Tag: papua

Papua Serambi Kerukunan, Pluralitas Itu Keniscayaan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

INDONESIA sedang diuji lagi dengan gelombang politik dan konflik. Dengan beragam pemicu, yang umum dilatari dari ketersinggungan kemudian salah paham berkepanjangan. Hasilnya, konflik antara sesama kian mengalir. Bahkan sampai ditarik ke zona sentimen suku dan agama yang begitu sensitif manakala dibenturkan.

Ada agenda besar demokrasi yang sedang dibangun Jokowi. Itu sudah menjadi keniscayaan sebagai seorang kepala Negara. Niat baik untuk mewujudkan pembangunan itu bukan berarti tanpa hambatan. Di era kedua periode Jokowi menjadi Presiden Indonesia ini hadir lagi tantangan baru yang perlu dijawab.

Hati-hati dengan teori konflik. Ada sedikit dugaan dan kecurigaan dibenak saya bahwa ‘keributan’ saat ini di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ada agenda yang belum tuntas. Kompromi kepentingan yang boleh saja masih tercecer, belum tercover, sehingga muncul kelompok yang merasa tidak puas atau diabaikan kepentingannya.

Bisa jadi dua kutub kepentingan, atau bahkan dalam situasi seperti ini ada pihak ketiga yang masuk ikut memainkan emosi publik. Penumpang gelap dan mereka yang senang memancing di air keruh berpeluang turun memanfaatkan kisruh ini. Konflik of interest sedang berdiri kokoh sebagai bagian dari adu wibawa kelompok tertentu. Entah siapa mereka, yang pasti rakyat akan dibenturkan.

Ataukah elit kita sedang bersandiwara, saling unjuk kekuatan, lalu akhirnya berkonspirasi. Semoga tidak ada persekongkolan yang melahirkan rakyat sebagai tumbal, mendompleng kepentingan publik demi kepentingan kelompok tertentu. Pergolakan kepentingan paling akhir ialah rakyat menjadi tumbal.

Altar kekuasaan Jokowi rupanya sedang digembosi. Namun begitu publik tak perlu gusar dan larut dalam kegaduhan tersebut. Kondisi ini, dominannya dilatari motif politik. Bukan murni sentimen, diskriminasi dan tindakan semena-mena dari agama atau suku tertentu. Sebetulnya, riak-riak yang terungkap di publik hanyalah faktor antara.

Konflik itu dibuat. Tak ada konflik yang terjadi dengan sendirinya, apalagi konflik yang dikehendaki. Konflik yang by desain, konflik semu dan insidentil yang bila kita berniat menggalinya, maka kita tentu dapat pangkalnya. Melacak akar konflik dengan menelanjangi embrionya tidaklah sulit, sebetulnya. Apalagi ada institusi Polri dan TNI yang begitu mahfum atas urusan seperti ini karena melekat tugas formal mereka.

Pemikiran politik global yang melahirkan arus utama kapitalisme mengeliminir kepentingan domestik rakyat. Termasuk rakyat Papua harus diberi porsi yang sepadan, jangan dianaktirikan dalam pembagian ‘jatah kekuasaan’. Barter kepentingan yang dilakukan janganlah secara kasar merugikan kepentingan rakyat Papua.

Akibat arogansi politik yang beraroma ‘Jawa’ atau sukuisme melahirkan miskomunikasi politik. Jadinya, rakyat Papua meminta merdeka. Bahaya disintegrasi bangsa terus mengintai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, bila penyelesaian masalah Papua tidak dilakukan secara tuntas. Jangan sengaja meninggalkan benih pertikaian di tanah Papua. Baik atas kepentingan suber daya alam atau apalah itu.

Benturan politik dan ideologi menjadi pintu masuk bagi pemerintahan Jokowi untuk memperkuat Indonesia. Jangan diabaikan, atau rakyat kemudian dikambing hitamkan dan pemerintah hanya sibuk pada supremasi hukum. Sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan, dan pendekatan persuasif dialogis.

