Tag: MUI

Hentikan Politik “Diksi” dan Politik Simbolik

Muhammad Rifai Darus (Foto Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyarankan agar elit politik menyudahi politik diksi dan simbolik yang mengancam keutuhan keberagaman dan persatuan di Indonesia. Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus atau akrab disapa MRD memberi contoh ketika Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta memutuskan menutup usaha bisnis Alexis yang kemudian mengundang kontroversi. Menurut MRD, sangat tidak tepat bila pimpinan Pemda DKI Jakarta menggunakan istilah “kami ingin uang (pajak) halal, kalau nggak halal nggak berkah.”

Dari aspek teologi Islam memang tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Tetapi apakah agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia hanya Islam saja? Bila pernyataan itu dicermati lebih lanjut, bagaimana kita bisa memaknai, memahami atau menempatkan pernyataan itu, dalam aspek legal atau sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia? Apakah ada hukum positif di Indonesia yang menggunakan istilah halal, atau berkah, utamanya dalam konteks bisnis yang berimplikasi pada pajak yang disetorkan ke negara.

Kalaupun ada label yang diberikan dari MUI kepada produk atau kegiatan bisnis tertentu, apakah akan mengurangi kewajiban entitas bisnis itu untuk membayar pajaknya kepada negara? Dan apakah umat agama yang lain merasa terancam atau terganggu dengan kehadiran label halal dari MUI? Kan tidak demikian? Mereka menyadari dan menghargai keberadaan umat muslim di Indonesia. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena sikap dan toleransi umat muslim terhadap umat beragama lain di Indonesia serta kesadaran kesejarahan yang sama.

Catatan berikutnya, sistem hukum Indonesia tidak menganut hukum Islam. Meski begitu, Islam di Indonesia ditempatkan sebagai “ruh” kebangsaan, penguat persaudaraan dan pembentuk persatuan sesama anak bangsa. Alangkah baiknya, bila menggunakan istilah “legal” atau “illegal”, “melanggar hukum” atau “patuh terhadap hukum”. Jadi, jangan mengecilkan atau mendistorsi istilah-istilah simbolik ke-Islaman atau keagamaan yang memberi kesan diametral semisal “halal” atau “haram”, “berkah” atau “tidak berkah”, “ini suci” atau “sana pendosa” dan seterusnya, dengan tidak melihat ekses, ruang maupun konteksnya.

Peran seluruh pihak sejatinya adalah bagaimana merawat kemajemukan ini sebagai asset tak ternilai dan perlu diperkuat. Bukan sebaliknya. Kita punya luka sejarah cukup panjang terhadap perjuangan keberagaman dan persatuan di Indonesia. Mulai dari represi orde baru, sampai meluapnya isu politik (simbol) SARA dalam politik elektoral di Pilgub Jakarta 2017 yang lalu.

Kita juga ketahui bersama, Indonesia ini negara besar, plural dan majemuk. Tidak ada negara serupa Indonesia, dengan beragam latar etnis, suku, agama, bahasa, budaya yang dapat hidup berdampingan dan terikat oleh semangat kebangsaan yang sama. Seyogjanya, kita semua bertanggung jawab terhadap keutuhan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia.

Sebagai penutup, DPP KNPI menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan dan menyudahi penggunaan politik simbolik (keagamaan) di ruang publik yang berpotensi mengancam keutuhan dan persatuan sesama anak bangsa. [***]

Ratusan Umat Muslim Hadiri Sholat Idul Adha di Polres Minsel

Kapolres Minsel saat penyerahan hewan qurban (Foto Suluttoday.com)

AMURANG, Suluttoday.com – Polres Minahasa Selatan (Minsel) menggelar Sholat Idul Adha, pagi tadi Jumat (1/9/17).Kegiatan Solat itu sendiri dilaksanakan di Lapangan Utama Mapolres Minahasa Selatan serta dihadiri oleh Kapolres Minsel AKBP Arya Perdana SH.,SIK.,MS.I dan ratusan umat muslim dari wilayah Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Amurang Raya, Kecamatan Tenga dan Kecamatan Sinonsayang.

Ibadah Sholat Berjamaah Idul Adha 1438 di Polres Minahasa Selatan diakhiri dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Polres Minahasa Selatan dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada sejumah masjid yang ada di wilayah Tatapaan, Tenga dan Sinonsayang.

