Tag: pemilu 2019

Pemilu, Delegitimasi, Kekerasan, Hoax dan Narasi Politik

Amas Mahmud, potret demokrasi Indonesia (FOTO Suluttoday.com)

PALING tidak semua orang yang merayakan demokrasi mengharapkan adanya penghargaan atas pendapat masing-masing. Mereka enggan menerima perlakukan diskriminasi, menolak tindakan monopoli, penguasaan yang berlebihan dan penindasan. Sekedar kita potret dinamika Pemilu Serentah tahun 2019 yang sedang menanti pengesahan hasil, yang buram kita berusaha menerangi objeknya sehingga menjadi genuine.

Kini tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sedang digulirkan setelah pembacaan hasil perolehan suara Capres Republik Indonesia dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak bermaksud meniadakan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sementara dipolemikkan paslon Capres tertentu, konsen kita membangun demokrasi dengan menghindari kecemasan. Karena kecemasan hanyalah melahirkan keraguan publik.

Soal ada pihak yang mendukung atau menolak hasil Pemilu, dalam konteks demokrasi kita merupakan hal yang lumrah. Begitu pula yang berkaitan dengan demo massa unjuk rasa karena ketidakpuasan atas dalil tertentu, juga adalah hal lazim dalam nalar demokrasi kita. Yang menjadi luar biasa itu, bila perbedaan pendapat dianggap tabu. Seyogyanya melalui perbedaan pendapatlah elemen, sendi-sendi serta nafas demokrasi kita terwujud, tak boleh perbedaan aspirasi dikekang.

Apalagi dengan cara-cara represif. Demokrasi kita harus membawa iklim dan berkah yang positif untuk seluruh alam, bukan menjadi konsumsi komunitas. Jangan batasi demokrasi pada kanal yang sempit, berujung ke penyanderaan aspirasi publik. Kurang tepat rasanya manakala isu-isu dalam kemeriahan pesta demokrasi dikapitalisasi untuk kepentingan mendiskreditkan antar sesama pelaku demokrasi. Kita ingat betul, kekerasan dan intoleransi bukanlah anak kandung demokrasi.

Konsekuensi dari demokrasi yang penuh ramai retorika ialah lahirnya delegitimasi terhadap lembaga penyelenggaraan Pemilu. Pembenaran dan upaya saling menyudutkan dari para politisi terkait siapa dalang yang mendorong delegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu menyeruak, tak tau siapa?. Saling mencari kambing hitam. Baik Capres petahana maupun yang non-petahana juga punya kepentingan yang sama dalam mengemas, mengolah dan menanggapi isu tersebut.

Untuk menggapai substansi demokrasi melalui demokrasi prosedural, maka pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif dan literasi sangat dibutuhkan. Berat rasanya jika kita mengambil jalan pintas, menjalankan demokrasi dengan mengabaikan teriakan protes atau penyampaian pendapat dari komponen rakyat lainnya. Artinya, demokrasi kita begitu punya ruang mengakomodasi kepentingan semua pihak, nafas demokrasi itu terletak pada heterogenitas, bukan homogenitas.

Jangan sengaja kita kapling, kita belokkan spirit demokrasi pada urusan personal atau kelompok semata. Buka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memupuk nilai kolektifitas demokrasi dengan saling menghargai perbedaan pikiran. Demokrasi mengharamkan adanya pemimpin yang anti-kritik. Dari konseptualnya, demokrasi itu membanggakan kita semua karena menghargai nilai-nilai egaliter.

Semua rakyat dimata hukum setara posisi dan porsinya. Ini terdeskripsi melalui sistem Pemilu kita, satu orang satu suara. Baik dia pejabat, rakyat jelata, kaum milenial atau kaum tua, kekuatan politiknya sama, masing-masing punya satu suara dalam memilih. Realitas seperti itu mestinya mengilhami kita semua agar berfikir sejalan dengan apa yang menjadi hak kita dalam alam demokrasi, tidak ada satu makhluk di era ini yang superior dan kebal hukum.

Dalam hal supremasi hukum pun keberadaan kita sama. Hanya saja perlakuan-perlakuan spesial, standar ganda sering kita temui dari oknum yang tidak sadar mengamalkan hakikat demokrasi, sehingga menjadi congkak. Merasa dirinya lebih istimewa. Pada level interaksi sosial juga sama, dari sisi strata sosial tak ada distingsi. Dimana rakyat punya pranata sosial yang hendaknya menjadi acuan, kiblat, rujukan hidup yang diyakini benar dalam ruang keberagaman.

