Tag: ormas

Mau Dapat Rumah?, Ayo ke Jarod Manado Rabu Besok

Bang Faisal Salim (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ragam konsep pembangunan fasilitas publik didorong pemerintah. Semuanya tentu didukung kajian yang komprehensif, studi perbandingan dan kesediaan sumber daya. Untuk konteks Kota Manado sendiri pemerintah daerah tengah memaju laju pembangunan, tujuannya demi kesejahteraan serta kemajuan masyarakat.

Hal yang terkesan tidak terlalu mendapat perhatian adalah soal perumahan murah, perumahan layak huni, cara mendapatkannya dan kiat-kiat sukses menjadi pengusaha properti. Konteks ini dilirik Faisal Salim, SE pengusaha muda yang kini digadang-gadang maju sebagai calon Wakil Wali Kota Manado membuka ‘dapur developer’. Mewujudkan komitmennya, Faisal menggelar dialog bersama masyarakat Kota Manado.

”Kami akan menggelar dialog bersama Bang Faisal Salim. Untuk itu, secara terbuka sebagai pelaksana kami mengundang masyarakat agar bisa hadir di Jalan Roda (Jarod) Manado, Rabu 13 November 2019. Bang Faisal akan membagikan kiat-kiat mendapatkan rumah tanpa bank. Termasuk rahasia sukses menjadi pengusaha properti. Agar kita bisa punya rumah sendiri tentunya bagi yang belum punya rumah,” ujar Gilang Hiola saat diwawancarai wartawan, Selasa (12/11/2019).

Lanjut disampaikan Gilang, banyak masyarakat Manado yang penasaran atas konsep perumahan tanpa bank yang dibuat Faisal Salim. Untuk hal tersebut, Gilang mengajak segenap warga Manado hadir dalam acara yang juga dihadiri politis, aktivis OKP dan Ormas, serta tokoh masyarakat.

”Yang Penasaran Dengan Dialog ini kami undang Untuk Hadir di Jalan Roda Pada Tanggal 13/11/19 Jam 15.00 di Warung Kopi Hanny. Para Narasumber  diantaranya Owner Perumahan satu-satunya tanpa menggunakan Bank Bapak Faisal Salim, dan Pak Haji Sultan Udin Musa. Moderator Sekretaris DPD KNPI Manado,” kata Gilang menutup. (*/Redaksi)

TePi Sulawesi Utara Gelar NGOPI Bersama Ketua KPU dan Aktivis OKP

Berlangsungnya NGOPI (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komite Pemilih (TePi) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (30/5/2018) sukses melaksanakan Ngobrol Pemilu (NGOPI) yang bertempat di Kopi Nation Tikala Kota Manado. Kegiatan ini menghadirkan Kornas TePi Jeirry Sumampouw dan Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh sebagai narasumber.

Dengan mungupas tema: ‘Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada untuk Pemilu Berintegritas’, kegiatan ini dimoderatori Drg Hizkia R Sembel, yang juga Korprov TePi Sulut. Berdasarkan pemaparan Ketua KPU Sulut yang mengajak masyarakat sipil untuk mendorong adanya partisipasi publik dalam menyukseskan Pelkada yang ada di Sulut dan Pemilu tahun 2019.

”Terima kasih atas undangannya pada diskusi siang ini, tentunya kegiatan-kegiatan semacam ini sangatlah penting. KPU Sulawesi Utara mengapresiasi kegiatan ini, paling tidak kita sama-sama punya kesadaran untuk mengawal sekaligus bertekat kuat mewujudkan Pilkada serta Pemilu 2019 yang berintegritas. Karena kuncinya adalah kerja partisipatif, maka saya mengajak untuk kita saling memberi support, guna suksesnya agenda demokrasi,” ujar Ardiles.

