Tag: PB HMI

Ketua Umum PB HMI Desak Kapolri Tangkap Permadi Arya

Affandi Ismail (Foto Istimewa)

Affandi Ismail, Ketua Umum PB HMI

Terkait dugaan rasisme kepada Natalius Pigai, apapun argumentasi pembelaan pribadi yang disampaikan oleh Permadi Arya alias Abu Janda tentu tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh Publik. Sebab penggunaan diksi “evolusi” dalam cuitannya di akun twitter pribadinya dalam ungkapan “sudah selesai evolusi belum kau” yang diperuntukkan kepada mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, sudah dapat dipastikan oleh Abu Janda digunakan untuk mendiskreditkan Natalius Pigai. Meskipun Abu Janda menolak diksi “evolusi” ini dikaitkan dengan teori evolusi Darwin, dan dia mengatakan bahwa maksud dari kata evolusi itu adalah “perubahan atau perkembangan”.

Namun demikian justru semakin mempertegas makna implisit yang terkandung yang cenderung berbau rasis, pendiskreditan dan penghinaan atas individu dari ungkapannya yaitu “kau ini sudah berkembang belum otak kau” maksudnya “kau gak ada otak” yang ditujukan kepada Natalius Pigai. Sekali lagi apapun alasan dan argumentasi pembelaan yang disampaikan oleh Abu Janda, sebab diksi evolusi yang digunakan berada di ruang publik maka tentu publik memiliki hak atas interpretasi dari diksi dan ungkapan yang disampaikan oleh Abu Janda di dalam akun twitter pribadinya tersebut.

Padahal semestinya sebagai penggiat sosial media, mestinya Abu Janda bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan justru menjadikan sosial media sebagai tempat untuk mendiskreditkan pribadi orang lain, menebar kebencian dan mengutarakan ungkapan – ungkapan yang sangat tidak mendidik atau tidak memiliki nilai edukatif bahkan tidak mencerminkan sikap yang humanis.

Dalam konteks ke Indonesiaan sikap humanis ini penting dikedepankan antara satu individu dengan individu yang lainnya, harus saling menghargai apalagi sebagai sesama warga negara Indonesia yang harus menjunjung tinggi kesadaran kebineka tunggal ikaan.

Kemudian terkait ungkapan Abu Janda di akun twitter pribadinya yang mengatakan “yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat,” ungkapan Abu Janda ini jelas.

Sangat sarat atas kebencian terhadap agama Islam. Tuduhan Abu Janda bahwa Islam itu arogan, Islam itu agama pendatang dari Arab, dia juga menyinggung soal perintah menutup aurat dan bahkan sampai pada soal prinsip akidah Islam, tentunya sangat menyakiti hati perasaan ummat Islam tidak saja di Indonesia tetapi juga ummat Islam di seluruh dunia.

Padahal sebagai seorang yang mengaku dirinya muslim tidak semestinya dia mengatakan demikian. Karena dengan mengatakan Islam sebagai agama pendatang dari Arab yang arogan kepada budaya asli atau kearifan lokal Indonesia, itu menegaskan bahwa Abu Janda tidak mengerti dan memahami sejarah Islam di Nusantara bahkan dia tidak memahami esensi dan substansi ajaran Islam itu sendiri.

Abu Janda tidak mengerti sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai hadirnya Pancasila yang mempertegas Indonesia sebagai darul ‘ahdi wa syahadah, dimana perjuangan tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kontribusi besar ummat Islam. Dengan mengatakan Islam arogan itu berarti dia telah melakukan over generalisasi terhadap seluruh ummat Islam.

Padahal dia sendiri mengaku dirinya Islam. Nah hal ini pula yang menjadi ironis dan membingungkan publik. Membikin publik geram, lalu beraksi. Sebab sebagai seorang yang mengaku Muslim mestinya dia tidak mengatakan demikian karena ungkapan itu kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga kita bertanya, Permadi Arya ini Islam atau bukan sebenarnya? Sebab kalau dia Islam tidak mungkin dia akan membangun proposisi yang demikian hal itu juga yang semakin mempertegas rendahnya nalar seorang Abu Janda.

Bahkan menurut saya, dengan ungkapannya itu semakin menegaskan bahwa Abu Janda inilah sosok individu yang arogan. Kemudian soal aurat yang telah jelas dan tegas disebutkan di dalam Al Qur’an sebagai perintah atau Syari’at Allah SWT terhadap Muslim, ungkapan Abu Janda yang mengatakan bahwa “sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat” jelas bermakna penghinaan terhadap Al Qur’an.

