Tag: OJK

Sinergi Anggota DPR RI dan OJK Dukung Ekonomi Masyarakat

Jon Erizal (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dalam situasi darurat kesehatan yakni Indonesia dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang turut berdampak besar menurunkan perekonomian global, nasional hingga ke tingkat lokal. Sektor riil, pekerja harian dan kegiatan ekonomi yang membutuhkan pertemuan fisik, mengalami kesulitan dan tekanan yang dalam. Menurut Anggota DPR RI, H. Jon Erizal, SE.,MBA pemerintah perlu serius dan konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bagi kami mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kewajiban. Kami di DPR RI terus mendorong pemerintah dan otoritas ekonomi untuk mengambil kebijakan yang meringankan beban masyarakat. Di sektor jasa keuangan, kami terus mengawasi pelaksanaan kebijakan stimulus OJK yang mengatur pelonggaran kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank bagi nasabah dan debitur,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Jon, Sabtu (27/7/2020), pada penyuluhan jasa keuangan bersama OJK mengenai Kebijakan Stimulus OJK bagi masyarakat terdampak Covid-19, di Pekanbaru, Riau.

Ditambahkannya lagi bahwa kebijakan pelonggaran pembayaran kredit turut meringankan beban masyarakat bawah, terlebih para pekerja harian di sektor informal. Kami minta OJK selalu mengantisipasi, menyiapkan dan mengembangkan kebijakan lanjutan karena kita belum tahu kapan pandemi benar-benar teratasi. Lanjut Jon mengingatkan agar OJK terus mengambil peran optimal dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, pemaparan juga disampaikan Kepala OJK Provinsi Riau Yusri menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan OJK melalui komunikasi yang baik dengan pihak bank, perusahaan pembiayaan, atau lembaga keuangan lain yang memberi kredit.

“Ada banyak bentuk pelonggaran yang diberikan oleh lembaga keuangan sesuai hasil kajian atau asesmen oleh lembaga keuangan terhadap tiap nasabah atau debitur,” terang Yusri.

Untuk diketahui, OJK bersama Jon Erizal memberikan bantuan 500 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak covid 19 di Kota Pekanbaru, Riau. Diharapkan bantuan yang di berikan tidak hanya berasal dari pemangku kepentingan dan lembaga-lembaga negara seperti pemerintah dan lembaga lainnya, namun bagi masyarakat yang mampu juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga kita bisa bahu-membahu menanggulangi dampak covid-19 di Provinsi Riau. Tentu hal tersebut bermuara pada upaya meringankan beban hidup masyarakat.

(*/Bung Amas)

Dr Panca Setyo: OJK Harus Diperkuat, Kontribusinya Dirasakan Masyarakat

Dr. Panca Setyo Prihatin (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Menanggapi beragam pandangan terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dr. Panca Setyo Prihatin, pakar politik pemerintahan Universitas Islam Riau (UIR) menyebutkan bahwa isu pembubaran lembaga negara yang sempat bergulir di tengah upaya mengatasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), hal itu sungguh sangat tidak produktif. Saat ini, kata Panca pemerintah harus fokus pada upaya penanganan krisis kesehatan dan dampak resesi ekonomi yang belum diketahui sampai kapan akan berakhir.

“Isu murahan tidak perlu dibesar-besarkan. Berfikirlah yang produktif untuk kemajuan Indonesia. Yang membuat masyarakat dan pelaku usaha bertanya-tanya adalah gejok ekonomi yang lambat dan melorot. Sebaiknya pemerintah lebih serius memperhatikan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat di bawah yang terdampak Covid-19. Untuk itu ketersediaan basis data bagi penyaluran bantuan sosial harus valid dan akurat. Itu saja harus dibenahi dulu,” ujar Panca Setyo.

Tambahnya lagi, dalam pengelolaan pemerintahan, aspek stabilitas ekonomi dan politik menjadi kunci bagi efektifitas implementasi kebijakan.

