Tag: pemilu serentak

Oi Sulawesi Utara Suarakan Partisipasi Pemilu, Hindari Golput

Atribut Oi Sulut saat berada diatas gunung (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menyukseskan Pemilu Serentak 2019 bukan hanya menjadi tanggungan penyelenggara Pemilu dan pemerintah, lebih dari itu Organisasi Kemayarakatan (Ormas) Oi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga mengajak masyarakat untuk menunaikan hak demokrasinya untuk menjadi pemilih yang baik. Menurut Bambang Amiri, selaku Ketua Oi Sulut kerja lintas sektoral perlu terus digenjot.

”Atas nama ketua Ormas Oi Sulut, saya menghimbau agar berpartisipasi masyarakat dalam memmberikan suaranya menjelang pemilihan tanggal 17 Aprill. Jangan Golput, atau menjadi pemilih yang kurang antusias, pemilih apatis, tapi bagaimana kita mengajak masyarakat memanfaatkan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan,” ujar Bambang.

Tambahnya lagi, kepada seluruh masyarakat agar memilih Caleg-Caleg yang berada di Dapil pemilihan dari semua dapil yang berada di Sulut. Lebih utama lagi ialah kita memilih caleg yang tingkat kepedulian dan kecintaan kepada alam dan lingkungan serta peduli juga dengan program kemanusiaan, ayo jangan Golput.

”Saling mengingatkan agar kita beramai-ramai tidka Golput. Oi Sulut mengambil bagian atas hal ini, kami mengajak dan melihat langsung bagaimana organisasi kami juga konsen pada isu-isu demokrasi. Karena bilang banyak masyarakat mengabaikan hak pilihnya, mereka menilai tidak jalan dengan aturan main,” ucap Bambang.

Seminar terkait Formulasi Pemilu Serentak 2017, Ferry Liando Terpilih Jadi Tim Perumus

DR Ferry Daud Liando menjadi salah satu tim perumus (Foto Ist)

MANADO – Melalui Seminar tentang “Pemilu Serentak 2019’’, yang diselenggarakan Asosiasi Ilmi Politik Indonesia (AIPI) selama  hari, yakni tanggal 26-28 April 2017 di PolGov FISIP Universitas Gadja Mada (UGM) Yogyakarta. AIPI menghasilkan rumusan Seminar sebagai berikut:

Adapun pokok-pokok pikiran Seminar rumusannya adalah sebagai berikut :

SEMINAR NASIONAL XXVII AIPI

“PEMILU SERENTAK 2019”

FISIPOL – UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017

Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan tema: “Pemilu Serentak 2019” dilaksanakan di FISIPOL-UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017. Seminar dihadiri sekitar 150 orang peserta yang terdiri atas para ilmuan politik anggota AIPI, Pengurus Pusat dan Cabang AIPI, mahasiswa, dan beberapa politisi di Indonesia. Didahului oleh pidato pengantar Ketua Umum PP AIPI Dr. H. Alfitra Salamm, APU dan Wakil Dekan FISIPOL-UGM Dr. Wawan Masudi, seminar selanjutnya dibuka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sebelum pembahasan pemakalah utama dan pilihan, seminar diawali oleh dua orang keynote speakers, yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Assidiqie.

Wakil Dekan FISIPOL UGM menekankan bahwa capaian demokrasi di Indonesia telah diakui oleh sejumlah negara-negara sahabat. Namun demikian tak dapat dipungkiri masih adanya sejumlah persoalan berkaitan dengan kondisi demokrasi kita saat ini, seperti praktik politik uang, budaya parokial, dan sejumlah persoalan lainnya. Hal yang sama juga disinggung oleh Sri Sultan dalam sambutannya, bahwa praktik demokrasi masih diwarnai oleh kuatnya nilai-nilai identitas.

Gubernur DIY juga mengingatkan budaya politik yang pernah disampaikan pada Seminar Nasional II AIPI, 20 tahun yang lalu, bahwa budaya politik dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dengan situasi sekarang, karena seorang pemimpin pada dasarnya adalah melayani, abdi masyarakat. Kepemimpinan adalah tanggungjawab, keteladaan, dan penderitaan. Kepemimpinan bukanlah konteks popularitas, karena pada dasarnya pemimpin bukanlah penguasa, tetapi seorang yang berani menderita dalam melayani masyarakat, abdi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu perlu dirancang secara jangka panjang, tidak setiap lima tahun dilakukan perubahan. Pilihan terhadap sistem pemilu proporsional, apakah terbuka atau tertutup, merupakan isu krusial di antara 13 isu krusial Pemilu Serentak 2019. Selain sistem pemilu, isu penambahan kursi bagi sejumlah daerah, karena harga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, juga isu parliamentary threshold, dan calon tunggal presiden. Isu krusial lain juga berkaitan dengan apakah yang dimaksud keserentakan pemilu itu harus sama ataukah bisa beda waktu 1 atau 3 hari.