Begitu pula menurut Jeirry yang mengulas dan memberikan penjelasan banyak hal terkait konteks praktek demokasi saat ini, sekaligus tantangannya. Begitupun tentang peran serta perlunya pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil terhadap kerja-kerja lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam catatannya, Jeirry menyentil diantaranya menyampaikan dukungan agar para mantan Napi koruptor tidak diberikan kesempatan lagi dalam panggung politik. Serta masih banyak paparan kritis lainnya.

Spanduk pelaksanaan kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui, kegiatan yang dihadiri DPD KNPI Manado, GAMKI Kota Manado, PMII Cabang Manado, GTI Kota Manado, para jurnalis, pengurus BEM se-Sulawesi Utara, JPPR, JAROD, HIPMI Sulawesi Utara dan sejumlah aktivis pro demokrasi lainnya berjalan penuh dialektika. Kemudian, terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan, diantaranya:

1. Tingkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih 2. Edukasi kepada masyarakat tentang tahapan dan proses pelaporan di Panwaslu yang membutuhkan kelengkapan adiministrasi 3. Adanya lembaga pemantau pemilu/organisasi kepemudaan/ organisasi kemasyarakatan untuk mensupport dan mendukung masyarakat dalam partisipasi 4. Dibutuhkan lembaga pemantau Pemilu/OKP/Ormas yang terverifikasi KPU untuk pilkada dan Bawaslu untuk pemilu sebagai pemantau dalam Pilkada maupun Pemilu.

Ketua BEM Unsrat ketika memberikan tanggapan (FOTO Suluttoday.com)

5. Dibutuhkan regulasi yang rinci tentang penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal 6. Dibutuhkan formulasi ditingkat parlemen untuk calon dari kalangan pemuda 7. Organisasi Kepemudaan, BEM Perguruan Tinggi se-Sulut, Kelompok Cipayung dan Lembaga Pemantau Pemilu mendukung langkah KPU untuk melarang mantan koruptor mencalonkan diri 8. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa negatif campaign sebagai bagian dari Kampanye Pemilu/Pilkada untuk mencerdaskan pemilih. (*/Redaksi)

Aksi Tarian Perang Nyaris Makan Korban

Para demonstran saat melakukan demo (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Demo damai yang dilakukan Ormas Perhimpunan Masyarakat Peduli Sulawesi Utara (PMPS) nyaris jatuh korban akibat pisau terbang ditengah aksi di lobi kantor gubernur Senin (21/5/2018).

Hal ini disebabkan adanya aksi tarian perang khas Sulawesi Utara yang diperagakan di salah satu adegan terjadi kesalahan. Dimana sebuah pisau panjang tang dipergunakan terlepas dari gagangnya. Pisau terbang yang tanpa tujuan tersebut nyaris mengenai petugas-petugas yang menjaga aksi PMPS.

Mordekai R  Massie selaku pimpinan PMPS menyatakan bertanggung jawab keseluruhan aksi yang intinya mendesak pembasmian teroris dengan penerbitan Perpu Undang-undang teroris.(Cat)

Peran Ormas Mewujudkan Gerakan Cerdas, Role Model dan Agenda Pembangunan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Sejarah adalah sejenis drama di mana setiap babak diikuti oleh paduan suara ketawa. – Mikhail Bakhtin

Ormas dalam Perspektif Pembangunan Masyarakat Cerdas

Begitu beragamnya kehadiran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia yang menyumbangkan ‘warna’ tersendiri bagi percepatan pembangunan. Itu sebabnya, bila tidak dikelola dengan baik, konsekuensi logis yang dilahirkan yakni adanya ketidaktertiban sosial (sosial disorder), muncul kekacawan missal.

Nah, kondisi tersebut perlu menjadi ikhtiar bersama. Harus ada scenario dari pemerintah dalam menarik relasi dan perannya dalam mengakomodasi kehadiran Ormas ini, apapun problemnya inilah tanggungjawab pemerintah. Peran strategis Ormas perlu dioptimalkan agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Walau peran Ormas juga sering melahirkan miskonsepsi pada konteks metodologi.

