Tag: Nasdem

Warga Pertanyakan Baliho E2L Gunakan Lambang NasDem

Baliho Elly Lasut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak ada proses yang jalan tertib dan seragam, politik memang selalu penuh dinamika. Seperti itu yang kini terpotret ditengah masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) jelang Pilkada Serentak 2020. Sejumlah warga sepertinya penasaran, bercampur ragu cara berpolitik sosok Elly Engelbert Lasut (E2L). Pasalnya, beberapa baliho E2L menggunakan lambang Partai NasDem menuai perhatian publik.

“Di beberapa tempat kami melihat ada baliho Pak Elly Lasut yang disosialisasikan untuk maju di Pilgub Sulawesi Utara. Tapi agak aneh, kami penasaran dan menaruh curiga bertanya-tanya, kenapa ya beliau memakai lambang Partai NasDem?. Kan beliau ini yang kami tau bukan kader NasDem,” ujar Usman Lihawa, warga Kota Manado, Sabtu (28/3/2020).

Tidak hanya itu, Fatiya warga Manado yang satu ini juga menuturkan bahwa apa yang dilakukan E2L bila beliau bukan kader NasDem adalah cara yang kurang elok. Meski begitu, menurut Fatiya harusnya kader Partai NasDem mempertanyakan manuver politik dari E2L.

Baliho E2L yang menggunakan lambang NasDem (Foto Suluttoday.com)

“Kalau kebenarannya bahwa Pak Elly ternyata bukan kader NasDem lantas dibaliho menggunakan lambang NasDem, ini bertanda tidak elok. Beliau harus mengajarkan cara-cara berpolitik yang lebih elegan. Saya berpendapat, harusnya kader Partai NasDem pertanyakan ini di internal. Akhirnya orang-orang beranggapan Pak Elly adalah kader NasDem, padahal kan saya tau beliau ini di Partai Berkarya,” tutur Fatiya.

(*/Red)

Caleg Artis NasDem Ikut Pembekalan di Manado

Max Lomban (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Panitia pembekalan Caleg terpadu Partai Nasdem Sulut telah melakukan pengecekan akhir tentang kesiapan pelaksanaan di hari H tanggal 28-30 Agustus 2018. Meski persiapan dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama, Panitia pelaksana meyakini sudah cukup siap dan rampung dukungan fasilitas dan kelengkapan lainnya.

Ketua DPW NasDem Sulut, Max J. Lomban, mengingatkan agar benar-benar lancar dan aman setiap tahapan pelaksanaannya dari pembukaan hingga penutupan kegiatan pembekalan caleg terpadu ini. Hal ini disampaikan pada saat pertemuan yang dihadiri juga Felly Runtuwene, Kompemwil Sulut Victor Mailangkay, Sekretaris DPW dan Moktar sebagai Ketua Panpel.

“Kita harus bisa memberikan contoh yang terbaik dalam hal penyelenggaraan, karena NasDem Sulut DPW yang pertama melaksanakan kegiatan pembekalan,” ujar Moktar Parapaga.

Konfirmasi kedatangan Ketua Umum DPP Nasdem pada hari, Rabu 28 Agustus 2018 untuk membuka perhelatan akbar caleg NasDem Sulawesi Utara di Hotel Peninsula Manado, juga didampingi oleh Empat Gubernur terpilih, yakni Gubernur NTT, Victor Laiskodat, Gubernur Sultra Ali Mazi dan Herman Deru Gubernur Sumsel.

Dalam rombongan yang lain yang akan ikut hadir beberapa Caleg DPP NasDem seperti Nafa Urbach, Della Puspita, Tessa Kaunang, Rita Listy dan Lucky Hakim. Mereka ini adalah artis yang telah berkiprah di dunia politik dan akan ikut memperjuangkan Restorasi Indonesia. (*/Don)

Jemput Pemilu 2019, NasDem Bekali Caleg se-Sulawesi

Surya Paloh (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Guna meningkatkan kemampuan dalam aspek dan skill para Calon Legislatif (Caleg) NasDem se-Sulawesi seperti kemampuan berbicara dan menyampaikan pendapat, kemampuan menganalisa masalah dan aspek kepribadian serta skill tertentu, Pengurus Partai NasDem akan melaksanakan kegiatan “Pembekalan Caleg Terpadu Partai NasDem Provinsi Sulut” yang dilaksanakan tanggal 28-30 Agustus 2018 di Hotel Peninsula Manado.