Dalam nafas yang hampir senada, dalam menyongsong Pemilu Serentak 2019, Prof. Jimly Assidiqie mengingatkan pentingnya pencegahan persoalan etika dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dari pengalaman selama ini, sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari penyelenggara pemilu, tetapi lebih banyak dari peserta pemilu, yaitu partai politik dan kandididat.

Selama satu setengah hari, Seminar Nasional XXVII AIPI telah membahas isu-isu krusial yang berhubungan dengan tema Pemilu Serentak 2019. Isu-isu tersebut adalah: Desain Pemilu Serentak 2019, Isu-isu krusial dalam UU Pemilu Serentak 2019; Kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019; Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019; dan Sistem Pengawasan dalam Pemilu Serentak 2019. Selain lima isu tersebut, juga dibahas sejumlah isu lain yang berasal dari 15 makalah pilihan, yaitu Ambang Batas dan Legitimasi Peserta Pemilu Serentak.

Dampak Ambang Batas Presidensial; Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy; Gagasan Desain Aturan Pemilu Serentak; Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Serentak; Efektivitas dan Coattail Effect Pemilu Serentak; Penyelesaian Pidana Pemilu, Demokratisasi Pemilu Serentak, dan Tantangan Pemilu Serentak 2019.

Dari pembahasan para peserta Seminar Nasional XXVII AIPI di FISIPOL-UGM Yogyakarta pada 27 April 2017 dapat direkomendasikan beberapa hal berikut:

  1. Perlu konsistensi dan koherensi antara sistem presidensial dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu. Tujuan pemilu salah satunya adalah mengefektifkan sistem presidensial, maka kebutuhan ideal ke depan adalah sistem pemilu serentak yang terpisah antara sistem pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak lokal. Dengan demikian akan lahir sistem presidensiil yang efektif sekaligus diperkuat oleh sistem kepartaian yang stabil. Konsekuensi logisnya diperlukan perubahan-perubahan dalam formula besaran daerah pemilih dan teknik penghitungan kursi.
  2. Pemilu lima (5) kotak tetap dijalankan, resikonya kita tidak mendapatkan insentif dari gagasan keserentakan pemilu, kecuali sekedar insentif waktu dan dana. Harusnya ada efek bagi pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, dengan pemilu 5 kotak, kualitas pemilu justru akan mengalami kemunduran, apalagi jika sistem proporsional yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Pemilu lima (5) kotak juga tidak akan berdampak secara signifikan pada sistem presidensial, walau oleh perancang RUU Pemilu memang tidak diarahkan ke sana. Namun, sebuah perubahan UU Pemilu perlu didorong untuk mencapai tujuan minimal dalam memperkuat sistem presidensial melalui terwujudnya sistem kepartaian moderat dengan adanya partai pemenang mayoritas di parlemen sebagai penopang pemerintahan. Kekuatan mayoritas ini akan memudahkan bekerjanya sistem presidensial.
  3. Terhadap isu presidential threshold, dalam Seminar Nasional XXVII AIPI ditekankan bahwa dalam pemilu serentak – ambang batas presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak lagi relevan dengan prinsip keserentakan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, makna ambang batas presiden tidak perlu diatur dalam UU Pemilu Serentak karena justru bertentangan dengan prinsip kerentakan pemilu presiden dan legislatif. Sebaliknya, parliamentary threshold yang signifikan (antara 7-10 persen) akan mendorong lahirnya sistem kepartaian sederhana.
  4. Diperlukan pengaturan model koalisi yang relatif longgar khususnya pada Pemilu Presiden putaran pertama. UU Pemilu Serentak 2019 sebaiknya mengatur mekanisme dan tata cara pembentukan koalisi sebelum pemilu serentak dilakukan atau minimal pada tahap setelah ditetapkan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya pada putaran kedua [apabila tidak ada calon yang mencapai batas minimal syarat mayoritas 50% + 1], partai-partai yang calonnya kalah dapat bergabung dengan koalisi partai yang telah ada. Bentuk koalisi pada putaran kedua ini merupakan bentuk koalisi yang dipermanenkan untuk satu periode pemerintahan.
  5. Proses kandidasi calon presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilu pendahuluan sebagai salah satu cara agar partai politik melibatkan banyak pihak (publik) dalam proses penentuan calon presiden dan wakil presiden.
  6. Perlunya kejelasan rumusan hukum yang menjadi pegangan bagi penyelenggara pemilu serentak 2019 dalam bentuk Undang-Undang. Kejeleasan ini khususnya yang mengatur mengenai district magnitude (besaran daerah pemilihan), alokasi kursi yang disesuaikan dengan proporsionalitas pemilih, keadilan pemilu, prinsip pemilu tanpa kekerasan, dan independensi penyelenggara pemilu.
  7. Dalam rangka menjaga representasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Serentak 2019, RUU Pemilu Serentak sebelum diundangkan sebaiknya mengatur kewajiban dan keharusan bagi partai untuk menetapkan representasi keterwakilan perempuan, baik pada saat penyusunan calon anggota legislatif, maupun dalam kepengurusan partai politik.
  8. Dalam rangka memperbaiki kualitas hasil pemilu, khususnya kualitas calon anggota perwakilan rakyat, perlu adanya kewajiban bagi partai untuk melakukan proses kandidasi yang demokratis di internal partai secara terbuka yang melibatkan publik dan/atau anggota partai politik.
  9. Tata kelola pemilu, sangat tergantung pada pilihan sistem pemilu dan pengertian (maksud) pemilu serentak. Sistem pemilu akan berhubungan dengan disain surat suara (ballot vote). Dari sisi penyelenggara pemilu, sistem tertutup lebih memudahkan aspek tata kelola pemilu. Dengan 2.453 daerah pemilihan, sehingga disain surat suara akan sangat menentukan. Pengertian pemilu serentak, sebagai pemilu untuk memilih 5 suara (5 kotak suara) ataukah dipisah menjadi pemilu nasional dan pemiluh daerah dengan jeda waktu. Keserentakan ini perlu diperjelas, apakah serentak pencoblosan, atau serentak periode waktunya.