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polri harus bersikap dan bertindak tegas terhadap Abu Janda. Meskipun Abu Janda telah memberikan klarifikasi atas ungkapannya tersebut dengan mengatakan Islam itu arogan sebagai bentuk autokritik, namun bukan berarti bahwa proses penegakan hukum tidak berlaku lagi kepada Abu Janda dan dia bisa bebas begitu saja dari jeratan hukum. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu untuk menjamin rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat khususnya Indonesia sebagai negara yang majemuk, plural dan multikultural.

Cuitan Abu Janda di akun twitter nya sekali lagi saya tegaskan jelas tidak bernilai edukasi dan justru cenderung bernilai provokatif dan dapat berpotensi mengganggu stabilitas nasional NKRI baik kaitannya dalam relasi sosial konteks masyarakat yang multikultural maupun dalam dalam konteks masyarakat yang plural. Olehnya itu tegas saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak kepada Polri untuk segera menangkap dan menindak tegas Abu Janda sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk komitmen Polri terhadap penegakan hukum.

Hal ini juga tentu menjadi salah satu pembuktian bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di masa awal kepemimpinannya atas komitmen visi dan misi dan 16 program yang telah dicanangkannya, dimana salah satunya adalah peningkatan kinerja penegakan hukum yang berkorelasi dengan program pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi yaitu prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. (*/Red)

Zuhad Aji dan Perkembangan HMI MPO

Zuhad Aji, Ketum PB HMI MPO (Foto Istimewa)

Oleh : Syahrul Efendi Dasopang, Ketum PB HMI MPO periode 2007-2009

Zuhad Aji Firmantoro. Demikian nama anak muda ini. Ketua Umum HMI MPO demisioner 2018 – 2020.

Sosoknya tenang. Bersahabat. Dan pintar merangkai narasi dan argumen. Di tangannya, HMI MPO berkembang dinamis dan makin disegani.

Dia pandai membina komunikasi. Visinya agar HMI MPO makin mendapatkan tempat terbaik dalam peta politik nasional, diwujudkannya dengan konsisten.

Kini HMI MPO berkembang dari Bireun Aceh hingga Jayapura. Badan Koordinasi–setingkat di bawah Pengurus Besar–kini sudah makin banyak.

Suatu malam, saat syukuran penempatan sekretariat PB HMI yang baru, representatif dan permanen, Zuhad menyatakan keinginannya agar personalia yang menempati gedung bertingkat dua itu, mengoptimalkannya lebih produktif dan dinamis.

Ibarat konsep co-working office, semua anak-anak HMI menggunakannya untuk beragam kreativitas produktif. Tapi pada saat yang sama, Zuhad tidak menampik kegusarannya, akan hal-hal yang kurang positif di tengah pertumbuhan kuantitas dan postur HMI MPO.

Salah satu yang digusarkannya ialah makin tidak malu-malunya lagi para kader HMI MPO berebut kedudukan sebagai ketua. Bukan hanya itu, yang paling mencemaskan lagi, mulai terlihat gejala diandalkannya aspek kemampuan logistik sebagai daya tawar untuk mencalonkan diri sebagai ketua.

Tentang gejala “logistic oriented” ini, memang agak sulit dicegah jika pengelolaan perkaderan di HMI tidak “diamankan” sejak dini. Apalagi daya tawar politik dan legitimasi HMI makin bagus.

Yang saya maksud “diamankan” ialah untuk mencegah terjadinya kompetisi perebutan ketua umum berdasarkan data tawar kemampuan logistik, hendaknya secara sistematis dicegah dengan cara sederhana. Yaitu, sebelum kongres diselenggarakan, minimal tiga bulan sebelum itu, sudah ada pembahasan resmi setingkat sidang pleno PB, atau apalah instrumennya, dimana pada sidang itu sudah diputuskan orientasi umum kerja HMI 2 tahun ke depan, sehingga ketika muncul kompetisi para calon ketua umum dalam rangka mengisi peluang yang disediakan oleh kongres, para calon itu sudah terikat sejak awal dengan keputusan bersifat nasional tersebut. Yang diputuskan ialah visi dan strategi perjuangan dan perkaderan HMI dua tahun akan datang. Kongres tinggal mengisi dan memilih pengemban amanat saja. Dan amanat yang diputuskan di kongres, tinggal pengesahan saja.

