Tag: oesman sapta

KPU RI: Hanura yang Sah, Oesman Sapta dan Herry Siregar

Penggalan surat KPU RI (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menindaklanjuti surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 tentang kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Hanura masa bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

Maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 649/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018 perihal kepengurusan DPP Partai Hanura yang disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. KPU RI mengacu pada keputusan Menkumham yang terbaru.

Surat KPU RI lembar akhir (FOTO Suluttoday.com)

‘’Berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 perihal kepengurusan partai Hati Nurani Rakyat kembali menegaskan bahwa kepengurusan DPP Partai Hanura yang sah masih berdasarkan kepada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018,’’ ujar Arief Budiman, Ketua KPU RI.

Dengan demikian, kata Arief, kepengurusan Partai Hanura Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah dalam pengajuan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan yang disahkan oleh DPP Partai Hanura yang ditandatangani Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar. (*/Redaksi)

Menteri Hukum dan HAM Layangkan Surat untuk KPU RI, OSO dan Siregar Pimpin Hanura

Lembaran akhir dari surat Menkumham RI (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyikapi adanya perubahan SK belum lama ini, akhirnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang sah diputuskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia. Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM, pada Jumat (6/7/2018) mengeluarkan keputusan Nomor M.HH.AH.11.02-58.

Yasonna menjelaskan soal posisi resmi DPP Partai Hanura ialah yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) selaku Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal. Selain dari itu adalah illegal.

‘’Mengingat sampai saat ini belum tercapai kesepakatan dikalangan pengurus DPP Partai Hanura dari kedua belah pihak yang sedang bertikai tentang pencalonan anggota legislative yang mengakibatkan terganggungnya pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Hanura yang diakibatkan oleh penundaan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020, sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat kami Nomor M.HH.AH.11.01-56 tanggal 29 Juni 2018,’’ ujar Yasonna melalui suratnya.

Sesuai uraian diatas, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa kepengurusan Partai Hanura saat ini adalah kepengurusan berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar. (*/Redaksi)

Bangkit Hanura, Makin Kokoh Putusan PTUN Kuatkan Posisi Oesman Sapta

Oesman Sapta (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (26/6/2018) sebetulnya telah memutuskan dan mengabulkan perkara gugatan kubu Daryatmo-Suding dengan gugatan perkara TUN No. 24/G/2018, tertanggal 22 Pebruari 2018, tentang pembatalan SK Menkumham No. M.MH-01.AH.11.01.

Sekedar diketahui, putusan PTUN tersebut tidak mengalihkan kepemimpinan partai kepada Daryatmo. Tapi, kembali ke SK No. M.HH.22.AH.11.01 dimana Ketua Umumnya adalah Oesman Sapta dan sekjen adalah Suding, tetapi yang perlu digaris bawahi adalah Suding tidak pernah hadir di DPP Hanura maka dia dianggap berhalangan hadir, dan berdasarkan PO No. 07/2016 tentang Tata Cara Kerja Organisasi DPP Partai Hanura, maka tanda tangan Sekjen dapat digantikan salah satu Wasekjen yang ditunjuk dari Ketua Umum.

Selanjutnya, memang kekuatan putusan ini belum ingkrah, karena Menkumham dan DPP Hanura masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi, sehingga SK Menkumham No. M.MH-01.AH.11.01 masih syah berlaku, dimana Ketua Umum adalah Dr. Oesman Sapta dan Sekjen adalah Hary Lotung. (*/Redaksi)

TAMAT Upaya Daryatmo Ditolak PTUN, OSO Sah Ketum Hanura

Ketum OSO, Sekjend Herry L Siregar bersama Presiden Jokowi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Akhirnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang diajukan Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding dan Daryatmo. Hasilnya, kepengurusan Sudding tidak diakui dalam Kementerian Hukum dan HAM, itu sebabnya Oesman Sapta alias OSO sah sebagai Ketua Umum (Ketum) Hanura.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Sutrisno Iwantono, Kamis (17/5/2018), saat diwawancarai di kantor DPP Hanura, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusa mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menangani laporan Daryatmo cs tegas menolak permohonan.

“Iya, tadi pagi keluar putusan penetapan dari PTUN berkenaan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Hanura, ternyata permohonan itu pada pagi tadi ditolak oleh majelis hakim di PTUN. Ini menunjukkan bahwa kepengurusan mereka tidak diakui,” kata Iwantono.

