Tag: nyiur melambai

Pemilu dan Ancaman Politik Dinasti

Trisno Mais (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Trisno Mais, SAP, Alumni Fispol Unsrat Manado 

MENOLAK politik dinasti itu harus. Politik dinasti menyuburkan laku nepotisme dan sarat dengan kekuasaan yang koruptif. Warga harus kritis. Wujud kekritisan warga misalnya menolak secara serius praktik politik yang melanggenkan politik dinasti. Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah.

Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A G N Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi Morgan terdahulu, kekerabatan megatur keadaan socitas dan yang kedua, mengatur civitas, atau menggunakan terminologi yang sering digunakan merujuk pada struktur-struktur respositas dan dikotomi yang jelas.

Marxis dalam beberapa literasi menjelaskan bahwa masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas- komomunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara yang universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga, wilayah maskulin dengan wilayah femini dan lain sebagainya.

Secara eksplisit politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang sebabnya masih terkait dalam hubungan keluarga. Ini lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun – temurun dari ayah kepada anak dan bahkan kerabat keluarganya.

Tujuannya jelas, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga. Politik dinasti kian menjamur. Itu bahaya, karena menutup ruang demokratisasi. Proses demokrasi sebatas formalitas. Fakta lain, akibat dari politik dinasti, hak politik masyarakat dipangkas. Akibatnya, kekuasaan jadi timpang dan diskriminitif. Kontradiksi.

POLITIK DINASTI TUMBUH SUBUR

Tak bisa disangkal bahwa pada banyak daerah di Indonesia, politik dinasti semakin menjamur. Itu sebuah anomali. Demokrasi dipasung. Politik dinasti mendekatkan kekuasaan pada praktik perilaku yang koruptif, nepotisme, serta kolusi. Rekruitemn politik akan menjadi sangat formalistic. Proses — proses formal hanya menjadi bualan. Kekuasaan direbut dengan demokrasi formalistik. Pemilihan dan proses politik dilangsungkan, namun hal itu tak lebih dari langkah prosedural.

Itu model sistem monarki. Kekuasaan di tangan raja. Keputusan bisa diambil olehnya. Itu berbahaya bagi peradaban demokrasi. Politik dinasti akan membuat akses relasi yang cenderung terbuka dengan kelompok tertentu. Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, tidak transparan serta sulit dikontrol. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), praktik politik dinasti semakin subur.

Data tahun lalu (2015), sebelum Pilkada Serentak, sebanyak 61 kepala daerah yang melanggenkan politik dinasti, diantaranya Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Selain itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Kekerabatan kepala daerah paling banyak ditemukan di Banten.

Ada lima pejabat dengan ikatan kekeluargaan dalam kekerabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, misalnya Wakil Bupati Pandeglang Heryani merupakan ibu tiri Atut, Wali Kota Tangerang Selatat Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Kemudian, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merupakan adik kandung Atut, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut.

Terakhir, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak mantan bupati daerah itu. Di Provinsi Lampung, Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati adalah anak mantan bupati daerah itu. Mantan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang hampir semua anggota keluarga Sarundajang. Minus sang istri yang tidak menjabat posisi strategis. Baik di parpol maupun organisasi sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai.

2012 lalu, putra sulung Sarundajang, Ivan Sarundajang (IvanSa) berhasil mendapuk diri sebagai Wakil Bupati Minahasa. Ia memenangkan Pilkada Minahasa 2012 kala diusung PDIP berpasangan dengan Jantje W Sajouw. Selain itu juga, Mantan Gubernur Sulut, E E Mangindaan juga berhasil membawa anaknya Harley Mangindaan menjadi Wakil Walikota 2010 — 2015, anak perempuannya sebagai anggota DPRD Sulut, Siska Mangindaan.

