Tag: pad

Pemekaran Kabupaten Minbar Diangkat Lagi

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Minahasa (Foto Ist)

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Minahasa (Foto Ist)

MANADO – Sejak beberapa tahun lalu, sempat diapungkan soal daerah pemekaran Minahasa Barat (Minbar). Alasan dibuatkan daerah kabupaten baru mengingat telah memenuhi utama 5 Kecamatan yang terletak di wilayah barat Sulawesi Utara.

Fanny Korinus SE, warga Pineleng II mengamini soal pemekaran kabupaten Minahasa Barat. Ia dinilai layak berdiri sendiri sebagai kabupaten pemekaran yang baru. “Secara faktor geografis, Pineleng berjauhan dengan Tondano sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Minahasa. Segala sesuatu pengurusan administrasi pun harus melewati Kota Tomohon, ini tergolong jauh dari jangkauan masyarakat Pineleng,” kata Fanny, kepada wartawan, Rabu (25/3/2015).

Mantan aktivis Pemerhati Masyarakat Minahasa (PMM) yang menjabat sebagai Sekretaris ini menyesalkan sebagaimana Pineleng selalu jadi anak tiri dari segi pembangunan di Minahasa. Padahal memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar se-Kecamatan Minahasa. “Jadi sudah selayaknya berdiri kabupaten baru,” tandasnya. (don)

Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Ini Komentar Wagub Sulut

Wagub Djouhari Kansil dan Inspektur Provinsi Mecky Onibala.

Wagub Djouhari Kansil dan Inspektur Provinsi Mecky Onibala.

MANADO -Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut) Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan, kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sulut yang mempunyai paket-paket proyek fisik diatas Rp 200 Juta, bahwa untuk penandatangan kontrak kolektif pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah paling lambat akhir Maret 2015. Penegasan Wagub tersebut disampaikan pada Rapim EPPA per-31 Januari 2015 di ruang rapat Mapaluse, Jumat (13/2/2015).

“Karena itu saya minta perhatian seluruh Kepala SKPD untuk memperhatikan hal itu agar semua paket lelang yang telah ditandatangani itu bisa capai target, sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2015 Tentang percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan juga untuk paket lelang tahap pertama akan dilaksanakan pada 26 Pebruari 2015 dan untuk tahap kedua selambatnya akhir Maret 2015,” ujarnya.

Karena itu dia menekankan, bagi SKPD yang belum melakukan permohonan pelelangan agar segera mungkin melaksanaknnya, sehingga bisa diikutsertakan pada pelelangan kontrak kolektif tahap kedua atau tahap akhir, yang tentunya harus mengacu pada pada peraturan dan kektentuan yang berlaku yaitu Perpes No 4 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJ.

“Bagi SKPD yang belum melakukan permohonan pelelangan agar segera mungkin melaksanaknnya, sehingga bisa diikutsertakan pada pelelangan kontrak kolektif tahap kedua atau tahap akhir, yang tentunya harus mengacu pada pada peraturan dan kektentuan yang berlaku yaitu Perpes No 4 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJ”. Katanya.

Sementara terkait dengan pemeriksaan BPK yang saat ini sementara melakukan pemeriksaan di Kantor Gubernur, Wagub minta SKPD harus pro aktif dan jangan menghambat pemeriksaan. Apa yang dibutuhkan selama pemeriksaan ini supaya segera di diberikan. Termasuk bagi SKPD pengalola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon TP) hendaknya segera melaporkan realisasi keuangan dan fisik untuk Tahun 2014 dan rencana program 2015. termasuk laporan akhir masa jabatan Gubernur harus disiapkan dengan baik karena bulan Maret mendatang akan disampaikan di Dewan (DPRD) Sulut. Dalam kesempatan itu Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PA/KPA di SKPD dimana tayangan RUPS sudah mencapai 100 persen, Terangnya.

