Tag: Olvie Atteng

Program Keringanan ODSK Dongkrak Penerimaan UPTD PPD Manado

Keringanan pajak berlaku hingga Desember 2019 (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibesut Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw (ODSK) cukup membawa dampak pada penerimaan kas daerah.

Di UPTD PPD Manado Bapenda Sulawesi Utara seperti diungkapkan Kepala UPTD PPD Manado, Herlina Karepu Selasa (01/10/2019), program yang diberlakukan sejak awal September membawa penerimaan selama bulan kesembilan tahun 2019 sebesar Rp 22.8 M atau 84.2 persen dari target bulanan yang ditetapkan.

Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor pihak UPTD PPD Manado dijelaskan Karepu yang didampingi Kasie Pelayanan Pajak, Aprine Siwi, mencapai nilai Rp 14.3 M. Karepu pun optimis di bulan Oktober, kebijakan Gubernur yang diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2019 kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, yang tertuang dalam Pergub 33 Tahun 2019 juga berdampak positif.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng menegaskan pihaknya melakukan sejumlah inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan selaku wajib pajak. Tak hanya itu, ke depan, dengan support Polri melalui Ditlantas Polda Sulut akan menggalakkan kerjasama dengan unsur Pembina Samsat melalui pelaksanaan kegiatan Operasi Gakkum Lantas 2019 dengan sandi “Mapalus Pajak”, yang tujuannya untuk membangun masyarakat sadar pajak kendaraan bermotor.

Operasi Mapalus Pajak ini akan diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah kesatuan kerja Polda Sulawesi Utara mulai tanggal 30 September 2019. Bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya dapat menyelesaikan kewajibannya ditempat dan tidak akan ditilang. Dan bagi yang belum menyelesaikan, akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.(cat)

17 Miliar Tunggakan Pajak Kendaraan Kota Manado

Kepala UPTB Manado, Herlina Karepu (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTB Manado mengejar tunggakan pajak kendaraan bermotor sebanyak belasan miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Kepala UPTB Manado, Herlina Karepu usai apel pagi Rabu (25/09/2019).

Dijabarkan bahwa sebanyak 24 ribu kendaraan di ibukota Provinsi Sulawesi Utara belum membayar pajak kendaraan bermotor yang jika ditotal mencapai Rp 17 miliar. Karepu pun meneruskan instruksi dari Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng untuk jemput bola sampai ke pelosok.

Kantor PTB Manado, petugas kejar penunggak pajak kendaraan (FOTO Suluttoday.com)

Selain itu, untuk tambahan bagi kas daerah, Karepu pun mengejar pembayaran pajak air permukaan serta biaya balik nama kendaraan bermotor.(cat)

Atteng: Keringanan Pajak Masih Berproses

Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Hebat ODSK, memberikan keringanan, pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor beserta pembebasan denda. Namun, kebijakan Gubernur yang diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2019 kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, dan tertuang dalam Pergub 33 Tahun 2019 seperti ditegaskan Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng kepada media ini Selasa (3/9/2019) sore diruang kerjanya bahwa belum banyak dimanfaatkan.

Sementara untuk masyarakat yang sudah memasukkan berkas, dijelaskan Atteng bahwa masih diproses dan diharapkan dapat segera dinikmati oleh pemilik kendaraan bermotor. “Keringanan pajak masih berproses,” ujarnya singkat sembari meminta masyarakat yang telah mengusulkan bersabar.

Atteng pun mengungkapkan bahwa tujuan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan PAD.

Dan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor baik roda dua dan empat, untuk memperoleh keringanan, pembebasan dan insentif daerah tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur (formulir diambil di UPTD PPD setempat) melalui Kepala Bapenda Sulut dengan melampirkan persyaratan formal berupa: Fotocopy KTP/Surat Keterangan; Fotocopy STNK; Fotocopy SKPD (notice); Fotocopy BPKB/Surat Keterangan/Bukti Setoran Terakhir Fotocopy BPKB (untuk proses balik nama dan perpanjangan STNK); Kwitansi jual beli kendaraan (untuk proses balik nama).

