Tag: pemilu

MPR PILIH PRESIDEN LAGI?

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : DR Ferry Daud Liando

(Pengamat Politik dan Pemerintahan)

Kamis pekan (28/11) lalu saya diundang Bawaslu RI dalam sebuah Forum Seminar Nasional berkaitan dengan Penegakan Hukum Pemilu. Materi ini memang sangat menarik untuk dibahas sebab hukum pemilu masih menjadi salah satu persoalan terutama dalam mewujudkan keadilan pemilu (elektoral justice). Terdapat pasal-pasal yang saling tumpang tindi, tidak saling menguatkan namun saling melemahkan. Terjadi kekosongan norma terhadap adanya sebuah peristiwa sehingga kesulitan dalam tahap eksekusi. Terlalu banyak lembaga yang menangani peradilan pemilu.

Peristiwa hukumnya sama, tapi kerap melahirkan putusan berbeda. Proses peradilan sangat panjang, sementara tahapan pemilu terus berjalan. Banyak kejahatan pemilu namun tidak serta merta disebut pelanggaran pemilu. Sebab pelanggaran pemilu harus memiliki sejumlah bukti, Salah satu unsur bukti tak terpenuhi maka proses hukum dihentikan. Legal standing pelapor dan ketepatan waktu pelaporan kerap juga menjadi masalah.

Penegakan hukum pemilu yang tidak optimal kerap dimanfaatkan oleh para “pemain” untuk memanfaatkan situasi. Ada banyak pihak yang justru diuntungkan dari kelemahan ini. Para pemilik modal tentu akan sangat leluasa membeli suara pemilih (vote buying) karena untuk membuktikan pelaku politik uang tidaklah mudah. Para ASN ketiban rejeki saat pemilu. Jasa-jasa mereka saat kampanye berbuah manis dengan mendapatkan jabatan-jabatan baru pasca pemilu. Jabatan itu diberikan karena kerabat kepala daerah dengan mudah terpilih sebagai anggota DPR/DPRD atas “permainan” para ASN memobilisasi dan mengitimidasi pemilih.

UU memang melarang ASN berkampanye. Tapi persoalannya adalah cara membuktikannya itu yang sulit. Bawaslu yang sesungguhnya merupakan lembaga mandiri, tapi kerap saling adu kekuatan dengan pihak kepolisian dan kejaksaanan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kalaupun ada ASN yang akhirnya terbukti melanggar, eksekusi akhir tidak berada di tangan Bawaslu.

UU pemilu belum sepenuhnya memberi ruang bagi para politisi hebat untuk lembaga legislatif di semua tingkatan. Tak ada yang bisa membantah bahwa lembaga strategis ini banyak dikuasai para aktor pemilik banyak uang yang berhasil menyogok pemilih dan kerabat kepala daerah yang berhasil memperdaya ASN memobilisasi dan mengintimidasi masyarakat. Teori sistim menyebut bahwa proses yang gagal bisa melahirkan produk (output) yang gagal pula. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran jika wacana pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR RI akan benar-benar serius untuk dibahas dalam rencana amandemen UUD 1945.

Tahun ini dua produk politik DPR yang sangat kontroversial yakni pentapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 dan revisi UU KPK. Tidak ada perdebatan panjang dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Setelah ditelisik, ternyata persepakatan itu merupakan kompromi bersama para ketua partai politik. Kekhawatiran ini bisa saja terjadi jika MPR RI yang akhirnya akan memilih Presiden dan wakil Presiden. Anggota MPR mayoritas berasal dari anggota DPR RI. Mereka diusung oleh partai politik pada pemilu 2019 lalu. Meski telah dilantik dan ditetapkan sebagai anggota DPR, nasib mereka ditentukan oleh ketua partai politiknya.

Ada ketua parpol terpilih karena proses politik yang panjang, namun ada juga yang terpilih karena modal finansialnya besar. Dengan demikian yang kelak menentukan siapa Presiden dan wakil Presiden adalah para ketua parpol ini. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR tak sekedar menginterupsi atas pengabaian kedaulatan rakyat, namun sistim hukum pemilu selama ini belum disebut ideal melahirkan politisi-politisi mapan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Dapatkah proses politik seperti Ini mampu melahirkan produk politik yang diharapkan. [**]

Pemilih Milenial Dalam Pusaran Pemilu

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Keterlibatan Melenial dalam pemilu/Sangat berefek terhadap demokrasi kita

hari ini.mempunyai kemampuan teknologi dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Mari kita Berdemokrasi dengan mengedepankan nilai-nilai yang baik, jauh dari sifat

saling mencelah.

