Tag: pancasila

POSIDEOLOGI

Itho Murtadha (Foto Istimewa)

Oleh : Itho Murtadha, Aktivis muda Sulteng

Tak ada perang yang paling mengerikan, selain perang atas nama ideologi.

Belum lama ini, isu kebangkitan PKI, tetiba menyeruak kembali. Penyebabnya tak lain adalah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Kini diusulkan menjadi RUU BPIP. Sejumlah partai dituding sebagai inisator di balik kehadiran RUU itu. Bangsa pun menjadi ribut karenanya. Sejumlah aksi penolakan digelar di mana-mana. RUU HIP dianggap kental dengan rencana untuk menghidupan kembali pikiran-pikiran atau ajaran komunisme di Indonesia.

Bahkan, dalam aksinya, salah satu bendera partai menjadi sasaran amuk pembakaran. Sejumlah ormas Islam marah. Massa mengaum. Aksi yang kemudian dibalas pula dengan luapan ‘kemarahan’ kader-kader partai tersebut di seluruh Indonesia.

Saya tak hendak berpretensi untuk mempolemikkan RUU itu. Sebab, bagi saya itu hanyalah ekses kecil dari problem kenegara-bangsaan kita yang hingga kini belum usai. Benar bahwa Pancasila adalah ideologi dan falsafah negara-bangsa (nation-state) kita. Itu secara simbolik. Tetapi sebagai sebuah konstruksi nalar dan kesadaran bersama, hingga kini, pada sebagian anak bangsa, ia masih relatif problematis.

Fase Ideologis

Perihal ideologi, telah lama budayawan Kuntowijoyo mengkhawatirkannya. Ia mencurigai bila problem ini tak terselesaikan, maka Indonesia menghadapi kesulitan untuk maju. Sejumlah tantangan di era pascamodern (kapitalisme lanjut) membutuhkan kerangka penyelesaian yang lebih dari sekadar ideologi.

Belum lagi potensi konflik—atau bahkan disintegrasi—yang bisa saja disulut oleh ideologi. Kita tahu persis ideologi adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi alat pemersatu yang paling kokoh bagi satu kelompok yang sama. Tetapi juga sekaligus alat membunuh yang paling kejam bagi kelompok yang berbeda. Dalam konteks ini, ideologi bisa memberi manfaat yang konstruktif, tetapi juga berpotensi untuk menabur destruksi.

Dalam catatan sejarah bangsa, konflik dan perang atas nama ideologi bukan tak pernah terjadi. Bahkan di fase-fase awal pasca kemerdekaan, api perpecahan ideologi telah menyala hebat. Tahun 1948, di Madiun, Muso melancarkan pemberontakan. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal sebagai Pemberontakan Madiun. Sesuatu yang kemudian berulang pada tahun 1965—yang dikenal dengan G30S/PKI—dan sebelumnya juga meledak di masa pra-kemerdekaan, yakni tahun 1926.

Tahun 1949, S.M. Kartosoewirjo, di Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini kemudian meluas hingga ke Pulau Sulawesi, terutama di wilayah Sulawesi Selatan dengan Kahar Muzakkar sebagai pimpinannya.

Peristiwa-peristiwa ini menandai apa yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai fase ketegangan ideologis. Fase ideologis. Bagaimana ideologi diletakkan sebagai sebuah sistem keyakinan, doktrin, dan cara pandang, yang kaku di hadapan ideologi yang lain. Sehingga kemudian acapkali berbenturan satu sama lain.

Nasionalisme diperlawankan dengan Islam. Nasionalisme diperlawankan dengan sosialisme-komunisme. Atau sosialisme-komunisme dengan Islam. Era ini adalah era yang diwarnai dengan diskursus yang begitu tajam soal ideologi. Para tokoh bangsa saling berbantahan soal ideologi apa yang paling tepat untuk dijadikan sebagai kompas kehidupan negara-bangsa.

Setelah Itu?

Seusai mengalami konflik ideologis yang tajam selama bertahun-tahun, kita mau ke mana? Adalah mustahil, kita terus merawat bopeng pertengkaran ideologis ini seterusnya. Oleh karena itu, idealnya, ketegangan berbasis ideologis ini, telah berakhir. Terutama karena dua hal: Pertama, Indonesia telah memasuki era baru. Era yang sama kita kenal sebagai era reformasi. Era yang memungkinkan semua ideologi bisa berkontestasi secara sederajat. Hegemoni satu ideologi yang berkuasa tak ada lagi. Sebaliknya, semua ideologi bisa bertumbuh dengan sehat di negeri ini.

