Tag: noortje van bone

Sekwan Tegaskan Rapat Paripurna Diundur, SK Anter Dicabut DPP

Anggota DPRD Manado saat dilantik (Foto Ist)

Anggota DPRD Manado saat dilantik (Foto Ist)

MANADO – Rapat Paripurna penetapan pimpinan DPRD Kota Manado yang dijadwalkan Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Manado Senin (13/10/2014) berujung batal. Padahal, pantauan Suluttoday.Com, ruang Toar Lumimuut Pemkot Manado telah diatur rapi dengan papan nama masing-masing anggota Dekot yang baru saja dilantik.

”Iya, memang sedang persiapan rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD Manado,” ungkap salah personil Sekwan Manado sekitar pukul 16.00 Wita.

Tapi selang beberapa waktu lalu, ternyata rapat paripurna tersebut dibatalkan. Sekwan Manado Leo Sondakh yang dikonfirmasi kemarin pukul 17.00 Wita pun mengakui namun Sondakh menyatakan tidak batal tapi di tunda. Menurutnya, melalui rapat fraksi-fraksi akhirnya diambil kebijakan tunda paripurna. Tapi dengan catatan, Selasa (14/10/2014) akan diberikan tengat waktu untuk memasukan surat dari DPP.

”Besok dalam waktu 1×24 jam tidak ada surat dari DPP Partai Demokrat tentunya agenda rapat paripuirna penetapan pimpinan Dekot Manado akan langsung dilakukan. Artinya paripurna penetapan pimpinan DPRD Manado definitif dilaksanakan, Selasa (14/10/2014) dengan mengacuh pada surat DPD. Karena SK untuk Royke Anter telah dicabut DPP Demokrat,” ungkap Sondakh mantan Kadispora Manado ini.

Ditegaskan Sondakh, SK Royke Anter sudah dicabut dari DPP tidak mungkin dari yang lain. Dilain sisi, ketika disentil kedepan ada komplain dari pihak lain dikarenakan Sekwan Manado melalui agenda ngotot melakukan paripurna penetapan calon pimpinan Dekot Manado meski dinilai tidak sesuai proses mekanisme yang berlaku seperti pleno, Sekwan menyatakan tidak ada masalah.

”Kami anggap itu tidak masalah. Semua itu kan berhubungan dengan internal partai masing-masing, kami hanya melakukan proses sesuai agenda yang sebelumnya dikonsultasikan Dekot Manado,” tegas Sondakh.

Diketahui, kisruh pengajuan Ketua Dekot Partai Demokrat Manado terus bergulir berhubung turunnya SK bernomor 268/SK/DPP.PD/X/2014 yang konon kabar menggugurkan SK lama yang menunjuk Royke Anter sebagai Ketua Dekot Manado, tanpa ada pemberitahuan sama sekali ke pihak DPC Kota Manado. Fraksi Demokrat pun terbelah dua, dimana ada yang tetap menginginkan Royke Anter dan ada yang tetap ikut keputusan DPD Sulut yang mengajukan Noortje Van Bone.

“Kami bukannya mau membela siapa, tapi yang jelas kan aturannya itu DPC yang mengusulkan sesuai dengan AD ART partai. Kita sih ikut mekanismenya saja,” kata Jimmy Sangkay.

Untuk diketahui, SK bernomor 268/SK/DPP.PD/X/2014 yang berisi penunjukan Noortje Van Bone sebagai Ketua DPRD Manado defintif, diduga tidak lewati pleno Pokja DPP. (Amas Mahmud)

Kemelut Kursi DPRD Manado, Fiko: Ini Wujud Tidak Tertibnya Sistem

Fiko Onga, S.IP, M.Si (Foto Ist)

Fiko Onga, S.IP, M.Si (Foto Ist)

MANADO – Pergerakan politik di internal DPC Partai Demokrat Kota Manado dan DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) sepertinya makin mengalami gesekan yang kian tak terorganisir. Hal itu bisa terlihat dari posisi keberpihakan DPC dan DPD Partai Demokrat Manado serta Sulut yang masing-masing pihak menjagokan andalannya untuk ‘’merebut’’ jabatan Ketua DPRD Kota Manado.

