Tag: musa

Terkait Penundaan Pilwako, Praktisi Hukum Pertanyakan Anggaran

Abdul Rahman Musa SH (Foto Ist)

Abdul Rahman Musa SH (Foto Ist)

MANADO – Tidak hanya aspek penegakan hukum yang selalu saja menjadi alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado hingga tertundanya Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Kota Manado, namun lebihnya adalah menyangkut dengan pembiayaan Pilwako yang dipertanyakan masyarakat. Menurut Abdul Rahman Musa, praktisi Hukum Kota Manado penundaan Pilwako Manado yang kemudian direncanakan akan dilaksanakan awal 2016 sulit untuk direalisasikan.

”Mustahil Pilwako mdo bisa dilaksanakan Januari 2016 itu, omdo alias omong doang. Yang normal saja setelah putusan kasasi baru diberitahukan kepada para pihak dan sudah bersifat inkracht diperkirakan nanti di akhir Februari 2016. KPU nanti baru dapat menindaklanjutinya di bulan Maret 2016, lalu bagaimana dengan anggaran dan penyesuaian aturannya akibat penundaan tersebit itu soal juga karena jadwal berubah?,” kata Musa melalui akun Facebooknya, Minggu (25/12/2015).

Lanjut dipaparkannya bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau yang disebut Pilwako yang bermasalah disekitar empat daerah mengalami tahapan sengketa hukum yang masih begitu panjang. Kemungkinan, dalam prediksi Musa yang juga advokat ini akan keluar Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang akan menjadi solusi atas Pilwako Manado.

”Pilkada mdo dan 4 daerah lainnya yang ditunda masuk agendanya pada Pilkada serentak tahap pertama 9 Desember 2015 dimana tahapannya berahkir Maret 2016, itu bila bicara normalnya. Bagaimana kalau tidak normal? Yang sering terjadi kan tidak normalnya. Jadi waktunya sudah lewat, dan otomatis akan keluar Perppu dari Presiden yang menunda Pilwako Manado nanti dilaksanakan pada Pilkada serentak tahap kedua 2017. Wah, gimana jadinya ya?,” ucap Musa menutup. (Amas)

Soal Mantan Terpidana Ikut Pilkada, Ini Pendapat Rahman Musa

Abdul Rahman Musa SH (Foto Ist)

Abdul Rahman Musa SH (Foto Ist)

MANADO – Terlahirya arus protes yang kuat dari masyarakat, terutama pendukung Elly Engelbert Lasut (E2L)-David Bobihoe selaku bakal Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan bakal Calon Wakil Gubernur Sulut yang tidak diloloskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut juga mendapat tanggapan Abdul Rahman Musa, praktisi hukum Sulut.

Menurut Musa, interpretasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjelaskan soal matan Narapidana (Napi) yang kini menjadi polemik atas putusan KPU Sulut perlu diartikan secara jelas. Terpidana dengan status bebas bersyarat tidak masuk dalam pengertian mantan terpidana.

”Dasar keikutsertaan seorang mantan terpidana dalam Pilkada adalah putusan MK tidak disebut mengenai statusnya apa bebas murni atau bebas bersyarat. Pengertian “mantan terpidana” atau bekas terpidana adalah org yang sudah diputus bersalah, sudah selesai menjalani hukumannya dan menjadi orang bebas, tidak ada penafsiran lain. Terpidana dengan status bebas bersyarat tidak masuk dalam pengertian mantan terpidana karena hakikatnya yang bersangkutan belum tuntas menjalani hukuman/pidananya,” ujar Musa saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (26/8/2015).

Ditambahkan pengacara yang dikenal vokal dan sedikit ‘kontroversial’ ini menyebutkan bahwa putusan MK tidak secara otomatis menjadi acuan KPU Sulut dalam memutusan bakal Calon kepala daerah mantan Napi. Sebab, lanjut Musa putusan pengadilan bukanlah sumber hukum formal seperti undang-undang.

”Sebenarnya putusan MK tidak bisa secara otomatis menjadi rujukan bagi KPU dalam pengambilan keputusan, oleh karena putusan pengadilan itu bukan sumber hukum formal seperti undang-undang. Apalagi dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku putusan pengadilan atau yurisprudensi tidak termasuk didalamnya. Yurisprudensi adalah sumber hukum juga, tapi tidak dikenal sebagai sumber hukum dalam arti formil melainkan dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum seperti halnya doktrin/pendapat ahli hukum terkenal, traktat/perjanjian internasional, custom atau adat kebiasaan juga undang-undang,” ujar Musa memberikan penjelasan.

