Tag: parpol

Tatap Pilkada, Perbaiki Mindset Tentang Politik

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Jurnalis dan Alumni FISPOL Unsrat

Mendeteksi kemauan dan harapan publik soal politik, pada umumnya mereka menghendaki perubahan signifikan. Minimalnya perubahan yang berjenjang, simultan, berurut dan berkelanjutan. Dalam menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 kompenen penting yang kiranya menjadi perhatian serius, perlu digarap semua stakeholder adalah merekonstruksi kesadaran masyarakat tentang politik. Karena kedaulatan berdemokrasi letaknya berada pada pilihan masyarakat.

Mau disulap, dipaksakan dan dimutilasi seperti apapun masyarakat tetaplah pemilik sah kedaulatam. Manakala masyarakat sudah sempurna, rasional, maju cara berfikirlah, kemajuan peradaban kita secara otomatis membaik. Kemajuan akan kita dapati jika masyarakat memiliki kesadaran penuh tentang hak-haknya dalam demokrasi. Trik kita membangunkan kesadaran demokrasi itu yakni melakukan literasi politik.

Partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol perlu menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Kemudian usaha serius pemerintah dalam melakukan recovery demokrasi. Seperti itu pula lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, dan lembaga pengawasa Pemilu, secara berjenjang sistematik bekerja kompak, mandiri serta profesional.

Tak usah malu mengakui kalau demokrasi kita sedang sakit. Bukan akibat ulah virus Covid-19, melainkan soal mentalitas. Nah, dari tiga komponen penting di atas, jika diperkuat, ada kesesuaian, harmonisasi diciptakan dengan begitu kualitas kesadaran berpolitik masyarakat dan kesadaran demokrasi yang dipegang teguh masyarakat akan mampu diperbaiki. Kebutuhan kita masyarakat Indonesia, maupun khususnya Sulawesi Utara adalah pada kemajuan bersama.

Pilihan memperbaiki kualitas Pilkada 2020 yaitu dengan memperbaiki mindset (pola pikir). Disitulah pangkalnya, yang membuat demokrasi kita menurut derajatnya karena kualitas berfikir kita yang kurang matang. Tidak perlu saling menggeneralisir bahwa ini salahnya siapa?, tapi mari dijadikan tanggung jawab bersama. Instansi dan pihak yang diberi amanah mengendalikan sistem atau perangkan dalam penyelenggaraan Pilkada, silahkan bekerja konsisten.

Masyarakat tentu akan mendukung penuh kerja-kerja yang sesuai regulasi. Menatap Pilkada 2020 bukan sekedar mengenakkan kita, membuat kita saling berharap, lalu pasif dalam melakukan literasi demokrasi. Semua elemen masyarakat yang berpeluang memberi kontribusi sesuai kemampuan, dan tentu yang lebih penting sesuai kapasitas kewenangan agar menjadi panutan. Berbuatlah untuk kebaikan bersama. Masyarakat di belakang akan siap mati-matian mengawal kalian.

Parpol yang bertugas menyeleksi calon pemimpin untuk direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga kita doakan agar diberikan kebijaksanaan dan kearifan. Agar mereka tetap berfikir demi kemaslahatan umat manusia. Mereka yang berwenang melakukan sayembara politik, memilih bakal calon Kepala Daerah sudah pasti adalah orang-orang terpilih. Karena akan bermula dari penentuan itu, ketika pemimpin Kepala Daerah kedepan adalah figur yang ternyata rakus, maka parpol bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kita telah luas membaca realitas politik saat ini, dimana politik dagang sapi dan kompensasi menjadi trend kita. Dianggap sebagai praktek yang lumrah dalam demokrasi, padahal itu merusak tatanan demokrasi. Karena wajah demokrasi nantinya disetting seperti ruang pasar gelap. Disana ada elit parpol yang merawat praktek politik jual-beli, seperti jual Surat Keputusan (SK), jual Rekomendasi dan lain sebagainya dengan kepentingan pragmatis.