“Kegiatan ini rencana dibuka oleh Ketum Umum, Surya Paloh,” ujar Drs Moktar Parapaga selaku ketua panpel, Minggu (27/8).

Dijelaskannya, pembekalan nanti diikuti 6 orang caleg DPR-RI Dapil Sulut. 45 orang Caleg DPRD Provinsi Sulut dan 395 orang Caleg DPRD Kab/Kota se-Sulawesi Utara.

“Total 446 orang peserta,” kata Moktar Parapaga yang juga Ketua Bapilu DPW NasDem Sulut.

Beberapa Pembicara selain Pimpinan KPU dan Bawaslu Sulut, juga ada pakar Motivator Andrew Adrianto, pakar Komunikasi Politik Prof. Dr. Gun Gun Heryanto.

Tak ketinggalan juga beberapa pimpinan DPW Partai NasDem akan juga memberikan materi Khusus, yakni Ketua DPW NasDem Sulut Maximilian J. Lomban, SE, MSi, Felly Runtuwene, SE, Komisi pemenangan wilayah Sulut, Dr. Victor Mailangkay, Sekretaris DPW Sulut dan Drs. Moktar Arunde Parapaga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sulut. (*/don)

Politik Pasca 411 dan 212, SBY Seperti Sendiri Dikeroyok

Demo 212 belum lama ini (Foto Ist)

Demo 212 belum lama ini (Foto Ist)

Oleh: Erizal

Peta politik berubah cepat. Pasca demo 411, Presiden Jokowi dibuat kalang kabut. Organ-organ negara, dibuat siaga satu dan harus dipastikan. Seperti ada musuh yang hendak menyerang. Siapa itu? Itulah yang tidak terjawab. Demo 411 berlanjut ke 212, dan nyatanya, jauh lebih besar.

Hubungan Jokowi dan Prabowo, semakin mesra. Sebelum dan sesudah demo 411, terjalin komunikasi dan kesepakatan, untuk saling menjaga. Sinyal koalisikah? Bukan mustahil! Tak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan. Kubu-kubuan pasca pilpres, benar-benar berakhir.

Hitung-hitungan kursi DPR, belum cukup. Hitung-hitungan massa juga diperlukan. Siapa yang punya massa, juga perlu diidentifikasi. Bila massa, bertemu dengan tokoh yang kharismatik dan kuat, itu bahaya. Apapun bisa terjadi. Sudah betul, Jokowi merapat ke Prabowo dan Prabowo buka peluang. Apapun, Prabowo masih menjadi antitesis Jokowi. Belum ada yang menggantikan.

Apalagi Prabowo masih satu mata uang dengan PKS. PKS, tercatat punya jaringan massa yang besar dan solid. Belum ada yang menandingi. PKS juga masih terikat dengan Prabowo. Tak salah, PKS yang paling pertama dihubungi setelah bertemu Jokowi. Dan PKS, manut-manut saja.

Pasca pergantian rezim, PKS sebetulnya sudah mau mengubah haluan. Tapi, seperti malu-malu kucing. Istilah oposisi loyal adalah sinyal. Termasuk, pemecatan Fahri Hamzah. PKS ingin lebih soft. Mantan pejabat dari PKS, juga ingin tenang. Tidak mau diuber-uber, karena ulah Fahri. Fahri melawan. Ini juga memusingkan. Memenangkannya paling efektif pakai kekuasaan, belajar dari konflik Golkar dan PPP. Malah, PPP makin rumit kini, sudah diaduk-aduk kayak buat tempe.

