Tag: ott

AWAS Jangan Buang Sampah Sembarangan di Manado

Kabag Hukum Pemkot Manado saat memimpin Apel tim (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Mengacu dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan, maka pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah menurunkan tim penegakan Perda 7/2006 untuk menindak para pelanggar Buang Sampah. Bahkan sejak aturan ini ditegakkan, ada 38 pelanggar yang terjaring lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan telah divonis membayar denda bervariasi dari Rp50 ribu sampai Rp1 juta karena baru sebatas kasus Tipiring (Tindak Pidana Ringan).

Disamping itu, ada 16 pelanggar yang menunggu persidangan 6 Oktober nanti. Jumat (30/9/2017) pekan lalu, tim berhasil menangkap tiga pelanggar Perda yang kedapatan membuang sampah sembarang dan tidak pada waktu yang ditetapkan. Sebut saja, salah satu warga diseputaran Terminal Malalayang karena buang sampah bukan pada tempatnya serta bukan pada jam buang sampah yang diatur dalam Perda 7 tahun 2006.

OTT kedua ditindak dua warga dari Wen Win Kabupaten Minahasa yang datang ke Terminal Malalayang untuk membuang sampah bukan pada tempatnya serta bukan pada waktu jam buang sampah yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Perda 7 tahun 2006. Dan OTT ketiga, salah satu sopir bus di Terminal Malalayang yang dengan sembarang membuang puntung rokok tidak pada tempatnya.

“Adapun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para pelanggar oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), semuanya berjumlah 16 orang pelanggar beserta barang bukti dan akan di sidangkan pada Jumat 6 Oktober nanti,” ungkap Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado Budi Paskah Yanti Putri SH MH.

Dikatakan, aksi penegakkan Perda ini merupakan sidang ke empat. Sebelumnya, telah digelar sidang di kawasan Taman Kesatuan Bangsa (TKB) dengan 16 orang pelanggar, kemudian di Kecamatan Mapanget 12 pelanggar, serta di Kecamatan Wanea 10 pelanggar.

“Itu semua diputus denda paling sedikit Rp 50 ribu, hingga Rp 1 juta. Kebersihan dan Larangan Buang Sampah tersebut, secara rutin akan digelar Tim Penegak Pemkot Manado kerjasama aparat terkait seperti Kepolisian dan Pengadilan Negeri,” tuturnya menutup.(*/TimST)

Rakor Satgas Saber Pungli, GSVL Komit Berantas Pungutan Liar

Wali Kota GSVL ketika menyampaikan sambutan (Foto Ist)

Wali Kota GSVL ketika menyampaikan sambutan (Foto Ist)

MANADO – Keseriusan Wali Kota Dr. GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Dominus Bastiaan SE dalam mewujudkan program Presiden Joko Widodo dalam upaya memberantas Pungutan Liar (Pungli) yang berimplikasi terjadinya praktek korupsi. Saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosallisasi Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar Kota Manado di Swissbel Maleosan Hotel, Kamis (2/2/2017).

Walikota GSVL menegaskan aparatur Pemkot Manado harus memiliki tekad secara mental untuk tidak melakukan pungutan liar dalam melayani masyarakat.

“Saya tegaskan disini bahwa pemerintah Kota Manado sangat serius dalam upaya memberantas pungutan liar yang ujung-ujungnya mengarah pada tindakan praktek korupsi. Sehingga, pembentukan Satgas Saber Pungli sangat tepat,” ucap Wali Kota GSVL, sapaan akrab Lumentut.

Tidak hanya itu, Wali Kota GSVL mewarning seluruh aparat Pemkot Manado agar menjauhi praktek korupsi yang intinya menghambat kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Praktek korupsi dapat menjadi penghambat kinerja pemerintah. Padahal, kita dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Saya berharap, Satgas Saber Pungli dapat membantu saya dan Pak Wakil dalam mewujudkan pemerintahan di Kota Manado yang bersih dan bebas dari Pungli,” ujar Walikota GSVL.