Jangan Ada Spasi Politik

Kesetaraan sosial harus mampu dijadikan nafas bagi elit di Negara ini. Kita tak punya garansi bahwa respon yang ditunjukkan saudara-saudari kita di Papua karena masalah tunggal. Akumulasi masalah dapat juga menunjang serta kemungkinan terbesar yang menjadi alasan mengapa mereka harus bertindak brutal. Dan resisten terhadap kelompok yang dinilai melecehkan mereka, sampai melakukan hal-hal yang kita nilai diluar batas wajar.

Insiden pemicu di Kota Surabaya, Semarang dan Kota Malang berpotensi menjadi pertemuan arus kepentingan. Ketidakpuasan rakyat Papua kepada Negara yang selama ini diredam, kini menemukan pemicunya sehingga mereka akhirnya demonstratif. Kemudian bertindak anarkis, mereka melakukan itu dengan alasan cukup kuat. Manusiawi dan wajar dalam kacamata demokrasi. Warga Papua di Negeri rantau diperlakukan tidak secara wajar, bututnya teriakan referendum atau Kemerdekaan Papua menjadi solusi.

Dinamika yang terjadi di tanah Papua merupakan ujian demokrasi. Bila diselesaikan dengan baik, pemerintah akan memperoleh bonus demokrasi. Bonus tersebut berupa keamanan dan rekonsiliasi semesta di Papua. Rakyat hidupnya tentram, tak lagi dihimpit pada faksi politik yang saling gontok-gontokan. Rakyat mengespresikan ketidakpuasannya harus disambut baik pemerintah dengan menyediakan solusi yang proporsional.

Tatanan demokrasi kita yang harusnya membuat kita lebih maju. Malah, kelihatannya menarik mundur demokrasi kita hingga mirip di dunia primitif. Sirkulasi demokrasi yang elastis dan liberal juga membuat pemerintah kita sedikit kelabakan. Makin sulit menyelesaikan permasalah bangsa saat ini yang kian canggih dan plural. Spasi politik atau adanya jarak, kekosongan antara sesama politisi, pusat dan daerah juga melahirkan persoalan tersendiri sebenarnya.

Kompleksitas masalah ini seperti benang kusut yang cara mengurainya harus telaten dan serius. Jangan sampai pula ada proyek politik yang belum tuntas diakomodir. Konflik akhirnya menjadi sekedar ‘gertakan sambal’ dan ancaman yang ujung-ujungnya saling mengakomodasi kepentingan. Kompromi politik melalui dialog menjadi jalan strategis yang harus ditempuh Presiden Jokowi.

Bahkan, jika ada urusan yang belum sempat terpantau publik berupa ‘kepentingan besar’ yang mangkrak, tidak terjembatani, segeralah diakomodir. Jangan lagi rakyat dijadikan martil politik, mereka sudah berkali-kali menjadi tumbal dan mesin pemuas nafsu politik elit. Demi menjaga marwah demokrasi kita, maka politisi di tingkat pusat jangan melanggengkan diskriminasi.

Elit politik kita tidak boleh mempertahankan ego. Seteru politik mari kita sudahi, teror dan saling sandera kepentingan merupakan tindakan haram demokrasi. Janganlah diteruskan proses deviasi dan new kolonialisme diterapkan di Indonesia tercinta.

Gambaran besar tentang integrasi Indonesia melalui meletakkan Papua sebagai miniatur kerukunan dan toleransi wajib adanya. Jangan sekedar menjadi retorika politik para politisi disaat musim kampanye, tapi setelahnya rakyat ditindas. Rakyat itu perlu dimuliakan pemerintah tanpa sekat maupun streotip.

Di era kedua kepemimpinan Jokowi harus memaksimalkan momentum kepemimpinan ini sebagai pintu utama memajukan Papua dari segala dimensi kehidupan. Rakyat Papua membutuhkan pengakuan, dialog, kasih sayang, perlakuan adil, dan jangan mendelegetimasi eksistensi mereka. Ayo, kita jadikan Papua sebagai destinasi kerukunan. Papua harus menjadi serambi kerukunan, kemudian pluralitas disana mejadi keniscayaan kita.