Sekedar menyegarkan ingatan, Ormas itu merupakan komponen penting dan elemen kunci dalam pembangunan. Demi penguatan peran, kita membutuhkan bagian yang namanya role model (panutan). Kini, potret ‘buramnya’ gerakan Ormas telah kita temukan, misalkan adanya gerakan radikal, atau Ormas yang dilahirkan hanya karena kepentngan politik sesaat.

Di Sulawesi Utara sendiri pernah muncul organisasi seperti GAFATAR, madzhab atau sekte Ormas yang pergerakannya disetting untuk kepentingan tertentu. Apalagi jelang hajatan demokrasi yakni Pemilu 2019, maka penting pemerintah daerah bersama Ormas melakukan edukasi, konsolidasi, ‘rekonsiliasi’, pemetaan terhadap seberapa efektifnya agenda yang diperjuangkan dirasakan masyarakat.

Tak hanya itu, usaha identifikasi peran Ormas ini bertujuan melancarkan ruang komunikasi yang tersumbat antara pemerintah, Ormas, dan masyarakat. Usaha serupa tidak lantas mendistorsi gerakan Ormas yang berorientasi melakukan pembaharuan, edukasi, kreatifitas, kemandirian serta kebebasan, tidak sama sekali.

Melainkan sebagai strategi pendekatan untuk melahirkan sinergi, singkronisasi dan kemitraan yang lebih bersifat partisiparif. Antara pemerintah di daerah dengan elemen Ormas wajib bersatu padu dalam melahirkan masyarakat yang cerdas, Ormas sebagai ‘nafas kehidupan’ pemerintah harus juga diberdayakan dan diberi peran yang proporsional.

Artinya, Ormas yang adalah representasi masyakarat punya peran sebagai agen kontrol, kelompok penekan, menjadi juga penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Peran posisi Ormas itu sebagai ‘kelas menengah’, bukan dieksploitasi untuk mengkonfrontasikan kepentingan antar satu pihak dan pihak lainnya yang lebih bersifat kepentingan parsial.

Pentingnya Gerakan Cerdas dan Ormas Menjadi Kontributor Gagasan Konstruktif

Korelasi gerakan Ormas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, tak boleh sama sekali disandera pada kepentingan-kepentingan politik sepihak. Melainkan, Ormas menjadi wahana atau instrument yang mengakomodasi seluruh kepentingan publik agar diperjuangkan kepada pemerintah tanpa adanya diskriminasi dalam wujud apapun.

Urgennya gerakan Ormas, seperti di Kota Manado guna ‘membumikan’ visi MANADO KOTA CERDAS, artinya perlu kita melahirkan duta-duta pemuda teladan, aktivis Ormas yang punya gagasan mencerahkan. Jangan pula, Ormas dijadikan sekedar elemen sekunder (kedua) atau juga lebih ekstrim Ormas hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan tertentu pada perspektif pembangunan holistik.

Lagi pula peran pemerintah dan Ormas tidak boleh didikotomikan. Bila masih ada Ormas yang ‘memelihara’ sikap oportunisme berarti peran pemerintah juga bisa dibilang kurang maksimal. Atau bila masih ada aktivis Ormas yang apatis terhadap dinamika pembangunan di daerah ini, maka dapat pula dipertanyakan peran pemerintah dalam mengedukasi publik. Itu berarti, kedepannya perlu lagi dioptimalkan.

Bagaimana pun mewujudkan Ormas yang professional adalah bagian dari peran penting pemerintah. Sehingga penting menjadi perhatian bersama, lahirnya peran aktif Ormas dalam arus pembangunan menjadi sebuah kehendak dan harapan publik. Itu sebabnya, jangan sedikit pun ada ‘gagal paham’ atau ‘salah kapra’ baik dari pemerintah maupun Ormas terhadap semangat merawat gerakan kemitraan yang sifatnya kolektif.

