Tag: partai politik

Bawaslu Manado: Parpol yang Meminta Mahar Politik Terancam Sanksi

Taufik Bilfaqih (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek curang dan membegali aturan dalam Pilkada Serentak sering kali terjadi. Kini ramai bermunculan praktek saling tuding bahwa partai politik masih kerap menerapkan praktek yang sifatnya standar ganda. Hal tersebut mendapat tanggapan Bawaslu Kota Manado.

Selasa (14/7/2020), Taufik Bilfaqih, Divisi Pengawasan dan Hubmas, Komisioner Bawaslu Manado, mengajak semua kontestan politik agar menaati aturan yang berlaku. Soal ‘mahar politik’, kata Taufik Bawaslu akan ekstra melakukan ‘pengawasan spesial’. Tak segan-segal Taufik membeberkan aturan yang terkait dengan hal tersebut.

“Bawaslu punya pengawasan khusus terkait hal itu. Berdasarkan UU 10 tahun 2016, pasal 47, terdapat larangan bagi parpol yang menggunakan mahar politik. Sanksinya denda 10 kali lipat, bahkan parpol tersebut tidak bisa mencalonkan kandidat pada pemilihan berikut,” kata Taufik, yang juga mantan Ketua PMII Cabang Samarinda ini.

Lebih lanjut, Taufik menyebutkan dalam rangka mewujudkan Pilkada yang bermutu dan sukses, diperlukan kerjasama yang sinergis. Bawaslu Manado pun bersiap menyasar stakeholder pelaku yang melakukan pelanggaran, terutama partai politik.

“Namun, semua ini, butuh kerjasama setiap elemen. Selain temuan, Bawaslu berharap ada laporan pihak yang mau bekerja sama demi tegaknya keadilan pilkada,” ujar Taufik.

Ketika ada partai politik yang melakukan pemaksaan kepada bakal calon untuk menyetor biaya mahar politik, maka hal itu menurut Taufik berdampak menabrak aturan. Sehingga kemudian, perlakuan itu layak menjadi objek aduan karena dinilai sebagai bentuk pemerasan.

“Itu pemerasan. Silahkan calon laporkan. Maka konsekuensinya tetap kena di parpol, sebagaimana pasan 47 tersebut. Jadi bisa dilaporkan ke polisi untuk proses pidana dan juga bisa dilaporkan kepada Bawaslu,” tutur Taufik.

(*/Bung Amas)

Figuritas, Visi, Rekam Jejak dan Politik Dinasti di Kota Manado

Sejumlah politisi yang akan bertarung di Pilwako Manado (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Pengaruh figur dalam perhelatan politik tak dapat dipungkiri, begitu kuat. Kadang kala dalam praktek politik kita mengenal dengan istilah ketokohan politik. Politisi yang diakui memiliki figuritas dipersonifikasi seperti suatu hal yang memiliki energi kuat. Menjadi magnet politik, sehingga perpindahannya dari satu partai politik (parpol) ke parpol lainnya, powernya tetap dan tidak terkurangi. Beberapa contoh kasus kita temukan di daerah.

Ada politisi B yang semula berada di parpol tertentu membuat parpol itu berjaya, tapi setelah ia pindah haluan politik ke parpol M, maka berbalik parpol tempat awal ia berkarir terdegradasi konstituennya. Lalu parpol M, makin banyak peminatnya. Terdapat migrasi suara yang signifikan. Dapat ditakar, bahkan dominasi figuritas membuat kerja-kerja parpol sebagai ‘kendaraan’ pendulang suara dan mesin yang memproduksi pendukung, nyaris hilang. Kiblat publik dalam soal politik pun tak terasa mengalami pergeseran.

Dari yang awalnya mengandalkan kekuatan institusi parpol, beralih menjadi kepada kekuatan figuritas. Dari segi reproduksi kekuatan politik, parpol akhirnya kehilangan bargainingnya. Setidaknya terkurangi, parpol yang diharapkan menjadi mesin pendulang suara malah tidak produktif, malah cenderung menjadi ‘mandul’. Disinilah kewibawaan dan marwah parol menjadi tidak dikagumi lagi. Parpol sekedar menjadi alat yang sering didompleng politisi yang mengaku dirinya sebagai figur publik dan yang punya sumber daya finansial.