Pilkada 2018 tahun ini sesuai data yang dilansir dari media online (REPUBLIKA.CO.ID) sekira enam provinsi yang masih menjalankan cara-cara dinasti politik. Diantaranya, Pilgub Sumatra Selatan, Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra), Pilgub Nusa Tenggara Barat, Pilgub Sulawesi Selatan, Pilgub Maluku Utara, dan Pilgub Kalimantan Barat. Sumsel, misalnya ada pasangan cagub dan cawagub Dodi Reza Noerdin-Giri Ramanda Kiemas. Dodi adalah anak dari gubernur pejawat, Alex Noerdin, sedangkan Giri merupakan keponakan Taufiq Kiemas.

Di Pilgub Sultra, ada pasangan cagub dan cawagub Asrun-Hugua. Asrun sebelumnya adalah wali kota Kendari dua periode, yang habis masa baktinya pada Oktober 2017 lalu. Kemudian trah kekuasaan di Kota Kendari itu dilanjutkan oleh anaknya, Adriatma Dwi Putra. Asrun juga mempunyai paman yang sekarang menjadi Bupati Konawe Selatan. Selain itu, besan dari Asrun, yaitu Ahmad Safei, adalah Bupati Kolaka.

Dinasti politik pada Pilkada Serentak 2018 ini juga ada di NTB. Kakak dari gubernur NTB Zainul Majdi, Sitti Rohmi Djalilah, menjadi cawagub NTB mendampingi cagub Zulkiflimansyah. Pasangan ini diusung oleh PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat. Adapun, di Pilgub Sulawesi Selatan, cagub Ichsan Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, ini adalah adik dari gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai tapi melalui jalur independen.

Maluku Utara (Malut) ada dua pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga. Yakni, Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali yang diusung PDIP dan PKPI, dan paslon Muhammad Kasuba-Madjid Husen yang diusung Gerindra, PKS dan PAN. Abdul Ghani dan Muhammad Kasuba adalah kakak-beradik. Ghani merupakan cagub pejawat. Pada 2014 lalu dia dilantik menjadi gubernur Maluku Utara untuk periode pertamanya.

Muhammad Kasuba sendiri adalah mantan bupati Halmahera Selatan. Adapun di Pilgub Kalbar, cagub Karolin Margret, yang berpasangan dengan Suryatman Gidot, ini adalah anak dari gubernur Kalbar sekarang, Cornelis. Cornelis adalah gubernur Kalbar dua periode sejak 2008. Paslon Karolin-Suryatman diusung Demokrat dan PDIP.

BAHAYANYA POLITIK DINASTI

Politik dinasti sangat mengancam peradaban demokrasi. Di Indonesia, sejak keruntuhan praktik politik dinasti setelah rezim otoriter Soeharto runtut. Belakang ini, praktik serupa makin marak. Monarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diturunkan dan dimiliki oleh raja, ratu. Monarki juga dapat diartikan sebagai penguasa mutlak dalam suatu bangsa atau negara.

Sistem pemerintahan monarki sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan militer atau otoriter ataupun tirani, akan tetapi, raja sebagai kepala pemerintahan utama dalam sistem pemerintaha monarki memiliki fungsi sakral dalam kedudukan dan dirinya. Hal inilah yang membuat rakyat atau warga negara/kerajaan ini menerima dengan status pemerintahan mutlak ditangan satu orang ini. Sistem pemerintahan monarki juga tidak terlepas dari istilah darah biru atau keturunan bangsawan.

Khususnya pada awal peradaban hingga abad ke-19 ini. Darah biru atau gelar bangsawan pada beberapa daerah dianggap sebagai titisan Tuhan atau pun sebagai tangan kanan Tuhan. Adapun yang menganggap Raja sebagai penerus pesan dari Tuhan (seakan akan nabi). Bahaya politik dinasti adalah kekayaan bisa berpotensi dimonopoli oleh sedikit elit untuk kepentingan pribadi, dan keluarga. Proses rekrutmen politik akan sangat formalistik. Kecenderungan perilaku ini adalah gaya kepemimpinan monarki. [***]

Dispar Dorong Peningkatan Standarisasi Pelayanan Pelaku Usaha Pariwisata

Mewengkang saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tindak lanjut dari kunjungan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mendukung pengembangan dunia pariwisata di daerah Nyiur Melambai, instansi pemerintah terkait langsung mendorong peningkatan standarisasi pelayanan pelaku usaha pariwisata. Hal tersebut terangkum dalam kegiatan yang dihelat Dinas Pariwisata (Dispar) Sulawesi Utara di salah satu hotel di Kota Manado Kamis (11/07/2019).