(Budiyarto Usman)

Pilkada serentak tahun 2020  sudah di depan mata,pilakada serentak di gelar di 9 provinsi, 224 kabupaten dan37kota.pesta demokrasi yang akan di lakukan hampir separuhwilayahIndonesia.Hal ini adalah hajatan masyarakat Indonesia yang menyelenggarakan pilkada.adayang mengatakan bahwa suda saatnya harus memilih pemimpin yang nantinya akan membawa aspirasi rakyat,mampu memperjuakan rakyat ke-arah lebih baik,adapula yang mengatakan bahwa mencari pemimpin yang trekrekornya suda teruji.

Menurut saya itu semua sah-sah saja yang terpenting dalam berdemokrasiharus mengedepankan nilai-nilai yang baik,jauh dari sifat saling mencelah sehingga bisa menciptakan iklim demokrasi yang damai tanpa harus saling menjatuhkan kelompok yang satu dengan kelompoklain.

Beberapa bulan yang lalu di media sosial maupun media massa Komisi Pemilihan Umum telah menggelar launching Pilkada serentak 2020. Launching digelar sebagai tanda bahwa KPU pusat dan daerah mulai fokus kembali mempersiapkan penyelenggara pilkada,

Sekilas kita lihat di sekelilingi kita proses memperkenalkan calon suda gencar-cencarnya mulai dari papan billboard sampai media sosial  sudah mulai terlihat, terutama  seperti Facebook, twitter dan media sosiallainnya.

Halitu adalah Sesuatu yang lumrah bagi saya maupun masyarakat umum, yang terpenting adalahmengedepankan moralitas serta menghargai lawan politik dalam memperkenalkan siapa yang di jagokanya serta yang paling penting juga harus mengikuti prosedur dan tidak melanggar uud khususnya UU.ITE.nah apalagi Kampanye saat ini di media sosial akan di awasi oleh pihak yang berwajib.jadi bijak bijaklah mengunakan Media Sosial.

Medsos sebagai basis pemilih

Kenapa media sosial penting sebagai basis pemilih, penilitian yang di lakukan oleh ‘Litbang Kompasgenerasi melenial, pengguna facebook  81,7 persen,pengguna Whatshap 70,3 persen dan 54,7 persen lainya  mengunakan Instagram.Kedekatan generasi melenial dengan teknologi akan mempengaruhi pilihan politik mereka”. Hal ini tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi sebagai senjata yang ampuh dalam proses memperkenalkan calon yang di anggap mumpuni di mata masyarakat penggunakan teknologi sosial media yang secara dampak akan lebih besar dan efektif di bandingkan dengan media konvensional lainya.

Media sosialyang tadinya sebagai sarana  komunikasi,  hari ini suda menjadi mesin politik yang efektif dalam dunia demokrasi, level global contohnya.  peran media social bahkan  dapat memicu revolusi politik sebagai mana fenomena  seperti Arab spring yang warga negaranya sangat aktif mengunakan media sosial serta menginisiasi  Gerakan-gerakan politik melalui media social sehingga menyebarkan wacana tentang revolusi beberapa negarapun mengalami konflik sosial dan politik dipicu salah satunya adalah media sosial.‘Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 2014”

kalau kita merujuk dengan penilitian yang di lakukan litbang kompas, saya bisa berkesimpulan bahwa basis pemilih  hari ini berada di media social dan hampir semuanya adalah kelompok melenial. Kelompokini sangat aktif dalam mengunakan media sosial, kita kaji kembali karakteristik generasi melenial atau ’Gen Y atau Millennials (1981-1995). Istilah yang di ambil dari buku penemu teori generasi strauss -howe kelompok ini di sebut memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, Kritis,cenderungberkalaborasidan lebih mengetahui teknologi di bandingkan generasi sebelumnya”.