Kedua, sebelumnya saya telah menyebut, tantangan Indonesia ke depan semakin beraneka. Kita telah memasuki era kapitalisme lanjut. Ada yang menamainya sebagai era 4.0. Era ini tak mungkin kita hadapi dengan cara yang biasa. Juga dengan pendekatan lama itu: ideologis. Kita membutuhkan kesadaran yang lebih dari sekadar ideologi. Katakanlah itu posideologi.

Nalar posideologi adalah nalar yang bekerja melampaui ideologi-ideologi yang ada. Nalar posideologi adalah nalar yang menolak klaim sempit dari ideologi-ideologi itu. Nalar posideologi adalah nalar yang berani menabrak batas-batas ideologisnya sendiri, untuk kemudian datang menjenguk ideologi yang lain.

Untuk apa? Untuk membangun kearifan antar-ideologi. Ini penting. Sebab hanya dengan cara inilah universalitas yang terkandung pada masing-masing ideologi bisa kita kenali, untuk kemudian kita majukan bersama. Misalnya, di masa lampau, adalah kenyataan bahwa Marxisme, sosialisme, ataupun komunisme, memiliki pengaruh yang amat besar bagi munculnya geliat praksis-perlawanan kaum pribumi—yang rerata adalah muslim-taat—terhadap kooptasi kaum penjajah di bumi Hindia-Belanda.

Zainul Munasichin dalam “Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926” menyebut bahwa H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim—tentu saja selain H. Misbach dalam corak yang berbeda—menyaripatikan gagasan-gagasan sosialis, sembari, di sisi lain, mengurangi bobot Marxisme yang terkandung di dalamnya. Tjokroaminoto kemudian dikenal dengan tokoh sosialisme Islam. Ia bahkan menulis buku “Islam dan Sosialisme”. Bagi Tjokroaminoto, Sosialisme Islam adalah sosialisme minus Marxisme (baca hal. ix).

Dari Tjokroaminoto, kita bisa belajar bagaimana penjumpaannya dengan ideologi-ideologi lain tak lantas membuat ia silau dan meninggalkan Islam. Ia tetap kokoh dengan keislamannya. Bahkan berkat perjumpaannya dengan ideologi-ideologi lain itu, ia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa: jauh sebelum Marxisme hadir, Islam telah datang sebagai obor pembebasan bagi kaum tertindas (ploretar).

Jadi, dengan kata lain, nalar posideologi bukanlah nalar yang tercerabut dari akar ideologisnya. Nalar posideologi, sebaliknya, adalah nalar yang bersedia membuka pintu percakapan dengan ideologi-ideologi yang berbeda dengannya. Nalar posideologi adalah nalar yang berperetensi untuk melibas prasangka-prasangka ideologis, yang rentan untuk menyulut konflik dan api peperangan.

Kecurigaan-kecurigaan berbasis ideologis, seumpama, jika menyelami gagasan-gagasan Marxisme maka auto kita menjadi komunis, atau jika bersahabat dengan orang-orang kiri kita terancam terpapar komunisme, adalah kekeliruan-kekeliruan yang tak perlu terjadi. Ia adalah lawan posideologi.

Pada tahap selanjutnya, nalar posideologi akan membawa kita pada kesadaran akan urgensi ilmu pengetahuan untuk dijadikan sebagai panglima dalam menghadapi era kapitalisme lanjut ini. Era kapitalisme lanjut ini adalah era penguasaan atas ilmu pengetahuan. Proses industrialisasi telah bergerak amat maju; menuju pada pencapaian kemajuan teknologi yang tak berbilang—yang itu berporos pada revolusi teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konteks ini, ideologi-ideologi yang ada harus siap menghadapinya. Sebut contoh Islam. Harus ada keberanian untuk mengeksplor teks-teks dasar, doktrin, maupun nilai-nilai (values) keislamanan sebagai elan vital bagi suatu bangunan keilmuan yang adaptable dengan kemajuan zaman. Dengan kata lain, Islam harus diturunkan menjadi ilmu pengetahuan. Kuntowijoyo menyebutnya sebagai proses objektivikasi.