Rakyat Papua adalah kita. Papua merupakan miniatur Indonesia. Berhentilah membesar-besarkan atau mengolah, memanas-manasi dinamika yang terjadi di Papua melalui sarana Medsos atau dalam percakapan kita. Siklus rasionalitas publik harus mampu dikendalikan melalui pemberitaan, himbauan yang menyejukkan dari pemerintah dan stakeholder.

Jadilah Peneduh

Urungkan dulu ‘kegenitan’ kita yang selalu memposting sesuatu yang memicu konflik di media sosial. Jadilah laboratorium dan pabrik kesejukan bagi takyat umumnya, kalau belum mampu berbuat banyak dalam penyelesian konflik. Minimal, pasif dan mengunci diri untuk tidak terlibat menjadi provokator penyebar konflik. Betapa kita tak boleh mengingkari bahwa Medsos menjadi medium strategis dalam menggiring sekaligus membentuk opini publik.

Menghindari api dendam dan bibit-bibit kejahatan tumbuh, maka kita jadilah pengguna Medsos yang cerdas. Tidak perlu berharap lebih, jika kita belum memegang jabatan publik. Setidaknya dengan tidak menjadi pemicu dan pemacu konflik saja sudah lebih dari cukup.

Sejuk dalam memberi narasi dan komentar di Medsos perlu menjadi tradisi positif yang layak dihidupkan. Melestarikan hal-hal yang menumbuhkan kemajuan pada rakyat melalui bermedsos adalah pilihan yang mencerahkan. Bahkan kini menjadi prioritas, stop menjadi corong dan pelopor penyebar pemberitaan hoax.

Jikalau menahan diri untuk mengomentari, menyebarkan atau mempublikasi berita-berita tidak benar menjadi gaya hidup itu bertanda kita tidak mau menjadi tumbal yang merusak kerukunan. Berhentilah menjadi penghamba teknologi yang terus memperbudak, atau membuat kita jumawa lalu menebar provokasi. Jangan menjadi generasi yang menuhankan Medsos dengan intens menebar agitasi dan memicu konflik sosial. Era post-truth menjadi bencana baru bagi peradaban kita di tanah air, jangan mau menjadi tumbal keganasan post-modernisme. [***]

 

_________________________________
Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

LMND Sulut Lakukan Demonstrasi Desak Freeport Akhiri Kerusakan Ekologi

Kader LMND Sulut saat melakukan unjuk rasa (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – PT Freeport Perusahan asal negara paman sam, semenjak beroperasi di tanah Papua pada tahun 1967 sampai hari ini pun tidak perna patuh dengan peraturan perundagan-undangan yang ada di republik ini, yang perlu kita ketahui bersama adalah mulai Kontrak Karya (KK) pertama sampai dengan lahirnya KK II (Kontrak Karya pembaruan) 1991 Freeport mengendalikan penuh Pemerintah Indonesia bahkan PT. Freeport pernah dibebaskan dari kewajiban pajak selama 3 tahun.

Sedangkan yang kita ketahui bersama Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hukum sebagai panglima tetapi pada kenyataannya jauh dipanggang dari api. Ini adalah bagian history yang ditinggallkan dari Rezim otoriter kepada bangsa ini sebagai bentuk ucapan terima kasih atau balas budi kepada negara imperialis yang bersinergi dalam membangun kekuatan politiknya dan turut berperan aktif untuk mengulingkan Rezim sebelum yang mengendepankan kepentingan nasional dan anti terhadap negara-negara Imperialis yang hanya ingin menggerogoti bumi Indonesia.

​​​​​​​​Setelah berlakunya UU No 04 tahun 2009 dalam perjalannya KK beralih fungsi menjadi IUP atau IUPK dan mulai berlaku pada tanggal 12 januari 2009 sebagai mekanisme pertambangan. Alhasil semenjak UU ini berlaku tidak ada lagi yang namanya kegiatan pertambangan berstatus KK.

