Tag: pertambangan

GAWAT, Limbah Membahayakan Pemprov Sulut Didesak Tertibkan Penambang Tanpa Izin

Ilustrasi, akibat limbah pertambangan lingkungan tercemar (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti diketahui, aktivitas penambangan liar atau yang biasa disebut dengan Penambang Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara (Sulut), cukup sulit dijinakkan apalagi dieliminir. Padahal sudah jelas perintah Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa aktivitas PETI harus dibasmi. Logam yang digunakan penambang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan hidup baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, telah terjadi secara massif konflik antar penambang yang berujung pada kematian. Bukan hanya itu, para aktivis lingkungan di mana-mana pun telah mengingatkan PETI bertentangan dengan UU nomor 11/1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang mengancam penambang yang tak mengantongi izin menambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Berbagai riset oleh kalangan akademisi juga menyatakan secara jangka panjang PETI ini akan menggerogoti secara negatif daerah yang kaya mineral emas dan logam lain. Di Sulut mereka tersebar di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, di Minahasa Utara, di Minahasa (Tatelu) di Bolmong Timur, Bolmong induk, Bolmong Selatan juga Bolmong Utara sampai di Sangihe. Informasi diperoleh, para PETI bebas beroperasi tanpa bisa dihentikan aparat.

Yang membahayakan dari aktivitas PETI adalah adanya limbah yang bercampur dengan tanah dan air sungai yang justru digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pakar lingkungan dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Setli Tamod mengatakan, bahan kimia sejenis Mercury telah terbukti sangat berbahaya saat bercampur dengan air sungai atau merembes ke tanah.

Tanah yang tercampur bahan kimia baik itu mercury atau sianida pasti akan berubah kualitas serta menjadi bahan yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

“Kalau penambang rakyat itu, kondisi tanah tambang dibuka begitu saja. Itu cenderung akan merusak, karena tanah tambang berasosiasi dengan tanah-tanah yang masam,” ujar Tamod, Jumat (11/8/2017).

Kemudian, makin lebih fatal lagi, efek limbah dari pertambangan tanpa izin, pada saat bagian tanah terbuka dan curah hujan tinggi, maka akan menghasilkan air larian yang masam. Berarti kemungkinan besar air itu akan menjadi masam.

“Kalau masam berarti tidak baik untuk kehidupan. Baik manusia maupun makhluk hidup lainya,” tuturnya.

Lanjut Tamod menambahkan, sebagai pakar mereka sudah berkali kali mengingatkan cara pengelolaan tambang rakyat. Banyak yang tidak tahu dan secara sembarangan membuka tanah tambang. Padahal, setiap daerah tambang itu harus ada kapsulisasi atau pengamanan.

“Kan berbeda tanah-tanah bukan tanah tambang. Karena sering kali terlihat berwarna gelap, putih. Nah, itu karena asam. Sering tanaman-tanaman sekitar pertambangan mati. Itu karena asam,” tandasnya.

Tanaman yang tumbuh, kata dia, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi asam. Itu terjadi kalau oleh aktifitas penambangan yang tidak mengamankan lokasi bahan induk tambang.

“Kalau air tanah pasti tercemar diakibatkan air seputaran itu menjadi masam kalau tidak dikelola secara baik dan benar. Makanya kalau di industri tambang yang baik dan benar, perusahaan memakai istilah namanya sediment trap untuk mengamankan daerah yang dianggap bermasalah,” kata Tamod.

Bahkan, Tamod secara keras mengingatkan ancaman bagi kemanusiaan akibat aktifitas tak terkendali oleh penambangan tanpa izin. Kalau tidak ada amdal apalagi izin, maka setiap area terbuka akan memberi peluang untuk logam-logam yang lain masuk ke dalam air, tanah itu jadi masam bahkan beracun dan itu mengalir ke mata air dan lainnya.

“Banyak biota yang mati. Berarti akan terindikasi kalau tercemar logam berat, keaneka ragaman biota di daerah sungai bukan hanya akan menjadi menurun bahkan bisa punah,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Tamod, pemerintah sudah seharusnya jangan pasif. Harusnya pemerintah gelisah dengan kehadiran PETI. Pemerintah harus bertanggung jawab karena pemerintah adalah simbol negara yang menjadi pemilik tanah dan isinya. Pemerintah harus menguji semua kualitas air sungai, sumur yang daerahnya ada aktifitas pertambangan.

“Itu harus segera. Karena bisa berakumulasi logam masuk pada tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat,” pungkasnya.

Oleh karenanya, kata Tamod pemerintah harus bertanggung jawab melalui regulasi yang sudah ada. Karena mengabaikan sikap tegas dalam hal penegakan supremasi hukum ini jelas akan merusak kesehatan warga maupun lingkungan. Dia mengaku sedang menyusun perda tambang. Ranperda untuk pengelolaan tambang umum.