Tiba pada ujung cerita demokrasi tidaklah mudah, kita melewati rentetan insiden kekerasan. Aksi reaksi terjadi, bergerak melalui jalan asumsi, analisis, argumentasi lalu kemudian lahirlah akomodasi kepentingan, itulah komposisi demokrasi kita. Konteks ini membuat desain demokrasi kita tidak kaku, tidak pasif, melainkan aktif dan dialogis sifatnya. Detak jantung demokrasi yang bergerak itu tak boleh sekali-kali dihentikan dengan intimidasi atau intervensi dari siapapun.

Kecuali dinamika yang demikian melahirkan ancaman berupa tindakan makar. Demokrasi tanpa demonstrasi akan menjadi hambar, biarlah demonstrasi dihidupkan sebab itu sarana dan saluran penyampaian pendapat. Secara psikologis pendemo hanya menghendaki aspirasinya diterima, apa yang menjadi tuntutan mereka ditindaklanjuti. Tidak lebih dari itu, bukan oknum aparat malah curiga, lalu melakukan semacam blokade. Bersikap tidak sewajarnya, dengan menakut-nakuti, apalagi menembaki rakyat yang menggelar demonstrasi. Kontestasi demokrasi bukan terbatas digaris sirkulasi kepentingan elit.

Tragisnya, dari demokrasi kita mengalirlah hoax, mereduksi kebenaran. Dimana hoax merupakan berita bohong, sesuatu yang belum tentu benar dipublikasi menjadi seolah-olah benar, sehingga sering kali melahirkan provokasi. Kita akhirnya dibawa ke fase post-truth, artinya post-kebenaran atau manusia menjadi mempercayai opini. Sesuatu yang melampauan kebenaran dijadikan kebanaran, dari situasi inilah ruang relatifisme akan bangkit.

Asal-usul informasi hoax, berpotensi juga dilakukan pihak pemerintah, pihak swasta atau kelompok berkepentingan. Sukar rasanya disimpulkan secara mutlak penyebar hoax ini dilakukan satu kalangan tertentu saja, bukan murni dilakukan kelompok yang anti pemerintah secara tunggal. Kemungkinan terjadi ada peternak hoax yang dilindungi atau dipelihara pemerintah. Makanya, harus selektif mendeteksi siapa pelaku penyebar hoax baru menarik kesimpulan. Jangan menghentikan hoax, dengan memperpanjang kehidupan hoax.

Kita pasti merekam dalam memori kolektif, dari pertumbuhan percakapan-percakapan di ruang publik membuat tema-tema politik begitu tinggi marwahnya. Ragam narasi politik yang dihasilkan pula, sayangnya kedalaman narasi tersebut sering tidak sejalan dengan aktualisasinya. Narasi politik itu ada yang konstruktif, ada pula yang destruktif. Pro vs kontra dalam politik telah menjadi skema yang biasa dalam ruang-ruang kompetisi politik, tergantung bagaimana kita mengisi semua dialektika publik tersebut.

Politik bisa dianggap true story, dilain pihak bisa dikisahkan sebagai cerita yang tidak benar. Bermacam anggapan soal politik yang bertujuan positif merupakan jalan berfikir yang benar, walau kadang muncul pula citra buruk terhadap politik yang disepadankan hanya dengan hal-hal buruk. Praktek curang, saling tikung dan intrik politik dianggap sebagai jalan mutlak dalam berpolitik, padahal itulah kekeliruan dalam praktek politik sebetulnya. [***]

 

___________________________

Catatan Amas Mahmud, S.IP, Redpel Suluttoday.com.

PERMISI Gelar Deklarasi Tolak Tindakan yang Berpotensi Mengancam NKRI

Berlangsungnya deklarasi jaga NKRI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dilaksanakannya deklarasi yang dilakukan Perempuan Milenial Indonesia (Permisi) peduli dengan kondisi bangsa Indonesia pasca Pemilihan Umum (Pemilu), di Hotel Ibis Manado City Center Boulevard (MCCB) berjalan lancar.

Permisi mendeklarasikan kepedulian mereka dengan lima poin penting di dalamnya dengan tema Millenial Love Indonesia Declaration. Ananda Lamandau, Koordinator Nasional Permisi mengatakan generasi milenial Sulawesi Utara harus berkomitmen menjaga kesatuan dan persatuan serta keutuhan NKRI, dan tidak akan terprovokasi oleh isu apa pun yang ingin memecah belah NKRI.

”Kami mau mengatakan dan mempromosikan bahwa generasi Milenial Sulut juga berkomitmen tolak segala bentuk tindakan inkonstitusional dan intervensi terhadap penyelenggara Pemilu,” kata Ananda tegas.