Dalam pasal 107 UU No. 4 tahun 2009 yang mempertegas soal pembangunan smelter maka menjadi keharusan serta kewajiban perusahan untuk membangun smelter dengan memperhatikan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri tetapi sampai hari ini PT. Freeport tidak perna tunduk pada UU tersebut.

Kemudian pada pertengahan janari lalu Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Beberapa poin penting dalam PP tersebut adalah terkait kewajiban disvetasi saham 51%, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) didalam negeri. Dan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). ​​​​​​

Pemerintah beralasan bahwa dengan adanya divestasi saham dan pembangunan smelter tersebut dipastikan akan berdampak secara prekonomian tentu saja hal ini sangat di mungkinkan terutama bagi penerimaan negara bahkan dengan saham mayoritas pun Pemerintah Indonesia berharap mendapatkan kendali dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia tetapi sampai hari ini PT. Freeport tidak perna patuh dengan regulasi yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia bahkan pihak Pemerintah telah membuka ruang untuk bernegosiasi malah yang terjadi adalah proses negosiasi tidak berjalan maksimal karna sampai hari ini masih tarik ulur antara pihak pemerintah dengan PT. Freeport.

Para demonstran saat berada di titik kumpul Patung Wolker Mongisidi (Foto Suluttoday.com)

Freport dengan manuver politiknya harus dilawan dengan persatuan gerakan rakyat. Sudah cukup negara ini dijarah dan dijajah. Negara tidak bole lagi tunduk terhadap freeport, saatnya mengganyang freeport sebagai simbol neokolonialisme.

Dengan adanya pro dan kontra antara Pemerintah dan PT. Freeport maka kami dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi mendorong Pemerintah Jokowi-Jk untuk:

1. Jika Freeport menolak divestasi saham 51% yang cukup kompromis maka seruan kita adalah nasionalisasi atau angkat kaki dari Indonesia.

2. Pemerintah harus tegas dan mengakhiri struktur ekonomi Kolonial Freeport serta mendorong pembangunan smelter untuk pengolahan serta logam agar tidak ada lagi ekspor konsetrat terus menerus yang merugikan bangsa ini.

3. Mendesak Freeport mengakhiri kerusakan ekologi dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan Freeport yang mencemari tiga sungai besar yakni : Agebagaimana dihawagon, ottoman, Ajkwa

4. Hentikan perlakuan khusus terhadap Freeport dalam pemberian keringanan pajak
5. Prinsip pengelolaan kekayaan tambang Freeport harus mengabdi pada demokrasi ekonomi, sbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 33 UUD 1945. Disitu negara mengelola secara mandiri kekayaan alamnya dengan melibatkan Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan usaha bersama rakyat semacam koperasi

6. Mendesak kementrian keuangan, BUMN ESDM agar lebih berpihak pada kepentingan nasional bukan kepada Freeport.

7. Mendesakk Jokowi-Jk agar menjalankan TRISAKTI dan Nawacita secara konsekuen. (*/TimST)

OJEK DAN POLITIK PANGKALAN; Catatan Akar Rumput Ojek Papua & Tidore

Bustamin Wahid (Foto Ist)

Bustamin Wahid (Foto Ist)

Bustamin Wahid
(Pedagogik & Warga Sorong Papua Barat)

Menolehlah ke belakang untuk memastikan bahwa mereka selalu ada di belakang kita dengan berwajah harapan. [Yuliana. A]

Gambaran tulisan ini adalah hasil penginderaan realitas sosial politik dibeberapa daerah di wilayah timur Indonesia. Ada kerinduan dan kegelisahan untuk menjelaskan perjalanan peristiwa yang dipahami oleh kelompok ojek (transportasi umum/motor), tentu dalam penulisan ini tidak jauh menjelaskan secara mendalam tentang sosial-ekonomi tukang ojek itu sendiri tetapi lebih dari ojek dan politik pangkalan. Ojek menjadi bagian dari pada elemen yang berada pada pusat dinamisasi sosial yang terjadi, dinamisasi sosial ini menuntun kita manusia untuk selelu bertahan hidup dan harus dibeberkan perjalanan pengojek.