Terkait mantan oknum Lurah Bunaken yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus pungli, Walikota GSVL menyerahnya kepada kepolisian dan oknum Lurah tersebut sudah diganti.

Kabag Pemerintahan dan Humas Pemkot Manado, Steven Runtuwene saat mengikuti Rakor (Foto Ist)

Kabag Pemerintahan dan Humas Pemkot Manado, Steven Runtuwene saat mengikuti Rakor (Foto Ist)

“Saya serahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukumnya, dan oknum Lurah sudah diberi sangsi yakni pergantian,” papar Walikota GSVL.

Sementara, Ketua Satgas Saber Pungli Kota Manado yang juga Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Manado AKBP Enggar Brotoseno SIK MSi menandaskan pihaknya akan bekerja serius dalam mewujudkan harapan Wali Kota GSVL.

“Kita akan bekerja serius dan profesional dalam menjalankan tugas memberantas pungutan liar di Kota Manado,” tegasnya.

Sambutan dari Polresta Manado (Foto Ist)

Sambutan dari Polresta Manado (Foto Ist)

Rakor dan Sosialisasi Satgas Saber Pungli diikuti para pejabat dilingkup Pemkot Manado. Mulai dari pimpinan Perangkat Daerah, Camat serta kepala bagian Sekretariat Daerah Kota Manado.

Untuk diketahui, yang ikut hadir diantaranya; Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kota (Sekkot) Manado Drs Rum Dj Usulu, Kepala Inspektorat Manado Drs Musa Hans Tinangon MSc, unsur Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado dan Polresta Manado.(*/ST)

Demam OTT Meluas, CCTV Makin Laris Manis

Dugaan korupsi miliaran rupiah terkesan diabaikan, pungli recehan malah diperhatikan Jokowi (Foto Ist)

Dugaan korupsi miliaran rupiah terkesan diabaikan, pungli recehan malah diperhatikan Jokowi (Foto Ist)

JAKARTA – Presiden Jokowi melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya mendorong pemberantasan pungutan liar (pungli). Hal ini menyusul setelah dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar (pungli), yang melibatkan satu pengusaha, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II-D, dan 3 pegawai honorer Kemenhub.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan close circuit television (CCTV) di seluruh sudut Kementerian Perhubungan, guna mencegah terjadinya pungli.

“Contoh jembatan timbang bisa saja kita berikan CCTV yang memonitor langsung atas kegiatan. Yang kedua kita berikan semacam peralatan yang all modern semacam IT dan online ke pusat Karena kalau dia masih manual itu masih bisa pelanggaran atau penyimpangan,” katanya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/10/2016) yang dilansir Merdeka.com.

Dia menilai, aksi pungli terjadi karena ada kesempatan. Para oknum sengaja memperlambat proses perizinan, seperti izin untuk kapal dan angkutan. Sehingga, masyarakat harus membayar lebih mahal agar petugas Kemenhub bisa mengeluarkan izin dengan cepat.

“Contohnya tadi saya katakan prosesnya diperlambat dengan akhirnya dia memberikan sesuatu itu ulah dari petugas itu indikasinya karena dia ingin sesuatu jadi diperlambat sudah ada mekanismenya harus diselesaikan 7 hari atau bahkan lebih cepat,” imbuhnya.

Dengan begitu, Pudji mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi kinerja para petugas Kemenhub dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan, jika ditemukan aksi pungli, masyarakat harus segera melapor ke pihak yang berwajib untuk segera ditangani.

“Pertama keteladanan memberikan contoh dulu, yang kedua pengawasan apabila dia ada tanda-tanda tidak bagus langsung ditegur. Kemudian yang ketiga tadi masyarakat yang mengetahui itu laporkan segera untuk melaporkan hal negatif tadi,” pungkasnya. (*/Mat)

Hebat, Hartoyo Permainkan KPK

 Laode M Syarif (Foto Ist)

Laode M Syarif (Foto Ist)

JAKARTA – Terus menjalankan tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Hartoyo, Direktur PT Osma Grup secepatnya menyerahkan diri kepada KPK atau kepolisian.