Ini kiranya bermanfaat untuk dilakukan. Ideologi bersifat kaku. Sementara ilmu pengetahuan bisa berlaku universal. Nilai dan kebenarannya bisa diterima oleh ideologi manapun secara obyektif. Ilmu pengetahuan tak bisa diklaim sebagai milik ideologi tertentu. Ia melampaui ideologi-ideologi yang ada.

Juga, ini penting untuk menghindari agar suatu ideologi tak (selamanya) berhenti sebagai stempel untuk mengutuki kejahatan ideologi-ideologi yang lain, dari kejauhan, tanpa bisa berkontribusi apa-apa bagi kemajuan.

 

______________

Tulisan ini diambil dari Ithomurtadha.com

Bila Lambang Garuda Pancasila Bertuliskan Fastibiqul Khairah

MS. Anwar Sandiah (Foto Istimewa)

Oleh : MS. Anwar Sandiah, Pendidik

Bangsa Indonesia mengawali tahun 2020 terutama dalam pekan terakhir bulan juni ini dengan dua tantangan cukup berat yaitu bidang kesehatan dan bidang politik, bidang pertama menyita waktu dan pikiran cukup melelahkan, berbagai upaya menangani pandemi covid 19 terkesan lelah menuai berbagai persoalan teknis penanganaannya hingga hal-hal termasuk kasus pasien covid yang melawan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah (kesehatan), kesemua ini menunjukkan kepanikan “lelah tak memicu nilai Lillah” artinya penanganannya belum sepenuhnya menyentuh pengamalan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan tantangan kedua yaitu *RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila)* memicu kobar ketegangan antara Ulama dan Umara, apa mesti butuh ketegangan ulama – umara itu terjadi? Yakinlah kata pemicu itu justru sumbernya datang dari anggota terhormat legislatif (ma’af) mengutak-atik Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang dipandang telah final. Apalagi bahasan Pancasila dalam RUU tersebut terdapat ada hal-hal dicurigai dan disengajai menyimpang dari konteks sejarah tanggal 18 Agustus 1945 telah disepakati menjamin tegak kokoh kehidupan berbangsa dan bernegara tampa mengobar nafsu kekuasaan yang menohok rasa keadilan berdasar Pancasila itu sendiri.

Rakyat sadar hidup merawat konstitusi negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 demi membangun peradaban bangsa yang tetap dalam pengamalan Pancasila secara murni dan konsisten (istiqomah), jangan lagi ada pemaksaan pimikiran yang memicu timbul persoalan lain akan mengancam keutuhan negara, apalagi motivasi rumusan HIP bukan berorientasi Fastabiqul Khairah (berlomba-berlomba dalam kebaikan), tetapi lebih sekedar mengakomodir kepentingan sesat golongan kecil yang tak paham sejarah.

Jika draf RUU HIP lolos diundangkan bisa terjadi konflik karena dinilai HIP terdapat dugaan merubah dasar konstitusi yang sah telah disepakati, hal ini bisa mengundang terjadi ricuh yang mengancam persatuan bangasa, dan dilain sisi akan berpengaruh seakan memberi peluang badan legislatif bisa mengotak-atik tatanan kenegaraan lain telah disepakati, misalnya mencari celah pembenaran menawarkan draf pemikiran yang dipandang memenuhi syarat rasional mengganti tulisan yang terdapat pada “Lambang Negara Garuda Pancasila”.

Disini penulis mencoba “berandai bila bisa?” Ada anggota legislatif dari salah satu fraksi mengusulkan agar tulisan pada Lanbang Negara Garuda Pancasila itu bukan tertulis “Bhinneka Tunggal Ika”, tetapi bertulisan “Fastabiqul Khairah” yang artinya “Berlomba-lomba dalam kebaikan”, dengan berlogika bahwa negera tidak sekedar mengakui perbedaan secara sempit “kebhinnekaan” semata tanpa ruh al-khairah (kebaikan) yang lebih luas makna yaitu menyemangati hidup berbuat baik menata keberbedaan, menanggalkan jurang pemisah kehidupan dengan mengembalikan nilai adab saling berlomba berbuat terbaik merawat suasana keperbedaan pada semua sektor, dengan demikian secara tidak langsung mengajak komponen bangsa Indonesia berlomba membangun NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan menjauhi jiwa “homo homini lupus”, kata Thomas Hobbes.