Generasi ini proses penyebarannya ada dimana-mana danhampir semua mengunakan media sosial,kehadiran generasi melenial dalam menyambut tahun politik sangat lah baik merubah suhu politik menjadi kondusif  namun di sisi lain bisa juga memantik suhu perpolitikan menjadi tinggi jika hal itu tidak di kelola dengan baik, memiliki kemampuan mengunakan teknologi generasi ini bisa melakukan pergerakan yang masif dalam hal positif dan negatif.generasi ini juga sangat di minati oleh partai-partai dan calon guna mempengaruhi suaranya.

Dengan hal tersebut generasi melenial menggunakan kemampuannya memakai teknologi harus mengedepankan moralitas tidak sewena-wenahnya dan tidak terpancing dengan muda  menyebarkan informasi yang belum jelas keberadaanya  yang di ciptakan  agen-agen politik guna mendulang suara.dengan cara menjatuhkan lawan politiknya.

Upaya yang harus di lakukan generasi melenial adalah menciptakan situasi yang stabil dan tetap kondusif di antaranya menyebarkan politik yang santun dan damai tidak fanatik buta terhadap satu golongan maupun partai politik. [*]

 

Penulis Budiyanto Usman, Alumnus Unsrat Manado

DEMOKRASI ITU MEMBERI HARAPAN, BUKAN KERAGUAN

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

TETAP saja berlaku bagi mereka yang umumnya kalah bersaing, psikologis dan bawaannya adalah merasa tidak puas. Berbeda untuk para pemenang dalam konteks apapun, selalu merasa terbaik, superior, handal, dan teruji. Lalu euforia, bahkan lebihnya merasa berperan disegala bidang. Bergembira berlebihan juga bisa membawa dampak jumawa, menganggap seakan memiliki kekuatan absolut.

Hal serupa juga bila diterapkan dalam konteks berdemokrasi, sama nuansanya. Pemenang karena batinnya tenang, bahagia, nyaman, tidak sensi, akhirnya lebih teduh berfikir, lebih bijaksana bersikap. Jangan dibolak-balik, sudah seperti itu rumus klasiknya. Jadi akan aneh kelihatannya, bila pemenang dan pihak kalah ‘bertukar posisi’. Yang menang jangan riya, yang kalah tak boleh larut dalam kesedihan, atau menumbuhkan sentimen negatif.

Demokrasi yang kita gunaan ini merupakan alat. Sudah menjadi konsensus bernegara bahwa fondasi, ‘jalan’ dan kompas yang kita gunakana dalam menggapai cita-cita nasional Indonesia sudah didesain. Kadang dalam hal tafsir demokrasi memicu elemen rakyat berbeda pandangan dan akhirnya cara melaksanakannya juga berbeda, semangat demokrasi yang diwujudkan pun akhirnya melenceng.

Sebetulnya itulah kekayaan kita dalam berdemokrasi, melalui perspektif yang lain. Demokrasi tidak mengenal satu warna, keseragaman, hal-hal tunggal dalam konteks membangun memberi pandangan. Kita juga punya ruang berdiskursus. Peranan demokrasi yaitu membuka ruang bagi semua komponen rakyat secara luas agar mereka dapat mengekspresikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam sistem regulasi kita. Kita dituntun berlomba-lomba untuk menerapkan sistem demokrasi yang baik.

Apakah demokrasi bisa menjadi La raiba fihi? ‘Tidak ada keraguan pada-Nya’ ketika kita menggunakan?. Ternyata, tidak juga. Malah demokrasi yang kita anggap sebagai jaminan kesejahteraan masih layak diragukan. Masih ada keraguan dalam kita mengadopsi demokrasi yang adalah konsepsi Barat. Berbeda dengan anjuran pengambilan keputusan dalam beragama, di Islam misalkan kita diajarkan untuk bermusyawarah.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran 159 yang artinya; ”Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan telad, maka bertawakal kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. Perintah bermusyawarah dalam Islam juga tegas tercantum dalam Qur’an Surat Asy-Syuura ayat 38.

Sekedar menarik-hubungkan makna, cara pengambilan keputusan, efektifnya mengambil solusi, diperlukan komparasi. Elit pemerintah yang notabenenya orang-orang beragama kita harapkan tetap patut terhadap konstitusi Negara, lalu punya rujukan kuat dalam pengambilan keputusan agar tidak salah arah. Demokrasi idealnya menjadi rumah besar kita semua. Rumah besar bagi pemenang dan bagi mereka yang kalah dalam Pemilu.