Selain itu, perlu pengaturan tentang kodifikasi daftar pemilih antara pemilu serentak 2019 dengan pilkada serentak, khususnya perpindahan warga untuk memilih berdasarkan NIK yang single, atau tidak diubah. Dalam UU Pemilu Serentak 2019 juga perlu ada sinkronisasi tentang siapa yang menentukan penduduk, warga negara, dan pemilih, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran. Tata kelola pemilu juga ditentukan oleh masa jabatan KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masa jabatannya akan berakhir pada saat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 belum selesai.

  1. Dalam hal pengawasan, sistem keadilan pemilu belum sempurna, karena hanya didesain dalam dua sistem yaitu sistem pencegahan dan electoral dispute. Tetapi, belum ada alternative dispute solution sebagai landasaran keadilan pemilu. Padahal keserentakan pemilu akan banyak kasus pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu. UU Pemilu Serentak 2019 perlu memberi paying hukum model penyelesaikan sengketa dalam kerangka dispute resolution. Payung hukum ini sekaligus melindungi Bawaslu dalam menjalankan tugas, dan dapat menyelesaikan kasus-kasus yang kecil-kecil melalui negosiasi, mediasi dan arbitrer.
  2. Berkaitan dengan penyelesaian kasus politik uang, masih ada masalah pengaturan yang tidak konsisten khususunya pada RUU Pemilu Pasal 497 yang mengatur bahwa politik uang hanya pada subjek hukum yang terbatas (bukan setiap orang). Inkonsistensi lain ada kemungkinan politik uang diperbolehkan pada hari pemungutan suara. Sengketa Pemilu perlu dilakukan oleh sebuah lembaga (Sentra Penegakan Hukum Pemilu) dengan kewenangan yang jelas, termasuk kewenangan untuk menyita barang bukti yang selama ini tidak dimiliki. Pelanggaran dana kampanye idealnya tidak dibatasi oleh waktu, tetapi memiliki jangka waktu yang lebih panjang kurang lebih 2 tahun.
  3. Diperlukan pengaturan etika penyelenggaraan pemilu 2019. Keberadaan lembaga penegak etik penyelenggaraan pemilu 2019 ini perlu diperkuat. Penguatan lembaga penegakan etik perlu diiringi oleh pembenahan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU), karena apabila komisioner terkena kasus etik akan digantikan menurut sistem daftar tunggu. Masalahnya, orang yang ada dalam daftar tunggu belum tentu jauh lebih baik dari yang akan digantikan.
  4. Perlu melakukan antisipasi persoalan etika, karena sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari etika penyelenggara pemilu, tetapi bersumber dari peserta (partai dan kandidat). Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang, bukan hanya mengatur tentang penyelenggara pemilu, tetapi yang diperlukan adalah UU Penyelenggaraan Pemilu. Minimal ada enam aturan etika penyelenggaraan pemilu yang diperlukan, yaitu: (a) integritas calon atau kandidat dalam penyelenggaraan pemilu; (b) sikap percaya terhadap penyelenggara, (c) sikap taat asas bahwa calon tidak melakukan judicial review, (d) larangan hubungan pribadi antara calon dengan penyelenggara, bila ada hubungan perlu dideklarasikan kepada publik, (f) Standar etik mencakup aturan suap kepada pemilih, dan (g) etika hubungan antarcalon—di mana calon tidak perlu mengurusi calon yang menjadi lawan politiknya.