Selain itu, Ananda, generasi Milenial Sulut memberi kepercayaan penuh kepada penyelenggara Pemilu.

”Terima kasih juga atas kinerja TNI-Polri yang sukses mengamankan Pemilu serentak,” tutur Ananda.

Ananda juga meminta agar masyarakat sabar dan tahan diri menunggu hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU serta menerima hasil keputusan KPU yang disahkan oleh konstitusi.

”Melaluideklarasi ini saya yakin generasi milenial di Sulut tidak mudah terprovokasi dan mampu menyaring informasi dengan benar,” ucap Ananda.

Sementara itu menurut Medi Wowiling, Kasubdit 3 Intelpolda Sulut, negara kita masih aman terkendali walau ada riak-riak.

”Jangan ragukan keamanan negara. Kepolisian dan TNI tetap bahu membahu menjaga keamanan negara,” ujar Medi yang juga mengapresiasi perhatian generasi milenial di Sulut. (*/Redaksi)

JUWITA Silaturahmi dengan Warg Gorontalo di Singkil

Juwita menyampaikan visinya kepada masyarakat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tidak mengenal waktu, begitu pula ia tidak mengenal latar belakang masyarakat dari suku ataupun agama apapun. Bergaul, menjaga silaturahmi lintas batas, itulah ciri khas Juwita Setyarini, M.Ikom. Politisi cantik yang kini menjadi Caleg untuk maju di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) intens melakukan silaturahmi, Sabtu (23/2/2019) tadi malam, Ririn begitu Setyarini akrab disapa bersilaturahmi dengan warga Manado asal Gorontalo.

Ketika berlangsungnya tatap muka, beberapa hal penting soal perhatian atau kepedulian Ririn disampaikannya. Seperti itu pula dengan komitmen, rencana sekaligus Ririn meminta restu warga yang hadir agar ikut mendoakan perjuangannya sebagai Caleg di Dapil Kota Manado. Politisi Partai Gerindra itu menilai kunci keberhasilan sosial adalah silaturahmi.

”Dari siturahmi kita mendapatkan banyak hal. Saya menaruh perhatian terhadap kondisi kebutuhan masyarakat di Singkil, banyak hal yang sudah saya rencanakan untuk dilakukan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendatang. Insya Allah niat baik saya untuk menjadi wakil rakyat ditopang dengan doa, serta dukungan dari Bapak-Ibu yang hadir. Mari bersatu, kita pasti kuat dan berhasil dalam perjuangan serumit apapun,” ujar Ririn Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota Manado ini.

Salam tiga jari untuk dukungan terhadap Juwita (FOTO Suluttoday.com)

Tambahnya lagi, Ririn yang juga Artis mengajak masyarakat agar terus menjaga kerukunan. Memastikan juga hak pilih masyarakat, sehingga dalam momentum demokrasi (Pemilu 2019) masyarakat secara penuh terlibat menentukan masa depan, baik daerah maupun Nasional dengan memilih pemimpinnya.

”Mari sama-sama kita menjaga suasana hidup rukun dan aman. Jangan saling menebar kebencian, kuatkan persaudaraan kita. Untuk momentum Pemilu 2019 yang jatuh pada Rabu, 17 April 2019 saya ajak masyarakat memastikan bahwa kalian sudah terdaftar di DPT. Tolong dicek, agar pemanfaatan hak demokrasi masyarakat berjalan. Kalau belum terdaftar silahkan laporkan ke KPU atau jajarannya,” tutur Ririn menutup.

Sinergis, Juwita bersama Suharto (FOTO Suluttoday.com)

Ririn pada kesempatan silaturahmi kali ini didampingi Ketua REJU (Relawan Juwita), Fitri Harun bersama Suharto Makka, Caleg Gerindra Dapil Singkil-Mapanget. Mereka bertemu warga Kampug Gorontalo Singkil Satu, tanggapan masyarakat begitu antusias. Terpantau para pemilih Milenial yang hadir selepas pertemuan secara berebutan meminta Selfie dengan Ririn, dengan interaksi mereka penuh keakraban. (*/Redaksi)

JULISES OEHLERS: 17 April 2019, Disdukcapil Manado Buka Pelayanan Perekaman

Julises Oehlers, SH (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Optimalisasi pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado terus dilakukan perbaikan. Diantaranya untuk ranah pelayanan perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) tiap harinya mengalami peningkatan secara jumlah, hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kora Manado, Julises Oehlers, SH saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (13/2/2019).

