk nasional.

Karena kurang direspons, ucap Ma’ruf, MUI berinisiatif akan memprakarsai dialog tersebut. “Tujuannya adalah meluruskan kesalahpahaman itu,” tutur Ma’ruf, yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, seperti yang dikutip dari Tempo.co.

Di sisi lain, MUI juga mendeklarasikan kemajemukan, pluralisme, dan toleransi dengan lembaga-lembaga agama. “Kita sama-sama merawat kemajemukan,” katanya.

Adapun di tingkat bawah, ujar dia, MUI akan membahas konsep yang solutif, mencegah agar tidak timbul kesalahpahaman. “Agar negara utuh, tidak dibawa ke kanan atau ke kiri,” ucapnya. (*/ST)

iklan1