”Semoga hewan kurban ini dapat membawa kebaikan bagi kaum dhuafa, ibu janda, anak yatim, serta umat keseluruhan dalam bingkai keimanan kepada Allah SWT, khususnya pada momen perayaan Idul Adha 1438 hijriah ini,’‘ ungkap Kapolres Minsel usai pemberian hewan kurban.

Berlangsungnya sholat Id di Minsel (Foto Suluttoday.com)

Sholat berjamaah dalam rangka hari raya Idul Adha 1438 hijriah ini juga dihadiri oleh pengurus MUI, Muhammadiyah, NU Minsel, serta pengurus organisasi Islam lainnya. Tampil selaku Khotib Ustad Idrus Sante, S.Ag, MM, dan Imam Najib Durand.(Friska)

Usulan Ketua MUI Tentang Rujuk Nasional Tidak Direspon Jokowi

KH Ma'ruf Amin (Foto Ist)

KH Ma’ruf Amin (Foto Ist)

JAKARTA – Keseriusan untuk menyatukan anak bangsa ditunjukkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin yang juga menilai bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami kesalahpahaman. Saling klaim bahwa lawan anti-Pancasila, anti-kebinekaan seperti kosa kata umum sehari-hari.

Ma’ruf mencontohkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang memicu kegaduhan itu. Jika tidak mendukung calon tertentu, ujar Ma’ruf, yang bersangkutan disebut anti-kebinekaan.

Lha memang tidak suka kok, bukan masalah anti-kebinekaan,” kata Ma’ruf saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Peduli Bangsa di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Pacet, Mojokerto, Sabtu, 21 Januari 2017.

Ma’ruf berujar, untuk meredam kesalahpahaman itu dan tidak makin melebar, dia pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo supaya digelar dialog nasional atau rujuk nasional. Namun Presiden menuturkan tidak ada yang berantem, sehingga tidak perlu dilakukan rujuk nasional.

Karena kurang direspons, ucap Ma’ruf, MUI berinisiatif akan memprakarsai dialog tersebut. “Tujuannya adalah meluruskan kesalahpahaman itu,” tutur Ma’ruf, yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, seperti yang dikutip dari Tempo.co.

Di sisi lain, MUI juga mendeklarasikan kemajemukan, pluralisme, dan toleransi dengan lembaga-lembaga agama. “Kita sama-sama merawat kemajemukan,” katanya.

Adapun di tingkat bawah, ujar dia, MUI akan membahas konsep yang solutif, mencegah agar tidak timbul kesalahpahaman. “Agar negara utuh, tidak dibawa ke kanan atau ke kiri,” ucapnya. (*/ST)

Antara Fatwa MUI dan Seruan Damai Natal di Indonesia

Panglima TNI, Kapolri dan Mendagri saat berada di Gereja (Foto Ist)

Panglima TNI, Kapolri dan Mendagri saat berada di Gereja (Foto Ist)

JAKARTA – Sebagaimana pemberitaan bahwa akan ada rencana sweeping organisasi masyarakat (ormas) menjelang perayaan Natal membuat pemerintah bekerja keras meyakinkan masyarakat mengenai keamanan. Isu itu muncul menyusul Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai larangan menggunakan atribut Natal bagi karyawan muslim.

Fatwa ini dijadikan polemik usai dijadikan alasan bagi ormas untuk melakukan sweeping. Seruan damai dan menjaga toleransi terus diupayakan pemerintah agar aksi yang berpotensi menimbulkan konflik SARA ini tak timbul ke permukaan.

Upaya pemerintah meredam aksi itu bisa dibilang berhasil. Hal itu terlihat dalam perayaan ibadah Misa Natal pertama di sejumlah gereja di tanah air pada Sabtu (24/12/2016).

Jemaat yang semula was-was melakukan ibadah terkait rencana sejumlah ormas itu nyatanya begitu khidmat menjalankan aktivitasnya. Kenyamanan ini berhasil diberikan pemerintah setelah aparat melakukan pengamanan ekstra ketat menjelang perayaan Natal hingga pergantian tahun 2016 mendatang.

Sejumlah gereja di daerah maupun Jakarta terus mendapat pengamanan dari kepolisian dan TNI. Bahkan di sejumlah gereja di ibu kota, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo meninjau langsung pelaksaan ibadah umat nasrani.

Kunjungan ke sejumlah gereja itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan dan Pangdam Mayjen TNI Teddy Lhaksamana.