Praktek politik akhirnya tidak lagi menjadi ideolog. Melainkan pragmatis, spirit partai besar yang diperjuangkan parpol tentang pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat menjadi seperti tidak simetris. Yang dirancang begitu luar biasa, namun implementasinya malah jauh panggang dari api. Posisi parpol yang dihormati, tidak sekedar menjadi syarat sah dan jalan legal dalam pertarungan politik. Tapi lebih dari itu, berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik dan rekrutmen, semua menjadi hilang.

Seolah tak ada nilainya lagi. Visi parpol pun begitu, tak jarang kader parpol atau pekerja partai politik kehilangan identitasnya. Mereka dalam tampilannya nyaris sama dengan politisi gadungan yang tak berpartai politik. Padahal, sungguh sangat berbeda kelasnya. Bagi mereka yang berparpol tentu melewati proses dan pendidikan kepartaian, memiliki struktur pengetahuan sekaligus pengalaman yang lebih terukur, ketimbang mereka yang ujuk-ujuk masuk parpol atau menjadi politisi.

Imbasnya, pertarungan politik tidak lagi terlalu menonjolkan visi besar (grand narasi) pembangunan. Mundur kebelakang malah dan lebih mengandalkan hal-hal yang sifatnya materialistik. Pengaruh kekuasaan, intervensi dan usaha-usaha ‘merepressif’ lainnya yang digunakan demi mencapai kemenangan politik. Dalam menciptakan iklim politik yang bermutu, seharusnya pertarungan ide, program atau gagasan yang dikedepankan. Para kandidat Kepala Daerah di Sulawesi Utara, lebih sempit lagi untuk Kota Manado harus berani terbuka jualan visi-misi.

Berjualan di ruang terbuka. Bukan menyelam dan menyelinap di pasar gelap demokrasi, jadilah politisi negarawan. Yang berani mengatakan benar itu benar, tidak bermain standar ganda. Tidak hanya mengejar menang, melainkan menghargai cara-cara berkompetisi yang etis dan bermoral. Kontestasi politik yang unggul harus juga melacak siapa saja politisi yang punya jejak rekam. Agar masyarakat pemilih (konstituen) mengerti siapa figur yang mereka pilih nantinya. Jangan disimpan rekam jejak para politisi, bakal calon Kepala Daerah tersebut.

Baik mereka politisi yang mandiri, punya keberanian sebagai petarung politik. Ataupun mereka yang kebetulan kerabat dan karibnya menjadi penguasa saat ini, lantas memanfaatkan kesempatan untuk ikut bertarung dalam Pilkada darurat, Rabu 9 Desember 2020. Politisi yang punya niat bertarung dalam hajatan demokrasi pandemi perlu mengenalkan dirinya ke masyarakat secara jujur dan transparan. Jangan malu-malu, atau jangan juga tampil penuh basa-basi.

Kita hampir seluruh masyarakat di Negeri ini sedang mengalami krisis yang serius, yakni krisis ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemimpin. Maka menjadi penting bakal calon Kepala Daerah di Kota Manado tampil dengan kejujurannya. Hal ini tentu menjadi momentum agar masyarakat mengenali lebih dalam siapa kandidat yang layak mereka pilih kelak. Praktek politik dinasti di daerah juga sedang tumbuh-tumbuhnya sekarang, ini realitas. Tak perlu kita lebih dan kurangi, atau menutup-nutupi itu. Pada konteks tersebut politik dinasti memiliki plus minusnya masing-masing.

Publik tentu mempunya segudang harapan agar ada perubahan di derah ini. Proses demokrasi membawa transformasi yang berarti, bukan sekedar menjadi rutinitas yang teknis dan penuh hura-hura. Lebih dari itu, pasca Pilkada kepemimpinan baru di daerah mendapatkan energi baru pula. Ada progres dalam membangun daerah. Memenuhi harapan tersebut, kiranya politisi mengedepankan cara berfikir yang terbuka. Membangun komunikasi, lakukan edukasi tanpa diskriminasi agar masyarakat dan politisi, terlebih pemerintah tidak berjarak.

Gunanya tentu adalah segala program pemerintah nantinya mendapat topangan masyarakat. Partisipasi publik yang selama ini cita-citakan juga akan lebih mudah diraih, jika sejak dini jelang, disaat dan setelah Pilkada, sinergitas itu dibangun. Menyatu antara elemen masyarakat, termasuk politisi serta pemerintah menjadi kekuatan maha dahsyat bagi laju pembangunan. Pilar kebersamaan dan persatuan ini jangan sekali-kali diabaikan. Itu sebabnya, politisi kita juga harus rukun, tak etis mempertontongkan cara yang kurang baik. Jadilah lemah lembut, penuh ketenangan, toleran dan bersikap negarawan.

