Tag: Pemkot Bitung

Bitung Terendam, 988 Jiwa Mengungsi

Kondisi banjir dibeberapa wilayah di Kota Bitung (Foto Ist)

Kondisi banjir dibeberapa wilayah di Kota Bitung (Foto Ist)

BITUNG – Hujan deras yang cukup lama telah menyebabkan sungai dan saluran drainase meluap sehingga terjadi banjir di Kota Bitung pada Kamis (26/1/2017) pukul 06:00 WITA. Banjir & Longsor di Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Ranowulu Kecamatan Matuari Kecamatan Girian Kecamatan Madidir Kec. Maesa Kecamatan Aer Tembaga Kecatan Lembeh Utara Kecamatan Lembeh Selatan.

Korban Jiwa : – 988 Jiwa mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Kerugian Materil : – 266 Unit rumah terendam dengan tinggi muka air mencapai 40 – 100 cm – 1 Unit rumah rusak sedang.

Kronologis : – Akibat hujan deras dan meluapnya Sungai Girian. Upaya : – BPBD setempat bersama Dinas terkait, TNI / POLRI ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan memperbaiki saluran drainase yang terhambat – Dinsos telah mendirikan dapur umum lapangan. Kebutuhan Mendesak: -Family Kits, Makanan siap saji serta peralatan dapur.(*/ST)

Penghapusan Pajak Hanya Sampai Bulan Maret 2016

Esther Waworuntu (Foto Suluttoday.com)

Esther Waworuntu (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Samsat Bitung, yang merupakan pengelola perpajakan kendaraan roda empat, roda dua dan alat berat. Warga diuntungkan dengan ada surat edaran pemberlakuan penghapus pajak bagi yang memiliki kendaraan yang pajaknya belum terbayar, dan pemberlakuan tersebut hanya berlaku sampai bulan maret 2016. Pada Selasa (08/03/2016).

Menurut kepala UPTD Samsat Bitung Esther Waworuntu, samsat Bitung yang dikelola oleh pemerintah provinsi dengan pembagian hasil pemkot bitung 70% dan provinsi 30%, untuk 2015 UPTD Samsat ditargetkan 58 miliar namun realisasinya hanya mencapai 96%. Sementara tahun 2016 UPTD Samsat Bitung ditargetkan 62 miliar, dari target tersebut UPTD Samsat Bitung akan berupaya untuk merealisasikan hal diatas.

“Dalam merealisasikan tersebut upaya menggerakan perbaikan sistem pelayanan terhadap warga akan terus dibenahi, dari bulan januari-7 maret 2016 realisasi pajak kendaraan baru mencapai 10 miliar atau baru 16%. Jadi kedepan kami akan lebih mengoptimalkan seluruh realisasi pajak kendaraan dan saat ini UPTD Samsat Bitung sedang menyurati keinstasi terkait sehubungan dengan pajak kendaraan yang belum diselesaikan,” ketus Waworuntu. (Robby).

Frillya Operasi Terpusat Menjadi Prioritas Lantas Bitung

AKP Rina Frillya, SIK (Foto Suluttoday.com)

AKP Rina Frillya, SIK (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Kasat Lantas polres Bitung AKP Rina Frillya, SIK, menegaskan operasi terpusat dengan melibatkan semua pihak menjadi penting guna tindakan preefentif 40%, kemudian preefentif 40% sebagai bentuk penegakan aturan yang tak pandang pilih kasih. Namun tetap melakukan pendekatan yang presuasif kepada semua pihak, pada Selasa (1/3/2016).

“Dan pada preefentif 20% sudah pada penindakan pelanggaran lalu lintas, dimana optimalisasi kawasan tertib lalu lintas. Guna menciptakan lokasi penggal jalan yang tertib warka, rambu-rambu, parkir dan pengguna jalan, sehingga tercipta situasi kamsel tibcarlantas,” kata Frillya. (Robby).

Menko Perekonomian Kunjungi KEK dan IHP Bitung

Kunjungan menko perekonomian di Kota Bitung (Foto Suluttoday.com)

Kunjungan menko perekonomian di Kota Bitung (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Pemerintah kota Bitung menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dalam kunjungan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Wali Kota John H. Palandung didampingi oleh Gubernur Sulut Olly Dodokambey, wakil gubernur Steven Kandouw, Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit dan walikota terpilih M.J. Lomban.

Pada Kamis (25/02/2016). Dan perlu kita ketahui bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memiliki dasar hukum peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2014 tentang KEK Bitung dengan luas wilayah 534 ha. KEK Bitung dengan nilai investasi pembangunan kawawan 1,7 triliun, atau diperkirakan menarik investasi Rp. 32,89 triliun hingga 2025 dan akan menyerap tenaga kerja 97.500 orang.

KEK Bitung juga akan memiliki zonasi antara lain; industri kelapa 65,4 ha, industri perikanan 50 ha, industri farasi 105,5 ha, industri lainnya 41,1 ha, logistik 25,8 ha, serta didalamnya fasilitas perkantoran dan publik, perumahan, RTH. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, KEK itu telah didesain dan memiliki landasan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Begitu juga dengan fasilitasnya sudah sangat jelas dan semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun hal ini kembali lagi pada pemerintahan daerah dan soal desain yang sudah ada. Lanjut Nasution, Bitung juga masih memiliki beberapa kelemahan dalam pengembangan Internasional Hub Port, dimana dalam pengembangannya masih belum jelas. Misalnya apakah pengembangannya IHP dizonasi pulau lembeh atau didepan kawasan ekonomi khusus, dan begitu juga dengan masalah perikanan Bitung yang masih mengalami masalah yang sangat serius karena tidak bisa melaut.

“Hal ini akan dibahas dengan beberaoa kementerian agar semuanya sudah mendapat kepastian yang jelas, dan pastinya KEK, IHP dan Perikanan Bitung akan menjadi prioritas utama pemerintah pusat,” ungkap menko perekonomian Darmin Nasution. Menko Perekonomian juga mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Internasional Hub Port (IHP). (Robby).

Hima Pertanyakan Kehadiran Lomban dalam Rapat SKPD

Kantor Wali Kota Bitung (Foto Sluttoday.com)

Kantor Wali Kota Bitung (Foto Sluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Pemerintahan Bitung sepertinya sudah mulai kehilangan akalnya dalam mengelolah pemerintahannya, padahal aturannya sudah jelas bagaimana memperbaiki sistem pemerintahan.

Kehadiran walikota terpilih M. J. Lomban dalam rapat SKPD patut dipertanyakan sebab beliau masih belum dilantik lalu untuk apa beliau hadir dalam rapat SKPD. Uangkap Aktivis Bitung Samsi Hima dan kalau sudah seperti ini bagaimana menciptakan pemerintahan Bitung yang profesional dan bebas korupsi, pada Selasa (23/02/2016).

“Kalau sudah seperti ini pemerintahan Bitung mau jadi apa kedepan sistem pemerintahannya, apalagi pasca detik-detik berakhirnya masa pemerintahan telah menciptakan kegaduhan di PNS. Misalnya pencompotan sekretaris daerah Drs. Edison Humiang, kepala BKDD Bitung Yossy Kawengian dan beberapa SKPD, yang tidak lagi sesuai aturan dan hal ini harus dilihat sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan ini tak bisa dibiarkan,” ungkap Hima. (Robby).

iklan1