Demokrasi tak boleh dikapling, dibonsai, direduksi, dibajak, apalagi diamputasi secara paksa. Posisikan demokrasi sebagai benar-benar alat yang membawa masyarakat pada solusi kebutuhan bernegara, bukan pada kondisi mengambang dan disorientasi. Demokrasi harus dapat memberi makna, pelajaran, pendewasaan dan progress dalam tiap periode.

Itu baru namanya demokrasi sehat dan membahagiakan. Bukan radar yang kabur dan tanpa arah jelas, melainkan keakuratan orientasi dari demokrasi itu membuat rakyat tersenyum tenang, mengetahui kepastian pada jalan menuju cita-citanya. Demokrasi tidak harus menampilkan keraguan missal, atau keraguan yang bertahap guncangannya makin kuat. Kalau rakyat masih ragu selama kita menganut demokrasi, rasanya konsep ini perlu dipikir ulang.

Ketika demokrasi kita saat ini didesain menuju jalan sesat, jurang atau diarahkan menabrak gunung es. Maka tugas kita membunyikan alarm, meledakkan bom molotov sebagai penanda bahawa Negara kita sedang darurat. Jangan kita diam secara berjamaah sementara demokrasi kita sedang sakit, dan dibuat sakit. Pemerintah harus bergerak sungguh-sungguh menyembuhkan sakit kambuh dan penyakit akut yang diderita demokrasi kita.

Terlihat postur demokrasi kita sedang sehat walafiat. Namun didalam tubuhnya ada penderitaan, akibat tekanan, ada kanker dan penyakit yang bisa berjangkit. Penyakit demokrasi yang akan mengancam kehidupan kita semua, itu artinya paradoks demokrasi harus diberikan obat yang tepat. Tidak tepat lagi kita mendiamkan, mengalihkan perhatian, atau mencari kambing hitam disaat demokrasi kita sedang sakit menular.

Marwah demokrasi kita harapkan makin meningkat. Dari tiap waktu ke waktu demokrasi wajib menyajikan fakta tentang harapan masa depan rakyat. Demokrasi bukan lagi menawarkan potret buram, jangan lagi ada keraguan menyelimuti rakyat penganut demokrasi. Bila itu terpatri, lantas meluas menjadi semacam keraguan universal, maka bahaya kelumpuhan dan rapuhnya sendi-sendiri demokrasi makin nyata. Rakyat mudah dibuat pudar dan diretas loyalitasnya pada Negara, hal itu karena sistem demokrasi gagal menawarkan harapan. [***]

 

______________________

Penulis : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

Pemilu, Delegitimasi, Kekerasan, Hoax dan Narasi Politik

Amas Mahmud, potret demokrasi Indonesia (FOTO Suluttoday.com)

PALING tidak semua orang yang merayakan demokrasi mengharapkan adanya penghargaan atas pendapat masing-masing. Mereka enggan menerima perlakukan diskriminasi, menolak tindakan monopoli, penguasaan yang berlebihan dan penindasan. Sekedar kita potret dinamika Pemilu Serentah tahun 2019 yang sedang menanti pengesahan hasil, yang buram kita berusaha menerangi objeknya sehingga menjadi genuine.

Kini tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sedang digulirkan setelah pembacaan hasil perolehan suara Capres Republik Indonesia dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak bermaksud meniadakan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sementara dipolemikkan paslon Capres tertentu, konsen kita membangun demokrasi dengan menghindari kecemasan. Karena kecemasan hanyalah melahirkan keraguan publik.

Soal ada pihak yang mendukung atau menolak hasil Pemilu, dalam konteks demokrasi kita merupakan hal yang lumrah. Begitu pula yang berkaitan dengan demo massa unjuk rasa karena ketidakpuasan atas dalil tertentu, juga adalah hal lazim dalam nalar demokrasi kita. Yang menjadi luar biasa itu, bila perbedaan pendapat dianggap tabu. Seyogyanya melalui perbedaan pendapatlah elemen, sendi-sendi serta nafas demokrasi kita terwujud, tak boleh perbedaan aspirasi dikekang.