Penyerahan diri tersebut dilakukan terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Osma Grup dan anggota DPRD Kabupaten Kebumen untuk izin proyek Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen berupa pengadaan buku, alat-alat peraga dan TIK senilai Rp4,8 miliar.

“Kepada Saudara Hartoyo, lebih baik secepatnya menyerahkan diri kepada KPK atau ke kantor polisi terdekat,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/10/2016), seperti dikutip Antara.

Saat ini, menurut dia, tim KPK bekerja sama dengan Polri masih terus mencari Hartoyo, sekaligus meneliti PT Osma Grup. Perusahaan swasta tersebut diketahui beralamat di Jakarta, bukan di Kebumen.

“Beliau (Hartoyo) belum dapat dijadikan sebagai tersangka, masih saksi. Kami masih terus melakukan pencarian. Kami juga masih mencari tahu mengenai Osma Grup. Substansi kasus ini masih kami dalami,” ujar Laode.

Ia juga meminta kepada seluruh pengusaha atau pihak swasta agar tidak lagi memberikan janji-janji atau mengiming-imingi para pejabat publik.

“Kami mohon pihak swasta agar jangan lagi iming-imingi para pejabat publik. Stop kasih janji-janji kepada pejabat publik, khususnya yang berhubungan dengan proyek pemerintah,” tutur Laode.

Disisi lain, dia juga meminta agar setiap kepala daerah di Indonesia mengawasi dengan teliti apa saja yang dilakukan oleh para pejabatnya, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali.

“Secara kewenangan, kepala daerah seharusnya tahu apa saja yang dilakukan oleh anak buahnya, pejabatnya. Kepala daerah jangan bersikap tidak peduli sama anak buahnya,” ungkap Laode saat dikutip dai Kompas.com.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu (15/10/2016) kemarin, terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh pihak swasta dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.

Dalam OTT yang dilakukan di beberapa lokasi di Kebumen tersebut, KPK mengamankan dua orang yang dijadikan tersangka dan empat orang berstatus sebagai saksi.

Dua orang tersangka itu, yakni berinisial YTH atau Yudhi Tri H yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen dan SGW atau Sigit Widodo yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

Sedangkan empat orang saksi juga telah diamankan, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kebumen Andi Pandoyo, dua Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dian Lestari dan Hartono, serta pihak swasta (Osma Grup) bernama Salim.

Dalam OTT tersebut, tim penyidik KPK turut membawa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 77 juta, buku tabungan serta bumti elektronik. (*/Rahmat)

Asyik, KPK Puji Kepolisian Soal OTT Pengawai Kemenhub

Kapolri, Komjen Pol Komjen Tito Karnavian (Foto Ist)

Kapolri, Komjen Pol Komjen Tito Karnavian (Foto Ist)

JAKARTA – Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pernah bermasalah dengan HMI ini secara terbuka puji kinerja Kepolisian RI saat menangkap basah pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang terlibat pungutan liar terkait perizinan.

Menurut mantan Staf Khusus Badan Intelijen Negara itu, sudah sepatutnya semua kementerian dan lembaga bersih dari aksi-aksi curang tersebut.

“Itu keren. Harus semakin dibanyakin (operasi itu) biar cepat bersih negara ini,” kata Saut melalui pesan singkat, Selasa,11 Oktober 2016.

Saut meyakini aksi operasi seperti itu kalau terus dilakukan akan membuat Indonesia lebih sejahtera. Sebab, selama ini mengenai perizinan dan hal-hal yang berkaitan pelayanan masyarakat belum sesuai dengan harapan masyarakat.

“Saya pikir kalau ini dilakukan terus menerus, saya yakin negara kita sudah lebih sejahtera,” kata Saut.

Seperti diketahui, Selasa sore tim gabungan Polda Metro dan Bareskrim Polri berhasil menangkap oknum pejabat Kemenhub berinisial AR. Dia diduga telah menerima suap atau mengutip pungutan liar dari beberapa pihak terkait perizinan.

Presiden Joko Widodo pun meninjau secara langsung operasi tangkap tangan di kantor Kemenhub itu. (*/Faruk)

iklan1