Tag: ormas

Kesbangpol-Linmas Manado Tegaskan Tak Ada Pungutan Pengurusan SKT

Kesbangpol-Linmas Manado saat kegiatan besama Ormas dan Parpol (Foto Suluttoday.com)

Kesbangpol-Linmas Manado saat kegiatan besama Ormas dan Parpol (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) mempertanyakan proses pengurusan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol-Linmas).

”Torang perlu tahu proses pengurusan SKT di Kesbangpol. Jangan sampe justru nanti torang yang rugi gara-gara nyanda tau depe pasti soal itu,” Ridwan salah satu pimpinan Ormas di Manado.

Bersama sejumlah rekannya, lanjut Ridwan yang paling penting menurut mereka adalah, apakah pengurusan SKT akan dipungut biaya atau tidak. “Ini penting skali. Karena tau jo. Biasanya ada biaya inilah, itulah yang pihak tertentu boleh mo minta,” terang mereka.

”Apalagi kalau dari pihak ormas minta supaya pengurusan SKT dipercepat karena ada hal yang harus diurus. Biasanya banyak pihak tertentu yang berkeinginan untuk mengambil untung,” ungkap mereka.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol-Linmas Manado Ivan Sumampouw mengungkapkan, Badan Kesbangpol-Linmas Manado tidak memungut biaya sepeserpun kepada setiap ormas yang akan melakukan pengurusan SKT ormas, LSM maupun organisasi kepemudaan (OKP).

Dia menjelaskan, pengurusan SKT ormas sekarang ini jauh lebih sederhana dan mudah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Kalau dulu persyaratan yang harus dipenuhi ormas ada 10 item, kalau sekarang hanya ada 7 item saja yang harus dipenuhi ormas,” terangnya.

Menurutnya, dalam UU nomor 17/2013 pada pasal 16 terdapat hal yang esensial bagi persyaratan untuk ormas, sehingga ormas memperoleh SKT.

”Nanti ada akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau AD dan Anggaran Rumah Tangga (ART),” jelasnya.

Selain itu, ormas juga harus menyebutkan program kerjanya, susunan pengurus, surat keterangan domisili, nomor pokok wajib pajak atas nama ormas. “Ada juga surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan dan surat pernyataan kesanggupan melapor kegiatannya,” katanya.

“Kalau itu semua dipenuhi, maka paling lama untuk pengurusannya paling lama 15 hari. Setelah itu dilakukan verifikasi selama 15 hari, jadi maksimal 30 hari, ormas yang bersangkutan sudah bisa mengantongi SKTnya,” pungkasnya.(*/Amas)

Jim Tindi: PLN Suluttenggo Lakukan Teror, Mari Kita Lawan

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Beragam ekspresi sebagai reaksi penolakan atas sikap berlebihan pihak PLN wilayah Suluttenggo memadamkan listrik begitu beragam, salah satu aktivis ’98, Jim Robert Tindi menegaskan bahwa ‘teror’ yang dilakukan PLN Suluttenggo sebenarnya sangat menyingsarakan rakyat. Bagi Tindi pola ‘teror’ yang dilakukan PLN tergolong baru dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.

”Sudah sangat berlebihan kebijakan PLN Suluttenggo, dimana pemadaman listrik berjam-jam dan dihampir seluruh wilayah di Kota Manado ini. Pemadaman listrik oleh PLN sudah melebihi batas kewajaran, dan tidak bisa ditorerir lagi. Ini merupakan ‘teror’ bagi warga Kota Manado, mari kita lawan,” ujar Tindi.

Pimpinan LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulawesi Utara (Sulut) ini juga mengajak elemen gerakan mahasiwa dan Ormas agar bersama-sama dirinya untuk melakukan unjuk rasa atas sikap pihak PLN yang merugikan masyarakat.

”Saya mengajak elemen gerakan pemuda, mahasiswa, LSM dan Ormas untuk kita ‘mengepung’ kantor wilayah PLN Suluttengo. Kita duduki, karena pemadaman listrik ini menghambat semua aktivis warga Kota Manado, PLN sengaja ‘membunuh’ masyarakat secara berlahan-lahan,” tutur Tindi tegas. (Amas)

Rawan Konflik Pilkada, Tumbelaka Sarankan Penyelenggara Pemilu Waspada

Taufik Tumbelaka (Foto Ist)

Taufik Tumbelaka (Foto Ist)

MANADO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang selalu saja membawa dampak ganda bagi masyarakat, kadang menjadi anugrah dan sering juga menjadi bencana. Menurut Taufik Tumbelaka, pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) saat diwawancarai Suluttoday.com, Senin (7/9/2015) menyebutkan perlunya penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) waspada dalam menjalankan tugasnya.