Berlomba dalam al-khairah (kebaikan) memiliki nilai positif tanpa keraguan, suatu ajakan penyadaran kemanusiaan saling berbuat baik dalam keperbedaan karena bertujuan memiliki kepentingan bersama, rasa saling hidup meghidupkan, rasa persaudaraan tanpa membeda-bedakan antara suku bangsa, ras, etnik, warna kulit dan agama. Maka akan terwujud hidup melestarikan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, tidak akan melestarikan sikap feodalime antara penjabat pemerintah dan rakyat yang dipimpinnya. Sikaya tidak akan nyenyak tidur bila masih ada orang miskin berkeliaran mengisi hidup ditengah-tengah segelintilir manusia rakus, pemboros, materialis dan vandalisme. Orang berilmu tidak akan tenang fikirnya bila masih ada anak-anak berkeliaran tanpa merasa indahnya bangku sekolah mencerahkan dzikir dan fikir untuk sebuah peradaban masa depan mulia dan terhormat.

Kita akan menyaksikan terjadi kesadaran bersama berlomba berbuat baik, politisi akan segera berdeklarasi “taubatan nasuha”, janji setia tidak akan lagi menyengsarakan rakyat pemilih dengan politik uang. Pejabat korup akan memotong tangannya sendiri dengan sadar setelah mencuri uang rakyat, maka terbentuk manusia berlomba-lomba memenuhi hajat hidup dengan kebaikan. Tampil pemimpin negara berkarakter santun, religius, paham akan hak dan kewajiban, tidak melupakan janji ketika berkampanye, kata selalu beriring dengan perbutan, mencintai dan dicintai rakyat.

Penguasa tanah nan luas akan sukarela menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada petani penggarap yang hidup jadi buruh tani, sebagai bukti berlomba dalam kebaikan hingga membuat rasa nyaman hidup dengan “Bahagia Berbagi” (pinjam semboyan BAZNAS Sulut), tenang hatinya, terkesan wujud hakikat berlomba berbuat baik ketika melihat petani penggarap kini menggarap lahan sendiri tanpa lagi hidup mengemis jadi buruh tani memelaratkan.

Fastabiqul khairah akan mencerahkan kedudukan ulama (tokoh agama) dan umara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), masing-masing menjauhi sikap saling keleim merasa lebih benar mencetuskan kebijakan atau mengambil keputusan menyangkut kepentingan umum, karena terbekali al-khairah menjunjung tinggi adab “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bila terjadi ada perbedaan pendapat dalam pendekatan bahasan rancangan sebuah undang-undang, tentu selalu berorientasi mengedepankan kesepakatan berlomba-lomba dalam kebaikan ditengah perbedaan, karena sadar akan tujuan setiap rancangan undang-undang sesungguhnya mewujudkan kebaikan, melindungi kepentingan bersama tanpa ada sekat penghalang.

Ruh al-khairah (kebaikan) memberi ciri hidup masyarakat memiliki ketaatan menjaga tatanan kebersamaan karena memahami faktor manusiawi setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahan, maka setiap kebaikan itu pasti terpenuhi nilai keadilan, karena adil tidak berarti terukur dengan faktor materi semata akan tetapi juga nilai non materi. Maka pemimpin yang dipercayai rakyat hanyalah pemimpin yang memiliki jiwa dan semangat istiqomah (konsisten) menegak “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai buah dari fastabiqul khairah hingga selamatlah NKRI dari niat busuk bertujuan merongrong Falsafah Negara Pancasila hasil kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945. Demikian beberapa indikator makna utama fastsbiqul khairat, moga ada manfaatnya.
Wallahu a’lam.

Manado, Fajar Jum'at, 26 Juni 2020

Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Senator Djafar Cerahkan Masyarakat

Sosialisasi Empat Pilar disampaikan Senator Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi yang kian sulit karena penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tak membuat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M.,M.PdI menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (18/6/2020).

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Ibnu Amin Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado itu dihadiri ratusan masyarakat. Senator Djafar menjelaskan soal penguatan, pengamalan Pancasila, pentingnya wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa. Tidak hanya itu, meski di tengah Covid-19 tak henti-hentinya mengajak masyarakat menghadirkan partisipasi masyarakat. Terlebih soal kerja para wakil rakyat perlu juga mendapat masukan dan evaluasi dari masyarakat.