Peninjauan pertama dilakukan di Gereja HKBP, Jalan Jambu, Menteng Jakarta Pusat. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kehadirannya di kesempatam ini guna meyakinkan situasi keamanan dan kenyamanan umat kristiani ketika menggelar ibadah Misa Natal.

“Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menyampaikan ucapakan Natal. Kemudian, untuk meyakinkan keamanan bapak ibu sekalian untuk dapat menjalankan ibadah dalam keadaan aman dan nyaman,” kata Tito di Gereja HKBP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12) malam.

Senada dengan hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga mengucapkan selamat hari raya Natal. Dia memastikan ibadah Misa Natal ini aman.

“Saya atas nama keluarga besar TNI, menyampaikan selamat natal. Semoga damai dan kasih natal menyertai bapak ibu sekalian hari ini dan selamanya,” ucap Gatot.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, perbedaan antara agama, suku, ras dan golongan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas pemerintahan adalah memastikan semua berjalan dengan damai.

“Ada Polri yang bertugas menjaga keamanan. Ada TNI juga yang tugasnya menjaga keutuhan NKRI. Karena di sini hanya ada satu warga negara republik Indonesia,” kata Thahjo.

Kapolri dan Panglima TNI tinjau misa Natal 2016 merdeka.com/anisyah

Di tempat terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan agar perayaan Natal diselenggarakan dalam suasana kesederhanaan. Menurut dia, perayaan Natal harus dapat dijadikan momentum bagi umat Kristiani untuk bisa lebih meningkatkan kualitas kehidupan beragama sesuai nilai dan ajaran yang diyakininya. Sebab, peningkatan kualitas beragama menjadi modal penting bagi pembangunan bangsa yang majemuk.

Lukman mengatakan, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa religius dalam segala bentuk keragamannya. Dia berharap semua pihak dapat mengedepankan sikap saling menghormati dan bertoleransi.

Dia menambahkan, di tengah keberagaman, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan sangat diperlukan, terutama untuk merawat kerukunan dan kedamaian.

“Untuk itu, kita hormati saudara-saudara kita yang tak mengucapkan ‘Selamat Natal’ atas dasar pemahaman keyakinannya, sebagaimana kita juga hormati mereka yang mengucapkannya,” ujar Lukman.

Bila semua anak bangsa saling menghormati, saling memberi kehormatan kepada yang lain, maka semua akan mendapatkannya. Sebaliknya, bila yang terjadi adalah sikap saling menuntut untuk dihormati, akan muncul pertanyaan tentang siapa yang memberi dan siapa yang mendapatkan.

“Kita berlapang dada menghormati umat Kristiani yang merayakan Natal, sembari berharap mereka juga dengan penuh kesadaran menghormati sesama saudaranya yang tak merayakan Natal,” kata Lukman. (*/ST)

411 dan 212 Adalah Sebuah Gebrakan Damai Revolusioner yang Berproses

Aksi 212 yang dilaksanakan belum lama ini (Foto Ist)

Aksi 212 yang dilaksanakan belum lama ini (Foto Ist)

Oleh Ali Riza Alatas

Revolusi secara terminologi berarti perubahan tatanan di dalam sebuah masyarakat yang dilakukan secara cepat dan mendasar. Berbeda dengan reformasi, yaitu perubahan yang dilakukan secara bertahap, tidak mendasar dan tambal sulam.

Revolusi kemerdekaan tahun 1945, dapat dicontohkan sebagai sebuah perubahan tatanan masyarakat yang sangat cepat dan mendasar. Disebut revolusioner karena terjadi perubahan cepat dan mendasar dari mindset dan struktur masyarakat kolonial menjadi mindset dan struktur masyarakat yang merdeka dari kolonialisme. Sementara reformasi tahun 1998 dapat dicontohkan sebagai sebuah perubahan yang terjadi secara tidak mendasar dan tambal sulam.