Agar Politisi Tidak Licik

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : Ferry Daud Liando, Pengamat politik

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tidak hanya mengegerkan bangsa ini. Beritanya menyebar hingga seantero dunia.

Betapa tidak, penyelenggara pemilu di Indonesia menjadi viral, laku dan disorot di sejumlah negara karena dinilai sukses melaksanakan pemilu yang dinilai tersulit di dunia (the most complicated election In the word). Indonesia adalah satu-satunya negara yang melaksanakan pemilu serentak antara pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan legislatif dalam tahun, bulan, hari dan jam yang sama. Pemilihan legislatif terdiri dari 4 kotak yakni DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan makin rumit karena diikuti oleh 16 partai politik, jumlah pemilihnya sebanyak 192 juta, wilayah yang sangat luas dan kondisi geografi yang beresiko.

Hal yang paling sulit adalah ketika menghadapi Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Penyelenggara harus sigap menghadapi perang kebencian, perang Hoax dan perang identitas. Untuk kondisi ini penyelenggara pemilu di Indonesia banyak diundang menjadi pembicara di luar negeri dan tak sedikit pula yang secara langsung datang mempelajari cara penyelenggara menghadapi pemilu rumit di Indonesia. Sejumlah lembaga surveipun menyebut bahwa KPU merupakan salah satu lembaga yang sangat di percaya publik.

Mungkin agak berlebihan jika disebut bahwa prestasi besar itu sirna dalam sekejap. Meski tindakan itu hanya oleh oknum, namun mengembalikan kepercayaan bagi institusi itu tidaklah mudah. Apalagi tahun ini akan ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada. Sebagai bagian dari tim seleksi penyelengggara pemilu dari periode ke periode saya sering mengingatkan peserta bahwa komitmen untuk menjaga integritas akan berbeda ketika diucapkan pada saat seleksi dan pada saat menjabat. Ketika menjabat akan banyak tekanan ataupun pengaruh dari banyak pihak untuk memenuhi ambisi para peserta pemilihan.

Pengaruh itu bisa saja karena prilaku aktor, kepentingan kelompok, dinamika politik atau karena sistim yang buruk. Bahasa ini juga tak luput jika saya dimintakan ceramah oleh penyelenggara dalam berbagai kesempatan. Bahwa dinamika politik bisa saja akan mempengaruhi dinamika penyelenggara. Dinamika yang kacau busa saja mengacaukan kerja-kerja penyelenggara. Lihat saja, banyak penyelenggara di pecat DKPP karena ikut terjebak pada permainan kepentingan pihak yang sedang berdinamika. Jika saja dinamika itu tak ada, maka tak mungkin akan ada pemecatan.

Salah satu kendala terberat dalam sistim pemilihan kita adalah belum bekerjanya partai politik sebagai penjaring calon secara efektif. Padahal UU nomor 2 tahun 2011 menyebutkan bahwa parpol itu bertugas menjaring, mempersiapkan dan menyeleksi calon. Tapi parpol kerap abai soal itu. Uang sogokan (candidate buying) kerap menjadi minyak pelicin sehingga begitu muda gampang masuk dalam lubang penjaring dan akhirnya produk parpol kerap tidak melahirkan politisi tetapi penjahat-pejahat politik.

Para penjahat politik inilah yang menumbuh-suburkan konsep Niccolo Machiavelli (Discorsi Sopra La Prima Deca di Titus Livius (Discourses on Frist Ten Books of Titus Livius), 1521-1517 dan II Principe (The Prince), 1513) yang menganggap meraih dan menjalankan kekuasaan itu harus dengan cara-cara licik. Moral tidak diprioritaskan dalam pengaturan sebuah negara dan pemerintahan. Teori kuno ini sebagai cara para pejabat politik untuk berebut kuasa. Semua elit politik mengakui bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Namun tidak demikan jika kedaulatan itu tak sejajar dengan kepentingannya. UU pemilu dengan jelas menyebutkan bahwa jika peraih suara terbanyak hasil pemilu berhalangan tetap maka peraih suara terbanyak kedua yang harus menggantikannya.

Ini konsep kedaulatan rakyat. Tapi apa yang terjadi setelah itu. Dua lembaga negara dibajak untuk mengoreksi pasal yang tertera dalam UU itu. Mahkamah Agung tak berdaya. Entah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis apa yang digunakan lembaga itu lalu kemudian membuat keputusan mengabulkan sebagian gugatan judicial review memberi diskresi kepada parpol untuk menetapkan caleg yang terbaik sebagai pengganti.

