Tag: partai hanura

Ketua JACSKON KUMAAT: 12 Tahun, Hanura Sulut Rayakan HUT Menyambut Natal

Selamat HUT Partai Hanura (FOTO Suluttoday.com)

BOGOR, Suluttoday.com – Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD Partai Hanura) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 dan menyambut Hari Raya Natal berencana akan menggelar perayaan. Hal itu seperti disampaikan Ketua DPD Partai Hanura Sulut, Jackson Kumaat SE.,SH.

”Partai Hanura secara Nasional menyambut momentum HUT ke-12, ini juga tidak menjadi bagian yang diabaikan DPD Partai Hanura Sulut. Itu sebabnya, DPD Partai Hanura akan merayakan HUT ke-12 Partai Hanura sekaligus menyambut Natal. Selamat menyambut Hari Ulang Tahun Partai Hanura semoga makin berjaya selalu,” ujar Jackson yang juga calon Ketua Umum (Caketum) DPP KNPI ini.

Lanjut disampaikan Jackson bahwa sebagai parpol Nasionalis Religius pihaknya akan memanifestasikan hal itu dalam implementasi program. Jackson berharap agar Partai yang dipimpinnya di Sulut itu lebih berbuat banyak hal bagi warga Sulut.

”Kita tidak mau absen dalam segala situasi, terutama momentum penting. Termasuk Natal ini adalah bagian yang sangat penting baru Partai Hanura dalam mewujudkan program bersama masyarakat, ikut menjaga nilai-nilai religiusitas ditengah masyarakat. Natal adalah peristiwa sakral, melalui kesempatan ini kiranya Hanura dapat berkontribusi dengan warga Sulut diusaia ke-15 ini dan kedepan makin solid, serta maju pesat,” tutur Jackson. (*/Redaksi)

Diduga ‘Baku Balante’ PAW Anggota DPRD Boltim, Modeong Angkat Bicara

Candra Modeong (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terus bergulir adanya dugaan soal ‘baku balante’ atau praktek saling sogok warnai proses Penggantian Antar Waktu (PAW) di lembaga DPRD Kabupaten Bolaang Mangondouw Timur (Boltim) akhirnya mendapat tanggapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC Hanura) Boltim, Candra Modeong.

Menurutnya persetujuan dari DPP Partai Hanura untuk Pengganti Antar Waktu kepada anggota DPRD di Kabupaten Boltim yang benar akan menggantikan Umar Mamonto Mokoapa ialah Lusmini Posuma. Lanjut disampaikan Candra, SK DPP Partai Hanura tentang persetujuan kepada Lusmini Posuma ada sah karena merupakan prodak hukum partai, dan kpu serta DPRD harus menghormati itu.

“Iya, jika ada yang mengusul selain Lusmini Posuma, saya menduga ada pihak yang berwenang terkena sogok,” tutur Modeong dengan suara lantang.

Ketua parpol yang dikenal vokal ini Modeong menjelaskan, bahwa SK DPP Nomor: A/235/DPP-Hanura/IX/2018 terkait persetujuan Lusnimi Posuma telah diserahkan partinya ke Ketua DPRD tertanggal 17 September 2018.

“Saya tidak mengerti apa yang diinginkan DPRD, masa dua kali dikembalikan oleh Bupati untuk di faktual berkas PAW, pihak DPRD tidak pernah mengusul nama Lusmini Posuma,” ujar Modeong pada Suluttoday.com, Kamis (29/11/2018).

Diperkirakan, bila hal ini terjadi dan akan keluar SK Gubernur, maka DPC Hanura Boltim, kata Modeong menilai kalau langkah dikeluarkannya SK tersebut adalah abal-abal alias bodong karena DPC Hanura tidak pernah mengusul nama lain dan dalam dokumen calon PAW harus ada usulan partai politik.

“Pemilik kursi ada Partai politik bukan perorangan yang nyaleg, meski suara terbanyak di pileg 2014 kalau tidak ada kontribusi dalam membesarkan partai apalagi menghadapi Pileg 2019. Partai tidak akan memberikan ke orang yang tidak mendedikasikan diri terhadap partai, itu tegas,” kata Modeong yang juga mantan aktivis PMII Cabang Manado ini. (*/Redaksi)

Fernando Salu, Mantan Napi yang Ikut Caleg di Partai Hanura Optimis Menang

Ketua DPD Partai Hanura Sulut, Jackson Kumaat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti penegasan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganjurkan agar para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mematuhi segala ketentuan perundang-undanagn yang berlaku.

Sebagai syarat menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg), diantaranya menyampaikan pengumuman atau mempublikasikan di media massa bagi para mantan Nara Pidana (Napi) untuk kasus tertentu. Salah satunya ialah seperti yang dilakukan Fernando Belry Salu, pernah menjadi hukuman 7 tahun dan kini mendaftar sebagai Caleg di Daerah Pemilihan (Dapil) Wenang-Wanea untuk DPRD Kota Manado.

