Tag: nyiur melambai

Hebat, HIPMI Sulut Buat Gebrakan di 2020

HIPMI Sulut, solid (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Gagasan besar yang diperjuangkan Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Utara (Sulut), Elia Nelson Kumaat satu per satu mulai dicicilnya. Dimana komitmen dan perjuangannya membuka peluang berwirausaha terutama di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi generasi muda telah dilakukan. Melalui konsep kolaborasi, kemitraan dan sinergitas lintas sektoral, Elia menunjukkan keberpihakannya di dunia usaha.

Memasuki awal tahun 2020 ini, HIPMI Sulut tercatat mulai terus melakukan ekspansi. Ragam program diluncurkan, seperti belum lama ini HIPMI di derah Nyiur Melambai ini membuat gebrakan dengan bekerja sama dengan PT Pegadaian. Menurut Elia pihaknya akan menjalankan program expo bisnis yang sangat sejalan dengan program OD-SK selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

”Program yang akan segera kami jalankan bersama Pegadaian adalah expo bisnis digital di kalangan pengusaha muda dan mahasiswa. Trend berwirausaha pada usia ini sedang dalam animo yang tinggi dan terus meningkat. Karena itu, HIPMI sangat serius dalam menggarap pembinaan untuk pengusaha pemula ini,” kata Kumaat, Jumat (10/1/2020) belum lama ini.

Elia Kumaat saat mendatangani MoU dengan PT Pegadaian (Foto Suluttoday.com)

Tidak hanya itu, saat ditemui di Manado, Elia menyampaikan soal pentingnya pembinaan berkelanjutan dan berjenjang dilakukan guna merangsang kaum muda dalam berusaha. Kedepan, tambah Elia membuka peluang pasar sebagai target mengembangkan usaha bagi pemuda menjadi agenda yang terbilang mendesak demi pemberdayaan masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

”Pembinaan secara khusus yang akan dilakukan adalah cara membaca kebutuhan pasar, penyiapan legalitas dalam menjalankan usaha, melakukan pemetaan akan pemangku kepentingan dari usaha yang akan dijalankan, tentunya cara memproyeksi keuangan dan mencari pendanaan untuk melaksanakan usaha,” ujar Kumaat menutup. (*/Redaksi)

SEHAN dan JAMES, Dua Kepala Daerah Fenomenal di Sulawesi Utara

Sehan Landjar dan James Sumendap (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tiap generasi punya karakter sendiri. Termasuk dalam hal model kepemimpinan yang berbeda-beda. Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang Gubernurnya dipimpin Olly Dondokambey, SE dikenal memiliki style yang tenang. Kali ini di penghujung tahun 2019, tepatnya Selasa (31/12/2019) redaksi Suluttoday.com tertarik untuk memotret sepenggal kisah dua sosok Kepala Daerah fenomenal di Sulut. Mereka adalah Sehan Landjar, SH dan James Sumendap, SH.

Sehan adalah Bupati Bolaang Mangondouw Timur (Boltim) dan James sebagai Bupati Minahasa Tenggara (Mitra). Rekam jejak mereka sebagai politisi memang tak perlu diragukan lagi, memakan asam garam, suka duka dan gempuran gelombang yang dilewati. Sejumlah orang dekat mereka menginformasikan bahwa dua Bupati fenomenal di Sulut ini punya kesamaan yakni memiliki sikap ceplas-ceplos. Keduanya sering menggunakan satire politik, dan kritik yang pedas demi memperjuangkan nasib masyarakat.

Tidak menghamba pada kedudukan. Tidak mau menjadi pemimpin yang mengkultuskan diri sendiri, mereka meyakini pemimpin itulah pelayan. Sedikit dari banyaknya Kepala Daerah di Sulut, tidak dengan maksud mendiskreditkan yang lain, yang punya cara pandang politik seperti mereka berdua. Sehan misalnya, dikenal sehabis mengabdi di Boltim, sering meluangkan datang ke kawasan Jalan Roda Manado.