‘’Pancasila sebagai nafas dan filosofi kita bernegara. Inilah landasan hukum kita yang sudah final, dan melalui kesempatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini saya mengajak masyarakat untuk mengamalkan Pancasila. Jangan tumbuhkan paham-paham atau pemikiran yang bertentangan dengan spirit Pancasila. Kemudian, dalam situasi pandemi masyarakat jangan pasar dan mudah terprovokasi, melainkan menumbuhkan solidaritas. Silahkan awasi para wakil rakyatnya, termasuk DPD RI. Saya menerima kritik publik, ayo kita maju mendukung pemerintah dalam agenda pembangunan Negara Indonesia tercinta,’’ ujar Senator Djafar yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP BKPRMI ini.

Senator Djafar saat menyerahkan buku Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Sementara itu dalam sesi tanya jawab, para hadirin yang mengaku belum memahami soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merasa mulai ada kegaduhan yang dicipatakan dari gedung Senayan (DPR RI). Berdasarkan informasi, kemunculan RUU HIP terindikasi adanya upaya melemahkan dan mereduksi nilai Pancasila yang universal. Menanggapi hal itu, Senator Djafar memberikan ulasan kepada masyarakat.

‘’Terkait RUU HIP sedang dipending pembahasannya. Saya juga secara pribadi menilai RUU HIP yang merupakan insiatif Dewan belumlah penting saat ini. Kemudian berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat agar tidak muncul lagi bahaya laten Komunisme (PKI), ini penting. Kita akan ketat dan konsisten menolak nanti. Apalagi ada pemikiran rendahan yang menafsir-nasfir Pancasila. Itu sama saja kita ikut memperkecil marwah Pancasila. Ingat, jangan pernah kita lupakan sejarah dan warisan para pendiri Negara ini. Produk Pancasila sudah sempurna, tidak perlu lagi regulasi atau konstitusi dibawah yang ‘mengambil alih’ tafsir Pancasila menjadi parsial,’’ kata Senator asal Sulawesi Utara ini tegas.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Djafar Alkatiri mendengarkan pertanyaan masyarakat (Foto Istimewa)

Senator Djafar yang juga Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu menegaskan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah mendapat dukungan masyarakat luas. Ancaman terhadap Pancasila memang dinilai Djafar sebagai ‘penanda’ bahwa keberagaman pemikiran, keluhan dan keperluan masyarakat harus dicarikan solusinya. Pemerintah jangan berdiam diri, selain melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Djafar menyebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkrit. Solusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlakuan adil terhadap masyarakat dan menghapus kesenjangan antara orang kaya miskin juga menjadi solusinya.

Masyarakat saat mengikuti sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, beberapa pertanyaan yang disampaikan masyarakat diantaranya terkait rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konsensus para pendiri bangsa yang sudah final, konsekuen dan tidak perlu ada tafsiran lain dari Undang-Undang yang lebih rendah derajatnya. Kehidupan era new normal juga dinilai dipertanyakan masyarakat. Menurut mereka apakah ada UU atau PERPPU yang mengatur soal new normal?. Masyarakat menyebut peran pemerintah dalam menangani penyebaran dan penularan Covid-19 perlu dimaksaimalkan.

(*/Bung Amas)

Memperingati Hari Kartini, Posko Menangkan Pancasila Gelar Panggung Rakyat

Orasi dari Robyanto Hulopi (FOTO Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini, sejak ditetapkan tahun 1964 hari lahir Kartini terus diperingati bangsa ini sebagai momentum pengingat komitmen bangsa ini untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Namun, sudah seabad lebih sejak Kartini menggoreskan pikiran dan cita-citanya, bangsa ini belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender, di sana sini masih ada diskriminasi dan ketidakadilan, tegas koordinator posko menangkan pancasila provinsi Gorontalo Mohamad Rizal Laiya pada Sabtu (21/04/2018).

Laiya berharap agar kita semua bagaimana mengambil api semangat dan gagasan Kartini untuk menjawab persoalan kebangsaan hari ini, terutama yang dihadapi oleh kaum perempuan serta menyatuhkan kembali perempuan untuk merebut kesamaan hak dan sejajar dengan laki-laki.

Sementara pidato politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) provinsi Gorontalo Robyantoro Hulopi menegaskan, panggung rakyat digelar oleh posko menangkan Pancasila sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan dari semua masyarakat gorontalo terhadap pancasila, jika kita mengaku pancasila sudahkah cara-cara kita sudah sejalan dengan roh pancasila.