“Saya menyarankan sebagai akademisi, penambangan rakyat itu harus diatur. Kalau tidak, limbahnya bisa kemana-mana dan bencana bagi kemanusiaan. Jadi harus segera disikapi oleh pemerintah. Bertindak gerak cepat mengambil langkah ini. Jangan dibiarkan seperti selama ini. Karena jelas bisa membahayakan dari berbagai aspek,” tandasnya.

Sekedar diketahui, pendapat juga disampaikan pakar ilmu tanah Pertanian Unsrat Dr Jailani Husen yang menyentil terkait peran pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan. Menurutnya lingkungan sudah jelas terkait dengan kesuburan tanah, kualitas air tanah, bukan untuk dicemarkan atau dirusak. (*/Mas)

Limbah Tambang Cemari Sungai, Warga Bolmong Lakukan Demo

Demo warga Bolmong (Foto Ist)

Demo warga Bolmong (Foto Ist)

BOLMONG – Limbah tambang yang mengandung bahan berbahaya dan telah menjadi pengalaman menjadi penyakit bagi masyarakat dikhawatirkan warga Desa Doloduo Induk Kecamatan Domoga Barat Bolaang Mangondow (Bolmong). Hal itu langsung direspon ratusan warga dengan melakukan aksi demonstrasi menolak aktivitas pertambangan dikawasan tersebut.

Menurut Warni Ahmad, Jumat (4/9/2015) pada demo itu mengatakan bahwa warga Doloduo menggunakan air dari sungai dimana perusahaan pertambangan tersebut beraoperasi, sehingga mereka takut akibat salah pengelolaan sampah menyebabkan kesehatan masyarakat terancam.

”Sekitar 80 persen warga Doloduo yang tinggal dilokasi seputaran sungai Kodinggolan akan menerima dampak buruk dari limbah tambang, karena kami mencuci, mandi, bahkan mengkonsumsi air dari sungai ini,” ujar Warni,

Sementara itu, diduga aktivitas pertambangan mencemari sungai warga menyampaikan protes mereka dalam demo. Selain itu menurut warga ikan dan hewan ternak ikut menjadi korban. Menariknya, spanduk dan poster yang bertuliskan penolakan ikut dibawa dengan melakukan long march di Jalan Trans Sulawesi sejauh satu kilo meter menuju kantor Kecamatan dilakukan warga saat demo.

”Kami minta pemkab segera menutup aktivitas pengolahan emas yang mengunakan tong. Karena limbah buangan yang diduga mengandung potasium sianida (racun mematikan) mengaliri Sungai Kosinggolan hingga menyebabkan ikan dan hewan ternak mati,” koar orator demo.

Jubril Lomban, warga Doloduo juga ikut meminta pemerintah daerah merespon dengan serius apa yang disampaikan masyarakat sebagai keluhan mereka. ”Pemerintah jangan menutup mata. Karena dampaknya hingga ke anak cucu kita,” tukas Jubril. (Tim Redaksi)

Foto Kendaraan dan Polisi yang Berada di Tambang PT Sanmas

Kendaraan tambang PT Sanmas yang sedang beroperasi (Foto Ist)

Kendaraan tambang PT Sanmas yang sedang beroperasi (Foto Ist)

MANADO – Beroperasinya tambang PT Sanmas Mitra Abadi di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang diduga menyalahi aturan, karena beroperasi di Hutan Lindung mendapat sorotan masyarakat serta para aktivis Lingkungan. Seperti diketahui, sebelumnya pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulut mengaku tak kenal owner PT. Rihendy Tri jaya yang kontraktornya adalah dari PT Sanmas.

Namun kemudian, kepada mesia massa online Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Wilson Damanik mengatakan bahwa asumsi sementara Surat Perintah (Sprin) yang isinya menugaskan dua orang aparat Polda Sulut untuk mengawal tambang tersebut. Sprin yang beromor : Sprin/790/VII/2015/Dit Pam Odvit, tanggal 18 Mei 2015, juga menjadi teka-teki bagi masyarakat Buyat yang tinggal dikawasan pertambangan tersebut.