“Apa yang dibutuhkan selama pemeriksaan ini supaya segera di diberikan. Termasuk bagi SKPD pengalola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon TP) hendaknya segera melaporkan realisasi keuangan dan fisik untuk Tahun 2014 dan rencana program 2015. termasuk laporan akhir masa jabatan Gubernur harus disiapkan dengan baik karena bulan Maret mendatang akan disampaikan di Dewan (DPRD) Sulut. Dalam kesempatan itu Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PA/KPA di SKPD dimana tayangan RUPS sudah mencapai 100 persen”. Terangnya.

Sementara itu Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng meminta agar SKPD yang belum melaporkan pengadaan atau aset kiranya segera memasukan di BPK-BMD. “Bagi SKPD yang belum melaporkan pengadaan atau aset kiranya segera memasukannya di BPK-BMD,” imbaunya.

Sedangkan Karo Pembangunan Farly Kotambunan menyebutkan, untuk paket lelang konstruksi Pemprov Sulut Tahun 2015 ada sekitar 3 ratusan paket. Yang sudah selesai dilelang 50 persen sehingga diharapkan harus tuntas di bulat Maret mendatang, sehingga dapat terealisasi 100 persen untuk paket lelang kontruksi tersebut, sembari menambahkan, operator EPPA SKPD bersama Kasubag perencanaan wajib hadir dalam pelaksanaan DESK, juga pejabat pengadaan barang dan jasa SKPD yang belum pahan terkait dengan PBJ supaya berkonsultasi dengan Biro Pembangunan.

“Operator EPPA SKPD bersama Kasubag perencanaan wajib hadir dalam pelaksanaan DESK, juga pejabat pengadaan barang dan jasa SKPD yang belum pahan terkait dengan PBJ supaya berkonsultasi dengan Biro Pembangunan”. Tandas Kotambunan.

Tampak juga Hadir dalam rapi EPPA kali ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi dan Assten Ekbang Drs Sanny Parengkuan. (Fajri Syamsudin)

Kunker di Tangerang, Anggota DPRD Manado Disambut Gembira

Anggota DPRD Manado saat kunjungan di DPRD Kota Tangerang

Anggota DPRD Manado saat kunjungan di DPRD Kota Tangerang

MANADO – Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRD Kota Manado, khususnya Badan Anggaran (Banggar) ke DPRD Kota Tangerang Provinsi Banten, Selasa (25/11/2014) mendapat sambutan positif dari anggota DPRD Kota Tangerang. Tim Kunker DPRD Manado sendiri dipimpin, Boby Daud menyampaikan maksud dilakukannya kunjungan tersebut.

Saat bertanya Roy Maramis, anggota DPRD Manado dalam kesempatan Kunker tersebut menyampaikan terkait koordinasi kinerja Badan Anggaran (Banggar), Maramis juga memprtanyakan bagaimana penyusunan dan perencanaan penataan Taman Kota yang dilakukan pemerintah Kota Tangeran, dan kemudian didukung DPRD Tangerang, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami melihat Taman Kota Tangerang memberikan iklim dan fakta bahwa Kota Tangerang ini menjadi Kota Asri, kami juga meminta shareng informasi menyangkut kinerja Banggar, kemudian penetapan postur APBD yang dialokasikan terhadap pembangunan,” ujar Maramis. 

Sementara itu, H.M Syafinuddin Z. Hamadin yang merupakan anggota Banggar DPRD Tangerang menyampaikan beberapa hal penting terkait kinerja Banggar serta prestasi yang diraih pemerintah Tangerang atas kerja sama yang baik antara DPRD dan pihak legislatif.

“Kota Tangerang 8 kali memperoleh WTP, dan terkait penataan Taman Kota kita tidak hanya melakukan penataan fisiknya saja. Namun lebihnya kami melakukan sosialisasi membangun kesadaran masyarakat agar bisa sama-sama mendukung program yang diterapkan pemerintah Kota Tangerang, kita juga mendapatkan penghargaan langit biru dari Laos untuk skala Asien dan inilah penataan non-fisik yang kami lakukan. Penduduk di Tangerang 2 juta, dan proyeksi APBD 1,6 Triliaun” ujar Hamadin.

Begitupun, Revani Parasan mempertanyakan menyangkut kiat-kiat pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan pendekatan dengan pihak DPRD Kota Tangerang untuk mewujudkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pihak BPK RI. Tak hanya itu, Revani juga menyentil tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang harus ditangani pihak pemerintah.