Benefit dari cara ini ialah bahwa para calon lebih teratur, disiplin dan tentu lebih konstruktif guna menjaga dinamika HMI. Benefit lain ialah kompetisi berbasis logistic oriented, dapat diminimalisir.

Jago-jago yang muncul betul-betul kren secara pemikiran, matang secara jenjang perkaderan, dan populer di tengah massa HMI.

Akhirnya, salam dan selamat buat adik-adik yang berkongres di Kendari.

HMI di Tengah Konflik dan Kemunduran Budaya Intelektual

Rusmin Hasan (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Rusmin Hasan, Aktivis HmI Cabang Tondano

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) disebut sebagai anak kandung Negara Republik Indonesia, pasalnya HMI lahir tepat dua tahun menyelang kemerdekaan indonesia. Tentu HMI banyak mewarisi persoalan berkaitan dengan kondisi objektif umat dan bangsa. HMI diusia 72 tahun sudah melewati berbagai macam hal dan kondisi, sehingga tidak sedikit HMI turut mewarnai sejarah pembangunan ini. Dinamika kebangsaan serta keumatan menjadi komitmen ideologis kader Himpunan Mahasiswa Islam dalam perpektif ideologi HMI pada fase awal dirikan sampai menyelma dalam geneologi intelektual serta komitmennya.

Sehingga HMI sebagai organisasi yang demokratis telah tuntas dalam diskursus kebangsaan dalam episode dinamika kebangsaan serta keumatan. Fase usai perpolitikan internal HMI pada momentum demokrasi kongres ambon pekan kemarin,menuai suhu konstalasi yang memanas dalam dinamika politik kala itu untuk perebuatan kursi kepemimpinan PB HMI.

Hal ini, menarik dalam proses kepengurusan kita dapatkan secara realitas terdapat peta konflik sehingga berplikasi dua ketua dalam proses berjalan waktu, potret dinamika tersebut ironisnya kedua kubu antara Kakanda Respiratori Saddam Al-Jihad dan Kakanda Arya Kharisma selaku PJ.Ketua Umum PB HMI Saling mengklaim kelempoknya yang paling benar, paling konstitusional sehingga berujung pada adu kekuatan antara gerbonya masing-masing.

Menurut hemat saya, sala satu indikator kemunduran budaya intelektual HMI terdapat pada konflik internal hal ini, disebabkan semua cabang seindonesia merasakan implikasi negatifnya, sampai ditubuh internal cabang seindonesia mengalami kubu serta gerbong kelompoknya masing-masing. Dari konflik tersebut, menjadi problem besar ditengah-tengah kemajemukaan narasi intelektual HMI yang konon katanya kritis, matang diskursus NDP, ideologi serta gerakan.

Melainkan menurut hemat saya dari hasil kontemplasi atau perenungan yang panjang bahwa dalil-dalil tersebut hanya sebagai apologi dan klaim watak politikus amatiran serta pembenaran yang absurditas semata. Seola organisasi Besar Islam hanyalah menjadi arena pertarungan kelompok yang tidak lagi mementing esensi dan subtansi organisasi himpunan.

Seolah-olah kita dijauhhkan dari aktivitas sosial bermasyarakat serta kita dihantarkan pada aktivitas yang kontra produktif, tak rasional dan kecenderungan doktriner semata sebagaimana telah disampaikan oleh Kakanda Agussalim sitompul dalam bukunya; (44 indikator kemunduran HMI) serta Tesis Julian benda ditahun 1960-an yang masih relevan diera digitaisasi dekade ini, ia katakan bahwa penghiatan kaum intelektual serta kemunduran identitas intelektual.

Melihat secara objek kondisi kader HMI dekakade ini, meengalami kemunduran internalisasi nilai cultural himpunan dalam optimalisasi pengembangan budaya intelektual HMI. Kurang lebih ada tiga nilai yang melatarbelakangi diantaranya; menurunya reproduksi intelektual kader secara intensif, menipisnya budaya kritis serta munculnya krisis kader dalam nilai (Islam) dinamika empirio spirit berorganisasi.

Meminjan perkataan Kakanda Anas Urbaningrum (Ketum PB HMI Periode 1997-1999) maka seyogyanya kader HMI harus kembali menginternalisasi nilai ke-HMIan dalam praha tantangan Revolusi indutri 4.0 digitalisasi dekade ini, sehingga menuurut hemat saya kembali merekonstruksi paradigma kader dalam menyembut peluang bonus demografi indonesia emas tahun 2030-2045 kedepan.