Demikian rumusan hasil Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

FISIPOL-UGM, Yogyakarta, 28 April 2017

ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

Seminar dihadiri Mendagri tersebut juga dihadiri, ketua DKPP, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dr. S.H Sarundajang,  anggota KPU Hasyim Ashari, Prof Dr Ikrar Nusa bakti, Prof Dr Syamsudin Haris dan ketua umum AIPI Dr Alfitra Salam.

Kegiatan selama 3 hari ini memilih tim perumus nasional terhadap pokok-pokok pikiran hasil Seminar nasional yaitu, Nur Hasyim dari pusat penelitian politik LIPI, Ferry Daud Liando dari Ilmu Politik FISIP Unsrat dan Mada Sukmajati dari PolGov Fisip UGM  selaku tuan rumah. (*/Amas)

Amar Putus MK, Beri Peluang GSVL dan Ai Melenggang Mulus

Kantor MK (Foto Ist)

Kantor MK (Foto Ist)

JAKARTA – Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) diwajibkan mengundurkan diri terhitung sejak pencalonannya disahkan KPU/KPUD. Hal ini tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/7/2015), yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Dengan adanya putusan tersebut, maka Pasal 7 huruf s UU a quo dianggap inkonstitusional. Pasal 7 hurus s mengatakan, bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD cukup memberitahukan pencalonannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada pimpinan, sehingga tidak perlu mengundurkan diri.

Bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim Konstitusi adalah Arief Hidayat, dengan anggota Patrialis Akbar, I Dewa Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Wan Duddin Adang.

Andi Syafrani, kuasa hukum seorang pemohon yakni bakal calon Bupati Pandeglang Dr Ali Nurdin di Jakarta, Rabu (8/7/2015) malam, menyambut baik putusan tersebut. Menurut Andi, putusan tersebut merupakan keberhasilan MK untuk mengembalikan hak konstitusi warga negaranya, yang dicabut oleh pembuat UU melalui UU Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Menurut Andi, terdapat dua norma yang ditegaskan MK. Pertama, norma yang diatur tentang konflik kepentingan keluarga petahana, yang bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, norma itu tidak bisa dilaksanakan dalam Pilkada.

Kedua, harus ada asas keadilan bagi seluruh calon yang ingin mendaftar dalam Pilkada, dengan berbagai latar belakang, baik PNS, Polri, TNI, Pejabat BUMN/BUMD, maupun DPR/DPD/DPRD, ketika dinyatakan secara resmi sebagai calon dalam Pilkada, harus mundur dari posisinya masing-masing. “Menurut MK, Pasal 7 huruf s bertentangan dengan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 dan mengandung unsur diskriminatif,” papar Andi.

Ia menyebutkan, dalam pertimbangannya, MK membantah argumen yang diajukan DPR. Dalam argumennya, DPR mengatakan bahwa posisi DPR/DPRD/DPD berbeda dengan TNI/Polri. Alasannya, karena mereka dipilih melalui pemilihan. Sedangkan TNI, Polri, dan PNS tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan terbuka. Dalam bantahan tersebut, MK justru mempertanyakan, bagaimana jika yang mundur adalah pimpinan? Apakah bukan sama saja berdampak pada fungsi DPR/DPRD/DPD itu sendiri?