Hulopi menyeruhkan agar menghadirkan kembali roh pancasila ditengah-tengah kehidupan kita, kesenjangan sosial membuktikan bahwa pancasila belum berjalan di Republik Indonesia. Sudah saatnya kita menyatuhkan seluruh masyarakat gorontalo lewat persatuan nasional demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Posko menangkan Pancasila hadir ditengah-tengah masyarakat kita gunakan sebagai alat perjuangan segala bentuk penindasan yang terjadi, posko juga siap melakukan advokasi setiap persoalan sosial dimasyarakat dan juga sebagai tempat mendiskusikan setiap persoalan dan sebagai tempat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. (Redaksi)

Suara Aktivis HMI dan LMND Manado, Hidup Pemuda Pemudi Indonesia

Suasana berlangsungnya refleksi Hari Sumpah Pemuda (Foto Suluttoday.com)

Hari ini tepat 89 tahun hari bersejarah itu terjadi yang  kita kenal segai hari Sumpah Pemuda, yang dimana pemuda dan pemudi dengan tekat serta kehendak untuk menjadikan indonesia sebagai kesatuan tanah air, kesatuan bangsa, serta kesatuan bahasa yang kemudian menjadi negara kesatuan republik indonesia.

Semangat kaum muda itu telah meletakan filosofi dasar bahwa Kolonialisme, Imperialisme, federalisme, sukuisme, bahkan Rasisme tidak akan mendapatkan ruang di dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia ini,

Sumpah Pemuda tahun 1928 membuktikan jika kaum muda Indonesia memiliki kepercayaan diri, semangat dan pandangan melampaui jamannya, tentang Persatuan Nasional, Kesatuan Cita-cita dan Kemerdekan Indonesia, satu pondasi penting bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 Serta Pancasila sebagai Dasarnnya.

Tapi hari ini semangat serta tekat kaum muda itu seolah-olah sirna ditengah hilangnya semangat serta kepercayaan diri kita sebagai suatu bangsa yang merdeka, hal ini dikarenakan para pemimpin dan elit politik kita lebih percaya kepada modal asing ketimbang kekuatan bangsa kita sendiri.

Kita bisa lihat hari ini setelah 72 tahun indonesia merdeka dan 3 tahun Jokowi-JK memimpin dengan jargonnya TRISAKTI dan Nawacita yang menurut kami masih belum mampu membawa bangsa ini kepada cita-cita Proklamasi 1945 yang dimana kemiskinan dan ketimpangan sosial masih berada diatas angin, hal ini dikarenakan sektor-sektor produktif kita masih dikuasai modal asing mulai dari Ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya, belum lagi akhir-akhir ini isu-isu yang berbau sara kian menguat dan ironisnya masih banyak masyarakat yang ikut hanyut dalam isu itu, mulai dari Politisi, Akademisi, Birokrat, Masyarakat awam apalagi bahkan Mahasiswa yang notabene adalah kaum muda juga ikut dalam arus tersebut.

Ini adalah bukti nyata pemerintah masih belum mampu menanamkan serta menjalankan Pancasila sebagai suatu pedoman dasar dalam berbangsa dan bernegara, pancasila hari ini hanya dijadikan sebagai suatu hafalan dan juga jargon politik semata, dengan ini jelas pancasila kita lagi dirongrong oleh suatu sistem yang zolim, pancasila kita lagi dikalahkan kawan, ingat Pancasila lahir dari perjuangan bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan, baik itu dalam bentuk imperialisme, kolonialisme, fasisme, maupun feodalisme. Jadi sudah sangat jelas, bahwa Pancasila bertentangan dengan imperialisme, kolonialisme, fasisme yang merupakan anak kandung dari kapitalisme.

Maka dari itu kita sebagai pemuda dan pemudi indonesia yang juga merupakan tulang punggung Bangsa untuk bisa mewarisi api semangat dari Sumpah pemuda 1928 itu, sudah cukup kita terninabobokan oleh fantasi-fantasi semu dan terjebak dengan tipu muslihat yang di sebabkan oleh neoliberalisme sehingga praktek-praktek idividualistik menjarah di setiap nadi para generasi bangsa. sudah saatnya pemuda bangkit dan hentikan kompetisi yang tak berisi dan mari berkolaborasi dalam segala lini sebagai bentuk penyelamatkan bangsa indonesia dan memenangkan Pancasila. (***)

”Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, jika angkatan muda mati rasa, matilah sebuah bangsa”. (Pramoedya Ananta Toer).

*Pernyataan sikap pengurus HMI Cabang Manado dan LMND Eksekutif Kota Manaodo.
iklan1