Kelakar ojek KNPI di bicarakan di Raja Ampat, saat temu pemuda Raja Ampat yang dipelopori oleh KNPI Raja Ampat yang dinakodai Fahmi Macap. Tentang ojek ada berbagai hasil riset, yang salah satunya hasil riset Basri Amin, tentang; Pemuda, Ojek dan Ruang Urban Di Ternate yang diterbitkan dalam bahasa Inggris di jurnal Asia Pasifik dengan 34 paragraf dan 13 halaman. Sebelumnya 2004 fenomena ojek ini diriset oleh Muhlis Hafel tentang Respon Terhadap Tuntutan Regulasi Ojek Yang Studi Kasus Di Kota Ternate sebagai syarat meraih Magister of Art di Universitas Gajah Mada. Hasil riset ini banyak memberikan kita pengetahuan tentang fenomena sosial dan kesenjangan ekonomi, dan kompleksitas pertarungan masyarakat kota menuntun orang untuk menyelamatkan kehidupannya dengan jalan ojek. Ojek menjadi prospek penting dan tidak memiliki prasyarat yang ribet dan pendidikan tinggi, cukup dengan skill dan keahlian dalam mengemudi sepeda motor dan mampu berada pada posisi budaya antri.

Di Tidore fenomena ojek menjadi salah satu kelas sosial baru dan kelompok sosial yang cukup solid yang terangkum dalam perilaku organisasi yang terorganisir. Simbol helm putih-merah menjadi identitas dan rompi bertuliskan ojek, pengojek di Tidore bermetamorfosa menjadi organisasi sosial yang dalam perjalanannya membantu dan mengawal proses pemerintahan di Kota Tidore. Di Sorong Papua Barat mungkin ojek menjadi pekerjaan yang alternatif bagi para pendatang, mereka berada di titik-titik pangkalannya masing-masing. pangkalan ojek ini memiliki anggota dan ditertibkan dengan budaya antri yang cukup tertib, artinya ada perhatian dan pembelajaran, ada nilai yang disepakati bersama oleh semua tukang ojek. Simbol yang sama di Sorong Papua Barat simbolisasi helm berwarna kuning adalah indetitas para ojek, hal yang sama seperti di ibu kota ada kemasan dan marketing bisnis transportasi yang direkayasa melalui teknologi seperti GO-JEK. Ada hal yang menjadi perbedaan ojek yang proses dan sistemnya masih bersifat manual mungkin unggul secara etos sosial, kebersamaan dan pemerataan pembagian penumpang karena sistem antri dipangkalan, sedangkan ojek online akses dan etos kerja dan profesionalisme.

Ojek & Politik Pangkalan
Dinamika politik bisa masuk dalam sendi sosial mana saja, dimana ada ruang dan celah maka senada kepentingan politik berada pada ruang itu. Afiliasi dan sosialisasi partai politik ini menjadi hal yang wajar dan secara kelas sosial pun bisa diklasifikasi dalam analisis politik, cukup fasih dijelaskan oleh Gabriel Almond tentang pentingnya memahami budaya politik karena ini menyangkut sikap dan pemahaman warga negara tertentu. Pusat pemahaman ini tak hanya sekedar seruan narasi semata tetapi hal ini menjadi pemahaman yang terintegrasi dengan identitas nasional, keyakinan, teras. Dalam konten politik ojek menjadi menarik karena ini salah satu kelompok sosial yang menjadi sasaran dan serbuan kepentingan politik.

Kekuataan ojek ini bisa dikomersialisasi menjadi kekuatan politik dalam kepentingan politik praktis. Dan bahkan tukang ojek menjadi salah satu komunitas sosial, salah satu titik incaran yang alhasil bisa membangun kontrak politik. Di beberapa daerah menjadi contoh tetapi Tidore menjadi referensi untuk mengungkap tentang politik ojek/politik pangkalan, setiap pangkalan ojek di Tidore senantiasa menyimbolkan dukungan kepada salah satu kepala daerah baik itu foto kandidat atau partai pengusung yang ada dipangkalan ojek masing-masing (dego-dego menggambarkan dukungan). Ada pengadaan-pengadaan fasilitas pangkalan yang pada umumnya terjadi seperti TV dan dana santunan kepada tukang ojek.