Apalagi dengan cara-cara represif. Demokrasi kita harus membawa iklim dan berkah yang positif untuk seluruh alam, bukan menjadi konsumsi komunitas. Jangan batasi demokrasi pada kanal yang sempit, berujung ke penyanderaan aspirasi publik. Kurang tepat rasanya manakala isu-isu dalam kemeriahan pesta demokrasi dikapitalisasi untuk kepentingan mendiskreditkan antar sesama pelaku demokrasi. Kita ingat betul, kekerasan dan intoleransi bukanlah anak kandung demokrasi.

Konsekuensi dari demokrasi yang penuh ramai retorika ialah lahirnya delegitimasi terhadap lembaga penyelenggaraan Pemilu. Pembenaran dan upaya saling menyudutkan dari para politisi terkait siapa dalang yang mendorong delegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu menyeruak, tak tau siapa?. Saling mencari kambing hitam. Baik Capres petahana maupun yang non-petahana juga punya kepentingan yang sama dalam mengemas, mengolah dan menanggapi isu tersebut.

Untuk menggapai substansi demokrasi melalui demokrasi prosedural, maka pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif dan literasi sangat dibutuhkan. Berat rasanya jika kita mengambil jalan pintas, menjalankan demokrasi dengan mengabaikan teriakan protes atau penyampaian pendapat dari komponen rakyat lainnya. Artinya, demokrasi kita begitu punya ruang mengakomodasi kepentingan semua pihak, nafas demokrasi itu terletak pada heterogenitas, bukan homogenitas.

Jangan sengaja kita kapling, kita belokkan spirit demokrasi pada urusan personal atau kelompok semata. Buka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memupuk nilai kolektifitas demokrasi dengan saling menghargai perbedaan pikiran. Demokrasi mengharamkan adanya pemimpin yang anti-kritik. Dari konseptualnya, demokrasi itu membanggakan kita semua karena menghargai nilai-nilai egaliter.

Semua rakyat dimata hukum setara posisi dan porsinya. Ini terdeskripsi melalui sistem Pemilu kita, satu orang satu suara. Baik dia pejabat, rakyat jelata, kaum milenial atau kaum tua, kekuatan politiknya sama, masing-masing punya satu suara dalam memilih. Realitas seperti itu mestinya mengilhami kita semua agar berfikir sejalan dengan apa yang menjadi hak kita dalam alam demokrasi, tidak ada satu makhluk di era ini yang superior dan kebal hukum.

Dalam hal supremasi hukum pun keberadaan kita sama. Hanya saja perlakuan-perlakuan spesial, standar ganda sering kita temui dari oknum yang tidak sadar mengamalkan hakikat demokrasi, sehingga menjadi congkak. Merasa dirinya lebih istimewa. Pada level interaksi sosial juga sama, dari sisi strata sosial tak ada distingsi. Dimana rakyat punya pranata sosial yang hendaknya menjadi acuan, kiblat, rujukan hidup yang diyakini benar dalam ruang keberagaman.

Tiba pada ujung cerita demokrasi tidaklah mudah, kita melewati rentetan insiden kekerasan. Aksi reaksi terjadi, bergerak melalui jalan asumsi, analisis, argumentasi lalu kemudian lahirlah akomodasi kepentingan, itulah komposisi demokrasi kita. Konteks ini membuat desain demokrasi kita tidak kaku, tidak pasif, melainkan aktif dan dialogis sifatnya. Detak jantung demokrasi yang bergerak itu tak boleh sekali-kali dihentikan dengan intimidasi atau intervensi dari siapapun.

Kecuali dinamika yang demikian melahirkan ancaman berupa tindakan makar. Demokrasi tanpa demonstrasi akan menjadi hambar, biarlah demonstrasi dihidupkan sebab itu sarana dan saluran penyampaian pendapat. Secara psikologis pendemo hanya menghendaki aspirasinya diterima, apa yang menjadi tuntutan mereka ditindaklanjuti. Tidak lebih dari itu, bukan oknum aparat malah curiga, lalu melakukan semacam blokade. Bersikap tidak sewajarnya, dengan menakut-nakuti, apalagi menembaki rakyat yang menggelar demonstrasi. Kontestasi demokrasi bukan terbatas digaris sirkulasi kepentingan elit.

