Tag: Olvie Atteng

Pemerintah Sulut Berikan Keringanan sampai Pembebasan Pajak

Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke 74 dan menyongsong HUT Provinsi Sulawesi Utara yang ke 55, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengeluarkan Kebijakan khusus bagi pemilik kendaraan bermotor. Melalui Bapenda, Pemerintah Provinsi Sulut memberikan Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah kepada seluruh masyarakat selaku pemilik kendaraan bermotor.

Dijelaskan Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng belum lama ini kepada media bahwa kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 kepada seluruh Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Utara, yang tertuang dalam Pergub 33 Tahun 2019.

Atteng pun menuturkan bahwa tujuan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan PAD.

Seperti dirangkum media ini untuk memperoleh keringanan, pembebasan dan insentif daerah tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur (formulir diambil di UPTD PPD setempat) melalui Kepala Bapenda Sulut dengan melampirkan persyaratan formal berupa: Fotocopy KTP pemilik; Fotocopy STNK; Fotocopy SKPD (notice); Fotocopy BPKB; Kwitansi jual beli kendaraan untuk proses balik nama; Fotocopy akte/dokumen bagi perusahaan; Fotocopy izin usaha.

Dan besar pemberian keringanan adalah sebagai berikut, bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tahun berjalan dibayar seluruhnya; untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok PKB, untuk tahun ke 3 (tiga) sebesar 60% dari pokok PKB. Pengurangan bertambah 10 persen untuk tahun selanjutnya hingga diberikan pembebasan pokok PKB 100%.

Sementara untuk denda keterlambatan PKB diberikan pembebasan 100% Bagi masyarakat yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun pembuatan 5 (lima) tahun terakhir diberikan keringanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 50%.

Dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100% Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan 6 (enam) tahun dan seterusnya diberikan keringaanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 100% dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100% Atteng pun mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk segera manfaatkan kesempatan ini. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Samsat setempat. (Cat)

Optimalisasi Pendapatan, Gubernur Sulut MoU dengan BPH MIGAS

Gubernur Sulut tandatangani kesepakatan demi peningkatan PAD (FOTO Ist)

MAKASSAR, Suluttoday.com – Pemerintah Sulawesi Utara melakukan optimaliisasi dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Salah satunya adalah penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPH MIGAS dan Pemerintah Provinsi Sulut dan MoU antara Pertamina MOR VII dan Pemprov Sulut, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (13/8/2019).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata.  Diharapkan dengan MoU ini mampu mendongkrak pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar di Wilayah Sulawesi secara keseluruhan dan Sulawesi Utara pada khususnya.

Seperti diketahui bahwa Pajak Bahan bakar adalah pajak yang memberikan kontribusi ketiga terbesar setalah PKB dan BBNKB. Menurut Kepala Bapenda Sulawesi Utara, Olvie Atteng SE MSi yang turut mendampingi Gubernur Sulut bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari rencana aksi pencegahan korupsi, sehingga Optimalisasi Pendapatan Daerah dari sumber pendapatan pajak BPH MIGAS dan PT Pertamina dapat berjalan lancar sehingga memberi kontribusi dalam optimalisasi PAD di daerah.(cat)

Bapenda Sulut Kerjar Penerimaan Pajak Alat Berat

Tim Bapenda inventaris nilai pajak alat berat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Bapenda Sulut menegaskan untuk menunjang program Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban (ODSK), pihaknya melakukan kegiatan penelusuran dan inventarisasi/pendataan kepemilikan kendaraan bermotor, alat berat dan alat besar di perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Tim Khusus yang dibentuk oleh Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng, SE MSi, pun langsung diturunkan guna menunjang kinerja instansi yang merupakan Koordinator Pendapatan Daerah. Tim yang didalamnya terdapat anggota Penyidik (PPNS), walaupun berpanas-panasan tetap semangat melakukan inventarisasi dan penetapan terhadap nilai Pajak alat berat dan alat besar.

Serta pendataan kendaraan operational yang berasal dari luar daerah. Dijelaskan Atteng bahwa pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk alat berat dan alat besar dimaksudkan untuk menyediakan dana bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kerusakan jalan dan lingkungan akibat pengoperasian alat-alat tersebut. Dan diuraikan Atteng bahwa penerimaan dari pengenaan PKB tersebut termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan jalan, dan pemeliharaan lingkungan.

Petugas Bapenda saat dilapangan (FOTO Suluttoday.com)

Sesuai dengan aturan, Pemerintah Daerah tetap dapat memungut PKB atas alat berat dan alat besar selama belum diundangkannya UU pengganti UU No. 28 Tahun 2009 atau sampai dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditetapkannya putusan MK tersebut berakhir (10 Oktober 2020).

Atteng pun berharap kepada para pelaku usaha untuk dapat kooperatif, beritikad baik saat mendapat kunjungan dan pendataan dari Tim Bapenda Sulut. Kegiatan dan hasil yang dilakukan ini akan dievaluasi dan dilaporkan kepada Pimpinan, dan akan ditangani selanjutnya oleh Kejaksaan dan KPK. (Cat)

11.984 unit Ranmor di Sulut Belum Lunas Pajak

Ranmor belum bayar pajak di beri tanda khusus (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Bidang Pajak Daerah Bapenda Sulut menegaskan bahwa  jumlah kendaraan bermotor (Ranmor) yang belum lunas pajak selang waktu 2019 – 2020 sebesar 11.984 unit, diluar KB baru yang pembuatannya tahun 2018.

Untuk itu disampaikan Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE MSi kepada media ini Jumat (05/07/2019) bahwa dalam pihaknya tengah turun melakukan Razia dan tim yang diturunkan bakal menyertakan  efek jera berupa tanda berupa lembaran informasi ranmor tersebut BELUM BAYAR PAJAK di masing-masing kendaraan.

“Dalam rangka mendisiplinkan para Wajib Pajak (WP) yang terlambat menunaikan kewajibannya ataupun cenderung menghindarinya, Bapenda Sulut telah  membentuk Tim Satgas bekerjasama dengan Kepolisian dan Pol PP, yang tengah  melakukan penelusuran berupa Razia PKB secara door to door dan ditempat keramaian serta di lokasi perkantoran, jika ditemukan ada yang belum membayar atau lunas, petugas akan menempelkan peringatan,” ujar Atteng. 

Seperti dirangkum media ini, kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh KPK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dimintakan kiranya para Wajib Pajak selaku pemilik kendaraan komunikatif dan kooperatif dengan petugas lapangan.

Pajak merupakan suatu hal yang wajib kita bayarkan untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, itulah sebabnya mengapa semua warga negara wajib membayar pajak. Atteng Apresiasi diberikan kepada masyarakat yang sudah taat membayar pajak tepat waktunya.(cat)

Hari ini Terakhir Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemberitahuan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pelayanan pembayaran administrasi kendaraan bermotor akan menyesuaikan dengan cuti bersama libur lebaran, sehingga Jumat (31/05/2019) merupakan batas akhir pembayaran pajak. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara, Olvie Atteng kepada media ini.

Menurut Atteng, bagi masyarakat yang administrasi kendaraan bermotor pada saat cuti bersama dan libur lebaran, dapat melakukan pembayaran pada tanggal 10 Juni nanti. Dan pembayaran tersebut tidak dikenakan biaya tambahan akibat keterlambatan alias denda.

Bagi yang memiliki fasilitas dari Bank SulutGo, Atteng menegaskan bisa melakukan transaksi di anjungan tunai mandiri dan bukti pembayaran dapat ditukarkan pada saat pelayanan kembali di buka pekan kedua bulan Juni.(cat)

iklan1