Tag: oso

Sah Restrukturisasi, Ketum OSO Kantongi SK Kementerian Hukum dan HAM

Ketum OSO bersama Ketua OKK Benny Ramdhani dan ribuan kader Hanura (Foto Suluttoday.com)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dinamika di internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanur) dibawa kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) berakhirnya berujung manis. Pasalnya, OSO yang dikabarkan akan dikudeta dengan adanya mosi tidak percaya tidak memberi pengaruh berarti terhadap posisi OSO sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura.

Rabu (17/1/2018) dihadapan seluruh kader yang hadir, OSO didampingi Ketua Bidang Organsiasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Benny Ramdhani bersama sejumah pimpinan pusat lainnya serta para Ketua DPD se-Indonesia menunjukkan surat keputusan tentang restrukturisasi dan revitalisasi kepengurusan DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020. Dimana menurut Ramdhani hal tersebut menunjukkan bahwa posisi Hanura yang dipimpin OSO adalah sah dan diakui Negara.

”Sudah selesailah kita menjalani dinamika, iya hari ini, Rabu (17/1/2018) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM)mengeluarkan keputusan atas perubahan struktur DPP Partai Hanura. Harapan sekaligus instruksi DPP agar ini diamankan seluruh kader Hanura se-Indonesia,” ujar Brani sapaan akrab Ramdhani di Manhattan Hotel Jakarta.

Lanjut disampaikannya kalau tindaklanjut dari surat Menkum-HAM tersebut ialah berupa ‘bersih-bersih’ internal ada adanya geliat yang dilakukan segelintir pengurus Hanura yang berlawanan dengan apa yang dilakukan Ketum OSO.

”Kita menindaklanjuti ini dengan melakukan evaluasi, menegakkan aturan tentunya dan menertibkan kader yang mungkin belum mampu menerjemahkan visi Pak Ketum OSO. Hal itu bisa dilakukan dengan adanya pemberian sanksi sesuai AD/ART, selain itu akan dilangsungkan dengan menyerahkan surat Menkum-HAM ke KPU dan Bawaslu tentunya sebagai syarat untuk kita mengikuti Pemilu,” tutur Brani yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dua periode ini sambil memperlitahkan surat Kementerian Hukum dan HAM nomor: M.HH – 01-AH.11-01 tahun 2018, tertenggal 17 Januari 2018 dan didtandatangani Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly tersebut. (Amas)

iklan1