Hasil riset Basri Amin, menemukan kekuatan dan mobilisasi pengojek ini dimanfaatkan oleh elit lokal dalam mendongkrak popularitasnya sebagai seorang politisi. Pengakuan Rival Rahmi yang menyimpan memori salah satu seorang caleg anggota DPRD dari partai golkar dia menggunakan jasa ojek untuk menyebar stiker, kartu nama, spanduk selama pemilu legislatif 2009. (baca: Pemuda, ojek dan urban di Ternate).

Corak pemikiran pengojek ini kian berbeda secara personal, walau secara organisatoris ada dukungan politik. Tetapi ada beberapa tukang ojek berfikiran tentang bagaimana kualitas berpolitik kita ini harus baik dan berkualitas kedepan sehingga masyarakat kedepan menjadi sejahtera, namun ada pula kesadaran psimisme menjamur dan menggunakan pragmatisme sebagai dalil untuk menghendaki politik transaksional atau mengiyakan politik uang. Hasil riset prilaku politik di Sorong memberikan kita gambaran bahwa presentasi keinginan politik uang 78.12 persen (%), Karena terdapat beberapa responden yang bekerja sebagai tukang ojek yang menghendaki politik uang (money politic). Ini bukan serta merta kesalahan komunitas semata tetapi ini ada kesalahan secara struktural yang masif.

Pembacanya adalah selain pemerintah ada peran partai politik yang harus secara serius menanamkan nilai-nilai politik melalui pendidikan politiknya sehingga bisa mencerdaskan publik. Partai politik belum sepenuhnya melawan politik transaksional sebagai langkah untuk menciptakan proses politik yang demokratis. Masih dibeberapa daerah pengojek menjadi salah satu simpul untuk melakukan eksploitasi politik, ojek sebagai jasa yang siap dibayar untuk memobilisasi kekuatan politik baik itu dalam proses kompanye, konfoi politik dan festival politik diberbagai kandidat. Ini bagian partisipasi tetapi tidak diberikan instrumen pengetahuan yang baik sehingga memiliki pemahaman politik yang rasional. Artinya peran ojek seperti ini renggang dengan politik uang, indikator ini menjadi jelas sebab politik pangkalan pasti berada pada paradigma dan kode jika maka (one vote one money).

Ojek & Pejuang Pembaharu

Walaupun ojek belum memiliki regulasi secara baik sebagai bagian dari sarana transportasi publik yang baik sebagaimana yang dijelaskan oleh doctor Muhlis Hafel di atas. Tetapi ojek secara sosial menjadi transportasi yang kategori cepat dan simpel untuk digunakan apalagi jika kepentingan yang mendadak/memburu waktu untuk keperluan yang mendesak. Atau sebaliknya kepentingan transportasi ojek sebagai transportasi yang bisa mempermudah masyarakat terhindar dari kemacetan panjang di kota besar yang diperhadapkan atas masalah kemacetan yang panjang, bisa gesit, ruang yang padat. Lincah, cepat dan agresif kira-kira kita bisa menggambarkan seorang pengojek.

Ojek ini salah satu solusi alternatif sebagai peluang kerja/mata pencaharian untuk kepentingan ekonomi rumah tangga, apa lagi di kota yang padat ini jasa pengojek menjadi penting dan memiliki peran untuk mempermudah aktivitas publik, ojek bagian dari pada perjuangan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelamatan sebuah cita-cita besar. Ojek melahirkan sarjana, ojek menyelamatkan kesenjangan ekonomi sosial, ojek menyelamatkan kemiskinan, ojek menyelamatkan kelaparan, ojek menyelamatkan kebodohan, ojek menciptakan sumber daya manusia, ojek menyelamatkan titik akses yang jauh. Masih banyak lagi perjuangan ojek untuk mendorong pembangunan.