”Berdasarkan hasil temuan dan survey beberapa lembaga resmi, Sulawesi Utara juga masih dalam kategori daerah rawan konflik Pilkada di tahun ini. Sehingga penting kiranya koordinasi diperkuat, terutama penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) agar waspada dalam pengambilan keputusan. Jika sesuatu yang bertentangan dengan aturan, diharapkan jangan berani melanggaranya karena itu memicu konflik,” ujar Tumbelaka menitipkan pesan.

Tidak hanya itu, Tumbelaka yang juga alumnus UGM ini mengharapkan masyarakat Sulawesi Utara yang dikenal sangat rukun dan menjunjung tinggi pluralitas untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang melahirkan konflik disaat Pilkada berlangsung. Dia juga meminta pemerintah serta semua instansi terkait bersinergi dalam menjalankan tugasnya.

”Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menciptakan kerukunan dan mengendalikan keamanan saat Pilkada di Sulut. Begitupun semua stakeholder, baik pemerintah, pihak Kepolisian, TNI, bersama tokoh agama dan pimpinan LSM/Ormas untuk bersinergi menjaga keamanan, mari kita wujudkan Pemilukada yang berkualitas, serta aman,” tukas Tumbelaka. (Amas Mahmud)

FKUB Bitung Gelar Doa dan Deklarasi Damai

Ketua Panitia dan Ketua Forsa Warkop Kota Bitung Erow Sondakh (Foto Suluttoday.com)

Ketua Panitia dan Ketua Forsa Warkop Kota Bitung Erow Sondakh (Foto Suluttoday.com)

BITUNG – Forum Kerja Sama Umat Beragama (FKUB) Kota Bitung lewat Ketua Pdt. Frangky Kalalo, STh, MTh akan menggelar Doa dan Deklarasi Damai. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Panitia Kegiatan dan sekaligus sebagai Ketua Forsa Warkop, Erow Sondakh, Sekretaris Uztad Abdul Latif Tahir, S.Pd, M.PdI ketika diwawancarai oleh Suluttoday.com diwarung kopi bakudapa.

Rangkaian kegiatan ini dilakukan guna menghilangkan imest dimasyarakat yang selama ini bahwa Bitung dalam keadaan tidak kondusif, padahal selama ini Kota Bitung tetap Kondusif, Nyaman dan Aman. Sehingga kegiatan ini penting kami lakukan guna menjawab bahwa Kota Bitung tetap kondusif. Dan elemen yang akan terlibat antara lain adalah Pemerintah, Polres, Ormas Gereja, BKSAUB, Ormas Muslim, LSM, Kodim, Forsa Warkop, BMII, dan lain-lain, yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut, (13/8/2015).

”Kegiatan yang akan dilakukan antara lain Doa Bersama, Tanda Tangan Perdamaian dan Deklarasi Bitung Kota Damai, selain ormas-ormas diatas juga akan diikuti oleh pelajar. Maka diharapkan kepada elemen yang terlibat dan masyarakat Kota Bitung agar terlibat aktif serta dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Rencananya kegiatan akan diikuti kurang lebih 2000 orang tetapi dibatasi, dan kegiatan ini akan dilaksanakan Sabtu tanggal, 15 Agustus 2015 pukul 09.00 wita,” ujarnya. (Robby).

Rayakan Haul Bung Karno, GMNI Manado Lakukan Pemutaran Film

Pengurus DPC GMNI Cabang Manado (Foto Suluttoday.com)

Pengurus DPC GMNI Cabang Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Dalam rangka memperingati Haul Bung Karno ke-114 DPC GmnI Manado melaksanakan Pemutaran Film Bung Karno yang di rangkaikan dengan Malam Perenungan.

Bertempat di Kampus FISIP Universitas Sam RatUnsrat), acara ini bukan hanya melibatkan kader GmnI aktif melainkan beberapa pengurus Ormawa Unsrat dan Mahasiswa Unsrat pada umumnya.

Acara hari ini tujuannya bukan hanya pemutaran film dan perenungan,melainkan ada hal yang lebih penting lagi yaitu Semangat Bung Karno harus masuk dalam ruang-ruang akedemisi baik ditingkat fakultas maupun universitas termasuk Unsrat sebagi kampus termuka di Sulawesi Utara.

Malam hari ini begitu berbeda,semangat Bung Karno terbakar menyala di tiap sanubari undangan yang hadir,kami sudah berkomitmen.sudah saatnya GMNI kembali ke kampus dan menbangkitkan semangat roh Marhaenisme, tegas yang dikatakan Sarinah Intan yang sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Sarinah Komisariat Swaradika Fisip Unsrat. (Iky Tukuboya)

iklan1