Lihat saja, keberadaan Royke Anter yang dibeck-up habis-habisan oleh pengurus DPC Partai Demokrat Manado dan Noortje Van Bone yang diduga kuat didukung penuh DPD Partai Demokrat Sulut kian membuat tajam pertarungan di internal Partai berlambang bintang merci ini. Menanggapi hal tersebut, Fiko Onga, S.IP, M.Si pengamat politik Sulawesi Utara menyampaikan pemikirannya.

‘’Kalau dilihat polemik yang ada di DPRD Kota Manado terkait dua SK yang terbitkan DPP Partai Demokrat, ini menjadi kesan ada dua hal, diantaranya adalah bentuk ketidakaturan sistem administrasi di internal DPP Partai Demokrat. Mana ada sebuah organisasi apalagi Parpol sebesar PD kemudian mengeluarkan dua SK semacam ini,’’ kata Fiko saat diwawancarai Suluttoday.Com, Senin (13/10/2014).

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu juga menyampaikan pemaparannya terkait fariabel yang ikut mempengaruhi hingga dikeluarkannya dua SK tersbut. Tak hanya itu, Fiko juga menilai kisruh yang terjadi harusnya dimediasi DPD Partai Demokrat Sulut secara bijaksana dan netral.

‘’Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang ada di internal DPP Demokrat Sulut masih terkesan tidak teratur. Kemudian, yang kedua terbukti bahwa PD menunjukkan sistem perpolitikan dengan dinamika yang tak terpuji, terutama di Partai Demokrat Sulut dan DPC PD Kota Manado, karena dengan dua SK ini menegaskan bahwa PD di daerah ini tidak solid. Ada kecenderungan semua mau bermain pada posisi aman, terlepas dari itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulut harus memperhatikan dinamisasi Parpol yang kurang elok ini. Setidaknya kejadian ini secara politis membuka aib PD Manado secara telanjang dimata rakyat, akan disimpulkan kalau Demokrat Manado keropos,’’ tutur Fiko yang juga mantan aktivis GMKI Kota Manado ini. (Amas Mahmud)

SK Ketua DPRD Manado Tuai Kontroversi

Royke Anter (Foto Ist)

Royke Anter (Foto Ist)

MANADO – Surat keputusan (SK) DPP Partai Demokrat yang mengangkat Noortje Van Bone sebagai Ketua DPRD definitif bakal menuai kontroversi. Bagaimana tidak, SK tersebut diduga dikeluarkan tanpa melalui mekanisme partai yang sebenarnya.

”SK bernomor 268/SK/DPP.PD/X/2014 yang berisi penunjukan Noortje Van Bone sebagai Ketua DPRD Manado definitif, tak melewati pokja DPP,” ujar sumber kuat di Partai Demokrat.

Menurutnya, ada pemotongan jalur yang dilakukan sejumlah pihak untuk membatalkan SK sebelumnya. “Infonya seperti itu. Karena setahu kami di bulan Oktober tidak pernah dilakukan rapat pokja apapun. Jadi kalau ada SK baru, pasti tidak lewat rapat Pokja,” katanya.

Royke Anter sendiri mengaku akan menyurat ke DPC terkait persoalan tersebut. ”Saya akan menyurat ke DPC soal surat yang dicoret yang berakhir pada terbitnya SK baru,” ujarnya.

Ditambahkannya lagi secara pribadi ada tiga pertanyaan yang akan ditanyakannya. Bahkan SK baru menurut Anter tidak melalui mekanisme, dan itulah yang patut dipertanyakan.

”Pertama, menurut Ketua DPD hanya klarifikasi coretan tapi akhirnya keluar SK baru. Kedua, kenapa SK pertama tidak ditindaklanjuti dan justru diganti. Terakhir, kenapa SK tersebut tidak diplenokan. Artinya SK baru tidak melalui mekanisme dari pokja untuk penetapan pimpinan definitif yang diusulkan. Artinya saya hanya ingin menanyakan agar jangan sampai mencoreng nama baik DPC dan DPD Partai Demokrat,” tegas Anter.

Sementara itu, DPC PD Manado Morris Korah mengaku akan meneruskan keluhan Royke Anter. ”Nanti DPC akan mempertanyakan ke DPP, yang awalnya DPD hanya pertanyakan dan konsultasikan ke DPP, soal coretan tersebut,” tukas Korah.

Informasi yang diterima sebelumnya, perwakilan DPD Partai Demokrat Sulut mendatangi DPP Partai Demokrat untuk meminta klarifikasi terkait coretan di SK Royke Anter. (Amas Mahmud)

iklan1