Selain itu, MK juga membantah terkait kedudukan DPPR/DPRD/DPD sebagai electif official, yang dipilih dalam pemilihan terbuka dan hal itu berbeda dengan PNS, TNI, dan Polri. Dalam bantahannya, MK mengatakan, bahwa dengan demikian, seharusnya anggota DPR/DPRD/DPD mengembalikan terlebih dahulu mandatnya sebelum mengikuti proses pemilu yang berbeda. “Saya pikir, argumen MK sangat rasional dan fair, dan berdasarkan pada dasar-dasar konstitusional kita,” tutur Andi.

Uji materi terhadap Pasal 7 huruf s UU No 8 tahun 2015 diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan (perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015) dan Dr Ali Nurdin (perkara Nomor 38/PUU/-XIII/2015). Putusan perkara No 33 berlaku mutatis mutandis bagi perkara No 38 dan uji materi pasal yang sama.

Untuk diketahui, dengan keluarnya amar putusan MK maka para bakal calon (Balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yang memiliki latar belakang sebagai anggota DPRD Kota Manado maupun anggota DPRD Provinsi bakal mengurungkan niat mereka untuk bertarung dalam Pilwako.

Diperkirakan calon Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) dan Harley Mangindaan (Ai) akan melenggang mulus sebagai calon Wali Kota. Yang boleh jadi akan bersama-sama atau berpisah dengan menggandeng para pengusaha semacam Jemmy Asiku dan Esther Lambey. Figur yang diprediksi kuat seperti HJP, Andrei Angouw dan Richard Sualang, masing-masing sebagai anggota DPRD bisa jadi berhitung beberapa kali dengan adanya putusan MK tersebut. (Beritasatu.com/Adi)

Husni Kamil Tegaskan 2015 Pilkada Dilakukan di 204 Daerah

Pertemuan KPU pusat dan seluruh KPU se-Indonesia (Foto Ist)

Pertemuan KPU pusat dan seluruh KPU se-Indonesia (Foto Ist)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menggelar Pilkada serentak pada tahun ini. Sebanyak 204 daerah akan memilih kepala daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan itu berdasarkan amanat UU Pilkada No 1 tahun 2014.

“Untuk Pilkada ada 204 daerah yang direncanakan pada tahun 2015 ini,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manikusai menggelar rapat pimpinan KPU se-Indonesia yang digelar di Kantor KPU Jabar Bandung, Rabu (4/2/2015) siang tadi.

Maka itu lanjut dia, para pimpinan KPU di Indonesia dikumpulkan dalam satu wadah. Mereka akan berkonsolidasi di Bandung selama tiga hari untuk melakukan rapat pimpinan. Beberapa agenda yang akan dilakukan adalah soal Pilkada serentak.

“Kami sudah mengumpulkan mereka memberikan arahan agar dilakukan persiapan-persiapan di daerah khususnya untuk koordinasi dengan Pemda,” ungkapnya.

Dia memerintahkan kepada pimpinan di daerah untuk tetap menjaga integritas KPU selaku penyelenggara. “Kami wanti-wanti agar dalam proses persiapan integritas mereka harus terjaga, tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pemda yang memiliki kepentingan politik jangka pendek dan kami menekankan agar persiapan teknis benar-benar dipersiapkan supaya KPU di daerah tidak jadi sumber masalah dan sumber konflik,” katanya.

Dia mengingatkan kepada KPU kabupaten/kota yang akan melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) juga tidak melampaui tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU Pusat.

“Saya berharap walaupun kita sedang melaksanakan tahapan, jangan ada yang mendahului sebagaimana diatur dalam masa persiapan,” terangnya.

Misalnya proses tahapan program dan jadwal pendaftaran seorang bakal calon kepala daerah di KPU daerah baru yang akan dimulai pada 26 Februari 2015 namun sudah ada sejumlah KPU daerah yang membentuk tim uji publik.

“Tapi proses uji publiknya sendiri baru pada bulan Mei. Ada tiga bulan yang bisa digunakan untuk melakukan persiapan uji publik, tapi ada informasi bahwa ada daerah yang sudah memulai membentuk tim uji publik,” terangnya.

Langkah itu dikhawatirkan akan membuat pimpinan partai politik dan bisa membingungkan masyarakat karena pendaftaran bakal calon itu tidak melalui tim uji publik.

“Namun pimpinan parpol pada tingkatannya mendaftarkan bakal calonnya atau perseorangan mendaftarkan dirinya ke KPU,” paparnya. (Merdeka.com/Adi)

iklan1