Bersilaturahmi dengan masyarakat akar rumput, di kawasan yang dikenal DPRD Tingkat 3 ini Eyang sapaan akrab Sehan sering bermain catur. Tampil secara sederhana tidak seperti pajabat publik umumnya. Eyang terlibat percakapan dan canda tawa tanpa sekat dengan masyarakat lapis bawah, makan pisang goreng bersama dan minum kopi setengah ala Jalan Roda Manado. Hampir luput dari pantauan, kalau ternyata sosok Kepala Daerah yang satu ini begitu populis. Bicara apa adanya, tak mau berbasa-basi.

Keberanian keluar dari tardisi ”gila hormat” ternyata juga dimiliki Bung James. Bupati Mitra dua periode yang dijuluki sang Gladiator ini juga tidak mau terkungkung dengan kemewahan kekuasaan. Politisi yang juga singa podium ini bicara blak-blakan soal konsepsi kerakyatan dan itu semua diwujudkannya melalui program pro rakyat. Berupa program membuka akses jalan di Mitra menjadi lebih baik, menggelontorkan anggara yang cukup fantastis untuk bantuan duka. Memberi penghargaan yang besar kepada para birokrat struktural di Mitra.

Seperti data yang dihimpun, untuk tahun 2017 dana sekitar Rp 7,6 miliar dialokasikan untuk dana duka. Dan tahun 2018 besarannya ditambah, menjadi Rp 9 miliar. Sehingga per orang yang meninggal dunia di Mitra mendapatkan 7.000.000 (tujuh juta rupiah), perhatian yang serius berpihak pada masyarakat ditunjukkan James. Dalam kontes dana duka di Sulut, Kabupaten Mitra paling teratas nomilanya.

Untuk urusan program pemerintah yang berpihak pada masyarakat sendiri juga tengah dijalankan Bupati Sehan. Bupati Boltim dua periode ini malah memecahkan mitos khususnya di Sulut. Pasalnya Bupati yang dikenal vokal ini mendesain program rumah gratis yang telah dijalankannya. Sekitar 3.000 (tiga ribu) rumah di siapkan pemerintah daerah Boltim dibawah kepemimpinan Sehan Landjar. Politisi yang murah senyum ini menyebutkan bahwa pemimpin harus menyenangkan masyarakat.

Apa rahasianya, sehingga kedua Kepala Daerah ini terlihat ”berbahaya” dalam praktek dan konsep mereka?. Ternyata apa yang dilakukan bukan tanpa alasan. Sehan Salim Lanjdar nama lengkap politisi PAN ini saat ditemui media menyebutkan, hakikat kepemimpinan yaitu kesederhanaan. Menjadi pemimpin itu abdi bagi masyarakat. Tak boleh mensakralkan jabatan, Sehat menilai kepemimpinan juga sebagai sebuah seni.

‘’Bagi saya pemimpin itu abdi masyarakat. Tentu kita bekerja untuk kemaslahatan masyarakat, kita bukan bos, kita pelayan. Artinya apa?, ya harus mengikuti kemauan masyarakat. Seperti contoh, kita memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Boltim saya telah menyediakan rumah gratis bagis masyarakat. Lahan disediakan Pemda, bagi masyarakat yang membutuhkan juga saya perintahkan jajaran untuk serahkan fasilitas itu kepada publik yang membutuhkan,’’ kata Sehan, Selasa (31/12/2019).

Substansinya pemimpin bagi Sehat yaitu bertanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya. Pempin harus mampu memisahkan perannya disaat berada di kantor dan di luar kantor, sehingga ia tidak terjebak dengan penghormatan-penghormatan yang bersifat tidak substansi. Sehat menyederhanakan kepemimpinan dalam sebuah bentuk ketundukan.