”Kalau membaca data jumlah masyarakat yang melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP memang mengalami peningkatan, terutama pemilih pemula. Saya juga telah berkomitmen bersinergi dengan Penyelenggara Pemilu 2019 untuk urusan pemilih, bagi masyarakat yang wajib pilih lalu belum ada e-KTP silahkan segera mengurusnya,” ujar Julises, jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini.

Lanjut dikatakannya bahwa disaat hari H pemilihan yakni, Rabu 17 April 2019 pihaknya akan membuka pelayanan. Disampaikannya lagi, soal pelayanan jemput bola sedang dilakukan Disdukcapil Kota Manado. Kadis juga mengajak masyarakat agar aktif dan responsif mengurus e-KTP bagi yang telah wajib mendapatkan e-KTP agar tidak mengalami kesulitan dalam urusan-urusan publik, terutama menjadi pemilih dalam Pemilu 2019.

”Saya membuka pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP pas hari H pemilihan di Pemilu 2019, iya pusat pelayanannya di kantor Disdukcapil Kota Manado. Melalui kesempatan ini kami juga mengajak masyarakat bagi yang belum memperoleh e-KTP padahal mereka sudah seharusnya secara aturan mendapatkan e-KTP, segera mengurusnya. Ini dimaksudkan agar masyarakat selain berpartisipasi dalam pembangunan, paling penting juga ialah mereka dapat memanfaatkan hak pilih dalam Pemilu, Rabu 17 April 2019 mendatang,” tutur Julises. (*/Redaksi)

Idealisme Media Massa Ditengah Gempuran Arus Politik Praktis

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Ujian Bagi Media Massa

Ditengah menjaga konsistensi dan kesadaran menjunjung tinggi etika jurnalis, menjalankan perintah Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers dan anjuran Dewan Pers, eksistensi para wartawan juga tak lepas dari gempuran kepentingan politik. Sebetulnya, dominasi politik dalam pemberitaan bukan kali pertama terjadi di Indonesia, bisa dikatakan ini hanya peristiwa berulang. Media massa itu prinsipnya harus tegak lurus diatas regulasi, ‘anti takluk’, independen dan tak diam saat didikte untuk kepentungan kelompok tertentu yang sifatnya merugikan publik.

Dimana sering kali politisi atau aktor politik coba menginfiltrasi kepentingannya ditengah penegakan prinsip serta kerja-kerja jurnalis yang dilakukan para wartawan, baik dari reporter sampai ke meja redaksi ‘kegiatan’ pentaklukkan itu coba dilakukan. Contohnya saja, masih ada pemberitaan politik yang bernada mendiskreditkan kelompok politik tertentu, membunuh karakter rival politik, dan menunjukkan didepan publik cara-cara merusak citra orang lain.

Diantaranya yang kita kenal dengan framing pemberitaan, dimana framing adalah cara membingkai pemberitaan. Bila kerja-kerja framing dilakukan media massa, maka sesuatu yang belum sesungguhnya benar, dapat diperdebatkan, akan secara intens informasi atau berita itu disampaikan ke publik, sehingga akan mengkonstruk pengetahuan publik (public opini) menjadi benar adanya. Meski ada semacam ‘pemaksaan kehendak’, rekayasa pemberitaan dan pergeseran etika pemberitaan, menghalalkan segala cara dilakukan.

Artinya, hal yang tidak benar dapat ‘disulap’ menjadi benar, menjadi kuasanya media massa disitulah super powernya. Inilah sisi lain yang mengganggung nalar publik, bisa dilakukan media. Tipu muslihat, kamuflasi dan rekayasa, atau manipulasi akan menjadi suatu pekerjaan para jurnalis bila komitmen dan independensi sebagai jurnalis yang begitu mulia menjadi pudar, gagal dijalankan dan bahkan dengan rela para jurnalis ‘menggadaikannya.

Menurut saya, pernyataan dan edaran yang dikeluarkan Dewan Pers soal jurnalis yang harus memposisikan diri agar jauh dari hiruk-pikuk politik praktis perlu dijalankan. Jurnalis bukan Jurkam, bukan simpatisan parpol, bukan pula menjadi ‘babu’ bagi para politisi. Profesionalisme jurnalis bukan menjadi bargaining posisi, tapi kewajiban untuk dijalankan tanpa negosiasi apapun. Kita dan seluruhnya publik berharap media mainstream.

Agar tidak ngotot-ngototan dan menjadi alternative atas hadirnya Media Sosial (Medsos) maka solusinya media mainstream harus netral, dan objektif menyajikan berita bukan menjadi media partisan. Walaupun secara kasat mata, pemegang saham dan pemilik media ada sebagiannya ialah para politisi, elit partai politik (parpol) tertentu.