Besarnya pemberian keringanan adalah sebagai berikut: 1. PKB Untuk PKB tahun berjalan dibayar seluruhnya; Untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok PKB Untuk tahun ke 3 (tiga) sebesar 60% dari pokok PKB Untuk tahun ke 4 (empat) sebesar 70% dari pokok PKB Untuk tahun ke 5 (lima) sebesar 80% dari Pokok PKB Untuk tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan pokok PKB 100%.

Denda keterlambatan PKB diberikan pembebasan 100% 2. BBNKB Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan 5 (lima) tahun terakhir diberikan keringanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 50% dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100% Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan 6 (enam) tahun dan seterusnya diberikan keringaanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 100% dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100%.  

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Samsat setempat atau menghubungi lewat WA di 08114371069 / SMS di 081340019886. (*/cat)

Pemerintah Sulut Berikan Keringanan sampai Pembebasan Pajak

Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke 74 dan menyongsong HUT Provinsi Sulawesi Utara yang ke 55, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengeluarkan Kebijakan khusus bagi pemilik kendaraan bermotor. Melalui Bapenda, Pemerintah Provinsi Sulut memberikan Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah kepada seluruh masyarakat selaku pemilik kendaraan bermotor.

Dijelaskan Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng belum lama ini kepada media bahwa kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 kepada seluruh Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Utara, yang tertuang dalam Pergub 33 Tahun 2019.

Atteng pun menuturkan bahwa tujuan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan PAD.

Seperti dirangkum media ini untuk memperoleh keringanan, pembebasan dan insentif daerah tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur (formulir diambil di UPTD PPD setempat) melalui Kepala Bapenda Sulut dengan melampirkan persyaratan formal berupa: Fotocopy KTP pemilik; Fotocopy STNK; Fotocopy SKPD (notice); Fotocopy BPKB; Kwitansi jual beli kendaraan untuk proses balik nama; Fotocopy akte/dokumen bagi perusahaan; Fotocopy izin usaha.

Dan besar pemberian keringanan adalah sebagai berikut, bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tahun berjalan dibayar seluruhnya; untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok PKB, untuk tahun ke 3 (tiga) sebesar 60% dari pokok PKB. Pengurangan bertambah 10 persen untuk tahun selanjutnya hingga diberikan pembebasan pokok PKB 100%.

Sementara untuk denda keterlambatan PKB diberikan pembebasan 100% Bagi masyarakat yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun pembuatan 5 (lima) tahun terakhir diberikan keringanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 50%.

Dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100% Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan 6 (enam) tahun dan seterusnya diberikan keringaanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 100% dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100% Atteng pun mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk segera manfaatkan kesempatan ini. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Samsat setempat. (Cat)

Optimalisasi Pendapatan, Gubernur Sulut MoU dengan BPH MIGAS

Gubernur Sulut tandatangani kesepakatan demi peningkatan PAD (FOTO Ist)

MAKASSAR, Suluttoday.com – Pemerintah Sulawesi Utara melakukan optimaliisasi dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Salah satunya adalah penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPH MIGAS dan Pemerintah Provinsi Sulut dan MoU antara Pertamina MOR VII dan Pemprov Sulut, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (13/8/2019).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata.  Diharapkan dengan MoU ini mampu mendongkrak pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar di Wilayah Sulawesi secara keseluruhan dan Sulawesi Utara pada khususnya.

Seperti diketahui bahwa Pajak Bahan bakar adalah pajak yang memberikan kontribusi ketiga terbesar setalah PKB dan BBNKB. Menurut Kepala Bapenda Sulawesi Utara, Olvie Atteng SE MSi yang turut mendampingi Gubernur Sulut bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari rencana aksi pencegahan korupsi, sehingga Optimalisasi Pendapatan Daerah dari sumber pendapatan pajak BPH MIGAS dan PT Pertamina dapat berjalan lancar sehingga memberi kontribusi dalam optimalisasi PAD di daerah.(cat)

iklan1