“Dalam kondisi amat berat seperti sekarang, pemerintah harus optimalkan kelembagaan dan sumber daya yang ada dengan otoritas dan kewenangan yang mampu sinergis dan diakselerasi. Tanpa harus meniadakan fungsi dan eksistensi antara satu dengan yang lain, apalagi lembaga yang perannya vital dalam perekonomian,” ujar Panca akademisi vokal ini.

Lanjut Panca Setyono menurut pengamatannya OJK telah melakukan tugas dan fungsi sesuai mandat Undang-Undang melalui pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, serta edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat.

“Kehadiran dan kontribusi OJK dirasakan oleh masyarakat hingga ke daerah. Bahwa pihak tertentu menilai masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki, sudah sepatutnya OJK perlu cepat melakukan koreksi dan pembenahan sehingga mampu mendukung jalannya pemerintahan melalui sektor keuangan yang kredibel dan berdaya saing,” kata Panca Setyo tegas.

Tidak hanya itu, ia mengingatkan agar setiap pengambilan keputusan pemerintahan tidak dilakukan secara instan dan sporadis, melainkan matang dan komprehensif. Pemerintah perlu memperkuat peran masing-masing regulator yang mengawal sektor ekonomi agar aspek politik dan pemerintahan tetap stabil.

“OJK harus diperkuat. Antar otoritas ekonomi harus disinergikan satu sama lain. Ini penting karena stabilitas ekonomi saling berdampak dengan politik dan pemerintahan. Kita dukung semua lembaga agar sinergis menuntaskan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jangan timbulkan riak dan perdebatan yang tidak perlu,” tutur Panca Setyo dalam rilis yang disampaikan ke redaksi Suluttoday.com, Minggu (19/7/2020).

(*/Bung Amas)

Sempat Tertahan, Sorongan Kejar Pembentukan Jamkrida

OJK Dukung Pembentukan PT Jamkrida (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pembentukan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang sempat tertahan bertahun-tahun menjadi salah satu prioritas Ir Ronald Sorongan MSi dalam program kerja sebagai punggawa baru Dinas Koperasi dan UKM Sulut.

Bahkan menurut Sorongan, pihaknya menargetkan tahun 2019 di era kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan program kerja ODSK, Jamkrida di Sulawesi Utara sudah harus terbentuk.

“Kami sudah membahasnya dalam sebuah forum yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ruddy Mokoginta dan Karo Ekonomi, Hanny Wajong yang intinya adalah percepatan pembentukan Perusahaan PT Jamkrida di  Sulawesi Utara,” ujarnya kepada media Jumat (26/07/2019) sore.

Ditegaskan Sorongan bahwa terbentuknya PT Jamkrida akan seiring sejalan dengan program Operasi Daerah Sehatkan Koperasi. “Jamkrida ini sangat membantu pengembangan usaha Koperasi UKM,” tegas mantan Kepala DKP Sulut ini.

Sorongan menambahkan bahwa OJK pun sangat mendukung terbentuknya PT Jamkrida di tanah toar lumimuut. Seperti dirangkum media ini dalam forum diskusi yang dihelat di ruang WOC kantor gubernur, turut dihadiri oleh Acara ini di hadiri oleh Ketut Widyana selaku Direktur Utama Jamkrida Bali.(cat)

Kantor OJK Diresmikan, GUBERNUR OLLY Juga Beri Pujian

Gubernur Sulut memberikan cinderamata (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kamis (22/2/2018), Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE meresmikan Gedung Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado.

Olly optimis dengan kehadiran kantor operasional OJK yang representatif tersebut mampu meningkatkan kapasitas kerja seluruh jajaran OJK, utamanya dalam mendukung progres pembangunan perekonomian di Sulut.

“Saya yakin dengan adanya gedung ini akan mengoptimalkan tugas OJK dalam memberikan pengaturan dan pengawasan terbaik di sektor jasa keuangan,” katanya.