Lanjut disampaikan Sutrisno, dengan ditolaknya gugatan Kubu Sudding, maka kepengurusan Partai Hanura yang sah ada di Ketum Oesman Sapta Odang. Ia juga mengatakan hal ini menegaskan SK kepengurusan yang dikeluarkan Kemenkum HAM belum dicabut secara hukum.

“SK Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan ketua umumnya Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan sekjennya Herry Lontung Siregar sah dan belum dicabut secara hukum,” ujar Sutrisno.

Disampaikannya lagi, pertimbangan majelis menolak gugatan karena adanya proses gugatan dalam tempat lain. Hal inilah yang menurutnya menjadi pertimbangan dan memberikan pengumuman keputusan yang final dengan menolak gugatan.

“Sepanjang yang saya tahu dan saya baca dari hukum acara, ketika sebuah perkara itu sedang dalam proses gugatan dalam tempat lain, maka memang penetapan itu tidak bisa diberikan. Nah kemungkinan besar dengan pertimbangan majelis seperti itu. Sehingga kemudian permohonan pihak mereka ditolak pada hari ini dan sifat pada pengumuman ini adalah final,” tegas Sutrisno.

Keputusan tersebut menurutnya perlu disampaikan kepada kader-kader Hanura agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam hal kepengurusan. Sutrisno juga meminta para kaderanya untuk terus bekerja secara progresif dan mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilu.

“Kita perlu menyampaikan ini, supaya masyarakat mengetahui, supaya kader-kader kita yang bekerja di lapangan ini jangan terpengaruh oleh berbagai macam pemberitaan yang simpang siur. Oleh karena itu kita minta pada kader untuk tetap bekerja seperti biasa, dan tetap progresif di dalam mempersiapkan diri untuk Pemilu 2019. Karena itu putusan hari ini semakin meneguhkan kita agar semua pihak tetap lurus bekerja sesuai dengan program yang sudah disepakati dan diputuskan dalam rakernas, kita yakin dengan ini kita semakin kokoh semakin maju kedepan dan kita bisa memenangkan Pemilu 2019,” tutur Sutrisno.

Untuk diketahui, OSO menunjuk Herry L Siregar menggantikan Sudding sebagai Sekjen Hanura. Meski disebut sudah islah, OSO tidak mengembalikan posisi Sudding cs di partai. Sehingga kubu ‘Ambhara’ mengajukan gugatan ke PTUN. Terdapat Putusan sela PTUN tertanggal 19 Maret 2018 mewajibkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda sementara pelaksanaan SK Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020.

Berbagai pertibangan yang logis, Majelis PTUN memberikan keputusan final dengan menolak perkara permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018. Hal ini berarti SK Kepengurusan yang dikeluarkan Menkum HAM dengan Ketua Umum OSO sebagai kepengurusan yang sah. (*/Redaksi)

Di PEKAN Baru, JACKSON Gunakan Pakaian Adat Minahasa Saat Rakernas Hanura

Jackson Kumaat saat menggunakan pakaian adat Minahasa (FOTO Ist)

PEKANBARU, Suluttoday.com – Suasana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2018, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Kota Pekanbaru Riau, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Sulawesi Utara (Sulut) Jackson AW Kumaat tampil beda.

Kali ini Jacko begitu Kumaat akrab disapa menggunakan gaun adat, walhasil Rakernas yang dihadiri Presiden Republik Indonesia (RI), Ir Joko Widodo dan Ketua Umum DR Oesman Sapta, Tanggal 8 – 10 Mei 2018 ini makin menggembirakan, dan menggambarkan nuansa Kebhinekaan.

Situasi Rakernas (FOTO Ist)

Jacko tampil dengan menggunakan pakaian adat Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Jacko saat ditanya media ini mengaku bangga karena berperan memperkanalkan pakaian adat Minahasa ke kancah Nasional. Apalagi, kata Jacko Partai Hanura mengakomodasi seluruh kepentingan adat dari rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi.

”Seperti inilah keberagaman di Partai Hanura yang mengakomodir semua perbedaan, baik adat, agama, seni, dan lain sebagainya yang kesemuanya tunduk dibawa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya menggunakan pakaian adat Minahasa dan merasa sangat bangga karena menampilkan adat Minahasa dalam acara Nasional. Selain menjadi identitas kedaerahan, dalam acara pembukaan Rakernas, saya ingin memperkenalkan adat Minahasa di luar daerah,” ujar Jacko. (*/Redaksi)

iklan1