Tag: pemkot manado

Artis Manado Serahkan Bantuan Kemanusiaan

M. Sofyan saat menerima bantuan yang diserahkan perwakilan artis Manado (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Wujud aksi peduli sejumlah penyanyi, pemilik alat dan pemerhati seni Kota Manado bagi kemanusiaan yang tertimpa musibah di wilayah Palu, Sigi dan Donggala, Selasa (09/10/2018) diserahkan ke Pemerintah Kota Manado untuk disalurkan.

Bantuan berupa beras, biskuit, pakaian, popok, air mineral, dan mi instan diserahkan perwakilan artis Manado, Erni Mokodompit dan diterima oleh Kepala Dishub, M Sofyan yang diteruskan ke penanggung jawab posko peduli Pemerintah Kota Manado. Asisten III, F Mawitjere.

Mawitjere pun memberikan apresiasi atas kepedulian insan-insan seni di Kota Manado terhadap nasib sesama yang tengah berjuang ditengah pemulihan bencana alam. Seperti diketahui hampir seminggu berlalu sejumlah artis penyanyi seperti Astri ‘Daramina’ Simboh dan dua biduan Sulut yang sempat menggoyang panggung Golden Memories di salah satu televisi swasta nasional, Jane Maringka dan Vivi Andhani.

Selain Simboh, ada Iva Manja, Olivia Derry, Lydia Mashanafi, Miss Chika, Chichi, Erny Mokodompit dan Syenny Mapadang pun turut menghentak jalanan Kota Manado dengan menggugah hati masyarakat untuk menyumbangkan dana bagi kemanusiaan.(Cat)

WALI KOTA MANADO Blak-blakan Dihadapan Penyidik Kejagung RI

Wali Kota GSVL bersama Gubernur Sulut dan petinggi BNPB (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Wali Kota Manado DR G.S Vicky Lumentut, Selasa (2/10/2018), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, untuk memberikan keterangan terkait dana hibah bantuan pemerintah pusat dalam penanganan pasca bencana banjir bandang 15 Januari 2014.

Saat diwawancarai wartawan, Kamis (4/10/2018), Wali Kota Manado dua periode ini Lumentut menuturkan bahwa dirinya telah memberikan keterangan yang benar sesuai apa yang diketahui atas pertanyaan yang diajukan penyidik Kejagung.

”Kenapa saya dipanggil oleh penyidik Kejagung RI untuk diperiksa? Karena adanya laporan diduga ada penyimpangan bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, karena saya adalah Walikota Manado dan mengusulkan untuk mendapatkan bantuan, maka saya dimintai keterangan. Dan saya telah menjelaskan secara terang benderang, bagaimana proses dari awal kejadian sejak Januari 2014,” kata Wali Kota Vicky Lumentut.

Ditambahkannya lagi, selaku Wali Kota Manado waktu terjadi bencana banjir bandang tahun 2014, dirinya mengajukan usulan bantuan kepada pemerintah pusat. Hampir dua tahun sejak pengajuan permohonan bantuan, barulah dananya dicairkan. Dijelaskannya, dari awal diusulkan bantuan untuk bencana banjir bandang sejak Januari 2014 kepada pemerintah pusat, nanti pada bulan Desember 2015 dananya masuk ke kas Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, setelah dirinya lepas jabatan Wali Kota Manado pada 8 Desember 2015.

”Dana bantuan dari pemerintah pusat turun dan masuk ke kas daerah pada bulan Desember 2015, saya sudah bukan Wali Kota Manado. Saya kembali dilantik 9 Mei 2016. Dan ketika saya masuk kembali (ke Pemkot Manado), kontraktual sudah selesai dilakukan dan semua pekerjaan sudah jalan. Jadi begitu saya masuk, saya tinggal mengawal pekerjaan yang sudah mulai dijalankan,” kata GSVL sapaan akrab Vicky Lumentut.

Lanjut GSVL, sambil menunggu dana hibah dari pemerintah pusat turun, kepada penyidik Kejagung, GSVL menyebutkan Pemkot Manado telah mengambil langkah membantu 15 ribu lebih warga terdampak bencana, dengan memberikan uang tunai Rp3,6 juta setiap Kepala Keluarga melalui dana Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado.