Tapi, sayang, Jokowi tak menangkap sinyal itu. Semua dapat jatah, kecuali PKS-Gerindra. Seolah-olah memang sengaja ditempatkan di luar. Keduanya paling getol dan fundamental waktu pilpres. Mengakomodir semuanya juga mustahil. Demo 411 dan 212 seperti mengubah segalanya.

Demo 411 dan 212, benar-benar di luar perkiraan. Puluhan ribu, ternyata mencapai jutaan. Orang-orang kayak hendak tawaf dan wukuf di Istana dan Monas. Belum termasuk yang demo di daerah-daerah dan berhalangan hadir. Kebayang bila bergabung? Prabowo termasuk PKS, secara resmi tak turun demo 411. Kebayang jika mengatakan ikut demo? Sendi-sendi pemerintahan bisa ngilu-ngilu dan goyang. Demo 411 dan 212 ditunggangi, bukan isapan jempol. Ini PR tak selesai.

Koalisi Prabowo, Jokowi, dan PKS, sangat menjanjikan. Apakah hanya tentatif, atau akan permanen? Tentu, harus dibuktikan, dengan masuk ke kabinet. Artinya, harus ada reshuffle. Tapi, dalam waktu dekat, rasanya belum. Masih terlalu telanjang, dan bisa memunculkan masalah baru.

Selain itu, bisa menjadi sekoci baru buat Jokowi, di pilkada DKI Jakarta, jika Ahok benar-benar karam. Mustahil, Jokowi memihak Agus-Sylvi. Dugaan Anies-Sandi sebagai calon titipan Istana sejak awal, makin terang. Itu ancaman serius buat Agus-Sylvi. Perang bubat, tak terhindari.

Sejak awal, tembakannya ke SBY. Tak hanya demo 411, tapi apapun, seolah-olah, terkait khusus dengan SBY. Kematian Munir, SBY juga. Listrik mangkrak, SBY juga. Malah, bebasnya Antasari, SBY juga. Malangnya SBY, semuanya mengarah ke dia. Dia seperti sendiri, dikeroyok, dari berbagai arah. Tak salah SBY emosional dan seperti curhat. Awalnya memang, pilkada DKI.

Kemunculan Agus Harimurti Yudhoyono, diluar perkiraan. SBY, seperti bangkit kembali. Sambutannya luar biasa. Dielu-elukan kaum muda sebagai pemilih terbesar. Tak hanya PDIP dan Jokowi, termasuk Prabowo pun, mungkin kecolongan. Ternyata, SBY tak sekadar mencari lawan buat gubernur DKI, tapi sekaligus mencari lawan buat pilpres. Puzzle politik mesti disusun ulang.

Mestinya tak harus berkaitan dengan pilkada DKI. Tapi, karena terkait dengan Ahok, dan Ahok salah seorang calon gubernur di pilkada DKI, dan demo 411 dan 212 itu merupakan reaksi dari ulah Ahok, sehingga semua kait-mengkait. Ahok telah menyentuh, hal paling sensitif dalam bernegara. Kata Ratna Sarumpaet saat 411, Ahok ini ketelingsut karena kesombongannya sendiri.

Bagaimana PAN, PPP, dan PKB sebagai mitra koalisi Demokrat di pilkada DKI? Apakah juga akan ikut membayar utang? Artinya, dikeluarkan dari barisan parpol pendukung pemerintah. Masih terlalu panjang. Tapi, bagaimanapun, ketiga parpol ini, juga pernah bermitra dengan SBY. Malah, dua periode. Artinya, politik pasca 411 dan 212, makin seru. Ketua DPR RI saja berganti.

Sementara PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem, bersepakat tak akan mencabut dukungan terhadap Ahok, apapun yang akan terjadi. Ahok tidak bakal dibiarkan sendirian. Artinya, tuahnya belum habis. Mungkin dia masih memegang, beberapa kunci. Jika tidak, sudah lama dikarungkan. Tapi, tetap saja, politik tidak linier. Mustahil, partai mau menumpang biduk yang mau tenggelam.

