Tag: olly dondokambey

Gubernur Sulawesi Utara Kukuhkan Anggota Paskibraka Sulut

Pengukuhan anggota Paskibraka Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengukuhkan 30 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sulut Tahun 2019 di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Kamis (15/08/2019) malam. Seluruh anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-74 RI di tingkat provinsi yang akan digelar di Lapangan Robert Wolter Monginsidi Manado.

Dalam pengukuhan Paskibraka, Dondokambey selaku pembina upacara mengucapkan ikrar yang diikuti oleh seluruh Paskibraka yang merupakan utusan dari 15 Kabupaten dan Kota se-Sulut yang masing-masing mengutus sepasang putra putrinya.

Suasana pengukuhan (FOTO Ist)

Gubernur mengatakan, pengukuhan ini bermakna bahwa paskibraka berjiwa ksatria satu perkataan dan perbuatan bertanggung jawab, rela berkorban untuk Indonesia. Usai pengukuhan, Olly berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-74 RI di Sulut dapat berjalan lancar.

”Semoga acara dapat berjalan baik dan cuacanya bagus. Saya harap seluruh Paskibraka dapat tampil percaya diri dan konsisten,” kata Olly.

Pengukuhan Paskibraka Sulut tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.(cat)

Sarjana Pertanian Ditantang Majukan Pertanian Daerah

Kepala Distanak Sulut saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Fenomena yang tengah dihadapi Sulawesi Utara adalah luasnya lahan pertanian namun sumber daya manusia yang telah menimba ilmu pertanian bertahun-tahun hanya segelintir yang menggeluti sektor tersebut.

Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara, Novly Wowiling yang mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey Kamis (15/08/2019) di aula Mapalus menantang 44 sarjana pertanian yang baru dikukuhkan bersama dengan pemerintah memajukan sektor pertanian.

Dijelaskan Wowiling bahwa mayoritas lahan yang ada di daerah ini adalah lahan tidur yang sangat membutuhkan kontribusi dari sarjana-sarjana pertanian. Memang diakui oleh Dekan Fakultas Pertanian Unsrat, Prof DR Ir Robert Molenaar bahwa sarjana-sarjana pertanian mampu bekerja di segala bidang.

Lebih lanjut Wowiling mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi atas dedikasi civitas akademika Fakultas Pertanian Unsrat yang telah mempersiapkan generasi penerus bangsa yang siap menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan serta mendukung peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan. Sejauh ini, Fakultas Pertanian Unsrat Manado telah menghasilkan 5.396 sarjana yang telah berkontribusi bagi pembangunan bangsa terutama daerah.

Dalam acara pelepasan wisudawan baru juga dilaksanakan penyerahan daftar alumni baru kepada Ikatan Alumni Faperta yang diwakili oleh Ketua Harian, Prof Ir Max Tulung serta penyerahan tanda kasih kepada orangtua sarjana baru.(cat)

Optimalisasi Pendapatan, Gubernur Sulut MoU dengan BPH MIGAS

Gubernur Sulut tandatangani kesepakatan demi peningkatan PAD (FOTO Ist)

MAKASSAR, Suluttoday.com – Pemerintah Sulawesi Utara melakukan optimaliisasi dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Salah satunya adalah penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPH MIGAS dan Pemerintah Provinsi Sulut dan MoU antara Pertamina MOR VII dan Pemprov Sulut, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (13/8/2019).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata.  Diharapkan dengan MoU ini mampu mendongkrak pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar di Wilayah Sulawesi secara keseluruhan dan Sulawesi Utara pada khususnya.

Seperti diketahui bahwa Pajak Bahan bakar adalah pajak yang memberikan kontribusi ketiga terbesar setalah PKB dan BBNKB. Menurut Kepala Bapenda Sulawesi Utara, Olvie Atteng SE MSi yang turut mendampingi Gubernur Sulut bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari rencana aksi pencegahan korupsi, sehingga Optimalisasi Pendapatan Daerah dari sumber pendapatan pajak BPH MIGAS dan PT Pertamina dapat berjalan lancar sehingga memberi kontribusi dalam optimalisasi PAD di daerah.(cat)

Bidang Retribusi Bapenda Sulut ‘Disegel’

Ruang yang disegel (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Salah satu bidang di Bapenda Sulut Selasa (13/08/2019) nampak gelap dan tidak ada satu pun pegawai, bahkan pintu ruangan disegel! Beberapa staf yang diminta penjelasan mengatakan bahwa seluruh bidang Retribusi dan PLL sedang berada di luar kota.

Kepala Bidang Retribusi dan PLL, Lukman Lapadengan saat dikonfirmasi menyatakan bahwa seluruh staf di bidangnya sedang berada di Kota Kotamobagu dan mengikuti kegiatan di sana.

“Torang samua sementara tugas luar, dan melakukan sosialisasi bersama Tim Penggerak PKK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lapadengan menandaskan bahwa pihaknya sengaja menggandeng Tim Penggerak PKK guna mensosialisasikan pendapatan daerah dan retribusi daerah di wilayah tersebut.

“Dengan menggandeng Tim PKK diharapkan naiknya penerimaan kas daerah dan program Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban (ODSK) yang nantinya juga bagi kesejahteraan masyarakat bisa tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan,”tandasnya sekaligus mengakhiri pembicaraan. (cat)

Bapenda Sulut Kerjar Penerimaan Pajak Alat Berat

Tim Bapenda inventaris nilai pajak alat berat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Bapenda Sulut menegaskan untuk menunjang program Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban (ODSK), pihaknya melakukan kegiatan penelusuran dan inventarisasi/pendataan kepemilikan kendaraan bermotor, alat berat dan alat besar di perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Tim Khusus yang dibentuk oleh Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng, SE MSi, pun langsung diturunkan guna menunjang kinerja instansi yang merupakan Koordinator Pendapatan Daerah. Tim yang didalamnya terdapat anggota Penyidik (PPNS), walaupun berpanas-panasan tetap semangat melakukan inventarisasi dan penetapan terhadap nilai Pajak alat berat dan alat besar.

Serta pendataan kendaraan operational yang berasal dari luar daerah. Dijelaskan Atteng bahwa pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk alat berat dan alat besar dimaksudkan untuk menyediakan dana bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kerusakan jalan dan lingkungan akibat pengoperasian alat-alat tersebut. Dan diuraikan Atteng bahwa penerimaan dari pengenaan PKB tersebut termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan jalan, dan pemeliharaan lingkungan.

Petugas Bapenda saat dilapangan (FOTO Suluttoday.com)

Sesuai dengan aturan, Pemerintah Daerah tetap dapat memungut PKB atas alat berat dan alat besar selama belum diundangkannya UU pengganti UU No. 28 Tahun 2009 atau sampai dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditetapkannya putusan MK tersebut berakhir (10 Oktober 2020).

Atteng pun berharap kepada para pelaku usaha untuk dapat kooperatif, beritikad baik saat mendapat kunjungan dan pendataan dari Tim Bapenda Sulut. Kegiatan dan hasil yang dilakukan ini akan dievaluasi dan dilaporkan kepada Pimpinan, dan akan ditangani selanjutnya oleh Kejaksaan dan KPK. (Cat)

iklan1