Selaku masyarakat kecil kita mengharapkan posisi dan cara pandang elit politik kita tetap normal, dan tidak mengalami disruption. Mereka waras dalam berdemokrasi, mendahulukan kualitas dan mutu kepemimpinan, ketimbangkan mempertontonkan cara-cara kapitalis. Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu dan pengawas penyelenggara Pemilu juga tetap berpegang pada khittah konstitusional. Tidak berpihak pada selera pemodal atau pun elit politik yang dianggap perkasa.

Bagaimana kita sukses meraih positioning Pilkada yang bermartabat, kalau jalan menuju ke arahnya kita bertikai. Masyarakat perlu percakapan yang menyejukkan, tema kampanye politik, visi misi dan adu program yang bernas. Tidak untuk saling mendiskreditkan di media sosial. Politik memerlukan strategi untuk menang, itu ia dan benar adanya. Namun bukan demi memenangkan pertarungan politik, kita menjadi menghalalkan segala cara. Berpolitiklah dengan cara-cara yang beradab, adil, jujur dan taati aturan main.

Siklus politik lima tahunan memang menarik untuk ditelaah. Disana tak hanya ada pertarungan merebut kekuasaan ada juga usaha keras dilakukan guna melanggengkan kekuatan politik dinasti. Kelangsungan dan eksistensi kepentingan publik, sering kali hanya menjadi bagian pelengkap. Walau begitu, tidak semua juga Kepala Daerah seperti itu dapat menyeret masyarakat. Konstrusi berfikir masyarakatlah yang akan menjadi pemenang Pilkada. Jika lemah, gagal menyelamatkan kepentingan jangka panjang, maka pilihan politik mereka gadai. Ketika masyarakat kuat, berarti politisi doyang beli suara masyarakat akan dikalahkan.

DR Ferry Liando Ingatkan Timsel Penyelenggara Pemilu

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Adanya komitmen Tim Seleksi (Timsel) penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melahirkan penyelenggara yang berkualitas perlu diapresiasi. Menurut DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si Ketua Program Studi Kepemiluan di Pasca Sarjana Unsrat, peran Timsel sangatlah penting dalam menyeleksi para penyelengaga Pemilu.

”Saya yakin komitmen itu bisa terlaksana apalagi tim seleksi kedua penyelengara ini punya track record yang baik. Saya pernah bekerja sama sebelumnya dengan sebagian tim seleksi ini dan saya tau mereka memiliki integritas yang baik dan profesional dslam melakukan tahapan seleksi,” kata Liando.

Dosen Unsrat yang juga pengurus AIPI Kota Manado itu menuturkan bahwa ada hal-hal yang harus menjadi pegangan tim seleksi dalam menyeleksi penyelenggara agar melahirkan komisioner yang profesional. Dalam tahapan seleksi ada satu tahapan penting yang dalam pedoman tidak dicantumkan.

”Tahapan itu adalah proses verifikasi faktual terhadap dokumen yang wajib dimasukan oleh calon. Ketentuannya hanya mensyaratkan bagi setiap calon untuk memasukan sejumlah berkas melengkapi lamaran. Namun demikian tahapan untuk membuktikan kebenaran itu tidsk ada. Padahal belum tentu dokumen yang dimasukan mengandung kebenaran,” tutur Liando.

Ia memberikan contoh diantaranya seperti perlunya dokumen keterangan pengadilan, ijazah, dokumen kependudukan, pengalaman kepemimpinan dan kepemiluan. Calon hanya sebatas memasukan dokumen dan dalam tahapan tidak ada kesempatan bagi tim seleksi untuk memeriksa kebenaran dokumen-dokumen itu.

”Misalnya dalam pengalaman organisasi dan Kepemiluan, calon menuliskan pernah menjabat ketua dalam berbagai organisasi, namun tidak dilampirkan bukti SK kepengurusannya. Harusnya ada tahapan verifikasi faktual untuk membuktikan kepengurusan itu. Karena dalam tahapan seleksi tidsk ada verifikasi faktual maka tim seleksi perlu mengantipaso dengan melakukan cross check untuk membuktikan kebenaran dokumen itu,” kata Liando.