‘’Kan sederhana saja menjadi pemimpin ini, yakni bagaimana kita berikrar siap jiwa raga dipertaruhkan melayani publik. Sudah berkomitmen, maka konsekuensinya kita menjalankan itu. Dengan penuh kesadaran tinggi dan kecintaan, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Jangan jadi pemimpin yang pengecut, atau pikun dengan ikrarnya. Pemimpin bagi saya adalah ketundukan, bukan menonjolkan otoritas kekuasaan,’’ ujar Sehan.

James Sumendap dan Sehan Landjar (Foto Ist)

Di tempat terpisah, Bung James dalam beberapa kesempatan menyampaikan politik sebagai sarana pengabdian. Menurutnya nilai tertinggi kemanusiaan ialah bermanfaat bagi kepentingan banyak orang, hal itu ditunjukkan sejak menjadi mahasiswa. Sering melakukan demonstrasi membela masyarakat, sampai menjadi anggota DPRD Provinsi Sulut pun Bung James tak gentar melawan kebijakan yang pro kapitalis.

‘’Bagi saya politik punya takdirnya sendiri. Kita berpolitik ini berarti kita memilih jalan pengabdian. Politik bukanlah sarana untuk menjadi kaya raya, gagah-gagahan atau agar membuat kita dipandang terhormat. Tapi lebih dari itu yaitu kontribusi nyata kita bekerja kepada masyarakat. Kalau menjadi politisi dan tidak mau berkorban dan bersuara demi masyarakat, maka silahkan pensiun dini saja dari gelanggang politik,’’ tutur Sumendap dan membahkan bahwa pemimpin harus bersandar pada ajaran cinta kasih.

Bupati James juga menyebutkan pemimpin tidak perlu memamerkan kesombongan. Kegilaan terhadap jabatan yang membuat seorang pemimpin mabuk atas pujian, bagi James merupakan salah kapra pemimpin tersebut terhadap amanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Politisi yang dikenal gesit ini menyebut kedaulatan rakyat yang diberikan kepada Kepala Daerah perlu diuji dan dibuktikan dengan kerja nyata.

Suluttoday.com juga menelusuri jejak dan kiprah kedua politisi ini memang diawali dari bawah. Sehan sendiri selain Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Utara, juga menjadi Koordinator Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (Fornas CDOB). Tak kalah juga, sosok James dikenal sebagai mantan aktivis jalanan yang dibesarkan dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manado.

Kini selain menjabat Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mitra, juga dipercayakan sebagai Ketua Persatuan Alumni GMNI Sulut. Hal fenomenal lain dari dua pemimpin jebolan fakultas Hukum ini adalah keberaniannya mengungkap dan melawan secara terbuka atas arogansi atau cara-cara diskriminasi yang dipertontonkan. Antara Sehan dan James, pluralisme, kesantunan, nasionalisme relegius, serta kejujuran tergambar. James dan Sehan adalah singa podium, orator yang ulung di daerah Nyiur Melambai ini.

Atas nama masyarakat mereka siap berjuang mati-matian. Melalui track record mereka telah menjawab itu. Bahwa sebagai politisi James dan Sehan memiliki karakter tersendiri, sulit untuk ditekan. Tapi, jika bicara tentang kemanusiaan dan keadilan kepada masyarakat, mereka berdua selalu berada di beranda terdepan. Tentu masih banyak hal menonjol yang perlu diapresiasi lainnya yang belum sempat diringkas, terpotret dalam catatan akhir tahun 2019 ini. Sekiranya, kiprah dan dedikasi yang diberikan kepada masyarakat dapat terwarisi bagi Kepala Daerah lainnya di Sulut. Paling tidak, dalam hal kecil tentang kesederhanaan.

Kedua tokoh politik yang menginspirasi pembaca ini tentu punya banyak cerita, karya dan sikap yang masih tercecer, belum sempat didokumentasi dalam catatan kali ini. Kedepan, Insya Allah di tahun 2020 masih ada ulasan yang lebih multi perspektif karena didukung data komprehensif. Redaksi Suluttoday.com memproyeksikan dari gelora spirit yang dilakukan dua Kepala Daerah ini akan menginspirasi generasi yang akan datang untuk tegak lurus pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang substansial.