Dalam narasi sederhana ini, saya ingin katakan dan berpesan keseluruh kader HMI se-nusantara bahwa apabila HMI terkoptasi dalam arus politik internal terus menerus seperti ini, maka saya takutkan HMI akan mati ditelan waktu serta tak lagi dibutuhkan oleh khayalak masyarakat indonesia, bahkan kalau saja, Kakanda Lafran Pane masih hidup beliau akan menangis melihat kondisi objektif HMI sekarang ini, karena kita kehilangan subtansi serta orientasi khittah Perjuanganya dalam mendirikan Organisasi ini.

Narasi ini, saya persembahkan sebagai bentuk kritis otokritik kontruktif potret HMI untuk kembali berbenah dan intropeksi diri untuk merekonstruksi sera reskonsuliasi gagasan untuk pembaharuan pola politik yang demokratis sera menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme serta ideologi himpunan menyelang kongres HmI Dijakarta pekan depan nanti. Sehingga kader-kader Himpunan kembali kehitah perjuangan umat dan bangsa serta kembali kecultur intelektual HMI untuk meneropong misi HMI. Dikarenakan tantangan kita kedepan sangat besar.

Olehnya itu, kita tak harus selalu berpacu dalam skenario konflik internal serta saling mengklaim kelompoknya masing-masing. Harapan saya juga dalam narasi ini, sebagai koreksi, evaluasi PB HMI untuk kembali kekhittah perjuangan HMI untuk menciptakan Masyarakat Adil dan Makmur yang diridhoi Allah SWT. Amin…

Stafsus Gubernur DKI Jakarta Bersama LMND, Satu Visi Bangun Pendidikan

M Chozin saat memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

JAKARTA, Suluttoday.com – Melakukan gerakan kolaborasi yang apik dalam wilayah pendidikan. Kali ini Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) sepakat memperjuangkan pendidikan yang berkualitas. Dalam evaluasi bersama melalui dialog publik, disepakati Indonesia mengalami progres signifikan pasca keluarnya Undang-Undang (UU) Pendidikan No. 20/2003.

Dimana UU ini mewajibkan alokasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan. Artinya ada kehendak dan kemauan politik yang besar dari Negara untuk pengembangan kemajuan pendidikan. Namun itu saja tidak cukup, perlu melibatkan semua kalangan. Baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat dalam pendidikan. Seperti yang disampaikan Stafsus Gubernur DKI Jakarta, M Chozin Amirullah.

”Kolaborasi di bidang pendidikan mutlak diperlukan untuk memajukan Indonesia. Kita punya strategi pelibatan menyeluruh dalam pendidikan. Dan pertama kali dilakukan adalah dengan mengubah paradigma menjadi gerakan bayar balik,” kata Chozin, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini selaku narasumber, Minggu (24/11/2019) dalam acara dialog publik.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Jeoang 45 Jakarta Minggu (24/11/2019) itu dihadiri para kader LMND, bersama aktivis mahasiswa dan tokoh masyarakat. Lanjut Chozin memaparkan bahwa orang-orang yang selama ini telah mendapatkan alokasi anggaran negara lebih untuk pendidikannya. Sejak mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, mereka mendapatkan alokasi lebih dibanding dengan saudara sebangsanya yang belum terdidik.

”Disisi lain, anggaran pendidikan tersebut diambil dari seluruh rakyat Indonesia melalu mekanisme pajak dan ekstraksi sumber daya alam. Sehingga perlu kita dorong agar penggunaannya tepat sasaran. Tidak disalahkelola,” ucap Chozin.

Sesi tanya jawab dari dialog publik (FOTO Suluttoday.com)

Aktivis muda yang energik dan dikenal tawadhu itu menyebutkan, orang-orang terdidik selama ini beruntung mendapatkan alokasi terlebih dahuli sehingga mentas. Karena itu mereka punya kewajiban moral untuk membayar ”hutang” kolektif.

”Dengan terjun langsung mencerdaskan saudara-saudara sebangsanya yang belum terdidik, maka sama artinya mereka yang telah disekolahkan dengan uang rakyat membalas budi. Kembali mengabdi untuk rakyat,” kata mantan staf khusus Mendikbud di era Menteri Anies Baswedan ini.

Hal itu juga diamini oleh pembicara lainnya, Rosepta Abimanyu. Menurutnya, dunia industri juga perlu diajak untuk berkontribusi langsung di bidang pendidikan.