Perubahan yang “cepat” dan “mendasar” adalah dua faktor mendasar dalam sebuah revolusi. Dalam bahasa Arab istilah revolusi sendiri disebut dengan sebutan “tsauroh”. Kata “tsauroh” bisa dikatakan perbendaharaan baru dalam istilah Arab. Bahkan kata itu tidak tidak ditemukan di masa Nabi Saw. Al Quran sendiri tidak menyinggung istilah revolusi atau “tsauroh”. Kitab suci pegangan umat Islam hanya menyinggung perubahan tanpa embel-embel revolusi. Dalam surat Ar Ra’d ayat 11, Allah Swt berfirman;

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”, Q. S. [13] : 11

Dalam ayat di atas Allah Swt menggunakan kata “taghyir” yang artinya adalah perubahan. Allah Swt seakan menghendaki perubahan saja tanpa syarat lain kepada manusia, kemudian Allah akan berperan lebih jauh seiring pergerakan manusia. Ada istilah umum di kalangan habib-habib tua terdahulu, “Al-harakah barokah.” Yang artinya; “Gerak itu barokah.” Kekuatan “taghyir” atau perubahan terjelma secara terang benderang dalam aksi 411 dan 212 . Keberkahan mengemuka dan melimpah. Menurut seorang aktivis 98 yogyakarta yang tidak mau disebutkan namanya, situasi politik yang melatarbelakangi aksi 411 dan 212 yang sangat berbeda sekali dengan situasi gerakan tahun 1998.

Menurut aktivis 98 tersebut, “situasi tahun 1998 gerakan mahasiswa menghadapi sebuah rezim dengan aparatur represif, senjata dan penjara. Sementara situasi yang melatarbelakangi aksi 411 dan 212 yaitu menghadapi rezim kapital yang sangat persuasif melalui metode pencitraan yang efektif untuk menipu masyarakat.

“Setiap situasi politik menciptakan medanya sendiri, yang secara otomatis melahirkan cara dan jalannya sendiri. Revolusi memang harus dituntun oleh ideologi dan teori. Namun, tiap revolusi pasti menciptakan teorinya sendiri, ujar aktivis 98 tersebut. Sebagai contoh gagasan untuk menduduki gedung DPR tidak pernah didiskusikan pada tahun tahun sebelumnya sebagai sebuah taktik gerakan dalam menumbangkan Presiden Soeharto. Namun situasi saat itu secara otomatis membentuk medan yang melahirkan cara dan jalannya sendiri, yaitu dengan menduduki gedung DPR.

Karena itu memaksakan diri untuk meng copy paste strategi dan taktik gerakan 98 untuk menduduki DPR yang dikuasai oleh koruptor sangatlah tidak tepat sesuai hukum hukum revolusi. Dalam konteks tersebut, aksi damai 411 dan 212 menduduki Monas dan jalanan di pusat ibu kota dengan shalat, dzikir dan doa adalah cara yang tepat menghadapi rezim pencitraan yang di back up oleh kapital para taipan.

Dalam sebuah diskusi kecil di Kedai Teras, Condet disimpulkan aksi 411 dan 212 telah menemukan bentuk, cara dan jalannya sendiri dalam sebuah proses perjalanan pergerakan perubahan revolusioner. Aksi 411 dan 212 itu sendiri bisa dikatakan sebagai revolusi yang sedang berproses. Bahkan menurut aktivis 98 yang juga saat ini aktif berpolitik, aksi 212 itu bila bertahan hingga jam satu malam, maka pasti akan merobek topeng pencitraan dan dapat mengubah keadaan secara cepat dan mendasar.

Apalagi massa saat itu hanya bermodalkan dzikir dan doa tanpa nuansa kekerasan. Inilah modal kekuatan rakyat dalam melawan kezaliman yang dipoles gincu pencitraan. Gerakan dzikir dan doa yang dilakukan secara massal melibatkan jutaan massa di jalanan pusat kekuasaa adalah revolusi itu sendiri, tak ada bedanya dengan terikan yel-yel sebagaimana revolusi dan gerakan massa di berbagai penjuru dunia.

Imam Khomeini sendiri mengakui yel-yel dan teriakan rakyat Iran (baca : bukan senjata) merupakan faktor utama yang meruntuhkan rezim despotik Shah. Begitu juga aksi 411 dan 212 dan aksi-aksi yang digagas Habib Rezieq telah menemukan bentuknya dengan berdzikir, berdoa dan sholawat guna melawan kekuatan kapital yang zalim.

Diharapkan bentuk revolusioner ala Habib Rezieq yang terjelma dalam bentuk dzikir, doa dan sholawat terus berlangsung pada aksi-aksi selanjutnya hingga melunakkan hati penguasa untuk bersikap lebih adil pada rakyat dan meruntuhkan kekuatan-kekuatan penjajah dan perampok di negeri ini. Amin… (***)

iklan1