Sprin dan dua anggota polisi yang sedang berjaga-jaga dilokasi pertambangan (Foto Ist)

Sprin dan dua anggota polisi yang sedang berjaga-jaga dilokasi pertambangan (Foto Ist)

Peta menggambarkan areal sekitar Hutan Lindung di Boltim (Foto Ist)

Peta menggambarkan areal sekitar Hutan Lindung di Boltim (Foto Ist)

Aryati Rahman, dari LBH Manado saat berdialog dengan polisi (Foto Ist)

Aryati Rahman, dari LBH Manado saat berdialog dengan polisi (Foto Ist)

Sekedar diketahui, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Manado setelah turun ke lokasi pertambangan PT Sanmas Mitra Abadi mengaku akan terus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait beroperasinya tambang PT Sanmas. Berdasarkan informasi, beberapa aktivis LSM lingkungan di Sulawesi Utara ikut menyorot tambang ini untuk kemudian diminta agar aktivitasnya dihentikan. (Amas Mahmud)

Warga Desak Bupati Minut Cabut SK IUP MMP

Maria Taramen ketika menggelar demo beberapa waktu lalu (Foto Ist)

Maria Taramen ketika menggelar demo beberapa waktu lalu (Foto Ist)

MINUT – Penolakan warga Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara terhadap beroperasinya perusahaan pertambangan PT. Mikro Metal Perdana (MMP), terus berlanjut. Jumat, (17/10/2014), Maria Taramen aktivis Tunas Hijau yang dikenal konsen pada isu-isu lingkungan secara tegas mendesak Bupati Minut, Sompie Singgal mencabut SK Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Bupati Minut harusnya mencabut SK IUP yang di berikan kepada PT. MMP karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) PT. MMP tidak layak dan tidak boleh ada di Pulau Bangka. – Maria Taramen, warga Minut dan aktivis lingkungan.

Ditambahkan aktivis perempuan yang dikenal memiliki nyali besar saat berhadapan dengan Kepolisian ketika demo itu menuturkan apa yang telah dilakukan PT. MMP dalam hal pembangunan fasilitas untuk beroperasinya tambang terus mendapat penolakan warga Minut.

”Secara kasat mata, kegiatan perusahaan di Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara, sudah di tahap pembangunan infrastruktur, seperti membangun rumah sementara buat warga yang akan di relokasi, pembuatan jetti/dermaga, pembagunan gudang-gedung bahan peledak. Padahal proses ini masih mendapat penolakan masyarakat,” ujar Maria.

Bahkan secara tegas, Taramen menyindiri Bupati Minut yang dinilainnya tidak pro rakyat. ”Bukannya mengusir PT. MMP yang ilegal itu dari Pulau Bangka, Buapati Minut yang di dukung penuh oleh Gubernur Sulut dan Kapolda Sulut,” tegas Maria pada Suluttoday.Com. (Amas Mahmud)

AMTI: Pemerintah Harus Kaji Ulang AMDAL PT MSM

Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO – Keberadaa pertambangan PT Meares Soputan Minning (MSM) yang berada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kembali mendapat sorotan warga Sulut. Ketua Umum LSM Alianssi Masyarakat Trasparansi Indonesia(AMTI), Tommy Turangan SH meminta kepada pemerintah daerah serta pusat utnuk mengaji ulang masalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari PT MSM.

Kegiatan pertambangan emas yang di lakukan anak perusahan Rajawali Grup di wilaya Tindung Sulawesi Utara itu (PT MSM) di duga kuat telah menimbulkan pencemaran dari limbah Tailing storage Facility (TSF). Ini telah mengancam ekosistem dan kelangsungan hayati daerah Sulut. – Tommy Turangan SH, Ketua Umum AMTI.

Turangan juga menambahkan bahwa persoalan serius lainya yang diakibatkan adanya ekplorasi PT MSM bagi warga Sulut adalah terkait dengan Oprasional perusahan tambag yang disinyalir telah menyulitkan kehidupan masyarakat.

”AMTI menemukan fakta, dilokasi penambagan MSM adalah akaibat dari pencemaran limbah TSF ekosisten di sekitarnya diduga rusak dan tercemar. Dari hasil investigasi kami mencontohkan pohon-pohon di sekitar bisa mati, dan apalagi disekitar pohon ada airnya, air tersebut kemudian dikatakan warga sudah mengandung racun,” tegas Turangan.

Kondisi lingkungan alam, setelah dieksploitasi PT MSM (Foto Ist)

Kondisi lingkungan alam, setelah dieksploitasi PT MSM (Foto Ist)

Tak hanya itu, alumnus Unsrat Manado itu mengatakan boleh saja PT MSM berkelit manakalah warga mengeluhkan apa yang dirasakan warga. ”Apakah ada jaminan air yang berkonotasi racun tidak akan merembes ke aliran air bawah tanah atau sumber mata air lainnya atau ke aliran sungai yang ada di sekitar air pertambagan. Utuk itu kami meminta pemerinah daerah, ataupun pemerintah pusat untuk mengaji ulang amdal dari PT MSM agar dampak linkungannya tidak berkaibat membahayakan masyrakat sekitr pertambangan tersebut,” tutur Ketua AMTI menutup. (Amas Mahmud)

iklan1