Tiga surat yang diterima KPU RI adalah upaya mengintervensi kewenangan KPU. KPU tetap tunduk pada norma, namun satu dari mereka tidak kuat dengan rayuan maut salah satu elit politik yang berkepentingan. Jika saja parpol disiplin melahirkan politisi-politisi yang bermoral maka korupsi berpotensi akan bisa dicegah. Jika produk parpol dari hasil seleksi berkualitas dan bermoral maka tidaklah mungkin ada yang menyogok penyelenggara, tidaklah mungkin menggunting hak politisi lain yang memperoleh suara jauh lebih besar darinya.

Tapi bagimana aktor menyanggupinya jika institusi politik tempatnya bernaung juga melakukan hal yang sama. Sungguh ironi. Tahun ini akan dilaksanakan Pilkada di 270 daerah. Peristiwa OTT ini paling tidak menjadi lonceng pengingat bahwa disekitar penyelenggara akan banyak penjahat-penjahat politik yang bisa saja menerkam dengan cara mempengaruhi kewenangan penyelenggara untuk kepentingannya.

Proses seleksi yang buruk oleh sebagain besar parpol berpotensi di licik melawan licik dan pemenangnya adalah siapa yang paling licik. Permainan uang, mobilisasi ASN, berita bohong, dan permufakatan jahat adalah bagian dari cara licik yang bisa saja digunakan untuk menang. Hal yang bisa diwaspadai penyelenggara adalah pertama, kemungkinan adanya permintaan tim suksesnya untuk menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc.

Untuk mengurangi kecurangan, telah diwacanakan adanya e-rekapitulasi suara. Namun kecurangan lain akibat intervensi peserta adalah penunjukan petugas pada level terkecil yang bisa saja memiliki keterikatan emosional atau struktural dengan salah satu calon, Kecurangan dalam proses penyusunan daftar pemilih, distribusi surat pemberitahuan untuk memilih dan keadilan dalam pelayanan surat suara pemilih.

Petugas yang curang kerap menyebabkan rusaknya kertas suara. Surat suara yang dicoblos kotak calon yang tidak didukung petugas kerap dirusak secara sengaja pada saat proses penghitungan suara. Kedua pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon. Akan ada bakal calon yang hendak memanipulasi dokumen sebagai syarat pencalonan. Misalnya ijasah, keterangan status hukum, jumlah dan keakuratan dukungan bagi calon perseorangan dan kondisi kesehatan calon.

Banyak calon yang kemudian terpilih namun keadaan ijasahnya masih diragukan. Tahapan ini tak hanya bisa menggoda KPUD namun bisa juga menyasar lembaga pengawas. Ketiga, pada tahapan kampanye. Tahapan ini akan rawan dengan operasi politik uang, pelibatan ASN dan aparat desa/kelurahan, penyebaran berita bohong dan fitnah. Harus diakui persepsi atau tafsiran aturan yang digunakan untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi oleh pihak yang berwenang kerap berbeda.

Mementum ini banyak dimanfaatkan oknum untuk menyuap penyelenggara. Namun ada juga yang dengan sengaja menghilangkan barang bukti atau dalih ketidaklengkapan syarat formil atau materil. Keempat upaya para calon untuk mengintervensi penyelenggara memberi keterangan di pengadilan. Bukan hanya di 4 bagian ini pihak penyelenggara dapat dipengaruhi dan Kemudian disogok. Ada bagian-bagian lain yang belum terungkap karena permainannya rapi dan saling menguntungkan.

Keadaan diatas berpotensi akan terjadi. Sebab meski pihak penyelenggara telah dilatih, dibentuk etika dan moralitasnya, mendapat bimbingan teknis secara terstruktur dan menandatangani pakta integritas, namun jika peserta pilkadanya tidak dilatih sebagaimana yang dilakukan penyelenggara maka potensi permainan curang itu bisa saja terjadi. Seorang penyanyi bersuara merdu kerap rusak karena diduetkan dengan seorang yang bersuara sumbang.