Kita diberikan sajian sejarah perubahan paradigma ojek yang ada di kota kembang, yang dibantu oleh aktivis perempuan di kota kembang, tukang ojek diberdayakan kesadarannya melalui penyiapan fasilitas perpustakaan mini. Perpustakaan mini dipangkalan ojek ini sangat membantu daya baca yang berefek kepada peningkatan tingkat pengetahuan dan melek huruf. Ini adalah realitas kesadaran baru, bahwasanya ojek juga bisa berada pada dimensi perubahan. Perjumpaan ojek ini bukan sekedar kumpulan yang berkepentingan profit semata tetapi sangat berefek kepada keakraban, kebersamaan, perhatian, mengakui kedaulatan individu dan solidaritas.

Diparagraf sebelumnya penulis menyebutkan tentang ojek mencetak sarjana-sarjana. Di sudut kampus Universitas Muhammadiyah Sorong ada pangkalan ojek. di pangkalan ini ada beberapa ojek senior memliki prestasi tersendiri, anak-anak mereka bisa disekolahkan sampai pada jenjang sarjana hanya bermodal pendapatan jasa ojek. Ada beberapa mahasiswa yang memanfaatkan jasa ojek sebagai pencaharian untuk menunjang perkuliahan mereka. Rasa sanjung kita kepada sosok PHS (insial) mahasiswa English Departement of Muhammadiyah University of Sorong untuk mendapat predikat sarjananya dia berjuang dengan pemanfaatan jasa ojeknya. Banyak orang yang risih pada pekerjaan ini tetapi ini mulia dan membebaskan.

Menurut Bung Sofi, kami ojek bekerja secara baik/profesional menciptakan penumpang nyaman, aman dan damai diatas motor ojek kami. Kami ojek bisa berpendapatan 3 juta-an/bulan jika kami rajin. Ini sangat bisa membantu anak-anak kami untuk bersekolah. Dulu sarjana banyak ber-ojek sebagai mata pencaharian untuk transisi mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian akademiknya. Sofi juga mengatakan bahwa dulu pegawai negeri juga beraktifitas sebagai tukang ojek dimalam hari untuk mencari tambahan kebutuhan rumah tangganya tetapi sekarang mulai berkurang. (wawancara ketua ojek Tidore, tanggal 2 November 2016).

Ada nilai yang dimiliki sebagai pengojek, selain menyelamatkan sosial-ekonomi bisa membantu dan mendorong pertumbuhan pembangunan. Dimana letak mendorong pembangunan yang dimaksudkan oleh penulis adalah bisa membantu biaya pendidikan, biaya kesehatan keluarga dari dana sehat yang dikumpulkan oleh pengojek di Tidore. Di Waisai (Raja Ampat) pangkalan ojek di pelabuhan Waisai, butuh gagasan besar untuk mengurai hal positif sebagai pengojek menjadi jasa transportasi yang berwawasan pariwisata paling tidak diberdayakan dan di manfaatkan oleh pengojek sebagai pewarta parawisata Raja Ampat.

Pengojek bisa menjadi mitra pemerintah yang baik karena, gesit, afiliasi dan lincah sebagai aktivitas tinggi mereka dalam melayani. Di waisai pengojek darat bisa dikemas dalam desain sebagai jasa transporatasi di daerah pariwisata, tentu tak kalah penting pengojek perahu harus didesain dan boboti dengan pendekatan kearifan lokal. (***)

Aliansi Mahasiswa Peduli NKRI, Papua Saudara Kita

Aliansi Mahasiswa Peduli NKRI saat melakukan aksi simpatik (Foto Suluttoday.com)

Aliansi Mahasiswa Peduli NKRI saat melakukan aksi simpatik (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Berbagai isu tentang referendum ternyata membuat dinamika aktivitas kemahasiswaan bagi mahasiswa asal Papua di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sering terganggu. Hal itu, menurut Iky Tukuboya koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli NKRI, Selasa (31/5/2016) perlu diantisipasi.