Musa memberikan ulasan lagi terkait tafsiran hukum yang dimaksud dengan yurisprudensi. Begitupun dari sisi hukum administrasi, sehingga KPU memang diharuskan secara tepat mengartikan hal tersebut, dirinya juga meminta agar diperiksa soal keputusan KPUD yang mengakomodir mantan terpidana.

”Setiap yurisprudensi baru berlaku sebagai peraturan atau regulasi kalau kemudian diakomodir dalam peraturan formal yakni undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya dan itu baru bisa dijadikan dasar atau acuan dlm pengambilan keputusan pejabat tata usaha negara (beschiking) termasuk keputusan para komisioner KPU/KPUD. Jadi dari aspek hukum administrasi negara dimana para komisioner KPUD itu adalah pejabat tata usaha negara yang keputusannya menjadi objek gugatan tata usaha negara tidak bisa mengakomodir aplg sampai meloloskan mantan terpidana meskipun sdh diperkenankan MK dlm putusannya. Coba diperiksa dalam setiap surat keputusan KPUD yang mengakomodir mantan terpidana dalam pilkada apa ada pada bagian mengingat konsiderans keputusannya tercantum putusan MK dimaksud?,” tutur Musa dengan nada bertanya. (Amas Mahmud)

Man Musa Tegaskan Mundur Dari Kepanitiaan Pembangunan Masjid Al-Khairiyah

Abdul Rahman Musa SH (Foto Ist)

Abdul Rahman Musa SH (Foto Ist)

MANADO – Soal pengerjaan pembangunan Masjid Al-Khairiyah Kota Manado yang hingga saat ini terus mengalami permasalahan, Abdul Rahman Musa SH, Sabtu (9/5/2015) saat ditemui di Jarod menyebutkan bahwa dirinya akan mundur dari posisi Sekretaris panitia pembangunan Masjid.

”Sudah menjadi keputusan saya untuk mundur dari panitia pembangunan Masjid Al-Khairiyah eks kampung Texas Manado. Hal ini dikarenakan saya tidak mau ‘ilang muka’, bagaimana tidak, apa yang kami perjuangkan selama ini seperti tidak ada nilainya. Saya tau Ketua panitia pembangunan Masjid, Djafar Alkatiri mengatakan bahwa apa yang Pak Man lakukan sebagaimana dia (Djafar Alkatiri) jelaskan dalam status di Facebook.com menyebutkan dia dukung dan setujui, dan khususnya diantara saya dan dia sudah ada pembagian peran dan tugas dikepanitiaan, tapi nyatanya malah terbalik, kita sudah bersepakat, tapi dia malah mempengaruhi imam Masjid. Resminya saya akan membuat surat pengunduran diri,” tutur Musa.

Selain itu, Musa tidak mau dianggap sebagai orang munafik dalam menjalankan suatu kesepakatan. ”Saya tidak mau dikategorikan sebagai orang munafik, karena saya tau kesepakatan panitia pembangunan Masjid Al-Khairiyah sudah bersepakat dengan pemerintah Kota Manado ini merupakan komitmen yang harus dijalani,” ujar Man Musa sapaan akrab Musa tegas. (Amas Mahmud)

GSVL Bertindak Arif, Sementara ARM Dinilai Bijaksana

GSVL dan ARM terlihat akrab (Foto Suluttoday.com)

GSVL dan ARM terlihat akrab (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Mencari solusi atas munculnya persoalan terkait lahan eks Kampung Texas yang saat ini tengah dibangun Masjid Al-Khairiyah, serta beberapa bangunan lainnya menuai tanggapan publik. Dimana belum lama ini ada sekelompok masyarakat yang menamakan Aliansi MAKAPETOR yang mendesak agar bangunan ‘liar’ dikawasan tersebut dibongkar pemerintah Kota Manado, mendapat tanggapan cepat Wali Kota Manado, DR GS Vicky Lumentut.

GSVL spaan akrab Lumentut, Jumat (3/4/2015) saat mendatangi imam Masjid Al-Khairiyah, panitia pembangunan Masjid dan Jamaah terlihat Wali Kota GSVL melakukan dialog dengan masyarakat yang hadir. Menurut GSVL pemerintah Kota Manado saat ini tengah melanjutkan pembangunan dari pemerintah sebelumnya, sehingga dirinya juga tidak mau bertindak keras dengan membongkar Masjid.