Gubernur Olly juga mengingatkan jajaran OJK untuk terus berupaya mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Sulut.

“Jangan ada lagi masyarakat Sulut yang dirugikan karena investasi bodong seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Karena itulah peran OJK sangat diperlukan untuk mencegah investasi bodong,” tandas Olly.

Diketahui, peran OJK tidak hanya mengawasi dan mengatur sektor perbankan, namun juga mengawasi dan mengatur industri keuangan lainnya, seperti lembaga keuangan non bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya.

Gubernur Olly mengapresiasi peranan OJK dalam mendorong Bank SulutGo sebagai bank dengan kinerja keuangan yang bagus dan mampu meningkatkan kemampuan bisnis serta kontribusi terhadap pembangunan Sulut.

“Saya sangat merasakan peranan OJK di Sulawesi Utara. Karena peranan OJK sehingga Bank SulutGo meraih prestasi yang baik,” kata Olly.

Selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengapresiasi peranan Gubernur Olly yang telah menyediakan gedung milik Pemprov Sulut untuk digunakan sebagai kantor operasional OJK. Dirinya optimis dengan fasilitas itu semakin memperkuat komitmen OJK dalam mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

“Kami berterimakasih kepada Gubernur Olly Dondokambey atas dukungannya. Fasilitas ini sangat mendukung upaya kami untuk melindungi kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi,” katanya.

Kemudian, menurut Kepala Kantor Perwakilan OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Elyanus Pongsoda menyebutkan komitmen OJK terhadap prinsip-prinsipnya dalam melaksanakan tugas di bumi nyiur melambai.

“OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness), ” ungkapnya.

Usai penyampaian sambutan, Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menandatangani prasasti peresmian kantor perwakilan OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Adapun kegiatan itu turut dihadiri Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Soekowardojo dan perwakilan dari lembaga keuangan di Sulut. (*/Redaksi)

Wah, Ada ”Larangan” Mengambil Pinjaman di Koperasi?

Logo Koperasi Indonesia (Foto Ist)

Logo Koperasi Indonesia (Foto Ist)

JAKARTA – Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) Sonny Widjaja meminta kepada para purnawirawan untuk tidak mengambil pinjaman ke koperasi.

Menurut dia, mengambil pinjaman ke koperasi hanya akan semakin menambah masalah. Mengingat bunga yang akan dikenakan kepada peminjam pun akan semakin besar.

“Kalau purnawirawan mau pinjam ke kopersi jangan difasilitasi. Sarankan saja ke bank,” ujar Sonny di Jakarta, Senin (5/12/2016).

Sonny juga mengatakan, pinjam ke koperasi itu akan semakin berat jika dibandingkan dengan pinjam ke perbankan. Bahkan dirinya mengibaratkan, jika seseorang melakukan pinjaman ke koperasi ibarat memotong hewan yang sudah tidak ada darahnya lagi.

“Kalau mau mengajukan pinjaman itu ke bank jangan ke koperasi. Kalau ke koperasi, sudah kena bunga bank kena juga bunga koperasi. Ibaratnya, kalau dipotong sudah tidak ada darahnya lagi,” tandas Sonny.

Koperasi abal-abal

Belum lama ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group.

Pasalnya, kegiatan Pandawa Group dinilai berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar Undang-Undang (UU) Perbankan.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis OJK, Pandawa Group sejak beberapa waktu lalu diketahui melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan tawaran bunga investasi yang tinggi. Pandawa Group berkantor di Meruyung, Limo, Kota Depok.

Atas kasus ini, OJK dan Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang berdomisili di wilayah Depok dan sekitarnya, agar tidak menyimpan dana kepada Salman Nuryanto dan/atau Pandawa Group karena tidak memiliki izin dari OJK.

Sebelum berinvestasi, masyarakat juga diminta memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai kegiatan usaha yang dijalankan.

Selain itu, masyarakat diharap memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. (*/Red)

iklan1