Dalam hal menyederhanakan kebijakan dan mentaktisi hal yang berbelit-belit, rumit, Sehan maupun James nyaris tak ada bedanya. Mereka sama-sama kokoh, berprinsip, tegak lurus dalam pelayanan publik. Berani memangkas pelayanan birokrasi yang menyusahkan masyarakat. Bahkan, demi masyarakat mereka rela membuat kebijakan yang kontroversial. Ada resistensi publik, semua itu mereka jawab dan hadapi secara terbuka sampai masyarakat memahami. Kemudian ikut mendukung program yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut. (*/Amas)

Pemilu dan Ancaman Politik Dinasti

Trisno Mais (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Trisno Mais, SAP, Alumni Fispol Unsrat Manado 

MENOLAK politik dinasti itu harus. Politik dinasti menyuburkan laku nepotisme dan sarat dengan kekuasaan yang koruptif. Warga harus kritis. Wujud kekritisan warga misalnya menolak secara serius praktik politik yang melanggenkan politik dinasti. Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah.

Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A G N Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi Morgan terdahulu, kekerabatan megatur keadaan socitas dan yang kedua, mengatur civitas, atau menggunakan terminologi yang sering digunakan merujuk pada struktur-struktur respositas dan dikotomi yang jelas.

Marxis dalam beberapa literasi menjelaskan bahwa masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas- komomunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara yang universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga, wilayah maskulin dengan wilayah femini dan lain sebagainya.

Secara eksplisit politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang sebabnya masih terkait dalam hubungan keluarga. Ini lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun – temurun dari ayah kepada anak dan bahkan kerabat keluarganya.

Tujuannya jelas, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga. Politik dinasti kian menjamur. Itu bahaya, karena menutup ruang demokratisasi. Proses demokrasi sebatas formalitas. Fakta lain, akibat dari politik dinasti, hak politik masyarakat dipangkas. Akibatnya, kekuasaan jadi timpang dan diskriminitif. Kontradiksi.

POLITIK DINASTI TUMBUH SUBUR

Tak bisa disangkal bahwa pada banyak daerah di Indonesia, politik dinasti semakin menjamur. Itu sebuah anomali. Demokrasi dipasung. Politik dinasti mendekatkan kekuasaan pada praktik perilaku yang koruptif, nepotisme, serta kolusi. Rekruitemn politik akan menjadi sangat formalistic. Proses — proses formal hanya menjadi bualan. Kekuasaan direbut dengan demokrasi formalistik. Pemilihan dan proses politik dilangsungkan, namun hal itu tak lebih dari langkah prosedural.

Itu model sistem monarki. Kekuasaan di tangan raja. Keputusan bisa diambil olehnya. Itu berbahaya bagi peradaban demokrasi. Politik dinasti akan membuat akses relasi yang cenderung terbuka dengan kelompok tertentu. Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, tidak transparan serta sulit dikontrol. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), praktik politik dinasti semakin subur.

Data tahun lalu (2015), sebelum Pilkada Serentak, sebanyak 61 kepala daerah yang melanggenkan politik dinasti, diantaranya Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Selain itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Kekerabatan kepala daerah paling banyak ditemukan di Banten.

Ada lima pejabat dengan ikatan kekeluargaan dalam kekerabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, misalnya Wakil Bupati Pandeglang Heryani merupakan ibu tiri Atut, Wali Kota Tangerang Selatat Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Kemudian, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merupakan adik kandung Atut, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut.

Terakhir, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak mantan bupati daerah itu. Di Provinsi Lampung, Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati adalah anak mantan bupati daerah itu. Mantan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang hampir semua anggota keluarga Sarundajang. Minus sang istri yang tidak menjabat posisi strategis. Baik di parpol maupun organisasi sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai.