”Bukan sekedar lewat csr yang sifatnya caritatif saja, tetapi include dalam sistem corporatenya,” ujar Rosepta yang juga mantan anggota Kantor Staf Presiden Jokowi (KSP) era pertama itu.

Berlangsungnya dialog publik (FOTO Suluttoday.com)

Ditambahkannya lagi bahwa kontrobusi corporate melaui CSR bagus, tetapi corporate juga harus mendidikan karyawannya serta menciptakan sistem internal yang kondusif untuk pendidikan. Hadir sebagai pembicara lainnya adalah pengurus KPP PRD Rudi Hartono dan Ketua Umum LMND Muhammad Asrul.

Sekedar diketahui, acara dialog tersebut dalam rangka Launching Pengurus LMND yang baru saja terpilih dalam Kongres ke-8 LMND di Jakarta, 25-27 Oktober 2019 lalu. Pada periode kepengurusan kali ini, Ketua Umum terpilih Muhammad Asrul bersama jajarannya akan fokus pada isu pendidikan.

”Secara konsisten kami awalnya akan mengusung roadmap pendidikan nasional. Tetapi karena Pemerintah sudah punya roadmap-nya, maka kami akan fokus pada mengkritisi dan advokasi di bidang pendidikan,” tutur Asrul tegas. (*/Redaksi)

Hadiri Pleno II PB HMI di Bogor, Iman Karim: Pecat Kader Pembangkang Organisasi

Iman Karim bersama Pj Ketum PB HMI (FOTO Suluttoday.com)

JAKARTA, Suluttoday.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi mahasiswa tertua dan salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Selain itu, HMI yang selalu mengawal kepentingan masyarakat ini dalam perjalanan sejarah andil dalam berbagai hal pembangunan. HMI merupakan perwujudan dari Harapan Masyarakat Indonesia.

Ironisnya, dalam kondisi internal PB HMI 2018-2020 atau Pengurus Besar (PB) HMI kini terjadi pergolakan yang cukup besar karena lahirnya 2 kepemimpinan diinternal HMI. Memang dinamika internal seperti ini bukan hal yang baru didalam HMI sebagaimana terjadi di tahun 85 pada persoalan Asas Tunggal hingga di periode 2010-2012 yaitu dualisme kepemimpinan antara Noer Fajriansya dan Basri Dodoh.

Terakhir pada periode 2018 dan 2020 ini yaitu antara R. Saddam Al jihad dan Arya Kharisma Hardy, fluktuasi serta tantangan seperti ini memang sudah pernah terjadi tetapi dalam periode ini sunggu sangat memprihatinkan karena menyangkut harkat martabat HMI sebagai kader umat dan bangsa.

Sehingga dampaknya sampai pada tingkatan Badan Kordinasi (Badko), Cabang atau Komisariat tidak terkecuali HMI Cababang Manado. Persoalan yang harus di selesaikan ini sehingga menggerahkan Ketua Umum HMI Cabang Manado Iman Karim untuk dapat menyelesaikan konflik ini dengan menghadiri Sidang Pleno II PB HMI yang diselenggarahkan di BNPB Centre Bogor.

Acara yang diselenggarahkan PB HMI sejak tanggal 02-04 September 2019 ini dihadiri 148 cabang se-Indonesia. Sebagaimana keterangan dari Iman Karim, HMI Cabang Manado menerangkan untuk memecat kader HMI yang ingin memecah belah HMI itu sendiri dan mengakui kepengurusan yang di bawah Pj Ketua Umum Arya Kharisma Hardy.

”Sesuai pedoman organisasi AD/ART HMI, dan ini diperkuat dengan hasil sidang MPK PB atau Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI, dengan mengeluarkan SK MPK PB HMI dengan NOMOR: 08/KPTS/A/05/1440H, dengan hasil putusan salah satunya memberhentikan Saudara R. Saddam Aljihad sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2018-2020. Sudah jelas, demi konstitusi HMI silahkan dipecat kader-kader HMI yang menjadi pembangkang,” ujar Iman.

Kemudian, tambah Iman, rekomendasi eksternal yaitu mendesak pemerintah pusat agar dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan yang di hadapi warga Afghanistan di Manado. Sehingga terjadi pembakaran diri di Rudenim Manado, serta mendesak pemerintah agar mencabut Moratorium Daerah Otonom Baru dalam hal ini mempercepat pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow. (*/Redaksi)

iklan1