Membutuhkan Partisipasi masyarakat dalam setiap peristiwa namun kerap masyarakat juga menjadi bagian dari permainan ini. Sehingga tak ada cara lain untuk menyelamatakan kecurangan pemilihan selain membenahi kinerja parpol dalam menyodorkan calon pemimpin pada setiap ajang pemilihan. Tidak mungkin jika inputnya sampah busuk akan melahirkan sesuatu yang memberi kehidupan. Garbage In, garbage out. Outputnya pasti tidak hanya menghasilkan sampah tapi juga racun bagi demokrasi.

Caleg DPRD Sulut, Sahabat HFI Silaturahmi Bersama Warga Singkil

Hilman saat bersilaturahmi dengan warga Wonasa (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Intens silaturahmi yang dilakukan politisi muda yang kini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Hilman Firmansyah Idrus. Politisi muda yang satu ini juga kerap dipanggil Sahabat Hilman atau Sahabat HFI, Selasa (19/3/2019) melakukan safari politik dan mendengarkan langsung masukan masyarakat.

Sahabat Hilman yang berkesempatan hadir menemui warga Wonasa Lingkungan 5 Kecamatan Singkil itu menyampaikan perlunya masyarakat menganali para Calon Anggota Legislatif (Caleg). Pengenalan tersebut bertujuan agar ada perjumpaan ide, perjuangan politik dan komitmen yang dibuat Caleg kepada masyarakat. Hilman juga berpesan agar masyarakat menjaga Pemilu agar berkualitas.

Makan bersama Hilman dan masyarakat (FOTO Suluttoday.com)

”Masyarakat memang perlu dikenalkan siapa sosok atau figur Caleg yang akan mereka pilih. Dengan berkenalan seperti ini, tentu masyarakat lebih dekat dan mengerti apa yang diperjuangkan Caleg nantinya. Apalagi ini menjelang hari pesta demokrasi, Rabu 17 April 2019. Bila masyarakar lebih mengenal calon wakil rakyat mereka, maka komitmen lebih mudah terbangun. Begitu pula visi besar yang diperjuangkan akan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga Pemilu 2019 ini dengan tidak Golput,” ujar Sahabat Hilman yang juga Sekretaris DPD KNPI Provinsi Sulawesi Utara ini.

Terlihat, Hilman akrab dengan masyarakat (FOTO Suluttoday.com)

Selain itu, pada pertemuan yang dilaksanakan di rumah Chandra Gumohu ini menurut Hilman bahwa ia meyakini Allah SWT telah menggariskan takdir bagi kehidupan manusia. Itu sebabnya, dirinya terus bersungguh-sunggu melakukan kerja konsolidasi sebagai wujud ikhtiar, soal menjadi anggota DPRD Sulut itu domain Allah SWT. Bagi Hilman, silaturahmi diatas segalanya. (*/Redaksi)

Mantan Presenter Cantik Dirikan Partai Politik Baru

Grace Natalie (Foto Ist)

Grace Natalie (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO –┬áMantan presenter berita Grace Natalie mendirikan partai politik baru. Namanya, Partai Solidaritas Indonesia. Grace duduk sebagai ketua umum didampingi Raja Juli Antoni sebagai Sekjen. Kapan partai baru itu akan dideklarasikan?.

“Rencananya tahun depan, tapi kapan persisnya belum tahu karena persiapan masih berjalan, apalagi semua orangnya belum pernah masuk parpol,” kata Grace ketika dihubungi, Jumat 27 Maret 2015.

Grace menargetkan tahun ini dapat melengkapi infrastruktur dan struktur sampai tingkat terkecil sebagaimana disyaratkan UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik. Di antara syarat yang paling penting saat verifikasi adalah jumlah anggota dan kepengurusan di daerah. “Soal sudah punya berapa banyak saat ini sudah ada yang sukarela menjadi inisiator. Kurang lebih sudah 300 kabupaten, dan untuk provinsi hampir semuanya,” kata Grace.

Konsentrasi Grace kini membangun basis kepengurusan di daerah-daerah itu sebelum memutuskan kapan dideklarasikan. “Kita bangun dari bawah dulu kalau nanti harus melalui verifikasi agar bisa lolos. Deklarasi gampang kalau di bawah sudah beres,” ujarnya.

Grace juga menuturkan, partainya menyasar kalangan muda sebagai target anggota. Usia muda menjadi syarat untuk dapat duduk di kepengurusan. Mereka membatasi maksimal 45 tahun. Soal nama partai yang mengingatkan orang pada sebuah partai yang pernah eksis di masa lalu, Grace mengatakan bahwa itu hanya kesamaan singkatan saja. “Kebetulan saja, singkatannya sama.” (vnc/don)

iklan1