2012 lalu, putra sulung Sarundajang, Ivan Sarundajang (IvanSa) berhasil mendapuk diri sebagai Wakil Bupati Minahasa. Ia memenangkan Pilkada Minahasa 2012 kala diusung PDIP berpasangan dengan Jantje W Sajouw. Selain itu juga, Mantan Gubernur Sulut, E E Mangindaan juga berhasil membawa anaknya Harley Mangindaan menjadi Wakil Walikota 2010 — 2015, anak perempuannya sebagai anggota DPRD Sulut, Siska Mangindaan.

Pilkada 2018 tahun ini sesuai data yang dilansir dari media online (REPUBLIKA.CO.ID) sekira enam provinsi yang masih menjalankan cara-cara dinasti politik. Diantaranya, Pilgub Sumatra Selatan, Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra), Pilgub Nusa Tenggara Barat, Pilgub Sulawesi Selatan, Pilgub Maluku Utara, dan Pilgub Kalimantan Barat. Sumsel, misalnya ada pasangan cagub dan cawagub Dodi Reza Noerdin-Giri Ramanda Kiemas. Dodi adalah anak dari gubernur pejawat, Alex Noerdin, sedangkan Giri merupakan keponakan Taufiq Kiemas.

Di Pilgub Sultra, ada pasangan cagub dan cawagub Asrun-Hugua. Asrun sebelumnya adalah wali kota Kendari dua periode, yang habis masa baktinya pada Oktober 2017 lalu. Kemudian trah kekuasaan di Kota Kendari itu dilanjutkan oleh anaknya, Adriatma Dwi Putra. Asrun juga mempunyai paman yang sekarang menjadi Bupati Konawe Selatan. Selain itu, besan dari Asrun, yaitu Ahmad Safei, adalah Bupati Kolaka.

Dinasti politik pada Pilkada Serentak 2018 ini juga ada di NTB. Kakak dari gubernur NTB Zainul Majdi, Sitti Rohmi Djalilah, menjadi cawagub NTB mendampingi cagub Zulkiflimansyah. Pasangan ini diusung oleh PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat. Adapun, di Pilgub Sulawesi Selatan, cagub Ichsan Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, ini adalah adik dari gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai tapi melalui jalur independen.

Maluku Utara (Malut) ada dua pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga. Yakni, Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali yang diusung PDIP dan PKPI, dan paslon Muhammad Kasuba-Madjid Husen yang diusung Gerindra, PKS dan PAN. Abdul Ghani dan Muhammad Kasuba adalah kakak-beradik. Ghani merupakan cagub pejawat. Pada 2014 lalu dia dilantik menjadi gubernur Maluku Utara untuk periode pertamanya.

Muhammad Kasuba sendiri adalah mantan bupati Halmahera Selatan. Adapun di Pilgub Kalbar, cagub Karolin Margret, yang berpasangan dengan Suryatman Gidot, ini adalah anak dari gubernur Kalbar sekarang, Cornelis. Cornelis adalah gubernur Kalbar dua periode sejak 2008. Paslon Karolin-Suryatman diusung Demokrat dan PDIP.

BAHAYANYA POLITIK DINASTI

Politik dinasti sangat mengancam peradaban demokrasi. Di Indonesia, sejak keruntuhan praktik politik dinasti setelah rezim otoriter Soeharto runtut. Belakang ini, praktik serupa makin marak. Monarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diturunkan dan dimiliki oleh raja, ratu. Monarki juga dapat diartikan sebagai penguasa mutlak dalam suatu bangsa atau negara.

Sistem pemerintahan monarki sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan militer atau otoriter ataupun tirani, akan tetapi, raja sebagai kepala pemerintahan utama dalam sistem pemerintaha monarki memiliki fungsi sakral dalam kedudukan dan dirinya. Hal inilah yang membuat rakyat atau warga negara/kerajaan ini menerima dengan status pemerintahan mutlak ditangan satu orang ini. Sistem pemerintahan monarki juga tidak terlepas dari istilah darah biru atau keturunan bangsawan.