Perlunya peran kita semua mengeliminir semangat kelompok avonturir (petualang) demokrasi yang umumnya diasosiasikan pada mereka yang menghendaki amannya kepentingan individualistik. Mengabaikan kepentingan publik telah menjadi cara pandang bahkan prinsip mereka, aspek semacam ini juga boleh disebut ‘kekeliruan’ dalam menangkap semangat kebebasan berdemokrasi.

Dilain pihak, tantangan kita ialah masih ada pula aktivis Ormas yang alergi bicara dan tak mau sama sekali melakukan perubahan bersama-sama dengan pemerintah karena ‘kekhawatiran’ dicap (distigma) sebagai kelompok yang pragmatis, tidak independen dan menjadi organisasi ‘pelat merah’, padahal persepsi semacam ini juga keliru. Alasannya yang klasik kita temui yaitu merawat idealisme, tidak rela bila disebut-sebut masuk pada jejaring pemerintah yang kemudian merusak citras Ormas mereka.

Ormas harus menjadi semacam kanal dalam meluruskan dan melanjutkan keberlanjutan pembangunan, baik pembangunan Nasional maupun di daerah. ‘Bersekutu’ dalam tugas-tugas mewujudkan kepentingan publik berupa kesejahteraan, keadilan, egaliter dan seterusnya gerakan pembaharuan yang bernuansa kemanusiaan itu tidak haram hukumnya.

Kemudian, posisi pemerintah jangan dijadikan musuh bersama (common enemy) bagi Ormas, yang selanjutnya dijauhi atau dilawan. Begitu pula sebaliknya, Ormas harus dirangkul tidak etis dan diluar koridor manakala pemerintah membuat sekat dengan Ormas, bagaimana harmonisasi pembangunan terwujud bila tidak saling berpadu kekuatan, berkolaborasi, dan pemberdayaan tidak dilakukan.

Pada akhir pembahasan, kita perlu mengaktualisasikan isi dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Begitu pula saat membaca diskursus dan fakta saat ini, dimana belum lama kita dicekoki dengan adanya pemberitaan media massa soal perubahan Undang-Undang (UU) Ormas yang dirubah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) Nomor 2 tahun 2017, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dengan alasan melindungi kedaulatan Negara, pemerintah akhirnya melahirkan prodak ‘hukum baru’ yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017. Menurut Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie, yang direvisi dari UU ada dua poin penting, pertama mengenai sanksi pidana yang tidak terlalu penting dan kedua proses pengambilan keputusan. [***]

 

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

__________________________________________________

*Catatan: Tulisan ini disampaikan, Jumat (13/4/2018) dalam Forum Diskusi Ormas, LSM dan OKP

Pemkab Mitra Lakukan Sosialisasi Hubungan Sosial

Kantor Bupati Mitra (Foto Ist)

Kantor Bupati Mitra (Foto Ist)

MITRA, Suluttoday.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meminta kepada seluruh masyarakat untuk terus memelihara dan menjaga serta hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut diungkapkannya Kepa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Minahasa Tenggara Ventje Tamuwangkai pada sosialisasi ‘Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara’ di Ratahan, Rabu.2 nopember.

“Kehidupan sosial masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan perlu dijaga dalam kehidupan kita,” katanya di depan para peserta sosialisasi yang berasal dari LSM, Ormas, dan para tokoh-tokoh masyarakat.

Ia mengungkapkan latar belakang masyarakat Minahasa Tenggara yang majemuk, perlu adanya tanggung jawab bersama dari seluruh elemen untuk terus menjaga kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Dalam lingkungan masyarakat Minahasa Tenggara yang berasal dari berbagai macam latar belakang, yang perlu kita jaga yaitu semangat solidaritas dari semua masyarakat,” jelasnya.

Ventje pun mengharapkan LSM maupun Ormas di Minahasa Tenggara dapat terus mengampanyekan tentang pentingnya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

“Selain itu pentingnya kita untuk terus menjaga kehidupan masyarakat dan yang paling penting tidak terpancing dengan isu-isu yang bisa memecah belah kehidupan kita bersama,” tandasnya.(jemmy k)

iklan1