Tragisnya, dari demokrasi kita mengalirlah hoax, mereduksi kebenaran. Dimana hoax merupakan berita bohong, sesuatu yang belum tentu benar dipublikasi menjadi seolah-olah benar, sehingga sering kali melahirkan provokasi. Kita akhirnya dibawa ke fase post-truth, artinya post-kebenaran atau manusia menjadi mempercayai opini. Sesuatu yang melampauan kebenaran dijadikan kebanaran, dari situasi inilah ruang relatifisme akan bangkit.

Asal-usul informasi hoax, berpotensi juga dilakukan pihak pemerintah, pihak swasta atau kelompok berkepentingan. Sukar rasanya disimpulkan secara mutlak penyebar hoax ini dilakukan satu kalangan tertentu saja, bukan murni dilakukan kelompok yang anti pemerintah secara tunggal. Kemungkinan terjadi ada peternak hoax yang dilindungi atau dipelihara pemerintah. Makanya, harus selektif mendeteksi siapa pelaku penyebar hoax baru menarik kesimpulan. Jangan menghentikan hoax, dengan memperpanjang kehidupan hoax.

Kita pasti merekam dalam memori kolektif, dari pertumbuhan percakapan-percakapan di ruang publik membuat tema-tema politik begitu tinggi marwahnya. Ragam narasi politik yang dihasilkan pula, sayangnya kedalaman narasi tersebut sering tidak sejalan dengan aktualisasinya. Narasi politik itu ada yang konstruktif, ada pula yang destruktif. Pro vs kontra dalam politik telah menjadi skema yang biasa dalam ruang-ruang kompetisi politik, tergantung bagaimana kita mengisi semua dialektika publik tersebut.

Politik bisa dianggap true story, dilain pihak bisa dikisahkan sebagai cerita yang tidak benar. Bermacam anggapan soal politik yang bertujuan positif merupakan jalan berfikir yang benar, walau kadang muncul pula citra buruk terhadap politik yang disepadankan hanya dengan hal-hal buruk. Praktek curang, saling tikung dan intrik politik dianggap sebagai jalan mutlak dalam berpolitik, padahal itulah kekeliruan dalam praktek politik sebetulnya. [***]

 

___________________________

Catatan Amas Mahmud, S.IP, Redpel Suluttoday.com.

Perekrutan Pengawas TPS Diduga Bermasalah, Panwascam Dumoga Barat Dipersoalkan

Nama PTPS yang lolos seleksi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diharapkan berjalan sesuai mekanisme, ternyata sering kali menuai masalah. Kekhawatiran itu rupanya ditemui di Kecamatan Dumoga Barat, dimana rekrutmen PTPS dipertanyakan masyarakat karena dinilai mengangkangi aturan.

Sejumlah pihak menilai Pemilu di Kabupaten Bolaang Mangondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dilaksanakan Rabu, 17 April 2019 bakal terancam berjalan penuh kolusi, tidak independen dan mandiri disebabkan masih ada sesama penyelenggara yang dalam prakteknya tidak difilter secara maksimal.

Seperti di Kecamatan Dumoga Barat perekrutan PTPS menuai kecaman masyarakat Dumoga Barat. Pasalnya dalam perekrutan tersebut diduga istri dari Ketua Panwascam Kecamatan Dumoga Barat diloloskan dalam perekrutan PTPS. Terbukti dari pesan berantai yang beredar di Group WhatsApp (WA) ada nama Anifa S. Sante yang di duga sebagai istri dari Novi Sante Ketua Panwascam Kecamatan Dumoga Barat lulus sebagai KPPS.

Pengumuman syarat PTPS (FOTO Suluttoday.com)

”Padahal aturan perekrutan PTPS sudah tertuang dalam peraturan Bawaslu RI nomor 2 Tahun 2016 pada BAB III pasal 9 poin o menjelaskan bahwa syarat perekrutan disebutkan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Panwascam Dumoga Barat layak dipertanyakan integritasnya dalam hal ini,” ujar Tommy Turangan, SH aktivis LSM AMTI.

Sekedar diketahui, melalui pesan yang beredar banyak yang menyayangkan dengan lulusnya istri dari Ketua Panwascam Dumoga Barat ini. “Miris dengan model panwascam seperti ini padahal aturan sudah jelas kalau ada hubungan perkawinan tidak boleh sama-sama jadi penyelenggara pemilihan,” kata salah satu sumber dari Group WA. (*/Redaksi)

iklan1