”Memang masih ada korban yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat selain dari 3000 korban yang telah menerima. Tetapi sudah sempat diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Karena situasi dan kondisi Kota Manado saat itu sudah normal pasca bencana banjir bandang 15 Januari 2014, maka sudah tidak diturunkan lagi bantuan dari pemerintah pusat. Jadi yang menjadi persoalan adalah dana hibah bantuan bencana dari pemerintah pusat,” papar GSVL menutup. (*/Redaksi)

WAWALI MANADO Pimpin ‘Hening Cipta’ untuk Sulteng

Wawali Mor Bastiaan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kesedihan dan keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dimana insiden gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu, Sigi dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, ditunjukan pemerintah dan masyarakat Kota Manado.

Selain memberikan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan serta bahan kebutuhan lainnya, juga doa untuk para korban. Hal itu terlihat saat berlangsung upacara Hari Kesaktian Pancasila sekaligus apel perdana awal bulan Oktober yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di lapangan Sparta Tikala Manado, Senin (1/10/2018).

Wakil Wali Kota (Wawali) Manado Mor Dominus Bastiaan SE, mewakili Wali Kota DR GS Vicky Lumentut memimpin upacara mengajak peserta upacara untuk mengheningkan cipta dan memanjatkan doa untuk masyarakat Palu, Sigi dan Donggala.

”Marilah kita mengheningkan cipta serta mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palu dan Donggala yang menjadi korban bencana gempa dan tsunami. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan mereka kekuatan menghadapi musibah ini,” kata Wawali Mor Bastiaan.

Serentak seluruh peserta upacara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkot Manado menundukan kepala dan memanjatkan doa untuk keselamatan warga Palu dan Donggala. Dalam kesempatan itu pula, Wawali Mor Bastiaan juga mengajak aparat Pemkot serta warga Kota Manado untuk mengumpulkan bantuan yang akan disalurkan bagi masyarakat Palu, Sigi dan Donggala. Apalagi, tahun 2014 lalu ketika Kota Manado dilanda banjir bandang, ada bantuan yang diberikan warga Palu.

”Saya mengajak ASN, THL dan warga Manado untuk bisa membalas dan ambil bagian membantu yakni berdoa serta menyumbangkan sejumlah berkat untuk bisa mengurangi beban warga korban bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi dan Donggala. Kumpulkan bantuan sesuai kemampuan, untuk berbagi kasih dan membalas ketika ditahun 2014 lalu juga Kota Manado dirundung musibah banjir bandang,” tutur Wawali Mor Bastiaan.

Apel ini ikut dihadiri Sekda DR Peter KB Assa, dan sejumlah pejabat perangkat daerah dan ribuan ASN yang ada. (*/Redaksi)

Pelayanan Publik Buruk, Lurah Pandu Diprotes Warga

Kantor Walikota Manado

MANADO, Suluttoday.com – Kerja birokrasi merupakan kerja yang mengutamakan pelayanan, karena dalam perspektif pemerintahan birokrat kasarnya adalah ‘budak’. Sebagaimana budak, tentu harus melayani tuannya, dalam konteks ini tuannya para birokrat yaitu rakyat. Berbeda dengan semangat tersebut, Lurah Pandu Kecamaran Bunaken Darat Kota Manado, Sofiana Wongkar.

Dimana Lurah Sofiana karena lemahnya meberikan pelayanan, keramahan dan dinilai gagal menunjukkan kebersamaan dengan masyarakat di Kelurahan yang dipimpinnya, alhasil dikeluhkan warganya sendiri. Warga menyebutkan dibeberapa kesempatan saat mereka menghendaki kehadiran pemerintah Keluarah dalam menyelesaikan masalah, yang terjadi malah tidak seperti diharapkan.

”Sejumlah masalah yang disampaikan warga saat mengeluh di kantor Kelurahan tidak ada solusi yang bijak dari Lurah. Malah ada kecenderungan ‘berpihak’ kepada keluarga saja, banyak praktek kolusi. Tidak hanya itu, saat warga di kantor Lurah pernah karena menyelesaikan masalah, Ibu Lurah malah mengusir warga, dengan bahasa yang kurang beretika dan tak bisa diteladani. Ini sebetulnya membuat malu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado,” ujar salah satu warga yang meminta namanya tak disebutkan di media ini, Minggu (16/9/2018).