”Kita harus mengambil keputusan yang terbaik, dimana memang lahan ini sebagaimana pemerintah sebelum saya yang telah melakukan rekokasi warga Kampung Texas berharap agar dikawasan eks Kampung Texas dibangun taman religi. Saya juga tau betul situasinya, tidak mungkin pemerintah Kota Manado tanpa berkomunikasi dengan panitia pembangunan Masjid, imam dan Jamaah langsung membongkar rumah ibadah ini. Saya minta waktu untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” ucap GSVL.

Sementara itu, Abdul Rahman Musa, selaku Sekretaris pembangunan Masjid yang dikenal begitu vokal dan keras saat menyampaikan pendapatnya di media sosial (Facebook), dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa keberadaan Masjid itu sangat dibutuhkan. Memang diakuinya kalau sertifikat hak milik atas tanah itu dipegang pemerintah Kota Manado.

”Kami berharap Pak Wali Kota Manado memperhatikan rumah ibadah ini, bagaimanapun umat Muslim di Manado sangat berharap agar Masjid Al-Khairiyah tetap dibangun. Sebenarnya tidak seperti begini awalnya, tapi karena aksi dari Sat Pol PP belum lama ini membuat kami harus membangun secepatnya walaupun sertifikat tanah sah dikantongi Pemkot Manado,” tegas ARM sapaan akrab Musa.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Manado meminta panitia pembangunan Masjid Al-Khairiyah agar tidak melakukan proses pembangunan Masjid yang sementara ini masih belum memiliki IMB tersebut. Wali Kota juga berencana akan melakukan pertemuan selanjutnya dengan panitia pembangunan Masjid dan Jamaah Al-Khairiyah. (Amas Mahmud)

Pengurus HMI Manado: Terima Kasih Wali Kota Manado

Wali Kota GSVL ketika membuka secara resmi kegiatan Konfercab HMI Cabang Manado (Foto Suluttoday.com)

Wali Kota GSVL ketika membuka secara resmi kegiatan Konfercab HMI Cabang Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Ketika menghadiri secara langsung kegiatan Konfrensi Cabang (Konfercab) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado, Rabu (18/3/2015) yang mengusung tema ”Redesain Gerakan HMI Sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Semangat Berorganisasi dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Ke-HMI-an, Menuju Masyarakat Manado”, DR GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado mendapat sambutan luar biasa dari pengurus HMI Cabang Manado.

HMI yang dikenal sebagai organisasi Nasional yang memiliki kader terbanyak ini sebagaimana dalam penjelasan Siti Musa SE, selaku Ketua Umum HMI Cabang Manado menuturkan bahwa proses kaderisasi di HMI merupakan hal penting yang tetap terus menerus dipelihara.

”Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak DR GS Vicky Lumentut SH,M.Si,DEA sebagai Wali Kota Manado yang berkenan hadir dalam acara Konfercab ke – XXX kali ini. Kami mengakui Pak Wali Kota Manado sangat perhatian pada HMI, memang HMI merupakan sebuah organisasi besar yang mengutamakan perkaderan merasa perlu melakukan redesain gerakan yang tujuannya adalah untuk penguatan organisasi,” ujar Siti.

Siti Musa SE, saat memberikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Siti Musa SE, saat memberikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Dirinya juga menyampaikan bahwa HMI Manado akan terus mengawal program pemerintah Kota Manado dibawa kepemimpinan GSVL sapaan akrab Lumentut. ”Kami HMI Cabang Manado akan tetap mengawal kepemimpinan Pak GSV Vicky Lumentut, karena kami tau beliau benar-benar berbuat untuk kepentingan masyarakat. Tidak hanya itu, dukungan kami bisa diwujudkan lewat memberikan solusi maupun kritik yang konstruktif tentunya,” ucap Siti dalam sambutannya.

Untuk diketahui, Wali Kota GSVL sebelum lebih lanjut menyampaikan sambutan terlebih dahulu mengungkapkan permohonan maaf kepad pengurus HMI Manado karena keterlambatan beberapa menit menghadiri kegiatan tersebut. Hal itu mendapat respon positif pengurus HMI Cabang Manado.

”Kami salut dan merasa bangga karena Pak Wali Kota Manado menghargai HMI, meski datang terlambat sedikit saja beliau secara terbuka memohon maaf. Inilah tipe pemimpin yang rendah hati, kami menilai beliau patut menjadi contoh bagi pemimpin lainnya,” ucap Muhajir Samad, Ketua Umum Komisariat FISPOL Unsrat, HMI Cabang Manado. (Faruk Umasangaji)

iklan1