Tahun politik 2019 merupakan Ujian Bagi Media massa, karena diperhadapkan dengan sejumlah tantangan sekaligus. Diantara mempertahankan reting media massa tersebut, ‘mengikuti’ selera konstituen, survivenya media dan trus publik, memang media massa bukanlah instrument pemuas hasrat publik. Media massa akan diuji, dengan bujukan, harta kekayaan dan tahta.

Bila gagal ‘menyelamatkan’ dirinya, otomatis masa depan media massa tertentu akan menjadu runtuh. Boleh juga atas bargaining dengan politisi, media massa mendapat kerja sama ‘profesional’. Namun karena dominan memberitakan salah satu pihak, dan cenderung sinis pada pihak lain, alhasil konsekuensinya pembaca, penonton atau pendengar (konsumen) media ramai-ramai meninggalkan media massa tersebut. Sehingga demikian, perlu diingatkan agar pemilik media perlu ‘berfikir panjang’ soal tawaran-tawaran jangka pendek yang pragmatis (materialis).

Sekali saja menerima atau berkompromi dengan politisi yang tidak disukai publik, sampai disitulah karir dan keberlanjutan media menjadi tamat. Kalau dipaksakan, tetap ada sesi perkembangan media massa itu, tapi akan menjadi bahan ‘ejekan publik’. Pada kondisi yang lebih jauh, pembaca akan menjadi ragu dan curiga bahkan tidak percaya dengan pemberitaan media massa. Bahkan ada pembaca yang menggeneralisir dan menyimpulkan semua media tendensius, walaupun realitas dan normatifnya tidak demikian adanya.

Pentingnya Reposisi Pemberitaan Media Jelang Pemilu

Media massa dan publik merupakan satu kesatuan, bagai mata uang yang kedua sisinya tak bisa dipisahkan. Tak boleh ada dikotomi dan segmentasi sebetulnya dalam pemberitaan media massa, bila pola-pola yang cenderung tidak berimbang masih ada dalam mekanisme pemberitaan media massa, ini akan menjadi ‘bertanda’ tidak akan cerah prospek media media tersebut.

Biarkan kita iklas, sadar membuat pemberitaan media itu mengalir sesuai relnya. Jangan ada ‘sabotase’, pemberitaan by order yang mereduksi esensi berita, editing atau sunting pemberitaan yang ‘berlebihan’ dan mutus rantai intervensi politisi, pengusaha ataupun penguasa atas sebuah berita yang sebenarnya telah sesuai fakta dan memenuhi kaidah jurnalistik.

Peran media harus diberikan kebebasan, tapi tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan lagi ada dikotomi, terror dan intimidasi kepada reporter, jangan juga memposisikan masyarakat sekedar objek berita sehingga sesuka hatinya dieksploitasi, pekerja media atau pers harus ditunjuang. Karena pers adalah pilar keempat (the fourth of estate) demokrasi, maka jangan sekali-kali disusupi dengan kepentingan jahat dan kotor, biarkan media dalam hal ini pers tanpa beban ikut memboboti demokrasi kita. Memberikan edukasi politik kepada rakyat, agar tidak terus-menerus dibodohi oknum politisi bajingan.

Setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, disitulah peran pers. Bahwasanya, peran strategis pers harus dijalankan dengan benar, pers memiliki fungsi kontrol yang juga efektif. Mewujudkan itu semua dengan kualitas yang baik, berarti pers perlu menumbuhkan pula peningkatan kapasitas, kapabilitas, inklusif, berpegang pada loyalitas dan seterusnya atas kerja-kerja yang sesungguhnya.

Karena gempuran politik dalam Pemilu 2019 tidaklah mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keseluruhan kepentingan yang ‘berseliweran’, bertabrakan dalam ruang politik tak bebas dari kepentingan kelompok dan perorangan. Daulat dan kepentingan rakyat bila tidak kuat dipertahankan akan berpindah posisi, dari yang prioritas akan menjadi yang terkebelakan dalam susunan atau peringkat urgensi kepentingan publik yang harus dieksekusi pemerintah kedepannya. Jika telah keluar skema dan jalur media massa yang ideal, maka saatnya dilakukan reposisi, karena koreksi dan saran-saran perbaikan yang sifatnya otokritik sangatlah dibutuhkan untuk keperluan, kebaikan serta kepentingan bersama kita sebagai anak bangsa Indonesa.[***]

 

 

________________

Tulisan Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

 

iklan1