Kayaknya parpol-parpol belum khawatir kehilangan basis massa pasca demo 411 dan 212. Malah Gerindra dan PKS pun kayak berani bermanuver buat memberi sinyal-sinyal masuk dalam koalisi pemerintahan. Jadi siapa yang paling menuai laba secara politik, pasca demo 411 dan 212, bisa dilihat ke depan? Bisa saja umat yang bersuara, politisi yang meraup untung besar. Ter-la-lu. (***)

Jelang Pilgub DKI Jakarta, ‘Dua Jempol untuk Ahok’

Ilustrasi calon Independen kebebasan berdemokrasi di Indonesia (Foto Ist)

Ilustrasi calon Independen kebebasan berdemokrasi di Indonesia (Foto Ist)

Untuk menjadi tuan, politisi menampilkan diri seperti pelayan. ~Charles de Gaulle, Presiden Prancis.

POLITIK sebagaimana yang disampaikan Ernest Benn salah satu penulis politik Inggris adalah seni melihat masalah, menemukannya terlepas dari masalah itu ada atau tidak ada, mendiagnosisnya secara tidak tepat, dan menerapkan resep yang salah. Mengikuti dinamika politik Nasional, terutama untuk konteks Pilkada DKI Jakarta, yang mana posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) begitu diperhitungkan rival politik lainnya. Betapa tidak, Ahok yang dikenal ‘cukup pemberani’ dan ceplas-ceplos, kemudian dikenal kontroversi itu telah bersiap maju lagi memimpin DKI Jakarta dalam periode kedua kalinya.

Menarik dari manuver Ahok melalui beragam move politik yang diambilnya adalah Ahok kali ini membuat heboh jagat politik Nasional dengan ‘sengaja’ mengatakan akan mencalonkan diri di Pilgub DKI Jakarta 2017 jalur non-partai (Independen). Calon Independen atau perseorangan diakui memiliki resiko secara politis yang signifikan, walaupun menurut pendapat sederhana penulis Ahok jika berani maju di Pilgub DKI Jakarta dengan jalur Independen merupakan hal biasa yang tidak perlu terlalu direspon berlebihan oleh petugas partai politik (Parpol), meminjam istilah Megawati Soekarnoputri.

Bahkan keluar pernyataan dari Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta bahwa jika Ahok melangkah dengan jalur Independen di Pilgub 2017, maka akan terjadi deparpolisasi. Artinya, ancaman untuk partai politik yang boleh jadi tidak dipercaya lagi rakyat, padahal realitasnya parpol ‘gagal’ melakukan kerja-kerjanya mengedukasi masyarakat dan belum berhasil melakukan kaderisasi. Faktanya, banyak kader parpol yang tersingkir disaat rekrutmen Pencalegan dan pencalonan eksekutif, mereka para pendatang baru yang bukan kader parpol malah menjadi andalan parpol karena memiliki lebh banyak uang.

Fenomena Ahok kali ini cukup mempengaruhi komposisi parpol koalisi di DKI Jakarta, bahkan lebihnya untuk skala Indonesia. Ruang ini jika dilebihkan, seperti secara tidak langsung rival Ahok dan mereka kader parpol, calon pemimpin DKI Jakarta diabaikan potensinya, mulai direduksi kemampuannya. Ironis juga sebenarnya, mestinya para politisi yang hebat-hebat seperti Bang Yusril Ihza Mahendra (mantan Ketum PBB), Bang Roy Suryo (kader Partai Demokrat), Fadlin Zon (dari Gerndra), Djarod Saiful Hidayat (kader PDIP), Ade Komarudin (Partai Golkar), kader PKS yang intelektual, dan sejumlah politisi jenius lainnya harus berani seperti Ahmad Dani yang merupakan seorang musisi berani ‘melawan’ Ahok.