“Sering dimunculkannya isu referendum atau orang Papua menuntuk merdeka dan keluar dari NKRI, sebetulnya mengganggu kenyamanan kita berbangsa. Karena itu hanyalah kepentingan segelintir orang saja, mahasiswa Papua di Sulut jangan diganggung, biarkan mereka berkuliah dengan tenang,” ujar Iky dalam orasinya di TKB Manado, Selasa (31/5/2016).

Tidak hanya itu, Eko salah satu orator juga meminta agar keberadaan mahasiswa Papua di Sulut tetap diberikan posisi yang setara seperti saat ini. Dimana baginya, Papua adalah bagian dari NKRI sehingga kemerdekaan Papua untuk menuntut keluar dari NKRI tidaklah benar.

“Sebagai aksi solidaritas, kami berharap kenyamanan mahasiswa Papua Sulut terus kita jaga. Tetap seperti saat ini dimana mereka berkuliah dengan aman dan damai, jangan ganggu mereka dengan isu disintegrasi bangsa, jangan paksa mereka untuk keluar dari NKRI. Ingat, Papua adalah kita Indonesia,” ucap Eko.

Untuk diketahui, aksi simpatik ini diikuti sejumlah warga Sulut dan mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan Papua adalah NKRI Jangan Pisahkan Kami dengan Saudara-Saudara Kami dari Papua. Tulisan disejumlah karton bertuliskan “Stop Ko Bodohi Mahasiswa Papua “KNPB” dong samua Fokus Belajar di Sulut’, ‘Mahasiswa Papua Tong P Suadara’, Jangan Pisahkan Tong Deng Dong’, ‘KNPB No NKRI Yes,’ dan ‘Papua Yes, KNPB No’, dan ‘Kase Biar Mahasiswa Papua Belajar dengan Benar, Jangan Ko Ganggu Padia KNPB’. (*/Reck)

Pdt Thomas, Tokoh Papua di Sulut: Mahasiswa Papua Harus Fokus Kuliah

Pdt Thomas bersama mahasiswa Papua di Sulut (Foto Ist)

Pdt Thomas Wendabersama mahasiswa Papua di Sulut (Foto Ist)

MANADO – Dalam rangka mendorong semangat belajar dari mahasiswa Provinsi Papua di Sulawesi Utara (Sulut), Pdt. Thomas Wenda salah satu tokoh asal Papua yang di segani di Sulawesi Utara menyampaikan pentingnya ditingkatkan kesadaran positif pada mahasiswa Papua di Sulut untuk terus belajar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Iya tentunya semangat untuk mencapai tujuan dalam hal perkuliahan sangat penting ditingkatkan mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Utara. Mahasiswa Papua di Sulut harus fokus kuliah, ditambah lagi dengan perlu ditingkatkan kemauan belajar, tekad dalam rangka mengejar cita-cita,” ujar Pdt Thomas saat diwawancarai Suluttoday.com, Kamis (19/5/2016).

Pendeta yang dikenal sangat familiar dan dekat dengan masyarakat Papua di Sulut ini mengingatkan agar mahasiswa asal Papua selain meningkatkan kulitas pribadi, juga bisa menjauhkan diri dari aktivitas yang sifatnya merusak masa depan pemuda dan aktifitas lain melalui organisasi ekstra kampus seperti KNPB yang menghambat proses pengembangan potensi mahasiswa Papua di Sulut.

“Keseriusan dalam belajar dan pengembangan diri mengisi kekurangan hindari diri dari hal-hal yang negatif, patut dilakukan. Kemudian, minat untuk menekuni ilmu dan ketabahan serta kesungguhan mengisi kekosongan harus ditingkatkan terus oleh mahasiswa asal Papua di Sulut, targetnya bukan saja sarjana tapi bagaimana kualitas sarjana itu sendiri yang akan menjadi modal besar untuk kembali ke daerah dan bangun daerah Papua kedepannya demi kemajuan pembangunan Nasional, serta tetapnya Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Pdt Thomas menutup. (**/Mat)

iklan1