Kadis Pariwisata Sulut Daniel Mewengkang, saat membuka kegiatan menekankan bahwa ditangan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, daerah ini  semakin dikenal luas di dunia internasional, dimana kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk itu diperlukan penetapan standardisasi pelayanan.

“Sektor pariwisata Sulut saat ini telah nyata memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa negara serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan program ODSK, untuk itu pembangunan kepariwisataan perlu didukung sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki standart sesuai dengan undang undang nomor 19 tahun 2009 tentang kepariwisataan,” jelasnya.

Sementara itu panitia pelaksana kegiatan Ferdy Tamarindang mengungkapkan standariasi pelayanan pelaku usaha pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan penting standarisasi pelayanan pelaku usaha pariwisata serta makin mengembangkan wawasan dan ketrampilan para pelaku pariwisata.(cat)

Dondokambey: Naik Haji ini bukan Bersenang-senang

Sambutan Gubernur Olly Dondokambey (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menerima undangan syukuran dari keluarga Bapak Husen di kediaman Tuahuns-Doda, Kamis (2/8/2018). Syukuran ini dirangkaikan karena kepedulian Pemerintah Sulawesi Utara khususnya Gubernur Olly sebagai pemimpin masyarakat Nyiur Melambai yang memberikan tiket haji kepada bapak Husen dalam pemberangkatan ke Tanah Suci Mekkah.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Olly mengingatkan bahwa ini adalah berkhat yang diberikan kepada kita. Sejalan dengan itu Gubernur Olly berpesan bahwa perjalanan ke Tanah Suci bukanlah perjalanan untuk bersenang-senang melainkan tugas yang harus dijalankan.

“Naik haji ini bukan bersenang-senang. Tugas ini! mewakili umat yang ada di Sulawesi Utara, keluarga dan tentunya juga mewakili diri kita nanti untuk menjadi saksi di sana,” sahut Gubernur Olly.

“Kadang-kadang orang berpikir naik haji bersenang-senang, padahal ini suatu tugas berat bagi kita karena ini suatu hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sebagai umat manusia,” lanjut Gubernur di hadapan calon jemaah haji yang hadir.

Dalam hal kegiatan pemberangkatan jemaah haji, Gubernur mengingatkan bahwa pemerinta Sulawesi Utara selalu memberikan dukungan penuh atas pemberangkatan haji. Disis lain juga, Gubernur memuji sikap toleransi dan keramah-tamahan masyarakat Sulawesi Utara yang berdampak pada banyaknya wisatawan baik mancanegara maupun lokal yang mau datang di Sulawesi Utata ini.

Pada Kesempatan yang sama pula, lewat ceramah, pak haji yang mewakili umat islam menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara atas segalah bantuan yang diberikan,  lewat bantuan dana dibeberapa mesjid di Sulut. (Cat)

Gubernur Sulut Tinjau Proyek Tol Manado-Bitung

Dondokambey dengan seksama mendengar penjelasan tim (FOTO Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Kabar gembira bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai. Pasalnya proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang merupakan jalan tol pertama di Sulawesi Utara sepanjang 39,9 km itu terus dikebut pengerjaannya dan diperkirakan bakal rampung tahun 2019.

Pembangunan jalan tol Manado-Bitung ini dibagi menjadi dua tahap yakni, Seksi 1, Manado-Airmadidi dan Seksi 2, Airmadidi-Bitung. Kehadiran jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh dari Manado ke Bitung yakni dari 1,5 hingga 2 jam melalui jalur darat saat ini menjadi 40 menit.