Bukan malah minder secara politik, merasa seperti inferior, tidak punya nyali, merasa kurang populer dan takut ‘perang terbuka’ dengan Ahok. Penulis malah mengangkat dua jempol sebagai bertanda rasa hormat, salut dan mengakui keberanian Ahok jika mengambil jalur Independen, kemudian penulis yang tidak terlalu menokohkan dengan seorang Ahok akan berbalik arah mendukung dan mengakui kehebatan Ahok, bila saja Ahok benar-benar maju dalam Pilgub DKI Jakarta dengan jalur Independen. Karena jalur Independen merupakan solusi untuk keluar dari ruang sempit, eksploitasi dan dominasi para pimpinan parpol.

Kalaupun kemudian Ahok akhirnya menyerah dan ikut maju di Pilgub DKI Jakarta dengan melalui jalur parpol. Ini berarti, keperceyaan diri Ahok masih wajib dipertanyakan, sebab realitas politik saat ini Ahok masih begitu dirindukan, sangat populer. Ahok harus memberanikan diri maju dari Independen, malah membuang isu sebagai bahan bargaining politik. Ahok memang manusia bebas, yang tidak harus tersandera dalam ruang parpol semata, bagaimana juga kuatnya koalisi parpol, tetap akan dikalahkan oleh koalisi rakyat.

Keberanian Ahok patut diacungi jempol, dan telah diakui publik kini. Deparpolisasi atau upaya pelemahan kekuatan parpol, ‘menghancurkan’ parpol, yang dilakukan calon kepala daerah jalur Independen termasuk Ahok (bila berani), dianggap sebuah ancaman baru bagi Parpol, sekaligus tantangan tidak perlu dilebih-lebihkan seharusnya. Sampai disini, penulis skeptis dengan keberanian Ahok untuk maju ikut jalur Independen. Disisi lain, jika kader dan pengurus parpol punya keyakinan politik, maka munculnya calon Independen seperti diatur dalam UU Pilkada wajib dihargai dan diberikan dukungan. Dua jempol untuk Ahok akan berbalik, jika sudah tiba saatnya Pilgub 2017, ternyata Ahok diusung parpol tertentu, ini bertanda Ahok hanya mau mencari sensasi dan numpang populer dengan isu calon Independen. Disisi lain, berhembus kabar Ahok mendapat dukungan penuh Surya Paloh yang notabenenya Ketum NasDem.

Calon Independen dan Manfaatnya untuk Rakyat

Meski tidak sesederhana itu, Ahok bila berani menjadi kandidat yang diusung rakyat, maju di Pilgub dari calon Independen maka dipastikan banyak manfaatnya saat pengambilan keputusan pemerintah diambil Ahok saat memimpin. Setidaknya, Ahok terlepas dari tekanan dan bebas dari intervensi partai pengusungnya, bebas dari bagi-bagi kekuasaan, barter proyek, kemudian Ahok akan lebih fokus mengurus rakyatnya, tidak lagi ‘menyetor’ ke partai politik, dampak lain Ahok akan bebas ‘bea’, free tidak akan terjebak pada istilah mahar parpol. Kepemimpinan Ahok memang benar-benar demokratis nantinya dan terkendali, dedikasi untuk kepentingan rakyat tidak lagi ‘dihalangi’, meski sedikit ada gangguan jika proses formulasi kebijakan melalui penggodokan Perda, diganggu legislatir karbitan.

Akan terlahir balances of power dari para wakil rakyat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Bila muncul kesadaran penuh dari para wakil rakyat tentang perannya berjuang mengedepankan kepentingan rakyat, ini berarti Ahok bakal lebih mudah bekerja, beredarnya politisi busuk, politisi instan dan politisi pengecut yang kerjanya ‘buat masalah’, ditambah lagi eksisnya legislator yang mempecundangi kepentingan rakyat, insya Allah dapat diminimalisir. Sehingga, Ahok tidak akan dihambat untuk perumusan regulasi untuk kepentingan rakyat DKI Jakarta. Yang dihindari hanyalah diimplementasikannya semangat kerakyatan dengan salah tempat, alhasil Ahok ‘dihambat’ parpol melalui peran strategis Fraksi di parlemen. (***)

 

Catatan : Amas Mahmud, Redaktur Pelaksana Suluttoday.com.

iklan1