Ditambahkannya lagi, Liando mengingatkan agar tim seleksi bisa mengakses website Pangkalan Data Dikti untuk membuktikan kebasahan ijazah.

”Faktanya selama ini bahwa ternyata Banyak kampus yang tidak terdaftar dan ada mahasiswa yang tidak pernah terdaftar di kampus, tapi punya ijazah,” ucap Liando menutup.

Untuk mengecek kebenaran bukan pengurus parpol, tim seleksi bisa bekerja sama dengan KPU untuk mengakses Sipol atau sistim informasi parpol. Sistim ini memuat semua pengurus parpol di Sulut. Kemudian untuk membuktikan kebenaran domisili, tim seleksi bisa menggunakan sidalih atau sistim informasi daftar pemilih. (*/Redaksi)

Demokrasi, Anarkisme dan Kepentingan, Menyoal Kisruh DPD RI

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan. –Bertrand Russell

TONTONAN yang tidak mendidik diperagakan dari ‘kumpulan orang-orang mulia’ yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) belum lama ini. Idealnya, para senator (DPD RI) meletakkan dasar praktek demokrasi yang mengedepankan kerukunan, musyawarah mufakat, bukan malah menampilkan anarkisme atau mohon maaf mempertontonkan ‘kekerasan’ didepan publik. Padahal, rakyat begitu menaruh harapan kepada DPD RI sebagai instrumen yang independen dan mampu memperjuangkan aspirasi daerah, karena DPR RI dianggap punya banyak kerjaan mengurus hal-hal ‘besar’ bukan berputar pada konflik kepentingan.

Merujuk pada defenisi, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sementara, Anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.

Insiden demokrasi yang sesunggunya mencoreng wajah demokrasi kita yang juga memang sejak awal sudah bopeng, makin menjadi rusak tak terbentuk. Padahal kehadiran senator ikut melahirkan harapan dan alternatif berpijak baru bagi rakyat, meski dalam implementasi tugasnya para senator selalu saja mengeluh dengan ‘impotensi’ mereka, dimana mereka diberikan posisi, namun sangat miskin fungsi, bahkan ada yang menganalogikan DPD RI sebagai pelayan dan tukang masak saja.

Sistem parlemen dua kamar (bikameral) yakni DPR RI dan DPD RI mestinya menguatkan fundamen demokrasi kita, bukan membuat rapuh. Bukan melahirkan friksi demokrasi, tapi konsolidasi demokrasi makin dimatangkan lagi dengan mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kolektifitas, transparansi, jurdil dan musyawarah mufakat, tidak dengan mengandalkan voting yang berujung ricuh atau malah kompromi dan konspirasi. Model-model yang demikianlah yang semestinya ditinggalkan, para senator kita harapkan mampu membangun paradigma baru guna mengkonstruksi alam berfikir rakyat agar percaya lagi kepada para wakil-wakil mereka di parlemen.

Kenapa harus anarkisme menjalankan demokrasi, sekelas perebutan kursi pimpinan saja senator-senator yang terhormat ini saling adujotos, kontak fisik dan saling membanting diperlihatkan ke publik. Seolah seperti ada tontonan menarik dan mendidik rakyat, inilah blunder besar yang akan dicatat dalam lembar sejarah Indonesia tentang betapa emosional, bodoh serta tidak beretikanya kita berdemokrasi. Seperti yang kita tonton di Televisi, Oesman Sapta Odang (OSO) yang notabenenya Ketua Umum Partai Hanura diduga punya obsesi besar ‘menduduki’ jabatan kursi ketua DPD RI dengan cara-cara yang juga konstitusional, meski begitu tak berjalan mulus, OSO pun mendapat perlawanan. Belum tuntas polemik, Wakil Ketua Mahkamah Agung seolah menutup mata dan melantik OSO ditengah ‘keributan’.