Khususnya pada awal peradaban hingga abad ke-19 ini. Darah biru atau gelar bangsawan pada beberapa daerah dianggap sebagai titisan Tuhan atau pun sebagai tangan kanan Tuhan. Adapun yang menganggap Raja sebagai penerus pesan dari Tuhan (seakan akan nabi). Bahaya politik dinasti adalah kekayaan bisa berpotensi dimonopoli oleh sedikit elit untuk kepentingan pribadi, dan keluarga. Proses rekrutmen politik akan sangat formalistik. Kecenderungan perilaku ini adalah gaya kepemimpinan monarki. [***]

Dispar Dorong Peningkatan Standarisasi Pelayanan Pelaku Usaha Pariwisata

Mewengkang saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tindak lanjut dari kunjungan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mendukung pengembangan dunia pariwisata di daerah Nyiur Melambai, instansi pemerintah terkait langsung mendorong peningkatan standarisasi pelayanan pelaku usaha pariwisata. Hal tersebut terangkum dalam kegiatan yang dihelat Dinas Pariwisata (Dispar) Sulawesi Utara di salah satu hotel di Kota Manado Kamis (11/07/2019).

Kadis Pariwisata Sulut Daniel Mewengkang, saat membuka kegiatan menekankan bahwa ditangan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, daerah ini  semakin dikenal luas di dunia internasional, dimana kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk itu diperlukan penetapan standardisasi pelayanan.

“Sektor pariwisata Sulut saat ini telah nyata memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa negara serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan program ODSK, untuk itu pembangunan kepariwisataan perlu didukung sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki standart sesuai dengan undang undang nomor 19 tahun 2009 tentang kepariwisataan,” jelasnya.

Sementara itu panitia pelaksana kegiatan Ferdy Tamarindang mengungkapkan standariasi pelayanan pelaku usaha pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan penting standarisasi pelayanan pelaku usaha pariwisata serta makin mengembangkan wawasan dan ketrampilan para pelaku pariwisata.(cat)

Dondokambey: Naik Haji ini bukan Bersenang-senang

Sambutan Gubernur Olly Dondokambey (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menerima undangan syukuran dari keluarga Bapak Husen di kediaman Tuahuns-Doda, Kamis (2/8/2018). Syukuran ini dirangkaikan karena kepedulian Pemerintah Sulawesi Utara khususnya Gubernur Olly sebagai pemimpin masyarakat Nyiur Melambai yang memberikan tiket haji kepada bapak Husen dalam pemberangkatan ke Tanah Suci Mekkah.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Olly mengingatkan bahwa ini adalah berkhat yang diberikan kepada kita. Sejalan dengan itu Gubernur Olly berpesan bahwa perjalanan ke Tanah Suci bukanlah perjalanan untuk bersenang-senang melainkan tugas yang harus dijalankan.

“Naik haji ini bukan bersenang-senang. Tugas ini! mewakili umat yang ada di Sulawesi Utara, keluarga dan tentunya juga mewakili diri kita nanti untuk menjadi saksi di sana,” sahut Gubernur Olly.

“Kadang-kadang orang berpikir naik haji bersenang-senang, padahal ini suatu tugas berat bagi kita karena ini suatu hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sebagai umat manusia,” lanjut Gubernur di hadapan calon jemaah haji yang hadir.

Dalam hal kegiatan pemberangkatan jemaah haji, Gubernur mengingatkan bahwa pemerinta Sulawesi Utara selalu memberikan dukungan penuh atas pemberangkatan haji. Disis lain juga, Gubernur memuji sikap toleransi dan keramah-tamahan masyarakat Sulawesi Utara yang berdampak pada banyaknya wisatawan baik mancanegara maupun lokal yang mau datang di Sulawesi Utata ini.

Pada Kesempatan yang sama pula, lewat ceramah, pak haji yang mewakili umat islam menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara atas segalah bantuan yang diberikan,  lewat bantuan dana dibeberapa mesjid di Sulut. (Cat)

iklan1