Saat ditemui di Sekretariat DPD Partai Hanura Sulawesi Utara (Sulut), Fernando menyampaikan terkait apa yang telah dijalaninya selama beberapa tahun lalu. Sebagai kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku, ia menyampaikan tekadanya untuk maju bertarung di untuk menjadi anggota DPRD Manado dari DPC Partai Hanura Kota Manado.

‘’Saya secara terbuka menyampaikan ke public bahwa pernah menjalani hukuman karena kealpaan ringan, dihukum penjara selama 7 tahun,’’ ujar Nando sapaan akrab Salu yang tinggal di Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado itu, Senin (16/7/2018) sambil menambahkan bahwa dirinya optimis menang di Pilcaleg tahun 2019 mendatang.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Sulut, Jackson A.W Kumaat SE.,SH menambahkan kalau pihaknya telah bersiap mendaftarkan seluruh Calegnya ke KPU Sulut. Jackson optimis akan meraih target politiknya, tidak hanya itu, Jackson menyentil soal para Caleg yang mantan Napi agar dipilih masyarakat.

‘’Kita prinsipnya sudah siap memasukkan line up Caleg ke KPU Sulut, semua sudah siap. Kita mengikuti aturan main yang ada, dimana di SILON KPU hanya DPD Partai Hanura Sulut dibawa kepempinan saya dan Sekretaris Bung Baso Affandi yang sah serta diakui KPU. Untuk Caleg mantan Napi, sesuai mekanisme kita mengikuti ketentuan KPU, semua sedang berjalan lancar,’’ tutur Jackson. (*/Redaksi)

Raih Kemenangan, Ketua DPD Hanura Sulut ‘Berkemah’ di Sekretariat

Ketua DPD Partai Hanura Sulut, Jackson A.W Kumaat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Keseriusan Jackson A.W Kumaat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara (Sulut) memang ditunjukkannya, demi memajukan Partai Politik besutan Oesman Sapta ini. Terutama jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, bila pimpinan Parpol lain hanya memberikan kesempatan kepada pengurus tingkat Kabupaten/Kota mengurus perihal Verifikasi Faktual (Verfak) hingga biaya pencalonan Caleg kepada pengurusnya ditingkat tertentu, berbeda dengan Jackson.

Pria yang juga aktivis pemuda ini malah turun langsung mendampingi, memberi support DPC yang membutuhkan anggaran untuk urusan-urusan Verfak kepada bakal calon Legislatif. Bahkan tidak hanya itu, Jackson menyediakan waktunya full untuk standby di Sekretariat DPD Partai Hanura Sulut dalam rangka siap merespon segala keluhan atau keperluan para pengurus Hanura se-Sulawesi Utara.

“Saya memaknai tugas memajukan Partai Hanura ini tanggungjawab kita semua. Itu sebabnya saya siap full membantu rekan-rekan pengurus lainnya semampu saya, sada keperluan atau keluhan apa sialahkan sampaikan ke saya, dan saya berusaha keras untuk membantu carikan solusinya, saya juga standby 24 jam di Sekretariat DPD Hanura Sulut,” kata Jackson.

Disampaikan Jackson, 12 Juli 2018 bahwa dirinya menegaskan DPD Hanura Sulut bersama seluruh perangkat yang ada sangat memberi perhatian serta mempersiapkan seluruh kelengkapan berkas pencalegan yang sementara berlangsung.

“Termasuk urusan lainnya kita akan fasilitasi, saya sendiri akan standby 24 jam di sekretariat sampai proses ini selesai, kami berfokus pada kemenangan partai lewat proses pilcaleg ini,” tutur Jackson menutup. (*/Redaksi)

KPU RI: Hanura yang Sah, Oesman Sapta dan Herry Siregar

Penggalan surat KPU RI (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menindaklanjuti surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 tentang kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Hanura masa bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

Maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 649/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018 perihal kepengurusan DPP Partai Hanura yang disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. KPU RI mengacu pada keputusan Menkumham yang terbaru.

Surat KPU RI lembar akhir (FOTO Suluttoday.com)

‘’Berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 perihal kepengurusan partai Hati Nurani Rakyat kembali menegaskan bahwa kepengurusan DPP Partai Hanura yang sah masih berdasarkan kepada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018,’’ ujar Arief Budiman, Ketua KPU RI.

Dengan demikian, kata Arief, kepengurusan Partai Hanura Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah dalam pengajuan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan yang disahkan oleh DPP Partai Hanura yang ditandatangani Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar. (*/Redaksi)

iklan1