Begitu banggakah kita memilih para senator (DPD RI) yang tak punya malu menunjukkan tabiat keras bahkan tak ragu berkonflik di ruang sidang paripurna?, sepanjang sejarah ini catatan yang sangat buruk untuk potret lembaga bernama DPD RI ini. Dapatkah lembaga yang sejak awal kelahirannya ‘dipaksakan’ ini dipertahankan kehidupannya?, sepertinya elit pemerintah dan elemen rakyat rembuk kembali untuk mempertimbangkan, kalau lembaga sehebat DPD RI hanya menjadi ajang adujotos dan saling pukul dengan anarkis, sebaiknya kita mufakat untuk bubarkan saja.

Atau bila masih kukuh kita pertahankan, maka harus dilakukan revolusi sistemik. Perlu rekonseptualisasi, formulasi kembali regulasi dan letakkan lagi dasar-dasar hukum yang tepat untuk kemudian kita bebaskan DPD RI dari sandera kepentingan partai politik (parpol), DPD RI harus kembali ke khittah. Jangan kemudian setelah menjadi senator, dipercaya rakyat lantas kembali mempecundangi rakyat dengan jebakan-jebakan demokrasi dan tontonan buruk saling gunting dalam lipatan, sabotase, saling fitnah, saling jegal, sampai saling berkonflik fisik terus dipelihara.

Rakyat harus didik dengan kebaikan dan metode-metode berfikir yang positif, bukan mengajarkan rakyat dengan perdebatan, adu argumen, mencari dalih pembenaran padahal sejatinya salah. Peristiwa saling pukul sampai ada yang terluka di sidang paripurna DPD RI menjadi perhatian kita semua, jangan lagi rakyat cepat lupa, kalau hanya memilih senator yang pintar memukul dan tau cara menjatuhkan orang lain, maka tak perlu repot minimal negara ciptakan saja ruang tinju sebagai ruang simulasinya. Bukan lagi mempertahankan DPD RI, yang pada akhirnya mesukan tatanan berdemokrasi kita.

Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) pasti menangis bila masih hidup dan menyaksikan para penerusnya saling hantam saat sidang tentang nasib rakyat. Gagasan untuk melahirkan sistem satu kamar (unikameral) menjadi sistem bikameral (dua kamar) itu melewati fase yang tidak sedikit menyedot waktu, energi bangsa ini terutama beban biaya tentunya, sehingga harus dibayar dengan kerja-kerja produktif untuk rakyat. Rakyat juga jangan lupa memberi sanksi kepada mereka senator yang belum dewasa memparktekkan demokrasi, mereka yang masih memelihara kekerasan dan meyakini konflik sebagai jalan terbaik menuju perubahan. Kemudian, sebaiknya para senator itu mengurunkan niatnya untuk menjadi anggota parpol kerena mereka utusan daerah, bukan utusan parpol.

Kalau kekerasan sudah membudaya, kepentingan siapa yang diperjuangkan DPD RI?, rakyat makin kebingungan dan perjuangan para senator ini makin kabuh bergeser spiritnya bahwa mereka mewakili daerah serta berjuang untuk kepentingan rakyat di daerahnya masing-masing. Tensi politik di internal DPD RI juga kuat dugaan ditunggangi penumpang gelap kekuasaan elit, semoga negara tidak ikut campur tangan mengendalikan lembaga yang terbilang cukup independen ini. OSO bila masih saja menuai resistensi internal, harus bisa realistis tidak hanya bersandar dan menjadikan lembaga MA sebagai tameng, kemudian mengabaikan aturan main yang berlaku di DPD RI. Selanjutnya, apakah akan ada dualisme kepemimpinan DPD RI atau bahkan tragisnya DPD RI tersegmentasi menjadi dua yakni DPD RI dan DPD RI ‘merah’ versi istana?.

 

Tulisan Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Ferry Liando: Pemimpin Parpol Itu Berdedikasi, Mampu Merangkul dan Berprestasi

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Maju mundurnya sebuah Partai Politik (Parpol) memang tak dapat dilepas dari kepemimpinannya. Mungkin itulah, salah satu alasan kenapa dalam setiap momentum pemilihan Ketua Parpol selalu saja ada dinamika, kompetisi, rebutan posisi dan terkadang ‘saling serang’ antara sesama kader parpol tertentu. Menurut Dr Ferry Liando, pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), kesuksesan partai politik memang terletak pada kepemimpinan.

