Tag: pemerintah sulawesi utara

Pemprov Sulut Selaraskan Pembangunan Gedung Negara/Daerah

Kegiatan sosialisasi dari PUPR (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulut mencermati akan keselarasan pembangunan gedung baik milik negara dan daerah agar sesuai dengan tata tertib yang ada. Untuk itu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengumpulkan seluruh bagian umum di perangkat daerah dan diberikan sosialisasi tentang penelolaan teknis pembangunan gedung negara/daerah di salah saat hotel di Kota Manado Selasa (02/10/2019).

Kegiatan yang dibuka oleh Alex I Watimena selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulut bertujuan untuk menselaraskan pemahaman agar bangunan negara/daerah sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan yang ada serta penyelenggaraan yang efisien dan efektif.

Didampingi Kabid Cipta Karya, H Manumpil, Watimena menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab secara teknis terkait pembangunan hingga renovasi gedung negara/daerah. Watimena mengharapkan melalui pertemuan tersebut dapat bermafaat bagi perangkat daerah yang akan membangun fasilitas gedung atau akan melakukan renovasi.(cat)

Wagub Sulut Lantik 287 Pejabat Fungsional

Wagub mengajak budayakan budaya malu (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw melantik ratusan Pejabat Fungsional Tertentu dilingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Diihadapan 287 pejabat fungsional yang diambil sumpah tersebut tepatnya Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur pada Kamis (7/2/2019) siang.

Wagub Kandouw menekankan tiga (3) hal penting terkait kinerja, yakni Dedikasi dan Loyalitas, Integritas, serta Prestasi. Wagub berharap agar semua PNS dan THL meningkatkan prestasi. Sebab, dalam penilaian kinerja, Pemprov Sulut menggunakan sistem Reward dan Punishment.

“Yang berprestasi akan diberikan reward atau penghargaan. Sedangkan yang tidak, akan dievaluasi kinerjanya,” ungkap Kandouw.

Sementara itu, Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh menuturkan bahwa, pengambilan sumpah bagi tenaga fungsional seperti ini akan dilakukan tiap beberapa bulan “Tiap beberapa bulan akan ada lagi. Kalau tadi yang paling banyak guru, perawat, auditor dan tenaga fungsional lainnya,” singkat Suluh.(Cat)

Pemprov Matangkan HKAN

Kepala DLH Sulut saat melaporkan pelaksanaan HKAN (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah provinsi Sulawesi Utara mematangkan persiapan pelaksanaan HKAN (hari konservasi alam nasional). Hal tersebut terangkum dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Ruddy Mokoginta Jumat (24/08/2018) diruang FJ Tumbelaka kantor gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara, Marly Gumalag sebagai panitia daerah melaporkan bahwa kegiatan yang difokuskan di Taman Wisata Alam Batu Putih Kota Bitung.

Dan dalam pelaksanaannya nanti yaitu tanggal 30 Agustus direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.(Cat)

KPK RI Bahas Pencegahan Korupsi Sektor SDA di Sulut

Edwin Silangen SE MS saat sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melaksanakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo di Ruang Rapat C. J. Rantung, Selasa (24/04/2018) pagi.

Pembahasan rapat kali ini difokuskan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) meliputi pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah Provinsi Sulut dan Gorontalo.

Sekretaris Daerah Propinsi Sulut, Edwin Silangen SE MS dalam sambutannya menerangkan bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) harus dilakukan secara optimal karena merupakan pendukung utama bagi masyarakat di berbagai aspek kehidupan dan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Terkait pemanfaatkan potensi SDA di Sulut, Silangen menegaskan bahwa Pemprov Sulut selalu berperan aktif di dalamnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur kewenangan Provinsi dalam pembinaan pengelolaan SDA.

Disamping itu, menurut Silangen, Pemprov Sulut juga telah menyederhanakan proses pelayanan perizinan pengelolaan SDA antara lain melalui pelimpahan kewenangan kepada Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dan melalui pendampingan dari pihak KPK, Silangen menegaskan bahwa Pemprov Sulut telah berupaya menggunakan teknologi informasi untuk mewujudkan proses perizinan yang sesuai aturan.

Sementara itu, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria mengatakan langkah konkrit dan pemformalan komitmen koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi sektor sumber daya alam di Indonesia merupakan suatu terobosan yang baru dapat digelar.

“SDA menjadi salah satu fokus pemantauan dengan melihat potensinya yang besar dan berpeluang terjadinya penyelewengan,” tuturnya.

Lanjut Patria, sejumlah permasalahan yang menjadi fokus KPK di sektor sumber daya alam diIndonesia meliputi korupsi penyalahgunaan wewenang, perizinan dan alih fungsi lahan baik di sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan.

“Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang nantinya bermuara pada penerapan sanksi bagi yang melanggar,” beber Patria.

Pertemuan itu turut dihadiri Inspektur Daerah Sulut Praseno Hadi, perwakilan Kanwil Bea Cukai Sulbagut, Kantor Imigrasi dan para pejabat dari Pemprov Sulut dan Gorontalo. (*/Cat)

iklan1