Tag: pad

Pemerintah Sulut Berikan Keringanan sampai Pembebasan Pajak

Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke 74 dan menyongsong HUT Provinsi Sulawesi Utara yang ke 55, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengeluarkan Kebijakan khusus bagi pemilik kendaraan bermotor. Melalui Bapenda, Pemerintah Provinsi Sulut memberikan Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah kepada seluruh masyarakat selaku pemilik kendaraan bermotor.

Dijelaskan Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng belum lama ini kepada media bahwa kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 kepada seluruh Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Utara, yang tertuang dalam Pergub 33 Tahun 2019.

Atteng pun menuturkan bahwa tujuan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan PAD.

Seperti dirangkum media ini untuk memperoleh keringanan, pembebasan dan insentif daerah tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur (formulir diambil di UPTD PPD setempat) melalui Kepala Bapenda Sulut dengan melampirkan persyaratan formal berupa: Fotocopy KTP pemilik; Fotocopy STNK; Fotocopy SKPD (notice); Fotocopy BPKB; Kwitansi jual beli kendaraan untuk proses balik nama; Fotocopy akte/dokumen bagi perusahaan; Fotocopy izin usaha.

Dan besar pemberian keringanan adalah sebagai berikut, bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tahun berjalan dibayar seluruhnya; untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok PKB, untuk tahun ke 3 (tiga) sebesar 60% dari pokok PKB. Pengurangan bertambah 10 persen untuk tahun selanjutnya hingga diberikan pembebasan pokok PKB 100%.

Sementara untuk denda keterlambatan PKB diberikan pembebasan 100% Bagi masyarakat yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun pembuatan 5 (lima) tahun terakhir diberikan keringanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 50%.

Dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100% Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan 6 (enam) tahun dan seterusnya diberikan keringaanan dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 100% dan penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100% Atteng pun mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk segera manfaatkan kesempatan ini. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Samsat setempat. (Cat)

Aktivis Lingkungan Mendorong WPR, Ikut Sentil Bahaya PETI

Rusaknya lingkungan akibat PETI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.comDalam penjelasannya saat ditanya wartawan terkait resiko atas adanya praktek Pertambangan Liar, Hendratno Pasambuna, Aktivis Lingkungan menyebutkan bahwa perlu pemerintah bertindak tegas memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dikatakannya, penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bocor bila sebuah perusahaan tambang, aset atau sumber dayanya ‘dikeruk’ pihak diluar perusahaan.

”Faktor yang mempengaruhi tumbuh suburnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) karena terbatasnya modal keahlian dan ekonomi masyarakat. Itulah penyebabnya, mereka cenderung menjadi objek yang di eksploitasi. Disisi lain, pemerintah harus tegas menyelamatkan regulasi, agar dihentikannya pengoperasioan tambang ilegal,” kata Pasambuna, Rabu (10/7/2019).

Penggalian lubang tambang yang dilakukan, lanjut Pasambuna, dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah. Itu artinya, dari sisi ekonomi memang membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat, bila masyarakat diikutkan dalam proses tersebut.

”Kita butuh kajian yang komprhensif dari semua pihak. Saya berharap, perencanaan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) segera terwujud, khususnya di wilayah Bolaang Mongndow Raya. Dalam waktu dekat, setidaknya ada penyung hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan dan bisa menjawab persoalan yang ditumbulkan oleh kegiatan masyarakat penambang,” tegas Pasambuna.

Untuk diketahui, rencana menjadikan WPR disejumlah lokasi pertambangan PETI di Sulawesi Utara (Sulut) didorong banyak pihak. Beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya; aspek kebijakan, aspek modalitas, aspek kelembagaan/organisasi dan aspek teknologi dan lingkungan. Ke-empat aspek perlu dijalankan secara sinergis dan konsisten.

”Maka kegiatan pertambangan rakyat tersebut diharapkan akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah serta sekaligus dapat meminimalisir potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Hal itu sejalan dengan semangat DPRD Provinsi Sulut yang sedang menggodok Perda Pertambangan yang juga memuat soal WPR,” tukas Pasambuna. (*/Redaksi)

Atteng Cari Pundi-pundi PAD di Boltim

Bapenda Sulut di lokasi pertambangan Boltim (FOTO Suluttoday.com)

BOLTIM, Suluttoday.com – Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara, Olvie Atteng tak pernah berhenti mencari pundi-pundi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terpantau media ini Kamis (21/02/2019), Atteng bersama tim krasak-krusuk di area pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

“Kami terus berupaya mencari potensi bagi PAD termasuk di sektor pertambangan dan ini tentunya dilakukan berdasarkan ketentuan serta aturan yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut Atteng menegaskan bahwa hasil monitoring di lapangan pasti akan ditindak lanjut demi peningkatan PAD. “Hasilnya jika sangat berpotensi pasti akan kami optimalkan, walaupun tidak terlalu besar, tapi mampu mendukung pendapatan asli daerah kita,”pungkas Atteng.(Cat)

Bapenda Sulut Lakukan Kajian Retribusi Daerah

Kegiatan kajian retribusi daerah (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi jelang akhir tahun dipacu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk mengembangkan potensi dari retribusi, Bapenda Sulawesi Utara melakukan kajian dengan mengundang pakar-pakar ekonomi yang juga merupakan tim ekonomi Gubernur Sulut pada kegiatan yang dipusatkan di salah satu hotel di kawasan Bahu Manado Kamis (18/10/2018).

Menurut Kepala Bidang Pendapatan DLL Bapenda Sulut, M Lukman Lapadengan SE MSi kepada media ini, bahwa kegiatan dilakukan bersama tim ekonomi dan pesertanya adalah perangkat daerah yang memiliki potensi melakukan penarikan retribusi.

“Kami mencoba mencari potensi retribusi daerah yang ada dan tersebar di seluruh wilayah dengan melakukan kajian bersama perangkat daerah dan tim khusus bidang perekonomian, seperti DR John Tasirin. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” jelas Lapadengan.

Pada kegiatan tersebut dibahas mengenai potensi serta resiko dalam mengantisipasi dari sumber daya alam lintas provinsi.(Cat)

Tingkatan PAD, Atteng Siap Turunkan BOA

Kepala Bapenda Sulut bersama BOA (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pencapaian target dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) jelang berakhirnya kwartal ketiga terus digenjot Bapenda Sulawesi Utara. Bahkan instansi pemerintah yang dikomandani Olvie Atteng siap menurunkan BOA.

BOA bukanlah sejenis ular yang berukuran besar, tapi Bapaenda Orange Army yang disiapkan untuk merazia serta penelusuran penunggak pajak kendaraan bermotor.

Menurut Atteng kepada media ini Kamis (23/08/2018), tim akan diturunkan di sejumlah lokasi dan diperlengkapi data kendaraan bermotor yang sudah akan jatuh tempo maupun yang sudah melewati dan belum melakukan pembayaran. Penelusuran seperti dirangkum media ini akan berada di lokasi termasuk di instansi pemerintah.(Cat)

iklan1