Gubernur Olly Dondokambey, SE meninjau langsung proses pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Selasa (24/07/2018) pagi. Olly berharap dioperasikannya jalan tol ke depan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Manado, Minahasa Utara, dan Bitung serta menjadi jalan akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Internasional Bitung.

“Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung yang akan dibangun,” kata Olly.

Gubernur Olly menuturkan, proyek jalan tol Manado-Bitung terus dikerjakan hingga kini sesuai tahapan yang ada.

“Cuma masih ada kendala sekarang tinggal pembebasan lahan yang ada di wilayah Bitung. Wilayah Bitung baru mencapai 65 persen. Dari titik nol sekira 7 Km sudah mencapai 99 persen. Jadi, seksi 2 juga 1B sudah mencapai 96 persen, sedangkan seksi 2A mencapai 98 persen, tinggal wilayah Bitung, seksi 2 B mudah-mudahan bulan Desember tuntas,” ungkap Olly.

Diketahui, pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan konektivitas agar terjadi pemerataan pembangunan. Peninjauan proyek jalan tol Manado-Bitung turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan perwakilan BPJN XV. (Cat)

Masyarakat Diajak Bentuk Keluarga Harmonis, Produktif, Sehat dan Ceria

Mokoginta saat membacakan sambutan Gubernur Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Wajah semangat terlihat dari 618 peserta Gathering Bina Keluarga Ceria yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia saat berkumpul di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jumat (06/08/2018).

Acara yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Harganas XXV di Bumi Nyiur Melambai ini dihadiri langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut Moh. Rudy Mokoginta SE MTP yang sekaligus membawakan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE.

“Hampir tidak ada yang dapat menghalangi demoralisasi yang berbaur dengan pola hidup globalisasi saat ini. Satu-satunya yang dapat menghalangi dan mensolusikan hal ini secara efektif dan tepat sasaran hanyalah eksistensi keluarga,” papar Gubernur pada awal sambutannya.

Masih dalam sambutannya, Gubernur Olly menekankan pentingnya peran keluarga dimana dalam hal ini para Orang Tua, dituntut untuk mampu membina moral sekaligus iman dan taqwa generasi muda agar memiliki self awareness yang kuat, sehingga dapat menghindarkan diri dari berbagai hal negatif perkembangan zaman.

“Saya mengajak Bapak/Ibu untuk membentuk keluarga yang harmonis, jauh dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta keluarga yang produktif, sehat dan ceria. Lebih dari itu saya mengajak bapak ibu hadirin sekalian untuk senantiasa tampil sebagai pelopor kehidupan yang rukun dan damai di Bumi Pertiwi, serta senantiasa tampil sebagai mitra aktif dan terandalkan Pemerintah,” demikian ajak Gubernur dalam akhir sambutannya yang dibacakan Mokoginta.

Acara ini diisi dengan pelayanan kesehatan, penyuluhan program, dan diskusi panel, kemudian suasana mejadi riuh dan meriah saat para peserta kader masuk pada sesi Bina Suasana dimana peserta menyanyi bersama, berjoget bersama sembari memainkan games seru yang dipandu oleh seorang Motivator yang enerjik.

Selanjutnya acara diisi pula dengan penyerahan bantuan sosial juga pemberian penghargaan kepada para Pemenang Nasional Teladan Pengelola Kader Tribina BKB, BKR, BKL, PIKR, Pengelola UPPKS dan PPKS serta Orang Tua Hebat.

Turut hadir dalam acara Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga DR dr M Yani MKes, Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan selaku Ketua Penyelenggara Dra Widati MM, para Kepala Perwakilan BKKBN, Kader Tribina Keluarga, Pengelola PIK Remaja, Pengelola UPPKS dan PPKS seluruh Indonesia.(Cat)

iklan1