Ketua tim Kunker DPRD Manado ketika memaparkan maksud kedatangan

Ketua tim Kunker DPRD Manado ketika memaparkan maksud kedatangan

”Kami salut dengan kerja sama pihak legislatif serta eksekutif Kota Tangerang dan pretasi yang diraih pemerintah terkait WTP yang 8 kali diterima, ini luar biasa. Kami juga meminta bagaimana cara pihak eksekutif Kota Tangerang dalam menanggapi LHP, apakah hanya didiamkan ataukah ada langkah yang dilakukan? Memang kami akui kerja sama eksekutif dan legislatif adalah penentu terwujudnya prestasi dari pemerintah,” ucap Parasan.

Anggota DPRD Manado diterima anggota Banggar DPRD Kota Tangerang, H.M Syafinuddin Z. Hamadin, dan Kabag Humas DPRD Kota Tangerang, Zahri. Terlihat anggota DPRD Kota Manado yang ikut hadir terdiri dari Roy Maramis, Revani Parasan, Abdul Wahid, Lily Binti, Syarifudin Saafa, Markho Tampi, Fatma Bin Sych Abubakar, Boby Daud, Deysi Roring, Cicilia Londong, dan beberapa anggota Banggar DPRD Manado lainnya. Tim Kunker DPRD Manado terlihat disambut gembira oleh pihak Sekreatriat DPRD Tangerang dan para legislator Tangerang. (Amas Mahmud)

Terkait Dugaan Korupsi PD Pasar Manado, Kejari Didesak Tetapkan Tersangka

Jimmy Kowaas, Dirut PD Pasar Manado (Foto Ist)

Jimmy Kowaas, Dirut PD Pasar Manado (Foto Ist)

MANADO – Tekanan masyarakat pada Kejaksaan Negeri Manado terkait kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado makin mengemuka. Sofyan Maku, SH salah satu aktivis pemuda Kota Manado meminta Kejari Manado mengambil sikap cepat dalam penetapan Tersangka (TSK) kasus korupsi PD Pasar Manado tahun 2012-2013.

”Dugaan penyimpangan anggaran di PD Pasar Manado sejak tahun 2012-2013 yang akhirnya melahirkan rekomendasi BPK ke Kejaksaan yang kemudian sementara ini di lidik karena Kasi Pidsus Kejari Manado pernah bilang bahwa pihaknya punya bukti kuat terkait kasus yang sementara dilidik. Olehnya saya minta kalau memang sudah punya cukup bukti maka segera saja di tetapkan siapa tersangkanya,” ujar Sofyan saat diwawancarai Suluttoday.Com, Minggu (26/10/2014).

Maku juga meminta Kejari Manado dapat mengumumkan ke publik terkait hasil penyelidikannya agar masyarakat Kota Manado mengetahui proses penegakan hukum secara transparan dan tidak terkesan ”main mata”. Maku yang juga aktivis muda Kota Manado ini meminta Walikota Manado, Dr. GS. Vicky Lumentut bertindak tegas.

”Kami juga meminta diumumkan ke publik biar terang benderang, perkara ini supya tidak ada dusta di antara kita. Juga terkait PD Pasar sendiri ini harus di cermati khusus oleh Walikota Manado karena ini termasuk perusahan daerah yang pengelolaan keuangannya lumayan besar, tapi tidak pernah capai target PAD. Dirut PD Pasar Manado, Jimmy Kowaas juga harus dievaluasi atau disemangati agar PD bisa capai target” kata Maku dengan nada menyindir.

Ditambahkan Maku bilamana Walikota Manado tidak bertindak tegas, maka PD Pasar Manado akan mengalami degradasi terkait pengelolaan keuangan. ”Jangan sampai ada indikasi PD Pasar menjadi ATM pimpinan, maka Walikota harusnya memberi kesempatan pada yang lain untuk bisa menjadikan PD Pasar lebih baik kedepannya apalagi instansi ini sementara di lidik,” tegas Maku menutup. (Amas Mahmud)

iklan1