Menanggapi hal itu, aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut) angkat bicara. Menurut Alfian Tempongbuka fungsu pelayanan publik harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena dari situlah bermuara segala macam kebaikan dan kesejahteraan dari pemerintah kepada masyarakat. Alfian juga menyampaikan kesesalannya pada Lurah Pandu yang dinilai arogan terhadap masyarakat.

”Kalau pejabat birokrat mengerti atas tugas dan fungsinya harus mereka melayani masyarakat, tanpa membeda-bedakan keluarga, teman atau kedekatan apapun. Kami menyesalkan sikap yang cenderung arogan dilakukan Lurah, mestinya persuasif, jangan kasar pada warga. Dari pelayanan yang baik itulah maka program pemerintah diatasnya terterima atau akan dapat dirasakan langsung masyarakat, nah kalau pelayanannya buruk dari bawah, apa jadinya. Kami ingatkan Lurah Sofiana agar mengevaluasi cara-cara komunikasi dan menyelesaikan persoalan ditengah masyarakat,” tutur Alfian pada Suluttoday.com.

Upaya konfirmasi atas keluhan dan kekecewaan yang disampaikan masyarakat telah berulang-ulang coba dilakukan, tapi kontak kepada Lurah Sofiana belum tersambung hingga berita ini dinaikkan. (*/Redaksi)

PEMKOT MANADO Serahkan SK Remisi ke 39 Napi di Malendeng

Pengibaran bendera merah putih di Lapas (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73, Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2018, Jumat (17/8/2018), Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut berkesempatan menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) pemberian remisi kepada 39 narapidana warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Manado.

Penyerahan SK remisi tersebut dilakukan Wali Kota Vicky Lumentut saat memimpin upacara HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Rutan yang terletak di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan Kelas II A Manado Ronny Rumondor.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dalam sambutan yang dibacakan Wali Kota Vicky Lumentut mengatakan, remisi merupakan hak warga binaan mendapatkan pengurangan masa tahanan yang telah diatur secara legal formal dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Suasana upacara HUT Kemerdekaan RI 73 (FOTO Ist)

”Menjalani remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi pencapaian perbaikan diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari. Perbaikan itu tercermin dari sikap warga binaan yang taat selama menjalani pidana, lebih disipilin, lebih produktif, dan dinamis. Tolok ukur pemberian remisi tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarkan pada perilaku mereka selama menjalani pidana,” kata Wali Kota Manado dua periode ini.

Pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 serta memiliki mekanisme yang sangat transparan, berbasis sistem dengan mendayagunakan teknologi informasi dan digitalisasi.

”Pemberian remisi kita dorong menjadi upaya untuk memangkas proses birokrasi berbelit yang sarat dengan peluang-peluang transaksional. Proses ini juga akan kita buka seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan melalui aplikasi agar pemberian remisi lebih transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Yasona.

Penyerahan SK remisi (FOTO Ist)

Sedangkan, sebagai pemimpin di Kota Manado, Wali Kota Vicky Lumentut berharap, narapidana warga binaan Rutan Kelas II A Manado yang berasal dari Kota Manado, bisa kembali ke masyarakat saat bebas nanti dengan menunjukan perubahan sikap dan perilaku yang baik.

”Saya berharap kepada narapidana yang merupakan warga Manado, jika sudah bebas nanti bisa kembali ditengah-tengah masyarakat dengan menunjukan adanya perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik,” tutur GSVL sapaan akrab Lumentut.

Selanjutnyam dilakukan penyerahan SK remisi kepada 39 narapidana Rutan Kelas II A Manado dilakukan Walikota Vicky Lumentut secara simbolis kepada tiga napi. Rata-rata narapidana warga binaan mendapat remisi 1 sampai 2 bulan pemotongan masa tahanan.

Wali Kota Vicky Lumentut disaat diwawancarai wartawan (FOTO Ist)

Selain pemberian remisi, Wali Kota Vicky Lumentut juga menyerahkan SK penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun masa kerja kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Rutan Kelas II A Manado. Menariknya dalam upacara yang dihadiri Wakil Wali Kota Mor Dominus Bastiaan SE, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado DR Peter KB Assa ST MSc PhD dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Manado itu, ASN peserta upacara termasuk Plt Kepala Rutan Kelas II A Manado Ronny Rumondor mengenakan pakaian adat daerah di Indonesia. (*/Redaksi)

iklan1