”Bukan organisasi seperti kebanyakan organisasi lainnya. Tujuan Parpol adalah melatih kadernya agar memiliki kepedulian dan kecakapan dalam memperjuangkan kepentingan publik. Jika Parpol itu berkuasa, maka Parpol tersebut dengan leluasa dan dengan segala kewenangan yang ada padanya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, untuk menjadi Ketua Parpol haruslah orang yang luar biasa,” ujar Liando, Senin (13/3/2017) saat kepada Suluttoday.com.

Ditambahkannya lagi, bahwa berdasarkan fakta tantangan yang terlahir ditengah partai tidaklah muda sehingga membutuhkan kepemimpinan yang konsisten serta dapat menjadi contoh bagi kader-kadernya. Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu memaparkan sejumlah syarat yang perlu dimiliki pemimpin Parpol.

”Parpol itu banyak pengikut, maka syaratnya harus orang yang punya teladan. Orang yang masa lalunya kerap melakukan korupsi tidak pantas jadi Ketua Parpol. Parpol itu ketika berkuasa akan membuat kebijakan publik. Karena itu syarat Ketua Parpol harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta cakap mempengaruhi orang lain maupun kekuatan politik lain agar kebijakan publik yang diperjuangkannya dapat di terima. Selain itu, nah seperti kita ketehaui Parpol itu diisi oleh elit-elit politik yang masing-masing punya kepentingan politik, oleh karena itu syarat Ketua Parpol adalah mampu mengayomi dan mampu merangkul segala kepentingan,” kata Liando.

Tidak hanya itu, dikatan Liando lagi apa yang perlu dilakukan Parpol yakni dalam usahanya merebut kekuasaan akan saling berkompetisi satu sama lain. Dengan begitu untuk memenangi sebuah kompetisi, maka rekrutmen kader parpol harus diisi oleh orang-orang yang berprestasi dan memiliki dedikasi dalam memperjuangkan kepentingan publik.

”Kepentingan Ketua Parpol menunjukkan dua dimensi. Dimensi membangun parpolnya dan dimensi membangun kepentingan publik oleh karena itu hal yang perlu dihindari yaitu salah memilih pemimpin Parpol,” tutur Lindo tegas. (Amas)

Pengamat Politik Ingatkan Pentingnya Parpol Mempertanggungjawabkan Anggaran Publik

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Masih minimnya kepedulian partai politik (Parpol) terhadap pendidikan politik, memperjuangkan kepentingan publik dan mengutamakan proses kaderisasi partai, menjadi perhatian tersendiri bagi para akademisi khususnya yang fokus pada kajian politik. Salah satunya seperti yang disoroti DR Ferry Daud Liando, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tentang pentingnya keberpihakan partai politik pada masyarakat.

Tidak hanya itu, Liando juga menegaskan tentang penggunaan anggaran publik yang dipergunakan partai politik melalui anggaran APBN patut diberikan akuntabilitas yang jelas. Liando menilai bahwa pergeseran paradigma terhadap penggunaan anggaran publik perlu dikoreksi, karena bagi Liando penguatan kualitas parpol serta upaya untuk menunjukkan komitmen berupa pendidikan politik pada rakyat adalah hal yang wajib ditunjukkan Parpol.

”Pertanggungjawaban Parpol seharusnya bukan hanya sekedar laporan penggunaan anggaran, tetapi laporan terkait aktivitas partai yang berdampak pada kepentingan publik. Jika kegiatan parpol menggunakan anggaran publik tapi tidak memberi dampak pada kepentingan publik maka itu sama dengan korupsi yang dilegitimasi. Rumus anggaran publik menyebutkan bahwa setiap satu rupiah yang digunakan harus ada manfaat pada kepentingan publik,” ujar Liando, Senin (18/4/2016). (Amas)

iklan1